Pendahuluan
Kabupaten Rajekwesi merupakan salah satu entik historis paling penting dalam pembentukan Bojonegoro modern di Jawa Timur. Sebelum nama Bojonegoro digunakan sejak 25 September 1828, wilayah ini dikenal sebagai pusat pemerintahan strategis yang terbentuk melalui pemindahan ibu kota Kabupaten Jipang Padangan ke Ngumpakdalem pada 1725 untuk memudahkan pengawasan dan pengamanan wilayah jajahan VOC Belanda. Nama Rajekwesi berasal dari unsur bahasa Jawa Kuno rajek atau rejeg yang bermakna pagar, benteng, atau garis pertahanan, serta wesi yang berarti besi. Secara simbolik, berarti “benteng besi,” mencerminkan perubahan wilayah ini menjadi pusat kekuasaan dengan sistem pertahanan yang lebih kokoh dibanding era sebelumnya.
Sebagai ibu kota baru, wilayah ini berkembang menjadi sentra pemerintahan, pertahanan, perdagangan, serta pengawasan daerah yang memiliki nilai strategis tinggi bagi kekuasaan Mataram maupun kepentingan kolonial VOC. Posisi geografisnya di Ngumpakdalem menjadikan wilayah ini lebih efektif sebagai pusat kontrol pemerintahan sekaligus benteng pertahanan politik. Perubahan ini menandai periode penting dalam evolusi politik dan pemerintahan Bojonegoro.
Pemindahan Ibukota Kabupaten Jipang Padangan 1725
Struktur pemerintahan Rajekwesi berakar pada Kabupaten Jipang Padangan, wilayah pemerintahan yang terbentuk pasca-gejolak Trunajaya dan reorganisasi kekuasaan Mataram pada akhir abad ke-17. Pada 20 Oktober 1677, Mas Tumapel diangkat sebagai bupati pertama Kabupaten Jipang dengan pusat pemerintahan di Padangan, menjadikan wilayah ini sebagai penerus pemerintahan Jipang lama sekaligus titik strategis di barat Bengawan Solo.
Meningkatnya dinamika politik Jawa pada awal abad ke-18 memperkuat posisi Jipang Padangan sebagai wilayah penting dalam struktur pertahanan Mataram. Perang Tahta Jawa I (1704–1708), yang melibatkan konflik antara Susuhunan Amangkurat III dan Susuhunan Pakubuwono I dengan dukungan VOC, mendorong intervensi kolonial yang semakin besar di wilayah ini. Pergeseran elite lokal, tekanan politik kolonial, dan kebutuhan pengamanan jalur strategis menjadikan Jipang sebagai wilayah penyangga penting antara pusat Mataram dan kawasan timur Jawa.
Krisis tersebut berlanjut selama Perang Tahta Jawa II (1719–1723), ketika konflik internal Mataram kembali mengguncang stabilitas kerajaan. Dalam situasi ini, Padangan semakin dipandang kurang ideal sebagai pusat pemerintahan karena keterbatasannya dalam mendukung pertahanan, kontrol pemerintahan, dan pengawasan politik yang lebih efektif.
Sebagai respons atas kebutuhan strategis tersebut, pada 2 September 1725 Raden Tumenggung Haryo Matahun I secara resmi memindahkan ibu kota Kabupaten Jipang Padangan ke Rajekwesi (Ngumpakdalem) atas persetujuan Sri Susuhunan Pakubuwono II, sejalan dengan kepentingan pengamanan wilayah VOC. Pemindahan ini bertujuan memperkuat pertahanan, meningkatkan efisiensi birokrasi, menjaga stabilitas kekuasaan, serta mengoptimalkan pengawasan ekonomi dan politik. Tempat ini dipilih karena posisinya yang lebih defensif dan lebih efektif sebagai sentra pemerintahan baru.
