Di antara berbagai peristiwa yang membentuk sejarah Jawa pada abad ke-17, jatuhnya Giri Kedaton pada tahun 1636 M merupakan salah satu titik balik yang paling menentukan. Peristiwa ini tidak hanya menandai berakhirnya kemerdekaan sebuah pusat keagamaan Islam di Gresik, tetapi juga menutup sebuah babak panjang dalam sejarah politik Jawa yang sejak akhir abad ke-15 ditandai oleh dominasi jaringan ulama, wali, dan kota-kota pelabuhan pesisir. Runtuhnya Giri merupakan simbol berakhirnya era Wali Songo yang berdiri relatif independen dari kekuasaan negara, sekaligus menandai lahirnya tatanan politik baru yang berpusat pada Kesultanan Mataram sebagai kekuatan dominan di Pulau Jawa.
Sejak didirikan oleh Raden Paku atau Sunan Giri pada akhir abad ke-15, Giri Kedaton berkembang menjadi salah satu pusat Islam paling berpengaruh di Nusantara. Berbeda dengan kerajaan-kerajaan Islam yang membangun kekuatan melalui penguasaan wilayah dan militer, pengaruh Giri Kedaton bertumpu pada kewibawaan spiritual, jaringan pendidikan, dan otoritas keagamaan yang diakui oleh berbagai kerajaan Islam. Dari perbukitan Giri di Gresik, para ulama dan mubalig menyebarkan Islam ke Madura, Kalimantan, Lombok, Sumbawa, Sulawesi, hingga Maluku. Pengaruhnya begitu luas sehingga sejarawan Belanda H.J. de Graaf menyebut wilayah ini sebagai geestelijk vorstendom atau “kerajaan spiritual”, sebuah bentuk kekuasaan yang unik dalam sejarah Asia Tenggara karena bertumpu pada legitimasi religius, bukan dominasi teritorial.
Kedudukan tersebut menjadikan wilayah ini sebagai salah satu sumber legitimasi paling penting bagi kerajaan-kerajaan Islam Jawa. Dalam tradisi politik Jawa, seorang penguasa tidak hanya membutuhkan kekuatan militer dan dukungan elite bangsawan, tetapi juga pengakuan moral dari tokoh-tokoh agama yang memiliki kewibawaan spiritual. Oleh karena itu, sejak masa Demak hingga Pajang, hubungan dengan Giri memiliki arti yang sangat penting bagi para penguasa. Selama lebih dari satu abad, keturunan Sunan Giri berfungsi sebagai penjaga otoritas religius yang berada di atas dinamika politik kerajaan-kerajaan yang silih berganti.
Namun memasuki akhir abad ke-16, keseimbangan tersebut mulai berubah. Dominasi kota-kota pelabuhan pesisir yang selama ini menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam perlahan mengalami kemunduran. Pada saat yang sama muncul kekuatan baru di pedalaman Jawa, yaitu Kesultanan Mataram. Berbeda dengan Demak, Gresik, Tuban, atau Surabaya yang tumbuh dari perdagangan maritim, Mataram berkembang sebagai kerajaan agraris yang bertumpu pada penguasaan tanah, birokrasi kerajaan, dan mobilisasi sumber daya pedalaman. Di bawah Panembahan Senapati, Mas Jolang, dan terutama Sultan Agung Anyakrakusuma, Mataram tumbuh menjadi negara terbesar yang pernah muncul di Jawa setelah runtuhnya Majapahit.
Perubahan ini bukan sekadar pergantian penguasa, melainkan transformasi mendasar dalam struktur kekuasaan Jawa. Jika pada abad ke-15 dan ke-16 kekuasaan tersebar di berbagai pusat pesisir yang saling berhubungan melalui perdagangan dan jaringan ulama, maka pada abad ke-17 Mataram berupaya membangun negara terpusat yang mengendalikan seluruh wilayah Jawa. Dalam proses tersebut, keberadaan Gresik sebagai pusat otoritas religius independen menjadi persoalan yang semakin penting. Selama wilayah ini masih berdiri di luar kendali Mataram, proyek penyatuan Jawa yang dicita-citakan Sultan Agung belum dapat dianggap sempurna.
Penaklukan Gresik pada tahun 1636 M karena itu tidak dapat dipahami hanya sebagai perang antara dua kekuatan lokal. Peristiwa tersebut merupakan puncak dari proses perubahan besar yang telah berlangsung selama beberapa generasi. Di satu sisi berdiri Giri Kedaton sebagai representasi dunia Islam pesisir yang dibangun oleh para wali, jaringan ulama, dan perdagangan maritim. Di sisi lain berdiri Mataram sebagai representasi negara agraris yang berusaha memusatkan seluruh kekuasaan politik dan religius ke dalam satu institusi kerajaan. Pertemuan kedua model kekuasaan tersebut menghasilkan salah satu transformasi paling penting dalam sejarah Jawa.
Artikel ini membahas runtuhnya Giri Kedaton melalui pendekatan historiografi kritis yang menggabungkan berbagai jenis sumber, mulai dari naskah tradisional Jawa seperti Serat Centhini, Babad Tanah Jawi, dan Serat Kandha, hingga arsip VOC abad ke-17 dan penelitian modern karya H.J. de Graaf, Th. Pigeaud, M.C. Ricklefs, Denys Lombard, B. Schrieke, serta para sejarawan Indonesia. Dengan pendekatan tersebut, peristiwa jatuhnya Giri tidak hanya dipahami sebagai kisah peperangan, melainkan sebagai momentum berakhirnya dunia para wali dan lahirnya tatanan politik baru yang akan membentuk sejarah Jawa selama berabad-abad berikutnya.
