AMANGKURAT I – Abad ke-17 merupakan salah satu periode paling menentukan dalam sejarah Jawa karena pada masa inilah Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaan sekaligus mulai memasuki fase kemunduran besar. Setelah berhasil memperluas kekuasaan hampir ke seluruh Pulau Jawa pada masa pemerintahan Sultan Agung antara tahun 1613–1645, Mataram tampil sebagai kekuatan politik dan militer terbesar di Nusantara bagian barat.
Penaklukan Surabaya pada tahun 1625, ekspansi ke Madura dan wilayah pesisir Jawa Timur pada dekade 1620–1630-an, serta serangan besar ke Batavia pada tahun 1628 dan 1629 memperlihatkan ambisi Mataram untuk menjadi kerajaan dominan yang mampu mengusir pengaruh asing dari Jawa. Walaupun penyerangan ke Batavia akhirnya gagal akibat wabah, krisis logistik, dan kuatnya pertahanan Batavia, perang tersebut membuktikan bahwa Mataram merupakan ancaman serius bagi VOC.
Kegagalan menghadapi Sultan Agung secara militer membuat kongsi dagang Belanda mengubah strategi kolonialnya. Jika sebelumnya Belanda mengandalkan perang terbuka, maka setelah dekade 1630-an mereka mulai menggunakan pendekatan diplomasi, perdagangan, intelijen politik, serta infiltrasi elite kerajaan Jawa. Strategi baru ini berkembang semakin intensif setelah wafatnya Sultan Agung pada Februari 1645 dan naiknya Amangkurat I pada tahun 1646. Pemerintahan Amangkurat I kemudian menjadi titik balik penting dalam sejarah Mataram karena pada masa inilah konflik internal kerajaan meningkat tajam, hubungan keraton dengan ulama dan elite pesisir mulai retak, serta pengaruh Belanda perlahan masuk lebih dalam ke pusat politik Jawa.
Sebagian besar kisah mengenai periode ini berasal dari sumber-sumber tradisional Jawa seperti Babad Tanah Jawi, Serat Kandha, dan berbagai babad lokal yang ditulis beberapa generasi setelah peristiwa berlangsung. Oleh sebab itu historiografi modern tidak menerima seluruh isi babad secara literal karena di dalamnya terdapat unsur legitimasi dinasti, simbolisme politik, dan narasi moral istana. Para sejarawan kemudian membandingkan tradisi Jawa tersebut dengan arsip perusahaan dagang Belanda seperti Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia, laporan perjalanan Rijklof van Goens, catatan Eropa, serta tradisi pesisir Jawa untuk memperoleh rekonstruksi sejarah yang lebih kritis dan seimbang.
Susuhunan Amangkurat I Dan Awal Krisis Besar Mataram
Susuhunan Amangkurat I atau Sri Susuhunan Amangkurat Senapati Ing Alaga Abdurrahman Sayidin Panatagama memerintah Mataram sejak tahun 1646 hingga 1677 pada masa yang sangat menentukan dalam sejarah Jawa. Ia lahir dengan nama Raden Mas Sayidin sekitar tahun 1619 sebagai putra Sultan Agung yang memerintah Mataram antara 1613–1645. Ibunya dikenal sebagai Ratu Batang atau Kanjeng Ratu Kulon, seorang permaisuri utama yang berasal dari lingkungan aristokrasi tinggi Jawa dan memiliki hubungan genealogis dengan jaringan bangsawan Pajang serta sisa aristokrasi Demak.
Dalam tradisi politik Mataram, garis keturunan ibu sangat penting karena berkaitan dengan legitimasi dinasti dan wahyu keprabon. Sejak kecil Raden Mas Sayidin tumbuh dalam lingkungan istana yang sedang berada di puncak ekspansi politik Mataram. Ia menyaksikan langsung penaklukan Surabaya tahun 1625, penyerangan besar ke Batavia tahun 1628–1629, ekspansi Mataram ke Jawa Timur dan Madura pada dekade 1630-an, serta perubahan Mataram menjadi kekuatan terbesar di Jawa.
Namun pengalaman politik tersebut juga membentuk karakter pemerintahannya yang sangat keras dan tersentralisasi. Setelah naik takhta tahun 1646 menggantikan Sultan Agung yang wafat pada Februari 1645, ia mulai membangun konsep kekuasaan kerajaan yang memusatkan hampir seluruh otoritas politik pada raja. Pada saat yang sama kongsi dagang Belanda mulai memperdalam strategi kolonialnya setelah gagal menghadapi Sultan Agung melalui perang terbuka. Tokoh Belanda seperti Rijklof van Goens melakukan kunjungan ke Mataram antara tahun 1648–1654 untuk memetakan kondisi militer, birokrasi, elite kerajaan, pengaruh ulama, jalur perdagangan, hingga kekuatan wilayah pesisir.
