Sejarah Kabupaten Bojonegoro, Disetujui Belanda Pasca Perang Besar 1828

Bojonegoro merupakan kelanjutan sejarah panjang wilayah Jipang di kawasan Bengawan Solo bagian tengah yang berkembang sejak masa kerajaan Jawa kuno hingga pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Berdasarkan Babad Diponegoro, arsip pemerintahan Hindia Belanda tahun 1828, Staatsblad Nederlandsch-Indië, laporan militer Hendrik Merkus de Kock, karya historiografi M. C. Ricklefs, H. J. de Graaf, Th. G. Th. Pigeaud, penelitian Peter Carey, serta kajian kolonial De Java Oorlog karya De Klerck dan P. H. van der Kemp, perkembangan Bojonegoro berkaitan langsung dengan perubahan politik kawasan Jipang Rajekwesi pasca Perang Jawa.

Secara geografis, kawasan Bojonegoro berada di lembah Bengawan Solo bagian tengah yang sejak berabad-abad menjadi jalur perdagangan sungai terpenting di Jawa Timur bagian barat. Sungai Bengawan Solo menghubungkan kawasan pedalaman dengan Tuban, Gresik, Surabaya, dan pesisir Laut Jawa sehingga menjadikan wilayah Jipang berkembang sebagai kawasan pertanian, perdagangan, pertahanan, dan administrasi penting sejak masa Majapahit, Demak, Pajang, hingga Mataram Islam. Kesuburan tanah aluvial di sepanjang Bengawan Solo memungkinkan berkembangnya pertanian padi, palawija, tebu, dan tanaman perdagangan lain yang menopang ekonomi kerajaan maupun kolonial.

Dalam historiografi Jawa, kawasan Jipang memiliki posisi strategis sebagai penghubung politik dan ekonomi antara pedalaman Mataram dengan wilayah pesisir utara Jawa. Tradisi sejarah Jawa, arsip kolonial, dan penelitian modern menunjukkan bahwa kawasan Panolan, Padangan, Rajekwesi, dan Bojonegoro berkembang secara bertahap sebagai pusat pemerintahan regional sejak abad ketujuh belas hingga abad kesembilan belas. Oleh sebab itu, lahirnya Bojonegoro tahun 1828 bukanlah pembentukan wilayah baru yang terpisah dari masa sebelumnya, melainkan kelanjutan administratif dan politik dari perkembangan panjang Jipang lama.

Para Bupati Awal Jipang dan Bojonegoro

Perkembangan sejarah Bojonegoro tidak dapat dipisahkan dari keberadaan para penguasa lokal yang memimpin kawasan Jipang sejak masa Mataram Islam hingga pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Berdasarkan tradisi historiografi Jawa, arsip kolonial, dan penelitian sejarah lokal Bojonegoro, perkembangan pusat pemerintahan dari Panolan, Padangan, Rajekwesi, hingga Bojonegoro berlangsung melalui kepemimpinan beberapa bupati penting yang berperan dalam perubahan politik kawasan Bengawan Solo.

Pada masa akhir abad ketujuh belas setelah kekacauan perang Trunojoyo dan Perjanjian Jepara tahun 1677, pusat pemerintahan Jipang dipindahkan dari Panolan ke Padangan. Dalam tahap awal tersebut, pemerintahan Jipang Padangan dipimpin oleh Pangeran Mas Tumapel yang dalam tradisi sejarah lokal dipandang sebagai bupati pertama Jipang Padangan pasca perang Trunojoyo. Masa pemerintahannya berkaitan dengan pemulihan kawasan Bengawan Solo bagian barat setelah kehancuran perang besar Mataram abad ketujuh belas.

Setelah masa Pangeran Mas Tumapel, pemerintahan dilanjutkan oleh Raden Tumenggung Surojoyo atau Ki Wirosentiko yang memperkuat birokrasi pemerintahan dan pengelolaan pertanian kawasan Padangan. Dalam tradisi sejarah lokal Bojonegoro, masa pemerintahan Surojoyo berkaitan dengan penguatan jalur perdagangan Bengawan Solo dan pemulihan ekonomi kawasan Jipang.