Pusat Otoritas Islam Jawa (Akhir Abad XV – Awal Abad XVII)
Untuk memahami arti penting keruntuhan Giri Kedaton pada tahun 1636 M, terlebih dahulu perlu dipahami kedudukan lembaga ini dalam sejarah Islam Nusantara. Giri Kedaton bukanlah kerajaan besar dalam pengertian teritorial sebagaimana Majapahit, Demak, atau Mataram. Luas wilayahnya relatif terbatas dan tidak memiliki kekuatan militer yang sebanding dengan kerajaan-kerajaan besar di Jawa. Namun pengaruhnya justru melampaui banyak kerajaan yang memiliki wilayah lebih luas. Selama lebih dari satu setengah abad, Giri berfungsi sebagai pusat otoritas religius yang dihormati oleh para penguasa Islam di Jawa dan kawasan Indonesia bagian timur.
Sejarah Giri Kedaton bermula dari Raden Paku, putra Maulana Ishaq yang kemudian dikenal sebagai Sunan Giri. Setelah menuntut ilmu kepada Sunan Ampel di Surabaya dan memperdalam ajaran Islam di berbagai pusat keilmuan, ia mendirikan sebuah pesantren di kawasan perbukitan Giri, sekitar tiga kilometer di selatan pelabuhan Gresik. Lokasi ini berada pada jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Jawa dengan Malaka, Pasai, Gujarat, dan berbagai wilayah di Nusantara. Posisi tersebut memungkinkan Giri Kedaton berkembang menjadi pusat pendidikan Islam yang cepat menarik perhatian masyarakat dari berbagai daerah.
Dalam tradisi Jawa, Sunan Giri tidak hanya dikenal sebagai ulama dan pendidik, tetapi juga sebagai salah satu tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam proses transisi dari era Majapahit menuju era kerajaan-kerajaan Islam. Meskipun banyak kisah mengenai hubungan Sunan Giri dengan penguasa Majapahit bersifat tradisional dan perlu dibaca secara kritis, hampir semua sumber sepakat bahwa Giri Kedaton memainkan peranan penting dalam pembentukan jaringan Islam awal di Jawa.
Seiring berjalannya waktu, pesantren yang didirikan Sunan Giri berkembang menjadi lembaga yang memiliki fungsi jauh lebih luas daripada sekadar pusat pendidikan agama. Para penguasa Giri Kedaton menjadi tokoh yang dihormati oleh berbagai kerajaan Islam karena dianggap memiliki kewibawaan spiritual yang tinggi. Dalam sistem politik Jawa, legitimasi kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer atau garis keturunan, tetapi juga oleh pengakuan moral dan religius. Dalam konteks inilah Giri memperoleh kedudukannya yang istimewa.
Sejarawan H.J. de Graaf menyebut Giri Kedaton sebagai geestelijk vorstendom atau “kerajaan spiritual”. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan suatu bentuk kekuasaan yang tidak bertumpu pada penguasaan wilayah yang luas, melainkan pada kewibawaan religius yang diakui oleh masyarakat dan para penguasa. Berbeda dengan kerajaan-kerajaan lain yang memperluas pengaruh melalui peperangan, Giri Kedaton memperluas pengaruhnya melalui pendidikan, dakwah, dan jaringan ulama.
Pengaruh tersebut tampak dalam penyebaran Islam ke berbagai wilayah Nusantara bagian timur. Tradisi lokal di Lombok, Sumbawa, Kalimantan, Sulawesi, Ternate, Tidore, dan Ambon masih menyimpan jejak hubungan historis dengan para mubalig yang berasal dari lingkungan Giri Kedaton. Dalam banyak kasus, para penyebar Islam tersebut tidak bertindak sebagai wakil kerajaan tertentu, melainkan sebagai bagian dari jaringan keagamaan yang berpusat di Giri. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada abad ke-16 Giri telah menjadi salah satu pusat intelektual Islam terpenting di Asia Tenggara.
Gambaran mengenai kemakmuran dan kewibawaan Giri Kedaton juga tercermin dalam Serat Centhini. Naskah tersebut menggambarkan Giri Kedaton sebagai negeri yang aman, tenteram, dan makmur di bawah kepemimpinan para keturunan Sunan Giri.
“Gêmah arjane kalangkung, tan ana kang laku juti, samya cêkap nyandhang mangan, adoh ingkang dadya miskin.”
“Negeri itu sangat makmur, tidak ada kejahatan, semua berkecukupan sandang dan pangan, jauh dari kemiskinan.”
Walaupun Serat Centhini ditulis hampir dua abad setelah peristiwa-peristiwa yang dikisahkannya, deskripsi tersebut penting karena menunjukkan bagaimana masyarakat Jawa abad ke-19 memandang Giri Kedaton sebagai simbol pemerintahan ideal yang berlandaskan agama dan keadilan sosial.
Kedudukan Giri Kedaton semakin menguat pada masa pemerintahan Sunan Giri II, Sunan Dalem, dan terutama Sunan Giri Prapen. Pada periode inilah pengaruh Giri mencapai puncaknya. Para penguasa dari berbagai wilayah datang untuk meminta nasihat, restu, atau legitimasi politik. Bahkan dalam berbagai tradisi Jawa berkembang keyakinan bahwa keberhasilan seorang raja tidak akan sempurna tanpa pengakuan dari Giri.
Keadaan tersebut menjadikan Giri Kedaton sebagai institusi yang unik dalam sejarah Nusantara. Ia bukan kerajaan besar, tetapi memiliki pengaruh yang melampaui banyak kerajaan besar. Ia tidak menguasai wilayah luas, tetapi mampu memengaruhi arah politik berbagai kerajaan. Ia tidak membangun armada perang yang besar, tetapi para penguasanya dihormati oleh raja-raja yang memiliki ribuan prajurit. Kombinasi antara kewibawaan spiritual, jaringan pendidikan, dan legitimasi politik inilah yang menjadikan Giri sebagai salah satu pusat kekuasaan paling penting dalam sejarah Islam Jawa.