Dalam catatan Dagh-Register Batavia jilid tahun 1651 disebutkan bahwa utusan Belanda melihat suasana istana Mataram dipenuhi ketegangan politik dan ketakutan di kalangan bangsawan setelah meningkatnya pengawasan raja terhadap elite kerajaan. Catatan Van Goens tahun 1654 juga menggambarkan bahwa penguasa Mataram mulai mencurigai adipati pesisir dan keluarga istana sendiri sebagai ancaman terhadap kekuasaan pusat.
Dari laporan-laporan tersebut pihak Batavia memahami bahwa Mataram lebih mudah dilemahkan melalui konflik internal dibanding perang langsung. Sejarawan seperti M. C. Ricklefs dan H. J. de Graaf menilai periode 1648–1654 sebagai titik awal perubahan kongsi dagang Belanda dari sekadar perusahaan perdagangan menjadi kekuatan politik dominan di Jawa.
Pangeran Alit Dan Retaknya Legitimasi Kerajaan Tahun 1647–1648
Tokoh paling penting dalam krisis awal pemerintahan Amangkurat I adalah Pangeran Alit, adik kandungnya sendiri sekaligus putra Sultan Agung dari garis keluarga inti kerajaan Mataram. Dalam tradisi Jawa, Pangeran Alit digambarkan memiliki kharisma kuat, dekat dengan prajurit, bangsawan senior, dan jaringan ulama. Ia dipandang sebagai simbol kelanjutan politik Sultan Agung yang masih menjaga keseimbangan antara aristokrasi Jawa, kekuatan militer, dan legitimasi Islam. Berbeda dengan kakaknya yang membangun pemerintahan sangat tersentralisasi, Pangeran Alit dianggap lebih dekat dengan kelompok elite lama dan kalangan keagamaan yang masih mempertahankan pola politik era Sultan Agung.
Ketegangan antara kelompok Amangkurat I dan pendukung Pangeran Alit berkembang menjadi konflik serius sekitar pertengahan tahun 1647 hingga awal 1648. Dalam tradisi Babad Tanah Jawi disebutkan bahwa Pangeran Alit melakukan serangan ke pusat kerajaan di kawasan Plered ketika usianya masih sekitar 19 tahun. Beberapa sumber Jawa menyebut bentrokan terjadi di sekitar Alun-Alun Selatan dan kompleks kedhaton Mataram. Walaupun detail pertempuran berbeda dalam berbagai sumber, hampir seluruh catatan sepakat bahwa gerakan Pangeran Alit melibatkan unsur bangsawan, prajurit, dan ulama yang kecewa terhadap pemerintahan baru. Konflik tersebut akhirnya gagal dan Pangeran Alit tewas sekitar tahun 1648.
Namun dampak politiknya jauh lebih besar daripada konflik itu sendiri karena setelah kematian Pangeran Alit, Amangkurat I memerintahkan tindakan represif besar terhadap para pendukungnya, termasuk ulama dan santri yang dituduh terlibat dalam pemberontakan. Dalam Dagh-Register Batavia sekitar akhir 1648 disebutkan adanya penumpasan besar terhadap kelompok agama di wilayah Mataram setelah pemberontakan keluarga kerajaan. Tradisi babad sering menyebut jumlah korban sangat besar hingga puluhan ribu orang, tetapi banyak sejarawan modern menganggap angka tersebut kemungkinan bersifat simbolik dan hiperbolik sebagaimana lazim dalam historiografi Jawa tradisional. Karena itu lebih tepat menyebut peristiwa tersebut sebagai salah satu tindakan represif terbesar dalam sejarah Mataram Islam abad ke-17 tanpa memastikan jumlah korban secara mutlak.
Taufik Abdullah menilai konflik antara keraton dan ulama pada masa Amangkurat I bukan sekadar persoalan keamanan politik, melainkan juga krisis legitimasi religius kerajaan. Pendapat serupa dikemukakan Azyumardi Azra yang melihat melemahnya hubungan keraton dengan jaringan Islam pesisir sejak akhir 1640-an menyebabkan Mataram kehilangan sebagian dukungan moral yang sebelumnya menopang kekuasaan kerajaan sejak era Sultan Agung.