Perubahan besar kembali terjadi pada tahun 1725 ketika pusat pemerintahan dipindahkan dari Padangan ke Rajekwesi pada masa pemerintahan Susuhunan Pakubuwana II. Pemindahan tersebut dilakukan oleh Raden Tumenggung Harya Matahun I yang kemudian dikenal sebagai penguasa penting Jipang Rajekwesi abad kedelapan belas. Berdasarkan kajian H. J. de Graaf dan historiografi Mataram, Harya Matahun I memiliki kedudukan penting dalam penguatan wilayah Mancanegara Timur Mataram. Pada masa pemerintahannya, Rajekwesi berkembang menjadi pusat pemerintahan, pertanian, perdagangan sungai, dan pertahanan penting di kawasan Bengawan Solo.

Peranan militer Harya Matahun I terlihat dalam Palagan Badholeng tahun 1735 ketika ia memimpin pasukan Mataram melawan pasukan Cakraningrat IV dari Madura di kawasan Sidayu, Gresik. Dalam historiografi Jawa, pertempuran tersebut dipandang sebagai bagian dari konflik besar perebutan pengaruh di Jawa Timur pada masa kemunduran Mataram abad kedelapan belas. Setelah masa Harya Matahun I, pemerintahan Rajekwesi dilanjutkan oleh keturunan trah Matahun yang mempertahankan kestabilan kawasan Bengawan Solo hingga awal abad kesembilan belas.

Pada masa Perang Jawa 1825–1830, kawasan Rajekwesi berada di bawah pengaruh politik Tumenggung Sosrodilogo atau Raden Tumenggung Aria Sasradilaga yang memimpin pemberontakan besar terhadap pemerintah Hindia Belanda tahun 1827–1828. Meskipun Sosrodilogo dikenal sebagai tokoh perlawanan dan bukan bupati kolonial resmi, kedudukannya sangat penting dalam sejarah Bojonegoro karena pemberontakan yang dipimpinnya menjadi latar utama runtuhnya Rajekwesi dan lahirnya Bojonegoro modern.

Setelah Rajekwesi mengalami kehancuran akibat perang, pemerintah Hindia Belanda mengangkat Raden Adipati Djojonegoro sebagai pemimpin transisi pemerintahan baru Bojonegoro. Berdasarkan besluit Hindia Belanda tanggal 25 September 1828, Djojonegoro menjadi tokoh utama dalam pemindahan pusat pemerintahan dari Rajekwesi ke Desa Kebo Gadung dan pembentukan administrasi baru bernama Bodjanegara atau Bojonegoro.

Raden Adipati Djojonegoro memiliki peranan sangat besar dalam pembangunan awal pusat pemerintahan Bojonegoro. Pada akhir tahun 1828 hingga tahun 1829, di bawah pemerintahannya mulai dibangun pendopo kabupaten, alun-alun, masjid agung, pasar, kantor administrasi kolonial, dan penjara yang menjadi dasar tata kota Bojonegoro modern. Dalam arsip kolonial Hindia Belanda, Djojonegoro dipandang sebagai bupati pertama Bojonegoro pada masa pemerintahan kolonial setelah penghapusan Rajekwesi.

Pemberontakan Sosrodilogo dan Kehancuran Rajekwesi 1827–1828

Peristiwa paling penting yang melatarbelakangi berdirinya Bojonegoro adalah pemberontakan Tumenggung Sosrodilogo atau Raden Tumenggung Aria Sasradilaga dalam masa Perang Jawa tahun 1827–1828. Berdasarkan Babad Diponegoro, laporan militer De Kock, serta penelitian Peter Carey mengenai Perang Jawa, kawasan Rajekwesi menjadi salah satu pusat penting perlawanan Diponegoro di wilayah timur laut Jawa.

Perang Jawa sendiri pecah pada tanggal 20 Juli 1825 di Tegalrejo, Yogyakarta, akibat campur tangan pemerintah Hindia Belanda dalam politik kerajaan Jawa, penarikan pajak yang memberatkan rakyat, penyewaan tanah kepada pihak asing, pembangunan jalan kolonial melewati tanah leluhur Diponegoro, serta kemerosotan kedudukan bangsawan dan ulama Jawa akibat dominasi kolonial. Dalam strategi perang Diponegoro, wilayah pedalaman dijadikan basis gerilya untuk memecah kekuatan militer Belanda di berbagai kawasan Pulau Jawa.

Rajekwesi dipandang strategis karena berada di jalur penghubung Surakarta, Rembang, Tuban, dan Surabaya melalui Bengawan Solo maupun jalur darat pedalaman. Kawasan Rajekwesi meliputi desa-desa lama di sekitar pusat kota Bojonegoro modern seperti Desa Kadipaten, Desa Sukorejo, Desa Klangon, Desa Mojokampung, Desa Ledok Kulon, Desa Ledok Wetan, Desa Campurejo, dan Desa Karangpacar yang berkembang di sekitar pusat administrasi lama Jipang Rajekwesi.