Namun justru karena kedudukannya yang luar biasa itulah pada akhirnya berhadapan dengan tantangan terbesar dalam sejarahnya. Ketika Mataram mulai tumbuh sebagai kerajaan agraris yang bercita-cita menguasai seluruh Jawa, keberadaan Giri sebagai pusat legitimasi independen semakin dipandang sebagai hambatan bagi proses konsolidasi kekuasaan. Konflik yang kelak terjadi antara Giri dan Mataram bukan sekadar pertarungan dua penguasa, melainkan benturan antara dua model kekuasaan yang berbeda: dunia para wali yang bertumpu pada otoritas spiritual dan dunia para raja yang bertumpu pada kekuasaan negara.
Sunan Giri Prapen dan Puncak Kejayaan Giri (1548–1605 M)
Puncak kejayaan Giri Kedaton berlangsung pada masa pemerintahan Sunan Giri Prapen, cicit Sunan Giri yang memimpin sekitar pertengahan hingga awal abad ke-17. Dalam historiografi Islam Jawa, masa pemerintahannya sering dianggap sebagai periode ketika pengaruh Giri mencapai tingkat tertinggi, baik dalam bidang keagamaan maupun politik. Jika Sunan Giri meletakkan fondasi lembaga tersebut pada akhir abad ke-15, maka Sunan Giri Prapen adalah tokoh yang mengubahnya menjadi pusat otoritas Islam yang memiliki pengaruh lintas wilayah dan lintas generasi.
Pada masa ini, dunia Islam Nusantara sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Samudra Hindia, Selat Malaka, Laut Jawa, hingga Kepulauan Maluku menciptakan ruang interaksi yang memungkinkan penyebaran agama, ilmu pengetahuan, dan budaya berlangsung secara intensif. Dalam konteks tersebut, Giri tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan Islam bagi masyarakat Jawa, tetapi juga menjadi salah satu simpul penting dalam jaringan intelektual Islam Nusantara.
Berbagai tradisi lokal di Indonesia bagian timur menyebut nama Sunan Giri Prapen sebagai tokoh yang berperan dalam proses Islamisasi daerah-daerah di luar Jawa. Tradisi Lombok misalnya mengaitkan penyebaran Islam di Pulau Lombok dengan para mubalig yang berasal dari lingkungan Giri Kedaton. Demikian pula tradisi di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Maluku yang menyimpan berbagai cerita mengenai hubungan antara kerajaan-kerajaan lokal dengan jaringan ulama Giri. Meskipun sebagian tradisi tersebut mengandung unsur legenda dan memerlukan verifikasi kritis, keberadaannya menunjukkan luasnya pengaruh yang diasosiasikan dengan Giri pada masa itu.
Dalam bidang politik, kedudukan Sunan Giri Prapen bahkan lebih menonjol. Berbagai sumber tradisional Jawa menggambarkan bahwa para penguasa Islam di Jawa memandang Giri sebagai sumber legitimasi religius yang penting. Kedudukan tersebut bukan berarti Giri memiliki kekuasaan langsung atas kerajaan-kerajaan Islam, melainkan karena para penguasa Giri dianggap sebagai pewaris otoritas spiritual Walisongo. Dalam budaya politik Jawa, legitimasi semacam ini memiliki arti yang sangat besar karena menyangkut hubungan antara kekuasaan duniawi dan kewibawaan agama.
Serat Centhini menggambarkan posisi tersebut melalui narasi simbolik mengenai hubungan Sunan Giri dengan Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak.
“Jêng Susunan Giri masrahkên kaprabun maring Radyan Patah anampèni.”
“Susunan Giri menyerahkan kekuasaan kepada Raden Patah untuk menerimanya.”
Secara historis, kisah ini tidak dapat dipahami sebagai peristiwa politik yang benar-benar terjadi dalam bentuk sebagaimana diceritakan oleh naskah. Namun bagi masyarakat Jawa, narasi tersebut memiliki makna simbolik yang sangat kuat. Kisah itu menunjukkan bahwa kekuasaan politik dianggap memperoleh legitimasi ketika mendapatkan pengakuan dari otoritas spiritual yang diwakili oleh Giri.
Penting untuk dicatat bahwa sebagian besar kisah mengenai Sunan Giri Prapen berasal dari sumber-sumber tradisional yang ditulis jauh setelah masa hidupnya. Oleh karena itu, pendekatan historiografi modern mengharuskan pemisahan antara fakta yang dapat diverifikasi dan memori budaya yang berkembang dalam masyarakat. Namun terlepas dari berbagai unsur simbolik yang terdapat dalam sumber-sumber tersebut, hampir semua sejarawan sepakat bahwa pada abad ke-16 Giri memang merupakan salah satu pusat otoritas Islam paling berpengaruh di Jawa.
Kedudukan ini menjadikan Giri berbeda dari kerajaan-kerajaan lain yang muncul setelah keruntuhan Majapahit. Jika Demak, Pajang, dan kemudian Mataram membangun kekuasaan melalui ekspansi wilayah dan kekuatan militer, maka Giri membangun pengaruh melalui jaringan pendidikan, dakwah, dan legitimasi keagamaan. Selama beberapa generasi kedua model kekuasaan tersebut dapat hidup berdampingan. Namun keseimbangan itu mulai berubah ketika pusat gravitasi politik Jawa perlahan bergeser dari pesisir menuju pedalaman.
Pada akhir abad ke-16, Kesultanan Pajang mulai mengalami kemunduran. Di saat yang sama muncul sebuah kekuatan baru di pedalaman Jawa Tengah yang kelak mengubah seluruh peta politik Pulau Jawa, yaitu Mataram. Kebangkitan kerajaan ini bukan hanya mengancam dominasi politik kerajaan-kerajaan pesisir, tetapi juga secara perlahan menantang posisi Giri sebagai sumber legitimasi yang berdiri di luar kekuasaan negara.