Penyingkiran Elite Senior Dan Krisis Aristokrasi Tahun 1650–1660
Setelah konflik Pangeran Alit pada tahun 1648, Amangkurat I mulai menyingkirkan banyak elite senior warisan Sultan Agung sepanjang dekade 1650-an. Tokoh seperti Tumenggung Wiraguna kehilangan pengaruh karena dianggap terlalu kuat di lingkungan militer. Sementara Pangeran Pekik, bangsawan besar Surabaya sekaligus mertua Amangkurat I, dihukum mati sekitar September 1659 bersama anggota keluarganya. Padahal Pangeran Pekik sebelumnya berjasa besar membantu integrasi Surabaya ke dalam Mataram sejak masa Sultan Agung pada dekade 1620-an dan 1630-an.
Dalam Dagh-Register Batavia tertanggal 24 September 1659 disebutkan bahwa suasana istana Mataram dipenuhi ketakutan setelah eksekusi keluarga Pangeran Pekik. Arsip Belanda juga mencatat meningkatnya pengawasan terhadap para bangsawan Jawa Timur dan elite pesisir setelah peristiwa tersebut. Penyingkiran aristokrasi senior itu tidak hanya memperbesar ketakutan politik di lingkungan istana, tetapi juga merusak keseimbangan kekuasaan yang sebelumnya mampu menjaga hubungan antara pusat kerajaan dan aristokrasi daerah.
Dalam berbagai sumber terdapat perbedaan tafsir mengenai motif hukuman terhadap para bangsawan senior. Tradisi babad lebih banyak menekankan intrik pribadi dan kecemburuan politik istana, sedangkan historiografi modern melihatnya sebagai upaya membangun sistem kekuasaan yang menghancurkan seluruh pusat pengaruh alternatif di luar raja.
Ong Hok Ham menilai pemerintahan Amangkurat I pada dekade 1650-an sebagai fase transformasi menuju kekuasaan kerajaan yang sangat tersentralisasi. Menurutnya, usaha memusatkan seluruh kekuasaan di tangan raja justru menghasilkan paranoia politik, budaya ketakutan, dan perpecahan aristokrasi yang melemahkan daya tahan Mataram menghadapi intervensi Belanda. Pendapat serupa juga muncul dari Slamet Muljana yang menilai kemunduran kerajaan-kerajaan besar di Jawa sering dipercepat oleh konflik internal dan fragmentasi elite dibanding ancaman asing semata.
Politik Islam Pesisir Dan Keruntuhan Ekonomi Maritim Jawa Tahun 1650–1670
Krisis berikutnya terjadi dalam hubungan Mataram dengan wilayah pesisir seperti Surabaya, Gresik, Jepara, Tuban, dan kota-kota pelabuhan pantai utara Jawa lainnya sepanjang dekade 1650–1670. Sejak abad ke-16 wilayah pesisir berkembang sebagai pusat perdagangan internasional yang terhubung dengan jaringan Islam Asia Tenggara, Gujarat, Arab, Makassar, Malaka, hingga Banten. Pelabuhan Gresik dikenal sebagai pusat perdagangan beras dan penyebaran Islam, Jepara menjadi pelabuhan ekspor kayu, beras, dan galangan kapal, sedangkan Surabaya berkembang sebagai jalur distribusi perdagangan Jawa Timur menuju Laut Jawa.
Komoditas utama perdagangan pesisir Jawa pada masa itu meliputi beras, gula kelapa, kayu jati, garam, lada, hasil hutan, serta perdagangan budak dan tekstil Asia. Pajak pelabuhan dan distribusi beras menjadi sumber pendapatan penting kerajaan. Namun Amangkurat I memandang elite pesisir terlalu mandiri dan berpotensi memberontak sehingga banyak adipati pesisir dipindahkan, diawasi, atau dicurigai memiliki ambisi politik sendiri.
Kebijakan tersebut justru melemahkan perdagangan kerajaan dan menghancurkan keseimbangan ekonomi maritim Mataram. Dalam keadaan seperti itu pihak Belanda semakin mudah memperbesar monopoli perdagangan laut di Jawa pada pertengahan hingga akhir abad ke-17. Anthony Reid menjelaskan bahwa kota-kota pelabuhan Jawa abad ke-17 merupakan bagian penting jaringan perdagangan global Asia Tenggara. Ketika Mataram melemahkan pelabuhan-pelabuhan tersebut sejak dekade 1650-an, kongsi dagang Belanda memperoleh peluang strategis untuk menguasai jalur perdagangan regional dari Batavia menuju pesisir utara Jawa dan kawasan timur Nusantara.