Haryo Matahun I (1718–1741)
Raden Tumenggung Haryo Matahun I, yang dikenal pula sebagai Pangeran Sasongko, Ki Songko, atau Raden Songko, merupakan figur paling menentukan dalam sejarah awal Rajekwesi. Ia bukan hanya arsitek pemerintahan pemindahan ibu kota Kabupaten Jipang Padangan ke Rajekwesi, tetapi juga bangsawan dengan keabsahan genealogis kuat dalam struktur politik Jawa. Berdasarkan tradisi historiografi lokal Bojonegoro, catatan makam Ngraseh, serta narasi turun-temurun keluarga kabupaten, Haryo Matahun I diyakini berasal dari garis keturunan ningrat yang bersambung ke trah Majapahit melalui Raden Wijaya, terhubung ke Kesultanan Demak melalui garis Raden Patah, dan berlanjut dalam orbit aristokrasi Mataram.
Genealogi tersebut menempatkan Haryo Matahun I sebagai representasi kesinambungan politik besar Jawa: Majapahit–Demak–Mataram. Legitimasi aristokratis ini memperkuat kedudukannya dalam susunan pemerintahan kerajaan sekaligus menjelaskan kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memegang posisi strategis sebagai Bupati Jipang serta Bupati Sedana Mancanegara Wetan. Dalam konteks politik Jawa abad ke-18, silsilah bangsawan bukan sekadar warisan darah, melainkan sumber keabsahan kekuasaan pemerintahan dan militer.
Diangkat sebagai Bupati Jipang pada 1718 oleh otoritas Mataram, Haryo Matahun I memimpin pada masa meningkatnya instabilitas politik internal kerajaan, tekanan VOC, serta kebutuhan penguatan wilayah perbatasan di barat Jawa Timur. Puncak kebijakan strategisnya terjadi pada 2 September 1725 ketika, atas persetujuan Sri Susuhunan Pakubuwono II dan selaras dengan kepentingan pengamanan VOC, ia memindahkan ibu kota Kabupaten Jipang dari Padangan ke Rajekwesi (Ngumpakdalem). Kebijakan ini menciptakan pusat pemerintahan baru dengan sistem pertahanan lebih kokoh, birokrasi lebih efektif, dan kontrol politik yang lebih stabil.
Di bawah kepemimpinannya, Rajekwesi berkembang pesat sebagai sentra pemerintahan, pertahanan, perpajakan, perdagangan, dan pengawasan daerah. Posisi Haryo Matahun I sebagai Sedana Mancanegara Wetan memperlihatkan besarnya tanggung jawab ekonomi-politik yang diembannya dalam menopang struktur pendapatan kerajaan Mataram dari kawasan timur. Masa pemerintahannya juga ditandai penjagaan kestabilan ekonomi agraris, penguatan jalur perdagangan Bengawan Solo, peningkatan kapasitas birokrasi, serta pembangunan benteng politik yang menjadikannya sebagai salah satu pusat kekuasaan terpenting di wilayah barat Jawa Timur.
Dalam konteks meningkatnya konflik antara Kasunanan Mataram dan kekuatan Cakraningrat Madura pada dekade 1730-an, Haryo Matahun I mendapat penugasan militer dari Sri Susuhunan Pakubuwono II untuk terlibat dalam operasi penertiban terhadap kekuatan Madura yang menentang otoritas pusat. Keterlibatan ini selaras dengan posisi Rajekwesi sebagai benteng wilayah perbatasan penting Mataram di barat Jawa Timur sekaligus bagian dari strategi penjagaan kestabilan wilayah yang juga berkaitan dengan kepentingan VOC. Berdasarkan tradisi historiografi lokal dan Serat Sejarah Matahunan, pasukan Rajekwesi kemudian terlibat langsung dalam palagan Badholeng di wilayah Sedayu (Gresik). Haryo Matahun I gugur pada hari Sabtu Kliwon, 3 Ruwah Tahun Jimakhir 1666 Jawa (1735 Masehi), saat memimpin langsung pasukannya dalam perang melawan kekuatan Cakraningrat Madura beserta sekutunya di Sedayu.