Pada pertengahan tahun 1827, Diponegoro mengirim Tumenggung Sosrodilogo ke kawasan Rajekwesi untuk membuka medan perlawanan di wilayah timur laut Jawa. Menurut laporan kolonial dan historiografi modern, Sosrodilogo menghimpun kekuatan dari petani desa, santri, ulama, bekas prajurit kerajaan, serta pendukung Diponegoro dari kawasan Madiun, Rembang, Tuban, dan Bengawan Solo. Dalam tradisi sejarah lokal Bojonegoro, jalur gerilya pasukan Jawa banyak memanfaatkan kawasan Desa Dander, Desa Temayang, Desa Malo, Desa Kalitidu, Desa Ngasem, Desa Purwosari, Desa Banjarejo, Desa Sumbangtimun, dan Desa Padangan karena wilayah tersebut berada di kawasan hutan jati dan jalur sungai yang sulit diawasi pemerintah kolonial.

Puncak pemberontakan terjadi pada tanggal 28 November 1827 ketika pasukan Sosrodilogo menyerang pusat pemerintahan Rajekwesi yang meliputi kantor administrasi kolonial, gudang logistik, pos penjagaan, kawasan perdagangan, dan jalur komunikasi Hindia Belanda. Serangan tersebut menyebabkan kerusakan berat terhadap pusat administrasi Rajekwesi dan mengganggu hubungan komunikasi antara Semarang, Surabaya, dan pedalaman Jawa Timur.

Menghadapi meluasnya pemberontakan, pemerintah Hindia Belanda mengirim pasukan besar dari Semarang, Surakarta, Surabaya, dan Batavia di bawah pimpinan Hendrik Merkus de Kock. Dalam operasi militer tersebut diterapkan strategi Bentengstelsel yang kemudian banyak dikaji oleh Peter Carey dan Saleh A. Djamhari. Strategi ini dilakukan melalui pembangunan jaringan benteng kecil untuk mempersempit ruang gerak pasukan Jawa dan memutus jalur logistik rakyat.

Sepanjang Desember 1827 hingga Januari 1828 terjadi pertempuran besar di kawasan Rajekwesi dan pedalaman Bengawan Solo. Berdasarkan arsip kolonial Hindia Belanda, Rajekwesi akhirnya berhasil direbut kembali pada Januari 1828 setelah penghancuran basis-basis pertahanan pasukan Sosrodilogo. Pertempuran tersebut menyebabkan pusat pemerintahan Rajekwesi mengalami kehancuran berat. Bangunan administrasi, kawasan perdagangan, permukiman rakyat, dan jalur ekonomi Bengawan Solo mengalami kerusakan akibat perang berkepanjangan.

Meskipun Rajekwesi berhasil direbut kembali, Sosrodilogo tetap melanjutkan perang gerilya di kawasan pedalaman Bengawan Solo hingga akhirnya menyerah kepada pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 3 Oktober 1828. Berakhirnya perlawanan tersebut menjadi salah satu tahap penting reorganisasi pemerintahan kolonial di kawasan Bengawan Solo bagian tengah.

Berdirinya Kabupaten Bojonegoro Tahun 1828

Kehancuran Rajekwesi akibat perang tahun 1827–1828 menyebabkan pemerintah Hindia Belanda memandang pusat pemerintahan lama tidak lagi layak dipertahankan. Pada awal tahun 1828, Raden Adipati Djojonegoro mengusulkan pemindahan pusat pemerintahan dari Rajekwesi ke Desa Kebo Gadung di tepi utara Bengawan Solo yang dianggap lebih aman dan lebih strategis dalam pengawasan perdagangan sungai serta administrasi pemerintahan kolonial.

Berdasarkan arsip pemerintahan Hindia Belanda dan besluit administrasi kolonial tahun 1828, usulan tersebut diterima Komisaris Jenderal Leonard du Bus de Gisignies. Setelah melalui pembahasan administrasi sepanjang pertengahan tahun 1828, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan besluit resmi tanggal 25 September 1828 yang menetapkan penghapusan nama Rajekwesi dan menggantinya menjadi Bodjanegara atau Bojonegoro.

Keputusan tanggal 25 September 1828 tersebut tercatat dalam arsip resmi Hindia Belanda dan menjadi dasar administratif berdirinya Kabupaten Bojonegoro modern. Sejumlah sejarawan memandang perubahan tersebut sebagai bagian dari reorganisasi politik kolonial pasca Perang Jawa untuk memperkuat pengawasan pemerintah Hindia Belanda di kawasan Bengawan Solo.