Ramalan Kebangkitan Mataram dan Pergeseran Sejarah Jawa (Sekitar 1580–1600 M)
Di antara berbagai kisah yang berkembang dalam tradisi sejarah Jawa, salah satu yang paling terkenal adalah ramalan mengenai kebangkitan Mataram sebagai penguasa seluruh tanah Jawa. Kisah ini terekam dalam Serat Centhini dan beberapa tradisi Jawa lainnya yang menggambarkan bagaimana para penguasa Giri telah melihat munculnya kekuatan baru yang suatu hari akan menggantikan dominasi dunia Islam pesisir. Meskipun harus dibaca secara kritis sebagai bagian dari memori budaya yang ditulis jauh setelah peristiwa yang diceritakan, narasi tersebut memiliki nilai historis karena mencerminkan cara masyarakat Jawa memahami perubahan besar yang terjadi pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17.
Menurut Serat Centhini, suatu ketika Sultan Pajang bersama sejumlah adipati dan bangsawan Jawa datang menghadap Sunan Giri. Dalam rombongan tersebut hadir pula Ki Ageng Pamanahan, tokoh yang kemudian dikenal sebagai leluhur Dinasti Mataram. Dalam pertemuan itu Sunan Giri menyampaikan sebuah pernyataan yang kemudian dianggap sebagai ramalan mengenai masa depan politik Jawa.
“Ki Mantaram besuk wus pinasthi angrèh sakèhe wong ing satanah Jawa iki kabèh, nadyan Giri kene têmbe ugi ngidhèp ing Mantawis.”
“Kelak Ki Mataram telah ditakdirkan memerintah seluruh tanah Jawa, bahkan Giri ini suatu saat akan tunduk kepada Mataram.”
Dalam perspektif tradisional Jawa, ramalan tersebut dipahami sebagai petunjuk bahwa perubahan besar dalam sejarah telah menjadi bagian dari kehendak Tuhan. Akan tetapi, dari sudut pandang historiografi modern, kisah tersebut lebih tepat dipahami sebagai refleksi masyarakat Jawa terhadap transformasi politik yang benar-benar sedang berlangsung pada masa itu.
Sejak keruntuhan Majapahit pada akhir abad ke-15, pusat-pusat kekuasaan Islam berkembang terutama di kawasan pesisir utara Jawa. Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Sedayu, dan Surabaya memperoleh kekuatan melalui perdagangan maritim yang menghubungkan Jawa dengan Malaka, Sumatra, Kalimantan, Maluku, India, dan Timur Tengah. Kehidupan politik, ekonomi, dan keagamaan Jawa pada abad ke-16 sangat dipengaruhi oleh dinamika dunia pesisir ini.
Namun memasuki paruh kedua abad ke-16, keseimbangan tersebut mulai berubah. Kesultanan Demak mengalami kemunduran akibat konflik internal dan perebutan kekuasaan. Pajang yang menggantikannya tidak mampu membangun dominasi yang stabil atas seluruh Jawa. Dalam situasi inilah muncul Mataram, sebuah kerajaan pedalaman yang semula hanya merupakan wilayah perdikan yang diberikan kepada Ki Ageng Pamanahan oleh Sultan Hadiwijaya dari Pajang.
Di bawah Panembahan Senapati, Mataram berkembang dari sebuah daerah kecil menjadi kerajaan yang terus memperluas pengaruhnya ke berbagai wilayah Jawa Tengah. Berbeda dengan kerajaan-kerajaan pesisir yang bertumpu pada perdagangan internasional, Mataram membangun kekuatan dari sektor agraris. Kesuburan wilayah pedalaman Jawa memungkinkan kerajaan ini menghimpun sumber daya manusia dan logistik dalam jumlah besar. Basis ekonomi semacam ini terbukti lebih stabil untuk mendukung ekspansi militer jangka panjang.
Menurut analisis Denys Lombard dan M.C. Ricklefs, kebangkitan Mataram merupakan bagian dari pergeseran besar dalam sejarah Jawa, yaitu perpindahan pusat gravitasi kekuasaan dari dunia maritim pesisir menuju dunia agraris pedalaman. Perubahan tersebut tidak hanya memengaruhi struktur politik, tetapi juga mengubah orientasi budaya dan konsep kekuasaan yang berkembang di Jawa.
Dalam tradisi Jawa, transformasi tersebut sering digambarkan melalui simbol-simbol yang sarat makna. Salah satu kisah yang terkenal adalah cerita mengenai pilihan antara “wadah” dan “isi”. Dalam narasi tersebut, Sunan Giri memberikan pilihan kepada para penguasa mengenai siapa yang akan memperoleh “wadah” dan siapa yang akan memperoleh “isi”. Secara simbolik, wadah melambangkan negara, wilayah, dan kekuasaan politik, sedangkan isi melambangkan masyarakat yang menghidupi wilayah tersebut.
Dalam berbagai penafsiran tradisional, Mataram memperoleh “wadah”, yang berarti akan menguasai struktur kekuasaan dan wilayah Jawa. Kisah ini menunjukkan bagaimana masyarakat Jawa kemudian memahami keberhasilan Mataram sebagai sesuatu yang telah diramalkan dan memperoleh legitimasi kosmologis.
Terlepas dari unsur simboliknya, fakta sejarah menunjukkan bahwa menjelang akhir abad ke-16 Mataram memang berkembang menjadi kekuatan yang semakin dominan. Setelah Panembahan Senapati wafat pada tahun 1601 M, ekspansi kerajaan dilanjutkan oleh putranya, Mas Jolang. Fondasi politik dan militer yang mereka bangun kemudian diwarisi oleh Sultan Agung yang naik takhta pada tahun 1613 M.
Bagi Giri Kedaton, perkembangan ini memiliki arti yang sangat penting. Selama abad ke-16, kewibawaan spiritual Giri dapat hidup berdampingan dengan kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak dan Pajang. Namun munculnya Mataram membawa situasi yang berbeda. Mataram tidak hanya ingin menjadi kerajaan terbesar di Jawa, tetapi juga bercita-cita menjadi satu-satunya pusat kekuasaan yang diakui. Dalam konsep politik Jawa yang berkembang di lingkungan Mataram, idealnya hanya ada satu pusat yang menjadi poros dunia atau pancering jagad.
