Perang Paregreg 1404-1406, Pertarungan Awal Keruntuhan Majapahit

PAREGREG – Krisis besar dalam tubuh Kerajaan Majapahit bermula setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389 Masehi. Peristiwa ini menjadi titik awal melemahnya keseimbangan politik yang selama puluhan tahun menopang kejayaan Majapahit sebagai kekuatan terbesar di Nusantara. Pada masa pemerintahannya sejak tahun 1350 Masehi, Hayam Wuruk berhasil menjaga kestabilan kerajaan melalui perpaduan kekuatan politik pusat, jaringan para bangsawan Wangsa Rajasa, serta dukungan militer dan administrasi yang sebelumnya dibangun oleh Gajah Mada. Dalam masa inilah Majapahit mencapai puncak pengaruh politik dan perdagangan sebagaimana tercatat dalam Nagarakretagama karya Mpu Prapanca tahun 1365 Masehi.

Namun kekuatan besar Majapahit pada akhir abad ke-14 sesungguhnya sangat bergantung pada kewibawaan pribadi Hayam Wuruk sebagai pusat pemersatu elite kerajaan. Setelah raja wafat, keseimbangan politik antarkeluarga bangsawan mulai goyah. Persoalan utama yang segera muncul adalah masalah pergantian takhta dan legitimasi pewaris kerajaan. Putri mahkota resmi kerajaan, Kusumawardhani, menikah dengan Wikramawardhana yang kemudian menguasai pusat pemerintahan di Trowulan sebagai penerus utama Majapahit. Akan tetapi di sisi lain terdapat Bhre Wirabhumi, putra Hayam Wuruk dari selir, yang juga memiliki kekuatan politik dan dukungan bangsawan cukup besar di wilayah timur kerajaan, terutama kawasan Blambangan.

Dalam tata politik Jawa kuno, hak atas kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh garis keturunan resmi, tetapi juga oleh hubungan darah, dukungan elite kerajaan, penguasaan wilayah strategis, dan kemampuan membangun pengaruh politik. Oleh sebab itu, Bhre Wirabhumi tetap dipandang sebagai tokoh yang memiliki hak atas kekuasaan Majapahit meskipun bukan putra dari permaisuri utama. Situasi inilah yang melahirkan dualisme legitimasi di lingkungan istana Majapahit.

$1389M\to \text{Wafat Hayam Wuruk}\to \text{Krisis Pergantian Takhta}$

Ketegangan politik semakin meningkat sepanjang dekade 1390-an ketika para bangsawan Majapahit mulai terpecah menjadi dua kelompok besar. Sebagian elite mendukung Wikramawardhana sebagai pewaris sah garis utama kerajaan melalui Kusumawardhani, sedangkan sebagian lain melihat Bhre Wirabhumi tetap memiliki hak politik sebagai putra langsung Hayam Wuruk. Keadaan menjadi semakin rumit karena struktur keluarga Wangsa Rajasa dipenuhi hubungan perkawinan antarkadipaten yang saling berkaitan. Banyak bangsawan memiliki hubungan darah dengan kedua kubu sekaligus sehingga kesetiaan politik sering berubah sesuai kepentingan masing-masing.

Pada masa inilah mulai terlihat gejala melemahnya pengaruh pusat kerajaan terhadap para bangsawan daerah. Sewaktu Hayam Wuruk masih hidup, para elite kerajaan masih dapat dikendalikan melalui kewibawaan raja dan keseimbangan jabatan politik. Akan tetapi setelah raja wafat, para penguasa daerah mulai membangun kekuatan sendiri-sendiri. Mereka memanfaatkan ketidakjelasan suksesi untuk memperkuat kedudukan politik dan ekonomi masing-masing.

Keadaan semakin memburuk sekitar tahun 1400 Masehi ketika terjadi sengketa pengangkatan gelar Bhre Lasem setelah wafatnya Indudewi. Kedhaton Barat mengangkat Kusumawardhani sebagai Bhre Lasem, sementara Kedhaton Timur mendukung Nagarawardhani. Perselisihan mengenai jabatan ini bukan sekadar persoalan simbolik, karena gelar Bhre dalam struktur Majapahit berkaitan langsung dengan kekuasaan wilayah, hak politik, dan pengaruh di lingkungan istana. Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa perebutan pengaruh di antara para bangsawan telah berubah menjadi pertarungan terbuka yang perlahan menyeret Majapahit menuju perang saudara besar.