Setelah situasi keamanan mulai terkendali pada akhir tahun 1828, pemerintah kolonial bersama Raden Adipati Djojonegoro mulai membangun pusat pemerintahan baru di kawasan Desa Kebo Gadung. Pada akhir tahun 1828 hingga awal tahun 1829 dibangun pendopo kabupaten sebagai pusat administrasi pemerintahan dan kediaman resmi bupati. Di depan pendopo dibangun alun-alun sebagai pusat kegiatan pemerintahan, militer, dan aktivitas sosial masyarakat.

Pada tahun 1829 dibangun masjid agung di sekitar pusat pemerintahan sebagai pusat kegiatan keagamaan masyarakat Bojonegoro dan simbol kesinambungan tradisi Islam Jawa sejak masa Jipang dan Mataram. Pada tahun yang sama pemerintah kolonial juga membangun pasar utama Bojonegoro untuk mendukung perdagangan hasil pertanian, kayu jati, ternak, dan kebutuhan masyarakat Bengawan Solo. Selain itu dibangun penjara dan kantor administrasi kolonial untuk memperkuat pengawasan keamanan kawasan baru tersebut.

Sistem Tanam Paksa dan Perlawanan Rakyat Bojonegoro

Setelah situasi politik kawasan Bengawan Solo berhasil dikendalikan pasca Perang Jawa, pemerintah Hindia Belanda mulai menerapkan sistem Cultuurstelsel atau Tanam Paksa pada tahun 1830 di berbagai wilayah Pulau Jawa termasuk Bojonegoro. Sistem tersebut diberlakukan pada masa Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch untuk meningkatkan pemasukan keuangan pemerintah kolonial setelah besarnya biaya perang selama Perang Jawa 1825–1830.

Melalui sistem Tanam Paksa, rakyat Bojonegoro diwajibkan menyerahkan sebagian tanah pertanian dan tenaga kerja untuk menanam tanaman ekspor kolonial seperti tebu, kopi, nila, dan tembakau. Kawasan pertanian di Desa Kanor, Desa Baureno, Desa Sumberrejo, Desa Kepohbaru, Desa Kedungadem, Desa Kapas, dan Desa Balen menjadi daerah penting produksi pertanian kolonial karena memiliki lahan sawah subur di sepanjang Bengawan Solo.

Dalam berbagai laporan kolonial abad kesembilan belas disebutkan bahwa masyarakat desa di kawasan tersebut mengalami tekanan ekonomi cukup berat akibat kewajiban tanam paksa, gagal panen, banjir Bengawan Solo, dan kekeringan musiman. Kondisi tersebut melahirkan berbagai bentuk perlawanan sosial masyarakat desa terhadap pemerintah kolonial.

Salah satu gerakan paling penting adalah gerakan Samin Surosentiko yang berkembang sejak dekade 1890-an di kawasan Blora, Bojonegoro, Pati, Rembang, dan Ngawi. Dalam historiografi modern, gerakan Samin dipahami sebagai bentuk perlawanan sosial non-kekerasan terhadap pajak kolonial, kerja paksa, dan penguasaan hutan jati oleh pemerintah Hindia Belanda.

Di kawasan Bojonegoro, pengaruh gerakan Samin berkembang kuat terutama di Desa Jepang, Desa Margomulyo, Desa Kalinanas, Desa Meduri, Desa Kalianyar, dan Desa Tambakrejo yang berada di kawasan hutan jati pedalaman Bojonegoro bagian selatan dan barat. Pemerintah Hindia Belanda memandang gerakan tersebut berbahaya karena melemahkan pengawasan kolonial terhadap rakyat desa dan kawasan kehutanan. Pada tahun 1907, Samin Surosentiko ditangkap pemerintah kolonial dan kemudian dibuang ke Padang hingga meninggal dunia pada tahun 1914.

Modernisasi Infrastruktur Kolonial

Perkembangan Bojonegoro semakin pesat pada paruh kedua abad kesembilan belas ketika pemerintah Hindia Belanda mulai membangun berbagai infrastruktur modern. Berdasarkan arsip kolonial dan Regeerings Almanak voor Nederlandsch-Indië, pada tahun 1862 dibangun kantor pos Bojonegoro sebagai pusat distribusi surat dan komunikasi pemerintahan antara Bojonegoro, Surabaya, Semarang, dan Batavia.