Konsep tersebut secara langsung menempatkan Giri dalam posisi yang semakin sulit. Sebagai pusat otoritas religius yang berdiri di luar kendali negara, Giri merupakan simbol dunia lama yang tidak sepenuhnya sesuai dengan visi negara terpusat yang sedang dibangun Mataram. Sehingga konflik antara kedua kekuatan tersebut bukan sekadar persoalan politik atau militer, melainkan benturan antara dua model peradaban yang berbeda: dunia Islam pesisir yang diwariskan para wali dan dunia negara agraris yang sedang dibangun oleh para raja Mataram.
Pada awal abad ke-17, benturan itu masih berupa potensi. Namun ketika Sultan Agung mulai melaksanakan proyek besar penyatuan Jawa, potensi konflik tersebut perlahan berubah menjadi kenyataan sejarah. Apa yang dalam Serat Centhini tampil sebagai sebuah ramalan, dalam perkembangan politik Jawa kemudian menjelma menjadi salah satu peristiwa paling menentukan dalam sejarah Nusantara.
Sultan Agung dan Penaklukan Jawa Timur (1613–1635 M)
Ketika Sultan Agung Anyakrakusuma naik takhta sebagai penguasa Mataram pada tahun 1613 M, ia mewarisi sebuah kerajaan yang telah berkembang pesat sejak masa Panembahan Senapati dan Mas Jolang. Namun Sultan Agung tidak sekadar melanjutkan kebijakan para pendahulunya. Ia membawa visi politik yang jauh lebih besar, yaitu menyatukan seluruh Pulau Jawa di bawah satu kekuasaan. Ambisi tersebut tidak hanya didorong oleh kepentingan ekspansi wilayah, tetapi juga oleh konsep politik Jawa yang menempatkan raja sebagai pusat kosmos dan penguasa tunggal yang mengendalikan seluruh tatanan dunia.
Dalam tradisi politik Jawa kuno, seorang raja ideal tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin pemerintahan, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia spiritual. Konsep ini telah berkembang sejak masa kerajaan Hindu-Buddha dan kemudian diadaptasi ke dalam lingkungan kerajaan Islam. Sultan Agung mewarisi pandangan tersebut dan berusaha mewujudkannya dalam bentuk negara yang terpusat. Karena itu, setiap wilayah yang masih berdiri di luar kekuasaan Mataram dipandang sebagai tantangan terhadap keteraturan politik yang ingin dibangun.
Sejak awal pemerintahannya, Sultan Agung melancarkan serangkaian kampanye militer yang secara bertahap memperluas wilayah Mataram. Pada tahun 1614 M pasukan Mataram berhasil menaklukkan Wirasaba. Setahun kemudian Lasem jatuh ke tangan Mataram. Pada tahun 1616 M Pasuruan berhasil dikuasai, diikuti oleh Tuban pada tahun 1619 M. Rangkaian kemenangan ini menunjukkan bahwa Mataram tidak lagi sekadar kerajaan regional di Jawa Tengah, melainkan telah berkembang menjadi kekuatan utama yang mampu mengancam dominasi kota-kota pesisir.
Puncak ekspansi tersebut terjadi pada tahun 1625 M ketika Surabaya berhasil ditaklukkan setelah melalui perang yang panjang dan melelahkan. Sebagai kota pelabuhan terbesar di Jawa Timur, Surabaya merupakan pusat perdagangan, politik, dan militer yang selama bertahun-tahun menjadi rival utama Mataram. Kejatuhan Surabaya mengubah keseimbangan kekuasaan di Jawa secara drastis. Untuk pertama kalinya sejak runtuhnya Majapahit, sebagian besar wilayah Jawa berada di bawah pengaruh satu kerajaan yang sama.
Menurut H.J. de Graaf, penaklukan Surabaya merupakan langkah paling penting dalam proses pembentukan negara Mataram. Namun kemenangan tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan proyek penyatuan Jawa yang diimpikan Sultan Agung. Masih terdapat satu kekuatan yang tetap berdiri di luar kendali Mataram, yaitu Giri Kedaton.
Secara militer, Giri tidak dapat dibandingkan dengan Surabaya. Wilayahnya jauh lebih kecil dan tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menghadapi kekuatan Mataram dalam perang terbuka. Akan tetapi, persoalan utama bukanlah kekuatan militer Giri, melainkan kewibawaan spiritual yang dimilikinya. Selama lebih dari satu abad, keturunan Sunan Giri telah menjadi sumber legitimasi religius bagi berbagai kerajaan Islam di Jawa. Dalam banyak hal, pengaruh moral mereka bahkan melampaui pengaruh para raja.
Keadaan ini menciptakan situasi yang unik. Meskipun Sultan Agung telah menjadi penguasa teritorial terbesar di Jawa, masih terdapat pusat otoritas religius yang berdiri di luar kekuasaannya. Dalam perspektif negara terpusat yang sedang dibangun Mataram, kondisi semacam itu tidak dapat dibiarkan berlangsung selamanya. Selama Giri tetap independen, proyek penyatuan Jawa secara politik dan simbolik belum dapat dianggap selesai.
Pada saat yang sama, posisi Giri juga semakin melemah. Penaklukan Tuban dan Surabaya telah menghancurkan jaringan politik yang selama ini menopang kekuatan dunia pesisir. Kota-kota pelabuhan yang dahulu menjadi sekutu atau mitra Giri satu per satu jatuh ke tangan Mataram. Akibatnya, Giri semakin terisolasi baik secara geografis maupun politik.
Sultan Agung memahami bahwa penaklukan Giri memerlukan pendekatan yang berbeda dibanding penaklukan wilayah-wilayah lain. Serangan terhadap keturunan Sunan Giri bukan sekadar operasi militer, tetapi juga memiliki implikasi religius yang sensitif. Banyak bangsawan dan prajurit Jawa masih menaruh penghormatan besar kepada para pewaris Walisongo. Oleh karena itu, langkah yang diambil harus memiliki legitimasi politik yang kuat.