$\text{Krisis Suksesi}\to \text{Dualisme Legitimasi}\to \text{Perpecahan Bangsawan}$

Munculnya Dua Pusat Kekuasaan dan Persaingan Para Bangsawan (1400–1404)

Memasuki awal abad ke-15, Majapahit mulai terpecah menjadi dua pusat kekuasaan besar. Kedhaton Barat yang berpusat di Trowulan berada di bawah kekuasaan Wikramawardhana sebagai penerus utama garis kerajaan melalui Kusumawardhani. Sementara itu, Kedhaton Timur dipimpin Bhre Wirabhumi yang menguasai kawasan timur Majapahit, terutama wilayah Blambangan dan jalur perdagangan strategis menuju Bali serta kawasan timur Nusantara.

Perpecahan tersebut bukan hanya persoalan perebutan takhta keluarga kerajaan, melainkan pertarungan besar antarkelompok elite Majapahit yang mulai memanfaatkan lemahnya kekuasaan pusat demi kepentingan pribadi. Pada masa kejayaan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, para bangsawan masih dapat dikendalikan melalui keseimbangan jabatan politik, hubungan perkawinan kerajaan, serta kewibawaan pusat kerajaan di Trowulan. Akan tetapi setelah kedua tokoh besar itu wafat, pengaruh pusat perlahan melemah. Para penguasa daerah mulai membangun kekuatan sendiri-sendiri dan memanfaatkan ketidakjelasan suksesi untuk memperbesar pengaruh politik maupun ekonomi mereka.

Dalam sistem politik Majapahit, gelar Bhre bukan sekadar lambang kehormatan, melainkan penanda kekuasaan nyata atas wilayah, pelabuhan, pertanian, pajak, dan pasukan daerah. Para bangsawan yang memegang jabatan Bhre sesungguhnya memiliki kekuatan ekonomi besar karena menguasai daerah-daerah strategis perdagangan dan pertanian. Oleh sebab itu, perebutan jabatan di lingkungan istana berkaitan langsung dengan perebutan sumber kekayaan kerajaan.

Sekitar tahun 1400 Masehi, ketegangan meningkat ketika terjadi sengketa pengangkatan Bhre Lasem setelah wafatnya Indudewi. Kedhaton Barat mengangkat Kusumawardhani sebagai Bhre Lasem, sedangkan Kedhaton Timur mendukung Nagarawardhani. Perselisihan ini memperlihatkan bahwa kedua kubu mulai saling menolak legitimasi politik satu sama lain. Dalam tata politik Majapahit, sengketa jabatan seperti ini memiliki arti sangat penting karena menyangkut penguasaan wilayah dan pengaruh dalam lingkungan elite kerajaan.

$1400M\to \text{Sengketa Bhre Lasem}\to \text{Perpecahan Elite Majapahit}$

Pada masa inilah para bangsawan mulai secara terbuka memilih kubu politik masing-masing. Sebagian mendukung Wikramawardhana karena Trowulan masih dianggap pusat resmi kerajaan dan simbol legitimasi Wangsa Rajasa. Akan tetapi sebagian lain mendukung Bhre Wirabhumi karena wilayah timur Majapahit memiliki posisi penting dalam jalur perdagangan maritim menuju Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan kawasan timur Nusantara. Dukungan kepada salah satu pihak sering kali tidak didasarkan pada kesetiaan pribadi kepada raja, melainkan pada perhitungan keuntungan politik dan ekonomi jangka panjang.

Keadaan semakin rumit karena hubungan antarkeluarga bangsawan Majapahit dipenuhi perkawinan politik dan hubungan darah yang saling bertaut. Banyak elite kerajaan memiliki hubungan keluarga dengan kedua kubu sekaligus. Akibatnya, kesetiaan politik para bangsawan sering berubah sesuai situasi dan kepentingan masing-masing. Sebagian elite bahkan diduga sengaja membiarkan konflik terus membesar karena keadaan kacau memberi peluang lebih besar bagi mereka untuk memperluas pengaruh daerah, memperkuat pasukan sendiri, dan mengendalikan perdagangan lokal tanpa campur tangan kuat dari pusat kerajaan.