Pada tahun 1884 pemerintah kolonial membangun jaringan telegraf dan telekomunikasi yang menghubungkan Bojonegoro dengan Surabaya dan Semarang. Jalur kereta api Trans Jawa yang melewati Bojonegoro mulai beroperasi penuh pada tahun 1894 dan mempercepat perdagangan hasil pertanian serta kayu jati dari kawasan Bengawan Solo. Jalur tersebut melintasi Desa Kapas, Desa Balen, Desa Sumberrejo, Desa Kalitidu, dan Desa Padangan yang kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan penting.

Pada awal abad kedua puluh pemerintah kolonial membangun rel lori di kawasan hutan jati Bojonegoro untuk pengangkutan kayu menuju pusat industri kehutanan. Kawasan Dander, Temayang, Margomulyo, dan Ngraho berkembang sebagai pusat pengangkutan kayu jati kolonial karena memiliki kawasan hutan terluas di Bojonegoro.

Pada sekitar tahun 1907 pemerintah Hindia Belanda mulai menjalankan proyek besar pengendalian Bengawan Solo bernama Solo Valley Werken. Berdasarkan laporan teknik kolonial Hindia Belanda, proyek tersebut dilakukan melalui pembangunan tanggul sungai, saluran pengendali banjir, pintu air, dan jaringan irigasi di sepanjang Bengawan Solo termasuk Bojonegoro. Kawasan Desa Kanor, Desa Trucuk, Desa Malo, Desa Kalitidu, Desa Padangan, Desa Baureno, dan Desa Sumberrejo menjadi bagian penting proyek pengendalian banjir tersebut.

Sebagai bagian dari proyek pengairan besar itu, pemerintah Hindia Belanda mulai membangun Waduk Pacal pada tahun 1933 dan menyelesaikannya pada tahun 1937. Kawasan pembangunan waduk berpusat di sekitar Desa Kedungsumber, Desa Pajeng, Desa Nglumping, Desa Jono, dan Desa Temayang yang kemudian berkembang menjadi kawasan pertanian irigasi penting Bojonegoro bagian selatan.

Bojonegoro Sebagai Lumbung Pangan dan Energi Nasional

Kesuburan kawasan Bengawan Solo menyebabkan Bojonegoro berkembang sebagai salah satu daerah agraris utama sejak masa kolonial Hindia Belanda. Produksi padi, jagung, tembakau, dan hasil pertanian lainnya menjadikan kawasan ini dikenal sebagai lumbung pangan penting di Jawa Timur sejak abad kesembilan belas. Kawasan pertanian utama berkembang di Desa Kanor, Desa Baureno, Desa Kepohbaru, Desa Kedungadem, Desa Kapas, Desa Balen, Desa Kalitidu, dan Desa Sumberrejo yang sejak lama dikenal sebagai kawasan sawah subur Bengawan Solo.

Pembangunan waduk, irigasi, proyek Solo Valley Werken, pasar, jalur kereta api, rel lori, kantor pos, dan jembatan memperkuat perkembangan ekonomi Bojonegoro sepanjang akhir abad kesembilan belas hingga abad kedua puluh. Dalam perkembangan modern, Bojonegoro tetap mempertahankan peran pentingnya dalam ketahanan pangan nasional melalui produksi padi, jagung, dan hasil pertanian lain dari kawasan Bengawan Solo.

Memasuki abad kedua puluh satu, Bojonegoro berkembang sebagai salah satu pusat energi nasional setelah berkembangnya industri minyak dan gas bumi di kawasan Cepu dan perbatasan Bojonegoro-Blora. Kawasan energi utama berkembang di Desa Gayam, Desa Mojodelik, Desa Bandungrejo, Desa Ngraho, dan Desa Beged yang menjadi bagian penting pengembangan industri minyak dan gas bumi nasional terutama sejak berkembangnya Blok Cepu.

Keseluruhan perkembangan sejarah tersebut memperlihatkan bahwa Bojonegoro berkembang melalui kesinambungan panjang antara kekuatan agraris, perdagangan Bengawan Solo, pembangunan kolonial, perlawanan rakyat, jaringan desa pertanian, kawasan hutan jati, dan perkembangan industri energi modern. Dari kawasan Jipang pada masa kerajaan hingga menjadi pusat pangan dan energi nasional pada masa Indonesia modern, Bojonegoro tetap mempertahankan kedudukannya sebagai salah satu wilayah strategis terpenting di Jawa Timur.