Mas Tumapel 1705, Misteri Jejak Bupati Padangan I Yang Belum di Temukan

Bupati Pertama Jipang Padangan (Bojonegoro)

Pangeran Mas Tumapel merupakan figur fundamental dalam pembentukan awal struktur pemerintahan Kabupaten Jipang, cikal bakal Bojonegoro modern, yang secara resmi dilantik pada 20 Oktober 1677 oleh Susuhunan Amangkurat II setelah krisis besar akibat Pemberontakan Trunojoyo dan runtuhnya pusat lama Mataram. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menegaskan bahwa pada tanggal tersebut status Jipang diubah dari kadipaten menjadi kabupaten dengan Mas Tumapel sebagai Wedana Bupati Mancanegara Wetan pertama.

Sejak 20 Oktober 1677, ia bukan hanya menjadi Bupati pertama Jipang, tetapi juga penguasa daerah strategis Bangwetan yang menguasai jalur Bengawan Solo sebagai pusat logistik, perdagangan, dan pertahanan politik Jawa Timur. Dalam historiografi lokal, ia dikenal melalui gelar aristokratik seperti Raden Mas Tumapel, Pangeran Mas Tumapel, dan Adipati Tumapel Notonagoro, yang menunjukkan kedudukan kebangsawanan tinggi dalam struktur elite Mataram. Masa pemerintahannya berlangsung dari 1677 hingga 1705, menjadikannya salah satu pejabat daerah terlama dan paling penting dalam fase awal pembentukan Bojonegoro.

Selama periode 1677–1705, Pangeran Mas Tumapel memusatkan pemerintahan di Padangan, yang saat itu menjadi ibu kota pertama Kabupaten Jipang. Dari Padangan, ia melakukan konsolidasi wilayah, stabilisasi politik, penguatan keamanan, dan penataan birokrasi daerah pasca-transisi dari kekuasaan lama Jipang. Letak geografis Padangan di jalur Bengawan Solo menjadikan Jipang sebagai kawasan vital yang menghubungkan pedalaman Mataram dengan Surabaya, Tuban, Blora, Madiun, dan pesisir utara Jawa. Sejak abad ke-16 pada masa Arya Penangsang, wilayah Jipang telah dikenal sebagai daerah konflik dan basis militer penting. Pada masa Mas Tumapel, fungsi tersebut berlanjut sebagai benteng pertahanan utama kerajaan di wilayah barat Jawa Timur.

Pemerintahan Mas Tumapel selama hampir tiga dekade memperlihatkan bahwa Jipang bukan sekadar kabupaten biasa, melainkan daerah strategis perang dan pusat kekuasaan penting di Bangwetan.

Perang Tahta Jawa I

Situasi politik berubah drastis setelah wafatnya Amangkurat II pada 3 November 1703, ketika putranya Amangkurat III naik takhta sebagai Susuhunan Mataram. Masa pemerintahan Amangkurat III berlangsung sejak 1703 hingga 1705, namun segera diwarnai konflik besar melawan pamannya, Pangeran Puger. Pada 1704, pecahlah Perang Takhta Jawa I, perang suksesi besar yang membelah Jawa menjadi dua poros utama: Amangkurat III yang didukung garis legitimasi dinasti lama, aristokrasi anti-VOC, Untung Surapati di Pasuruan, Bangil, Malang, dan sebagian wilayah Jawa Timur; melawan Pangeran Puger yang didukung VOC, Semarang, Madura Barat, serta elite birokrasi pragmatis pesisir utara.

Dalam konfigurasi ini, Jipang/Padangan berada di jalur strategis Bengawan Solo yang menjadi area penting penghubung militer dan logistik antara pusat Mataram dan Jawa Timur. Sebagai pejabat yang diangkat langsung oleh Amangkurat II pada 1677, Pangeran Mas Tumapel sangat mungkin berpihak kepada Amangkurat III sebagai penerus sah dinasti lama. Loyalitas ini sesuai dengan tradisi feodal Jawa yang menempatkan kesetiaan terhadap garis suksesi sebagai fondasi legitimasi politik bangsawan.

Jika benar demikian, maka sejak 1704 hingga 1705, Jipang di bawah Mas Tumapel kemungkinan besar berfungsi sebagai salah satu daerah penting pendukung Amangkurat III di Bangwetan. Wilayah ini berpotensi menjadi basis logistik, jalur mobilisasi pasukan, pusat stabilisasi politik, dan benteng pertahanan dalam konflik suksesi nasional. Posisi Jipang sebagai daerah perang menjelaskan mengapa setelah Pangeran Puger dinobatkan sebagai Pakubuwono I pada September 1705, terjadi restrukturisasi cepat terhadap elite Jipang. Pada tahun 1705, Pangeran Mas Tumapel digantikan oleh Ki Wero Sentiko atau Tumenggung Surowijoyo.

Pergantian ini secara formal dikaitkan dengan usia lanjut, namun dalam konteks perang suksesi dan pembersihan politik pasca kemenangan Pakubuwono I, perubahan tersebut sangat mungkin merupakan bagian dari konsolidasi rezim baru terhadap pejabat daerah loyalis Amangkurat III.

Misteri Keberadaan Sang Bupati

Misteri terbesar muncul setelah berakhirnya masa jabatan Pangeran Mas Tumapel pada 1705. Berbeda dengan sejumlah penerusnya seperti Harya Matahun I atau Djojonegoro yang memiliki makam jelas, hingga kini lokasi makam Pangeran Mas Tumapel belum pernah teridentifikasi secara pasti. Ketiadaan makam resmi ini memunculkan kemungkinan bahwa akhir hidupnya terkait langsung dengan gejolak Perang Takhta Jawa I yang berlangsung hingga 1708.

Jika ia benar berpihak kepada Amangkurat III dan berada di pihak yang kalah, maka terdapat kemungkinan bahwa ia gugur dalam konflik, wafat dalam situasi politik sensitif, atau dimakamkan secara rahasia untuk menghindari simbol perlawanan terhadap rezim Pakubuwono I. Dalam tradisi politik Mataram, pengaburan makam aristokrat dari pihak kalah bukanlah sesuatu yang mustahil, terutama dalam masa transisi kekuasaan keras awal abad ke-18. Hilangnya makam Mas Tumapel memperkuat posisinya sebagai figur monumental yang warisan administratifnya sangat kuat, tetapi jejak fisik akhirnya masih tersembunyi dalam kabut sejarah.

Warisan Pangeran Mas Tumapel tetap hidup hingga kini melalui penetapan 20 Oktober 1677 sebagai Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro, penamaan Jalan Pangeran Mas Tumapel di pusat pemerintahan kabupaten, serta penghormatan simbolik terhadap perannya sebagai pendiri birokrasi daerah. Dari pengangkatannya pada 20 Oktober 1677, keterlibatannya dalam dinamika politik nasional antara 1703–1705, hingga misteri akhir hayat pasca-1705, sosok Pangeran Mas Tumapel berdiri sebagai bangsawan besar, penguasa daerah strategis perang, loyalis dinasti lama, dan kemungkinan korban politik Perang Takhta Jawa I. Dengan legitimasi kebangsawanan tinggi, kontribusi administratif monumental, serta jejak sejarah yang sebagian masih tersembunyi, Pangeran Mas Tumapel tetap menjadi figur paling penting sekaligus paling enigmatik dalam sejarah awal Bojonegoro.

Mat Kohar, S.Kom
Pemerhati Sejarah Bojonegoro