$\text{Lemahnya Pusat Kerajaan}\to \text{Naiknya Kekuatan Bangsawan Daerah}$

Sekitar tahun 1401 hingga 1403 Masehi, hubungan antara Kedhaton Barat dan Kedhaton Timur semakin memburuk. Jalur komunikasi politik praktis terputus. Kedua pihak mulai memperkuat benteng pertahanan, mengumpulkan pasukan, dan membangun dukungan di berbagai daerah bawahan Majapahit. Banyak kadipaten mulai mengirim bantuan militer kepada kubu yang mereka dukung. Situasi ini memperlihatkan bahwa konflik Majapahit telah berkembang dari pertikaian keluarga kerajaan menjadi perang besar antarkelompok bangsawan yang memperebutkan pengaruh atas seluruh kerajaan.

$1401\text{–}1403M\to \text{Mobilisasi Bangsawan}\to \text{Persiapan Perang Paregreg}$

Pada akhirnya, munculnya dua pusat kekuasaan Majapahit antara tahun 1400–1404 Masehi memperlihatkan bahwa akar utama Perang Paregreg bukan hanya persoalan pergantian takhta, tetapi juga kegagalan kerajaan menjaga keseimbangan para bangsawan setelah wafatnya Hayam Wuruk. Ketika para elite lebih sibuk mempertahankan kepentingan wilayah dan kekuasaan pribadi dibanding menjaga persatuan kerajaan, Majapahit perlahan mulai runtuh dari dalam bahkan sebelum perang besar benar-benar pecah.

Pecahnya Perang Paregreg dan Kehancuran Ekonomi Majapahit (1404–1406)

Perang Paregreg pecah secara terbuka pada tahun 1404 Masehi setelah ketegangan panjang antara Kedhaton Barat dan Kedhaton Timur tidak lagi dapat diselesaikan melalui jalur politik istana. Konflik yang sebelumnya berupa persaingan pengaruh para bangsawan berubah menjadi perang besar yang melibatkan banyak kadipaten dan kekuatan daerah di lingkungan Majapahit. Dalam sejarah Jawa kuno, perang ini dikenal dengan nama “Paregreg”, istilah yang berasal dari bahasa Jawa Kuna dan bermakna perang berkepanjangan, bergerak terus-menerus, serta berlangsung tanpa ketenangan politik. Nama tersebut menggambarkan keadaan Majapahit pada masa itu yang terus dilanda konflik selama beberapa tahun.

Pecahnya perang tidak dapat dilepaskan dari kegagalan elite Majapahit menjaga keseimbangan politik setelah wafatnya Hayam Wuruk. Persaingan antara Wikramawardhana dan Bhre Wirabhumi hanyalah puncak dari pertarungan besar antarkelompok bangsawan yang sejak akhir abad ke-14 mulai memanfaatkan lemahnya pusat kerajaan demi kepentingan wilayah dan kekuasaan pribadi mereka. Banyak penguasa daerah telah membangun pasukan sendiri dan menjadikan konflik istana sebagai kesempatan memperbesar pengaruh ekonomi maupun politik.

Sekitar tahun 1401 hingga 1403 Masehi, kedua kubu mulai melakukan persiapan perang secara terbuka. Jalur hubungan politik antara Kedhaton Barat di Trowulan dan Kedhaton Timur praktis terputus. Para bangsawan mulai mengirim bantuan militer kepada pihak yang mereka dukung. Wilayah-wilayah bawahan Majapahit ikut terseret ke dalam konflik karena para penguasa daerah harus menentukan kesetiaan politik masing-masing. Dalam keadaan seperti ini, perang saudara Majapahit berkembang menjadi perang besar antarkelompok elite kerajaan.