Dalam tradisi Jawa yang terekam dalam Serat Centhini, Sultan Agung kemudian memanggil Pangeran Pekik, bangsawan Surabaya yang telah menjadi menantunya setelah menikah dengan Ratu Pandansari. Sebagai tokoh yang berasal dari lingkungan Islam pesisir, Pangeran Pekik dianggap lebih tepat untuk menghadapi Giri dibanding para panglima Mataram dari pedalaman.
“Sultan Agung nimbali Pangeran Pêkik … Pangeran Pêkik kadhawuhan nêlukakên Giri.”
“Sultan Agung memanggil Pangeran Pekik, lalu memerintahkannya untuk menaklukkan Giri.”
Penunjukan Pangeran Pekik menunjukkan bahwa Sultan Agung tidak memandang penaklukan Giri sebagai operasi militer biasa. Ia memahami bahwa kemenangan atas Giri harus memiliki legitimasi moral yang dapat diterima oleh masyarakat Jawa Timur. Dengan melibatkan seorang bangsawan yang berasal dari tradisi pesisir, Mataram berusaha mengurangi kesan bahwa perang tersebut merupakan konflik antara kerajaan dan lembaga keagamaan.
Sementara itu, di lingkungan Giri sendiri mulai muncul kesadaran bahwa ancaman Mataram semakin sulit dihindari. Jaringan sekutu yang selama ini menjadi pelindung telah runtuh. Tuban telah jatuh. Surabaya telah ditaklukkan. Hampir seluruh pesisir utara Jawa Timur telah berada di bawah kendali Mataram. Untuk pertama kalinya sejak berdiri pada akhir abad ke-15, Giri menghadapi situasi ketika tidak ada lagi kekuatan besar yang mampu memberikan dukungan politik maupun militer.
Pada awal dekade 1630-an, benturan antara kedua kekuatan tersebut semakin mendekati titik yang tidak dapat dihindari. Di satu sisi berdiri Giri Kedaton sebagai simbol dunia para wali dan tradisi Islam pesisir. Di sisi lain berdiri Mataram sebagai representasi negara agraris yang sedang membangun hegemoni atas seluruh Jawa. Pertemuan kedua kekuatan ini pada akhirnya melahirkan perang yang bukan hanya menentukan nasib Giri, tetapi juga mengubah arah sejarah Jawa untuk selamanya.
Faktor-Faktor Penyebab Keruntuhan Giri Kedaton
Keruntuhan Giri Kedaton pada tahun 1636 M bukanlah akibat dari satu peristiwa tunggal atau semata-mata karena kekalahan dalam peperangan. Peristiwa tersebut merupakan hasil dari proses panjang yang berlangsung selama beberapa dekade dan dipengaruhi oleh berbagai faktor politik, ekonomi, militer, keagamaan, dan ideologis. Dalam perspektif historiografi modern, jatuhnya Giri lebih tepat dipahami sebagai konsekuensi dari perubahan besar yang sedang mengubah struktur kekuasaan Jawa pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17.
Perebutan Legitimasi Politik dan Agama
Faktor terpenting yang mendorong konflik antara Giri dan Mataram adalah persoalan legitimasi. Sejak masa Demak hingga Pajang, Giri telah berfungsi sebagai pusat otoritas religius yang memberikan pengakuan moral kepada para penguasa Islam Jawa. Kedudukan tersebut membuat para keturunan Sunan Giri memiliki kewibawaan yang sering kali melampaui kekuasaan para raja.
Ketika Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa, muncul situasi yang tidak biasa dalam struktur politik Jawa. Di satu sisi terdapat Sultan Agung sebagai penguasa teritorial terbesar yang mengendalikan sebagian besar wilayah Jawa. Di sisi lain terdapat Giri sebagai sumber legitimasi religius yang berdiri di luar kendali kerajaan. Dalam kerangka negara terpusat yang sedang dibangun Sultan Agung, keberadaan dua pusat kewibawaan semacam ini sulit dipertahankan.
Sejarawan H.J. de Graaf menilai bahwa penaklukan Giri merupakan bagian dari proses konsolidasi negara Mataram. Selama Giri masih berdiri sebagai otoritas independen, Mataram belum dapat menjadi satu-satunya pusat kekuasaan yang diakui di Jawa.
Keruntuhan Jaringan Politik Pesisir
Faktor kedua adalah runtuhnya jaringan politik yang selama ini menopang dunia Islam pesisir. Pada abad ke-16, Giri memperoleh dukungan tidak langsung dari berbagai kota pelabuhan seperti Tuban, Gresik, Sedayu, Jepara, dan terutama Surabaya. Kota-kota tersebut membentuk jaringan ekonomi dan politik yang saling berkaitan melalui perdagangan maritim.
Namun ekspansi Mataram secara bertahap menghancurkan jaringan tersebut. Tuban jatuh pada tahun 1619 M. Surabaya, yang selama ini menjadi benteng utama dunia pesisir Jawa Timur, berhasil ditaklukkan pada tahun 1625 M. Sejak saat itu Giri kehilangan pelindung politik yang paling kuat.
Ketika memasuki dekade 1630-an, Giri praktis berdiri sendiri. Tidak ada lagi kekuatan besar di Jawa Timur yang mampu memberikan dukungan militer apabila terjadi konflik dengan Mataram. Kondisi inilah yang membuat posisi Giri semakin rentan.
Perubahan Struktur Ekonomi Jawa
Keruntuhan Giri juga tidak dapat dilepaskan dari perubahan ekonomi yang sedang berlangsung di Jawa. Sejak abad ke-15, kekuatan kota-kota pesisir bertumpu pada perdagangan internasional yang menghubungkan Nusantara dengan India, Timur Tengah, Tiongkok, dan Asia Tenggara. Melalui perdagangan inilah lahir pusat-pusat kekuasaan Islam pesisir seperti Demak, Gresik, Tuban, dan Surabaya.