Dinamika Kepemimpinan Rajekwesi (1741–1828)
Pasca-gugurnya Haryo Matahun I, kepemimpinan tetap berlanjut melalui rangkaian para bupati yang memimpin dalam berbagai situasi krisis politik Jawa, tekanan kolonial, dan perubahan kekuasaan besar. Haryo Matahun II (1741–1743), yang merupakan penerus garis keluarga Matahun, memimpin pada masa pemberontakan Tionghoa-Jawa 1741 yang mengguncang stabilitas Mataram. Masa pemerintahannya berfokus pada menjaga ketertiban wilayah sebagai benteng pemerintahan di tengah kekacauan politik. Setelah Kepemimpinan Haryo Matahun II yang singkat, estafet selanjutnya diserahkan kepada putranya yang bergelar Haryo Matahun III (1743–1755). Kepemimpinannya melanjutkan kesinambungan dinasti keluarga Matahun pada periode yang diwarnai meningkatnya intervensi VOC dan berakhir dengan Perjanjian Giyanti 1755 yang membelah Mataram.
Ronggo Prawirodirjo I (1755–1756) memimpin pada periode paling krusial pasca-Perjanjian Giyanti 13 Februari 1755 yang membelah Mataram menjadi Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Di bawah kekuasaan Sri Sultan Hamengkubuwono I, Rajekwesi masuk ke dalam orbit politik Yogyakarta sebagai bagian penting Mancanegara Wetan. Sebagai bupati, Ronggo Prawirodirjo I bertugas menjaga loyalitas Rajekwesi kepada Yogyakarta sekaligus menghadapi tekanan politik VOC yang berusaha mempertahankan pengaruh kolonial atas fragmentasi Jawa. Konflik yang dihadapinya terutama bersifat politik, birokrasi, dan pengamanan wilayah, bukan perang terbuka.
Masa pemerintahannya yang singkat menjadi periode penataan ulang kesetiaan politik, perpajakan, pertahanan, dan kestabilan daerah di tengah dualisme Surakarta–Yogyakarta–VOC. Perannya sebagai figur transisi sangat penting dalam menjaga Rajekwesi tetap stabil di tengah perubahan besar politik Jawa, sekaligus menjadi landasan bagi penerusnya, Purwodidjojo (1756–1760), untuk melanjutkan penyesuaian pemerintahan secara lebih terstruktur.
Pada era Guntur Wirotedjo (1760–1800), Rajekwesi mengalami masa pemerintahan panjang dengan fokus pada stabilitas agraria, penguatan ekonomi daerah, serta penyesuaian terhadap tekanan ekonomi VOC yang semakin eksploitatif. Masa ini menjadi periode penting penjagaan kesinambungan pemerintahan di tengah penetrasi kolonial yang semakin dalam. Ronggo Djenggolo (1800–1811) memimpin ketika VOC telah dibubarkan dan wilayah Rajekwesi resmi berada di bawah Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Pemerintahannya berlangsung pada awal transisi dari kolonialisme korporasi menuju kolonialisme negara modern.
Prawirosentiko (1811–1816) memimpin pada masa interregnum Inggris di Jawa di bawah Thomas Stamford Raffles, ketika sistem pemerintahan kolonial mengalami penyesuaian besar. Masa ini disusul oleh Sumanegara (1816–1821), yang menghadapi kembalinya dominasi Hindia Belanda pasca-restorasi kolonial. Sosrodiningrat (1821–1823) memimpin dalam periode meningkatnya tekanan kolonial dan gejolak sosial menjelang pecahnya Perang Diponegoro. Setelahnya, Adipati Djojonegoro (1825–1827) memimpin saat Rajekwesi memasuki periode krisis terbesar akibat meluasnya perang Jawa ke wilayah timur.
Rajekwesi Merdeka (1827–1828)
Puncak sejarah Kabupaten terjadi pada 28 November 1827 ketika Raden Tumenggung Sasradilaga atau Sosrodilogo memimpin pemberontakan besar dan berhasil merebut Ibukota di Ngumpakdalem dari kekuasaan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Serangan mendadak ini menghancurkan pusat administrasi kolonial, termasuk rumah bupati dan asisten residen, sekaligus menandai lahirnya Kabupaten Rajekwesi Merdeka sebagai pusat perjuangan perang sabil anti-penjajahan di Jawa Timur.