$1401\text{–}1403M\to \text{Mobilisasi Bangsawan}\to \text{Persiapan Perang}$

Menurut Pararaton, peperangan mulai berlangsung sengit sejak tahun 1404 Masehi. Pasukan Kedhaton Barat dan Kedhaton Timur saling menyerang wilayah pertahanan lawan. Perang berlangsung tidak hanya di sekitar pusat kerajaan, tetapi juga melibatkan kawasan-kawasan penting perdagangan dan pertanian di Jawa Timur. Karena perang berlangsung berkepanjangan, banyak jalur perdagangan terganggu dan daerah pertanian mengalami kerusakan akibat mobilisasi pasukan.

Pada tahap awal perang tahun 1404–1405 Masehi, tidak ada pihak yang mampu memperoleh kemenangan mutlak. Kedua kubu sama-sama memiliki dukungan bangsawan, pasukan daerah, dan sumber ekonomi yang cukup besar. Wilayah-wilayah pertanian yang sebelumnya menjadi sumber utama pendapatan Majapahit mulai mengalami kemerosotan produksi akibat rusaknya irigasi dan terganggunya keamanan desa-desa. Para petani kesulitan mempertahankan hasil panen karena banyak daerah berubah menjadi jalur pergerakan militer.

Selain menghancurkan pertanian, Perang Paregreg juga memukul perdagangan maritim Majapahit. Pada akhir abad ke-14, Majapahit memperoleh kekuatan ekonomi besar dari perdagangan antarpulau dan penguasaan jalur laut Nusantara. Akan tetapi perang saudara membuat stabilitas pelabuhan dan jalur perdagangan terganggu. Banyak pedagang mulai menghindari wilayah-wilayah yang terlibat konflik karena keadaan keamanan tidak lagi terjamin.

$\text{Perang Berkepanjangan}\to \text{Rusaknya Pertanian}\to \text{Kemunduran Perdagangan}$

Puncak perang terjadi pada tahun 1406 Masehi ketika pasukan Kedhaton Barat berhasil melakukan serangan besar terhadap pertahanan Bhre Wirabhumi. Dalam catatan Pararaton disebutkan bahwa Bhre Wirabhumi melarikan diri pada malam hari melalui jalur sungai atau laut setelah pertahanannya runtuh. Akan tetapi ia berhasil dikejar dan dibunuh oleh Raden Gajah yang memihak Wikramawardhana. Kematian Bhre Wirabhumi menandai kemenangan Kedhaton Barat sekaligus berakhirnya Perang Paregreg secara militer.

Walaupun Wikramawardhana berhasil menyatukan kembali Majapahit setelah tahun 1406 Masehi, kerajaan sesungguhnya telah mengalami kehancuran besar di bidang ekonomi dan politik. Perang selama dua tahun telah menguras kas kerajaan, merusak sistem pertanian, menghancurkan perdagangan, dan melemahkan hubungan antara pusat kerajaan dengan daerah-daerah bawahan. Banyak bangsawan daerah menjadi semakin kuat karena selama perang mereka memperoleh kesempatan memperbesar pengaruh militer dan ekonomi masing-masing.

Keadaan ini memperlihatkan bahwa kemenangan Wikramawardhana sesungguhnya bersifat semu. Majapahit memang kembali bersatu secara resmi, tetapi fondasi ekonomi dan politik kerajaan telah melemah. Pengaruh pusat kerajaan terhadap daerah tidak lagi sekuat masa Hayam Wuruk. Para penguasa daerah mulai lebih mandiri dan tidak sepenuhnya tunduk kepada Trowulan.

$1404\text{–}1406M\to \text{Perang Paregreg}\to \text{Kehancuran Ekonomi Majapahit}$

Dalam sejarah kerajaan besar, perang saudara sering menjadi awal keruntuhan kekuasaan karena menghancurkan sumber ekonomi negara dari dalam. Hal tersebut terjadi pada Majapahit. Perang Paregreg bukan hanya menewaskan tokoh-tokoh penting kerajaan, tetapi juga menghancurkan keseimbangan politik dan ekonomi yang selama puluhan tahun menopang kejayaan Majapahit sebagai kekuatan terbesar di Nusantara.