Namun memasuki abad ke-17, terjadi perubahan besar dalam sistem perdagangan regional. Meningkatnya intervensi VOC di jalur perdagangan Asia menyebabkan posisi banyak pelabuhan lokal menjadi semakin lemah. Pada saat yang sama, kerajaan-kerajaan agraris seperti Mataram justru memperoleh keuntungan dari penguasaan lahan pertanian yang luas dan stabil.
Menurut Denys Lombard, abad ke-17 merupakan masa ketika pusat kekuatan ekonomi Jawa secara perlahan bergeser dari dunia maritim menuju dunia agraris. Perubahan ini memperkuat posisi Mataram sekaligus melemahkan fondasi ekonomi yang selama ini menopang dunia pesisir.
Konsep Negara Kesatuan Mataram
Faktor lain yang sangat penting adalah perubahan ideologi kekuasaan. Sultan Agung tidak hanya berusaha memperluas wilayah kerajaan, tetapi juga membangun konsep negara yang terpusat. Dalam tradisi politik Jawa, dikenal gagasan mengenai pancering jagad, yaitu satu pusat kekuasaan yang menjadi poros dunia dan sumber keteraturan politik.
Konsep ini memiliki akar panjang sejak masa kerajaan Hindu-Buddha dan kemudian diadaptasi ke dalam lingkungan kerajaan Islam. Dalam kerangka tersebut, idealnya hanya ada satu pusat otoritas yang mengendalikan seluruh wilayah dan masyarakat.
Keberadaan Giri sebagai pusat legitimasi religius yang berdiri di luar struktur kerajaan bertentangan dengan cita-cita tersebut. Oleh karena itu, penaklukan Giri bukan hanya persoalan militer, melainkan juga bagian dari upaya membangun sistem kekuasaan yang lebih terpusat.
Historiografi Keruntuhan Giri: Antara Fakta Sejarah dan Memori Budaya Jawa
Bagi sejarawan modern, keruntuhan Giri Kedaton pada tahun 1636 M bukan sekadar peristiwa militer yang menandai kemenangan Mataram atas sebuah pusat keagamaan di Jawa Timur. Peristiwa ini merupakan salah satu momen transformasi paling penting dalam sejarah Jawa karena menandai perubahan mendasar dalam struktur kekuasaan, hubungan antara agama dan negara, serta pergeseran pusat peradaban dari dunia pesisir menuju dunia pedalaman. Oleh karena itu, kajian mengenai jatuhnya Giri tidak dapat hanya mengandalkan satu jenis sumber, melainkan harus memadukan naskah tradisional Jawa, arsip sezaman, serta penelitian historiografi modern.
Salah satu persoalan utama dalam penelitian sejarah Giri adalah keterbatasan sumber sezaman yang secara rinci menggambarkan jalannya perang tahun 1635–1636 M. Berbeda dengan penaklukan Batavia atau Surabaya yang relatif banyak tercatat dalam arsip VOC, informasi mengenai penaklukan Giri lebih banyak ditemukan dalam sumber-sumber Jawa yang ditulis jauh setelah peristiwa berlangsung. Karena itu, para sejarawan harus membedakan secara tegas antara fakta sejarah yang dapat diverifikasi dan memori budaya yang berkembang dalam masyarakat Jawa.
Sumber tradisional yang paling sering digunakan untuk membahas keruntuhan Giri adalah Serat Centhini, Babad Tanah Jawi, Serat Kandha, serta berbagai babad lokal di Jawa Timur. Namun penting untuk dipahami bahwa sebagian besar naskah tersebut disusun pada abad ke-18 dan ke-19, atau sekitar dua abad setelah jatuhnya Giri. Dengan demikian, naskah-naskah tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai laporan langsung dari saksi mata, melainkan sebagai rekaman ingatan kolektif masyarakat Jawa mengenai masa lalu.
Dalam konteks ini, Serat Centhini memiliki nilai yang sangat penting. Naskah tersebut tidak hanya menceritakan keruntuhan Giri, tetapi juga memperlihatkan bagaimana masyarakat Jawa awal abad ke-19 memahami makna peristiwa tersebut. Tokoh Radèn Jayèngrêsmi atau Syekh Amongraga, misalnya, bukan sekadar tokoh sejarah, melainkan simbol transisi antara dunia lama yang sedang runtuh dan dunia baru yang sedang lahir. Dengan kata lain, Serat Centhini lebih berfungsi sebagai sumber untuk memahami persepsi budaya Jawa terhadap keruntuhan Giri daripada sebagai kronik sejarah yang sepenuhnya faktual.
Pendekatan yang lebih kritis dikembangkan oleh para sejarawan modern seperti H.J. de Graaf, Th. Pigeaud, M.C. Ricklefs, Denys Lombard, dan B. Schrieke. Melalui perbandingan antara sumber Jawa, arsip VOC, laporan kolonial, serta data geografis dan politik, mereka berusaha merekonstruksi peristiwa-peristiwa yang melatarbelakangi jatuhnya Giri. Dari penelitian tersebut muncul kesimpulan bahwa keruntuhan Giri Kedaton merupakan bagian dari proses besar konsolidasi negara Mataram di bawah Sultan Agung.
H.J. de Graaf menempatkan penaklukan Giri Kedaton sebagai langkah terakhir dalam proyek penyatuan Jawa yang dijalankan Sultan Agung. Setelah Surabaya jatuh pada tahun 1625 M, Giri Kedaton menjadi satu-satunya pusat otoritas penting yang masih berdiri di luar kendali Mataram. Oleh karena itu, penaklukan Giri Kedaton bukan semata-mata bertujuan memperluas wilayah, melainkan menghilangkan sumber legitimasi religius yang independen dari kerajaan.
Sementara itu, M.C. Ricklefs memandang peristiwa tersebut dalam kerangka yang lebih luas. Menurutnya, jatuhnya Giri Kedaton merupakan simbol kemenangan dunia pedalaman atas dunia pesisir. Sejak abad ke-15, perkembangan Islam Jawa sangat dipengaruhi oleh kota-kota pelabuhan yang terhubung dengan jaringan perdagangan internasional. Akan tetapi pada abad ke-17, pusat gravitasi kekuasaan bergeser ke pedalaman seiring bangkitnya Mataram sebagai negara agraris yang terpusat. Dalam perspektif ini, keruntuhan Giri bukan hanya akhir sebuah lembaga keagamaan, melainkan bagian dari perubahan besar yang mengubah arah sejarah Jawa.