Setelah pengambilalihan Rajekwesi, Sosrodilogo menjadikan wilayah ini basis utama revolusi dan memperluas front perjuangan ke berbagai kawasan strategis seperti Tuban, Bancar, Rembang, Blora, Ngawi, Madiun, hingga Ponorogo. Perjuangannya didukung oleh jaringan santri, ulama, priyayi lokal, serta rakyat desa yang melihat perang ini sebagai bagian dari pembebasan Jawa dari kolonialisme Belanda. Mobilisasi besar ini menjadikan Rajekwesi bukan sekadar pusat pemberontakan lokal, melainkan salah satu front terpenting Perang Jawa di kawasan timur laut Pulau Jawa.
Perlawanan Sosrodilogo sangat mengguncang stabilitas kolonial, terutama di wilayah Karesidenan Rembang dan jalur pesisir utara Jawa. Belanda menghadapi tekanan besar karena Rajekwesi berkembang menjadi benteng revolusi bersenjata yang mengancam jaringan logistik kolonial. Situasi ini memaksa Komisaris Jenderal Leonard Pierre Joseph du Bus de Gisignies turun tangan langsung dalam konsolidasi militer besar-besaran guna menumpas pemberontakan.
Pada Januari hingga Maret 1828, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda melancarkan ofensif besar dan berhasil merebut kembali Rajekwesi. Meski pusat pemerintahan berhasil diduduki ulang, Sosrodilogo melanjutkan perang gerilya di berbagai wilayah hingga akhirnya menyerah pada 3 Oktober 1828. Walaupun secara militer dikalahkan, perjuangan Sosrodilogo menempatkan Rajekwesi sebagai salah satu simbol heroisme anti-kolonial terbesar di Jawa Timur selama Perang Diponegoro.
Perlawanan besar ini menjadi faktor langsung yang mendorong Belanda menghapus nama Rajekwesi dari administrasi resmi dan menggantinya dengan Bojonegoro pada 25 September 1828 sebagai bagian dari strategi kolonial untuk memutus memori politik perjuangan rakyat.
Penghapusan Rajekwesi dan Pendirian Kabupaten Bojonegoro Berdasarkan Keputusan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda (1828)
Setelah berhasil menumpas Rajekwesi Merdeka yang dipimpin Raden Tumenggung Sasradilaga, administrasi kolonial Hindia Belanda memasuki tahap penataan ulang politik dan pemerintahan yang bertujuan menghapus pusat simbolik perlawanan di barat Jawa Timur. Penghapusan Rajekwesi merupakan bagian dari strategi kolonial sistematis untuk meredam memori perang sabil, menghilangkan keabsahan historis wilayah pemberontakan, serta membangun pusat pemerintahan baru yang lebih terkendali.
Dokumen terpenting dalam proses ini adalah keputusan resmi Komisaris Jenderal Hindia Belanda Leonard Pierre Joseph du Bus de Gisignies Nomor 14 tertanggal 25 September 1828. Keputusan tersebut merupakan dasar legal formal yang menetapkan perubahan nama Kabupaten Rajekwesi menjadi Kabupaten Bodjonegoro (Bojonegoro), yang saat itu berada dalam Karesidenan Rembang. Dalam besluit tersebut, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda menerima permohonan resmi Bupati Rajekwesi Raden Adipati Djojonegoro terkait perubahan nama dan pemindahan pusat pemerintahan pasca kehancuran Rajekwesi akibat perang.
Surat-menyurat pemerintahan sebelum keputusan tersebut menunjukkan proses birokrasi kolonial yang rinci. Pada 4 Juli 1828, Raden Adipati Djojonegoro mengajukan usulan perubahan nama kepada pejabat kolonial setempat. Pada 10 Juli 1828, Asisten Residen Rajekwesi memberikan tanggapan pemerintahan, disusul surat Residen Rembang J. B. Baron de Salis tertanggal 12 Juli 1828 kepada otoritas gubernur kolonial di Buitenzorg (Bogor). Dalam korespondensi tersebut muncul beberapa alternatif nama, termasuk Rajekwinangun dan Bodjonegoro, sebelum akhirnya nama Bodjonegoro disetujui.