Hubungan dengan Dinasti Ming dan Krisis Diplomatik Tahun 1406

Ketika Majapahit sedang dilanda konflik internal akibat Perang Paregreg, keadaan Asia Timur dan Asia Tenggara juga tengah mengalami perubahan besar dalam bidang perdagangan dan diplomasi. Pada awal abad ke-15, Dinasti Ming di bawah pemerintahan Kaisar Yongle mulai membangun kembali pengaruh maritim Tiongkok setelah sebelumnya melemah pada akhir Dinasti Yuan. Sejak naik takhta pada tahun 1402 Masehi, Kaisar Yongle menjalankan kebijakan memperluas hubungan diplomatik dan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan Asia melalui sistem upeti atau tributari.

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui pelayaran besar yang dipimpin Cheng Ho sejak tahun 1405 Masehi. Armada Cheng Ho berlayar ke berbagai wilayah Asia Tenggara, India, hingga Timur Tengah untuk membangun jaringan perdagangan sekaligus memperkuat pengaruh politik Dinasti Ming. Dalam konteks inilah Majapahit tetap dipandang sebagai salah satu kerajaan penting di Asia Tenggara meskipun sedang mengalami perpecahan internal.

Menurut catatan Ming Shilu, Dinasti Ming mengetahui bahwa Majapahit telah terpecah menjadi dua pusat kekuasaan, yaitu Kedhaton Barat di bawah Wikramawardhana dan Kedhaton Timur yang dipimpin Bhre Wirabhumi. Catatan Tiongkok menunjukkan bahwa utusan Ming pernah berhubungan dengan kedua pihak secara terpisah. Hal ini memperlihatkan bahwa dunia internasional pada masa itu telah melihat Majapahit bukan lagi sebagai kerajaan yang sepenuhnya bersatu.

Sekitar tahun 1403 hingga 1405 Masehi, hubungan diplomatik antara Majapahit dan Dinasti Ming masih berlangsung dalam suasana relatif normal meskipun perang saudara mulai mendekat. Dinasti Ming pada dasarnya berkepentingan menjaga kestabilan jalur perdagangan Asia Tenggara karena kawasan tersebut merupakan jalur penting perdagangan laut antara Tiongkok, India, dan dunia Islam. Oleh sebab itu, kekacauan di Majapahit berpotensi mengganggu kepentingan ekonomi dan diplomasi Ming di kawasan Nusantara.

$1402M\to \text{Kaisar Yongle Berkuasa}\to \text{Ekspansi Diplomasi Ming}$

Krisis besar terjadi pada tahun 1406 Masehi ketika Perang Paregreg mencapai puncaknya. Pada tahun itu, pasukan Wikramawardhana melancarkan serangan besar terhadap pertahanan Bhre Wirabhumi di wilayah Kedhaton Timur. Dalam kekacauan perang tersebut, rombongan utusan Dinasti Ming berada di kawasan konflik dan ikut menjadi korban. Catatan Tiongkok menyebut jumlah utusan dan pengawal Ming yang terbunuh berkisar antara 127 hingga 170 orang.

Peristiwa tersebut menimbulkan kemarahan besar di lingkungan istana Dinasti Ming. Dalam sistem diplomasi Tiongkok saat itu, keselamatan utusan kekaisaran dianggap menyangkut kehormatan langsung Kaisar. Kematian para utusan di wilayah Majapahit dipandang sebagai penghinaan serius terhadap kekuasaan Dinasti Ming meskipun kemungkinan besar para utusan itu terbunuh akibat kekacauan perang, bukan karena kesengajaan.

$1406M\to \text{Utusan Ming Tewas}\to \text{Krisis Diplomatik Majapahit}$

Setelah menerima laporan mengenai kematian para utusan tersebut, Kaisar Yongle menuntut Majapahit membayar ganti rugi dalam jumlah besar. Beberapa catatan menyebut tuntutan awal mencapai sekitar 60.000 tael emas sebelum akhirnya diringankan. Tuntutan tersebut menjadi beban berat bagi Majapahit yang pada saat itu telah mengalami kehancuran ekonomi akibat perang saudara berkepanjangan.