Arsip VOC abad ke-17 memberikan lapisan informasi tambahan yang sangat penting. Meskipun para pedagang dan pejabat Belanda tidak terlalu memperhatikan dimensi spiritual Giri, laporan mereka menunjukkan bahwa setelah pertengahan dekade 1630-an kekuasaan Sultan Agung semakin dominan di Jawa Timur. Catatan-catatan tersebut mengonfirmasi bahwa pusat-pusat kekuatan pesisir yang sebelumnya relatif mandiri telah kehilangan kemampuan untuk menandingi Mataram. Dengan demikian, arsip VOC berfungsi sebagai sumber independen yang mendukung kesimpulan mengenai semakin kuatnya hegemoni Mataram setelah jatuhnya Giri.
Namun demikian, historiografi modern juga mengingatkan bahwa tidak semua unsur dalam tradisi Jawa dapat diterima sebagai fakta sejarah. Kisah ramalan Sunan Giri mengenai kebangkitan Mataram, cerita tentang pilihan antara “wadah” dan “isi”, maupun berbagai unsur simbolik lainnya harus dipahami sebagai bagian dari konstruksi budaya yang berkembang setelah peristiwa terjadi. Narasi tersebut memiliki nilai historis karena menunjukkan bagaimana masyarakat Jawa menafsirkan masa lalunya, tetapi tidak dapat digunakan secara langsung sebagai bukti faktual tanpa verifikasi dari sumber lain.
Perbedaan antara fakta dan memori budaya inilah yang menjadikan keruntuhan Giri sebagai topik yang sangat menarik dalam kajian historiografi. Di satu sisi terdapat peristiwa sejarah yang dapat direkonstruksi melalui berbagai sumber. Di sisi lain terdapat ingatan kolektif masyarakat Jawa yang memberikan makna simbolik dan filosofis terhadap peristiwa tersebut. Keduanya tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai perubahan besar yang terjadi pada abad ke-17.
Keruntuhan Giri Kedaton pada tahun 1636 M harus dipahami melalui dua lapisan sekaligus. Pada lapisan pertama, ia merupakan fakta sejarah berupa kemenangan Mataram atas pusat otoritas religius terakhir yang masih independen di Jawa. Pada lapisan kedua, ia merupakan simbol berakhirnya dunia para wali dan lahirnya zaman baru yang didominasi negara agraris Mataram. Perpaduan antara fakta sejarah dan memori budaya inilah yang menjadikan jatuhnya Giri sebagai salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Islam Jawa dan transformasi politik Nusantara pada awal zaman modern.
Kesimpulan
Runtuhnya Giri Kedaton pada tahun 1636 M merupakan salah satu peristiwa paling menentukan dalam sejarah Jawa pasca-Majapahit. Peristiwa tersebut tidak sekadar menandai kekalahan sebuah pusat keagamaan di Giri Kedaton oleh Kesultanan Mataram, melainkan mengakhiri sebuah sistem kekuasaan yang selama lebih dari satu setengah abad bertumpu pada kewibawaan spiritual keturunan Walisongo. Sejak didirikan oleh Sunan Giri pada akhir abad ke-15, Giri telah berkembang menjadi pusat pendidikan Islam, jaringan dakwah, dan sumber legitimasi politik yang pengaruhnya menjangkau berbagai wilayah Nusantara.
Keruntuhan Giri Kedaton merupakan hasil dari proses sejarah yang panjang. Kebangkitan Mataram sebagai kerajaan agraris yang terpusat, runtuhnya jaringan politik pesisir Jawa Timur, perubahan ekonomi regional, serta munculnya konsep kekuasaan tunggal yang diusung Sultan Agung secara bersama-sama menciptakan kondisi yang membuat keberadaan Giri Kedaton semakin sulit dipertahankan. Ketika perang akhirnya pecah pada tahun 1635–1636 M, hasilnya bukan hanya kemenangan militer Mataram, tetapi juga kemenangan sebuah model kekuasaan baru atas tatanan lama yang diwariskan oleh dunia para wali.
Dalam perspektif politik, penaklukan Giri Kedaton menyempurnakan proyek penyatuan Jawa yang dijalankan Sultan Agung. Dalam perspektif keagamaan, peristiwa tersebut menandai berakhirnya kemandirian politik otoritas religius yang selama ini berdiri di luar negara. Dalam perspektif budaya, jatuhnya Giri Kedaton membuka jalan bagi lahirnya sintesis baru antara Islam dan tradisi keraton yang kemudian membentuk karakter peradaban Jawa pada abad-abad berikutnya.
Bagi historiografi modern, keruntuhan Giri Kedaton memperlihatkan pentingnya membedakan antara fakta sejarah dan memori budaya. Sumber-sumber tradisional seperti Serat Centhini merekam cara masyarakat Jawa memahami perubahan besar tersebut, sedangkan arsip VOC dan penelitian akademik modern membantu menjelaskan realitas politik yang melatarbelakanginya. Dengan menggabungkan kedua perspektif tersebut, runtuhnya Giri dapat dipahami bukan hanya sebagai peristiwa militer, tetapi sebagai transformasi mendasar yang mengubah hubungan antara agama, negara, dan masyarakat di Jawa.
Tahun 1636 M layak dipandang sebagai salah satu tonggak terpenting dalam sejarah Nusantara. Pada tahun itulah berakhir era politik Islam pesisir yang dibangun oleh jaringan Walisongo dan lahir hegemoni Mataram sebagai kekuatan dominan di Jawa. Dari peristiwa tersebut terbentuk konfigurasi politik, keagamaan, dan budaya yang pengaruhnya masih dapat dirasakan dalam sejarah Jawa hingga masa kini.
About The Author