Keputusan 25 September 1828 menandai pendirian Kabupaten Bojonegoro modern sebagai entitas pemerintahan baru hasil rekonstruksi kolonial. Nama “Bodjo Negoro” dipilih karena dianggap memiliki konotasi lebih stabil, agraris, dan produktif dibanding Rajekwesi yang telah identik dengan perang suci dan pemberontakan anti-kolonial. Dalam tafsir bahasa Kawi, nama ini dihubungkan dengan makna wilayah pemberi makan atau kota penyangga kehidupan ekonomi. Simbolisme baru tersebut menjadi bagian dari upaya kolonial membentuk identitas pemerintahan yang lebih lunak dan menjauh dari citra benteng revolusioner.
Bersamaan dengan perubahan nomenklatur, pusat pemerintahan juga dipindahkan sekitar 10 kilometer ke utara dari Ngumpakdalem menuju lokasi baru di tepian Bengawan Solo yang kini menjadi pusat Kota Bojonegoro. Pemindahan ini memiliki tujuan strategis: menciptakan ibu kota baru yang lebih mudah diawasi, lebih defensif menurut kepentingan kolonial, serta terpisah dari lanskap lama Rajekwesi yang sarat memori perjuangan.
Pendirian Kabupaten Bojonegoro pada 1828 merupakan hasil langsung dari keputusan politik kolonial yang didasarkan pada dokumen resmi negara, korespondensi birokrasi, serta rekonstruksi wilayah pasca-perang. Bojonegoro modern lahir dari kombinasi penghancuran Rajekwesi, keabsahan hukum kolonial, dan desain ulang politik kewilayahan daerah oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.
Dokumen-dokumen terkait—mulai dari surat usulan bupati, korespondensi residen, hingga besluit Du Bus de Gisignies—menjadi bukti arsip bahwa Kabupaten Bojonegoro berdiri melalui proses pemerintahan kolonial yang terstruktur dan dapat diverifikasi secara historis.
Warisan Rajekwesi dalam Bojonegoro Kontemporer (1828–Sekarang)
Meskipun nama Rajekwesi dihapus dari administrasi resmi kolonial sejak 25 September 1828, identitas historisnya tetap bertahan kuat dalam kesadaran sejarah masyarakat Bojonegoro dan terus diwariskan lintas generasi. Penghapusan nomenklatur oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda terbukti hanya berhasil mengubah struktur pemerintahan formal, namun gagal menghapus memori simboliknya sebagai pusat kekuasaan awal, benteng wilayah, dan basis perjuangan anti-kolonial Jawa Timur.
Keberlangsungan identitas ini terlihat melalui pelestarian nama Rajekwesi dalam berbagai institusi publik modern,
Museum Rajekwesi menjadi pusat utama preservasi sejarah Bojonegoro, sementara revitalisasinya pada 2025 menegaskan semakin kuatnya kesadaran publik terhadap pentingnya warisan sejarah daerah. Selain museum, nomenklatur Rajekwesi juga tetap hidup melalui Terminal Rajekwesi, Taman Rajekwesi, serta STIKES Rajekwesi. Di bidang geografis-historis, situs Ngumpakdalem memiliki posisi sangat penting sebagai bekas sentra pemerintahan Rajekwesi sejak 1725 hingga penghapusannya pada 1828.
Warisan Rajekwesi juga terus dipelihara melalui situs makam Raden Tumenggung Haryo Matahun di Ngraseh, Dander, yang hingga kini menjadi lokasi ziarah sejarah penting. Sebagai tokoh utama pemindahan pusat pemerintahan dari Padangan ke Rajekwesi pada 1725, Haryo Matahun dikenang sebagai arsitek utama pembentukan struktur pemerintahan Rajekwesi modern.
Dalam historiografi lokal maupun nasional, Rajekwesi dikenang sebagai fondasi sejarah penting Bojonegoro, benteng kekuasaan Mataram, pusat perjuangan perang sabil Sosrodilogo, serta bagian dari warisan politik dan budaya yang membentuk identitas daerah hingga masa kini. Jejak Rajekwesi dalam Bojonegoro modern menunjukkan kesinambungan sejarah panjang dari warisan Jipang, pemerintahan Mataram, tekanan kolonial, hingga perjuangan anti-penjajahan yang tetap hidup dalam memori masyarakat.
Mat Kohar, S.Kom
Pemerhati Sejarah Bojonegoro
About The Author
Sejarah Desa Penting Jaman Majapahit