Krisis diplomatik tahun 1406 Masehi memperlihatkan perubahan besar posisi Majapahit dalam hubungan internasional Asia. Pada masa Hayam Wuruk, Majapahit dikenal sebagai kekuatan besar yang memiliki pengaruh luas di Nusantara. Akan tetapi setelah Perang Paregreg, kerajaan mulai kehilangan wibawa politik dan kemampuan ekonominya. Majapahit tidak lagi berada dalam posisi cukup kuat untuk menghadapi tekanan diplomatik dari kekuatan besar seperti Dinasti Ming.

Selain memperburuk keadaan ekonomi kerajaan, peristiwa ini juga memperlihatkan semakin melemahnya pengawasan Majapahit terhadap jalur perdagangan laut. Konflik internal membuat keamanan perdagangan terganggu dan menyebabkan banyak pedagang asing mulai mencari pusat perdagangan lain yang lebih stabil. Keadaan tersebut kemudian menguntungkan munculnya Kesultanan Malaka yang berkembang pesat pada awal abad ke-15 di bawah perlindungan hubungan diplomatik dengan Dinasti Ming.

Sebagian sejarawan berpendapat bahwa Dinasti Ming secara tidak langsung ikut mempercepat melemahnya Majapahit karena hubungan diplomatik Tiongkok yang semakin kuat dengan Malaka membuat pusat perdagangan Asia Tenggara perlahan bergeser dari Jawa menuju Selat Malaka. Akan tetapi secara umum, para sejarawan modern melihat bahwa akar utama kehancuran Majapahit tetap berasal dari konflik internal kerajaan sendiri. Dinasti Ming lebih berperan sebagai kekuatan luar yang memanfaatkan perubahan politik dan perdagangan di kawasan Asia Tenggara.

Dengan demikian, krisis diplomatik tahun 1406 Masehi bukan sekadar insiden terbunuhnya utusan asing, melainkan bagian dari perubahan besar geopolitik Asia pada awal abad ke-15. Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana perang saudara di Majapahit tidak hanya menghancurkan kestabilan dalam negeri, tetapi juga melemahkan posisi kerajaan dalam hubungan internasional dan perdagangan maritim Asia.

Melemahnya Pengaruh Majapahit dan Disintegrasi Wilayah Nusantara (1406–1429)

Setelah Wikramawardhana memenangkan Perang Paregreg pada tahun 1406 Masehi, Majapahit memang kembali bersatu secara resmi di bawah Kedhaton Barat. Akan tetapi persatuan tersebut sesungguhnya berdiri di atas keadaan politik dan ekonomi yang telah rusak berat akibat perang saudara berkepanjangan. Kemenangan Wikramawardhana tidak mampu mengembalikan kekuatan Majapahit seperti pada masa Hayam Wuruk. Sebaliknya, setelah tahun 1406 Masehi kerajaan justru memasuki masa kemunduran panjang yang ditandai melemahnya pengaruh pusat terhadap daerah-daerah bawahan di Nusantara.

Perang Paregreg telah menghancurkan fondasi utama kekuasaan Majapahit, yaitu keseimbangan hubungan antara pusat kerajaan dan para bangsawan daerah. Sebelum perang saudara terjadi, Majapahit mampu mempertahankan pengaruhnya melalui jaringan kesetiaan politik antarkadipaten dan wilayah bawahan. Akan tetapi setelah konflik besar 1404–1406 Masehi, banyak penguasa daerah menjadi semakin mandiri karena selama perang mereka telah membangun kekuatan militer dan ekonomi sendiri.

Dalam tata politik Jawa kuno, Majapahit sesungguhnya tidak menguasai wilayah Nusantara secara langsung seperti negara modern. Kekuasaan kerajaan lebih berupa jaringan hubungan politik dan kesetiaan antarpenguasa daerah. Oleh sebab itu, ketika pusat kerajaan melemah akibat perang saudara, hubungan kesetiaan tersebut perlahan mulai terlepas.