Sartono Kartodirdjo melihat konflik antara kerajaan agraris pedalaman dan masyarakat pesisir sebagai salah satu akar instabilitas Mataram abad ke-17. Menurutnya, benturan antara pusat kekuasaan pedalaman dan elite pesisir yang kosmopolit menciptakan krisis sosial-politik yang semakin sulit dikendalikan menjelang runtuhnya Plered.
Sunan Giri, Panembahan Kajoran, Dan Fragmentasi Politik Jawa
Melemahnya hubungan antara Mataram dan jaringan Islam juga berkaitan dengan tokoh-tokoh keagamaan penting seperti Sunan Giri dan Panembahan Kajoran. Sejak masa sebelum Mataram, Giri Kedaton di Gresik memiliki pengaruh spiritual besar di Jawa Timur dan sering dipandang sebagai pusat legitimasi Islam Jawa. Namun hubungan Mataram dengan jaringan Giri memburuk sejak ekspansi Sultan Agung ke Jawa Timur pada dekade 1630-an dan semakin retak pada masa Amangkurat I.
Panembahan Kajoran kemudian menjadi salah satu tokoh penting yang menghubungkan jaringan ulama, bangsawan anti-keraton, dan pemberontak daerah pada akhir pemerintahan Amangkurat I. Melalui hubungan genealogis dan spiritualnya, Kajoran memiliki pengaruh luas di wilayah pedalaman maupun pesisir. Dalam banyak kajian sejarah, tokoh ini dipandang sebagai salah satu penghubung penting antara aristokrasi Jawa, kelompok santri, dan kekuatan anti-Mataram.
Sementara itu di lingkungan keluarga kerajaan sendiri muncul tokoh-tokoh penting seperti Pangeran Puger dan Adipati Anom yang kelak terlibat dalam konflik dinasti setelah runtuhnya Plered. Ketegangan internal keluarga kerajaan semakin memperlihatkan bahwa krisis Mataram bukan lagi sekadar persoalan pemberontakan daerah, tetapi telah berkembang menjadi fragmentasi politik besar di lingkungan istana.
Pemberontakan Trunojoyo Dan Awal Ketergantungan Mataram Pada Belanda Tahun 1674–1680
Krisis Mataram mencapai puncaknya dalam Pemberontakan Trunojoyo yang berlangsung sejak tahun 1674 hingga 1680 dan dipimpin Trunojoyo. Gerakan ini mendapat dukungan luas dari bangsawan daerah, elite pesisir, kelompok anti-keraton, dan jaringan Makassar pimpinan Kraeng Galesong setelah kekalahan Kesultanan Gowa melawan kongsi dagang Belanda pada tahun 1669. Jaringan Makassar membawa pengalaman militer laut dan memperkuat kekuatan pemberontakan di pesisir Jawa Timur dan Madura.
Pada pertengahan 1676 pasukan Trunojoyo mulai bergerak dari Madura menuju pesisir utara Jawa Timur dan berhasil menguasai Surabaya serta wilayah-wilayah strategis lain. Tahun 1677 situasi Mataram semakin memburuk. Pada Juni 1677 ibu kota Plered jatuh dan dihancurkan sehingga Amangkurat I melarikan diri dari Plered menuju arah barat melalui Banyumas dan Tegal. Dalam perjalanan pelarian tersebut kondisi kesehatannya terus memburuk hingga akhirnya wafat di Tegalwangi pada Juli 1677.
Peristiwa ini menjadi simbol runtuhnya wibawa politik Mataram sekaligus bukti bahwa kerajaan besar warisan Sultan Agung telah kehilangan stabilitas internalnya. Namun justru dalam situasi tersebut Belanda memperoleh keuntungan terbesar. Putra mahkota, Amangkurat II, meminta bantuan kongsi dagang Belanda sejak tahun 1677 untuk merebut kembali kekuasaan. Sebagai imbalannya pihak Batavia memperoleh konsesi perdagangan, hak politik, wilayah strategis, pembayaran utang besar, serta campur tangan langsung dalam politik Jawa.
Dalam historiografi nasional Indonesia, Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto dalam Sejarah Nasional Indonesia menempatkan masa Amangkurat I, terutama antara 1646–1677, sebagai periode krisis internal yang mempercepat ketergantungan politik Mataram terhadap kekuatan kolonial Belanda.
About The Author