$\text{Lemahnya Pusat Kerajaan}\to \text{Lepasnya Kesetiaan Daerah}\to \text{Disintegrasi Majapahit}$

Setelah tahun 1406 Masehi, banyak wilayah bawahan Majapahit mulai lebih sibuk mengurus kepentingan daerah masing-masing dibanding menjaga hubungan politik dengan Trowulan. Pengaruh Majapahit di kawasan luar Jawa perlahan mengalami kemunduran. Beberapa pelabuhan penting di Sumatra, Semenanjung Malaya, Kalimantan, dan wilayah timur Nusantara mulai menjalin hubungan dagang secara lebih mandiri dengan jaringan perdagangan internasional tanpa bergantung pada Majapahit.

Keadaan ini diperparah oleh melemahnya perdagangan maritim Majapahit. Sebelum Perang Paregreg, kerajaan memperoleh kekayaan besar dari perdagangan antarpulau dan penguasaan jalur laut Nusantara. Akan tetapi setelah perang saudara, banyak jalur perdagangan menjadi tidak stabil. Para pedagang asing mulai menghindari wilayah-wilayah yang dianggap rawan konflik dan lebih memilih pelabuhan lain yang aman serta terbuka bagi perdagangan internasional.

Kemunduran ekonomi tersebut menyebabkan pusat kerajaan semakin sulit mengendalikan para bangsawan daerah. Kas kerajaan yang sebelumnya digunakan untuk menjaga hubungan politik, membiayai birokrasi, dan mempertahankan kekuatan militer mulai melemah. Akibatnya, para penguasa daerah memperoleh ruang lebih besar untuk menjalankan kekuasaan secara mandiri.

$\text{Krisis Ekonomi}\to \text{Lemahnya Pengawasan Pusat}\to \text{Menguatnya Daerah}$

Pada masa pemerintahan Wikramawardhana antara tahun 1406 hingga 1429 Masehi, Majapahit memang masih diakui sebagai kerajaan besar di Jawa. Akan tetapi pengaruh politiknya di luar pusat kerajaan terus mengalami penurunan. Banyak daerah bawahan tidak lagi memiliki hubungan sekuat pada masa Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Situasi ini menunjukkan bahwa Majapahit pasca-Paregreg sesungguhnya sedang mengalami proses disintegrasi perlahan dari dalam.

Selain faktor politik dan ekonomi, perubahan besar perdagangan Asia Tenggara juga mempercepat kemunduran Majapahit. Pada awal abad ke-15, jalur perdagangan internasional mulai bergeser dari pusat-pusat kerajaan agraris menuju bandar-bandar perdagangan pesisir yang lebih terbuka dan kosmopolitan. Pelabuhan-pelabuhan Islam di pesisir Sumatra dan Semenanjung Malaya berkembang pesat karena terhubung langsung dengan jaringan perdagangan India, Arab, Persia, dan Tiongkok.

Dalam keadaan seperti itu, Majapahit mengalami kesulitan mempertahankan pola kekuasaan lama yang bergantung pada pengaruh politik pedalaman Jawa. Pusat kerajaan di Trowulan semakin jauh dari jalur utama perdagangan internasional yang mulai berpusat di Selat Malaka.

$\text{Perdagangan Asia Bergeser}\to \text{Melemahnya Jawa}\to \text{Naiknya Pelabuhan Pesisir}$

Kemunduran Majapahit setelah Perang Paregreg memperlihatkan bahwa kehancuran sebuah kerajaan besar sering kali tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses pelemahan panjang terhadap ekonomi, politik, dan hubungan antardaerah. Majapahit memang belum runtuh sepenuhnya setelah tahun 1406 Masehi, tetapi perang saudara telah menghancurkan dasar kekuatan yang sebelumnya menopang kejayaan kerajaan selama abad ke-14.

Keadaan tersebut kemudian membuka jalan bagi munculnya kekuatan-kekuatan baru di Asia Tenggara, terutama Kesultanan Malaka yang berkembang pesat sebagai pusat perdagangan internasional pada awal abad ke-15. Dalam waktu singkat, pusat gravitasi ekonomi Asia Tenggara perlahan berpindah dari Jawa menuju Selat Malaka, menandai berakhirnya dominasi maritim Majapahit di kawasan Nusantara.