Perang Bubat 1357 M, Krisis Diplomasi Sunda-Majapahit Yang di Politisasi

Perang Bubat 1357 M dan Persoalan Sumber Sezaman

Perang Bubat yang secara tradisional ditempatkan pada tahun 1357 M merupakan salah satu peristiwa paling kontroversial dalam historiografi Nusantara karena berada di persimpangan antara sejarah, sastra, dan memori budaya. Menurut tradisi yang berkembang kemudian, tragedi ini terjadi ketika Maharaja Linggabuana dari Kerajaan Sunda datang ke ibu kota Majapahit untuk mengantarkan putrinya yang akan dipersunting oleh Hayam Wuruk, raja Majapahit yang memerintah antara tahun 1350–1389 M. Dalam perkembangan narasi berikutnya, kedatangan tersebut berubah menjadi krisis diplomatik akibat perbedaan tafsir mengenai status sang putri.

Pihak Sunda dipahami menganggap perkawinan tersebut sebagai aliansi antardinasti yang setara, sedangkan dalam tradisi Pararaton kemudian digambarkan bahwa pihak Majapahit menghendaki penyerahan putri sebagai simbol ketundukan politik Sunda kepada Majapahit. Namun seluruh konstruksi narasi tersebut menghadapi persoalan mendasar karena tidak terdapat sumber primer sezaman yang secara eksplisit mencatat peristiwa tersebut.

Sumber terdekat dengan tahun 1357 M adalah Nagarakretagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca pada tahun 1365 M, hanya delapan tahun setelah tragedi yang diduga terjadi. Dalam kakawin resmi kerajaan tersebut, Prapanca menjelaskan secara rinci perjalanan Hayam Wuruk, struktur birokrasi Majapahit, wilayah kekuasaan kerajaan, kegiatan keagamaan, hingga tata pemerintahan negara. Akan tetapi, tidak ditemukan satu pun penyebutan mengenai Perang Bubat, Maharaja Linggabuana, putri Sunda, maupun konflik diplomatik antara Sunda dan Majapahit.¹ Justru sejak bagian awal karya tersebut, Prapanca menegaskan tujuan penulisannya sebagai pemuliaan negara dan pemerintahan Hayam Wuruk.

“Nihan Nāgarakṛtāgama ngaran rakwa.”

*“Inilah uraian mengenai kemuliaan negara.”*¹

Keheningan Nagarakretagama menjadi salah satu persoalan historiografis terbesar dalam kajian Bubat. Jika benar terjadi pembunuhan terhadap seorang raja besar yang datang ke ibu kota Majapahit, absennya peristiwa tersebut dari dokumen resmi kerajaan menjadi anomali yang hingga kini belum dapat dijelaskan secara memuaskan. Sebagian akademisi menafsirkan hal tersebut sebagai bentuk penghapusan politik terhadap peristiwa yang dianggap memalukan bagi citra kerajaan, sementara sebagian lainnya berpendapat bahwa narasi Bubat mungkin mengalami pembesaran pada masa-masa berikutnya.

Pararaton dan Kidung Sunda: Lahirnya Narasi Heroik Bubat

Sumber pertama yang secara eksplisit menyebut tragedi Bubat adalah Pararaton yang diperkirakan disusun antara akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16, sekitar satu hingga satu setengah abad setelah peristiwa tahun 1357 M. Dalam bagian Pasunda Bubat terdapat kalimat yang kemudian menjadi dasar seluruh historiografi Bubat:

“Sang Nata Sunda seda ring Bubat.”

*“Raja Sunda wafat di Bubat.”*²

Meskipun sangat singkat, kalimat tersebut menjadi fondasi utama seluruh rekonstruksi sejarah Bubat pada masa berikutnya. Akan tetapi Pararaton bukanlah sumber sezaman dan naskah yang tersedia saat ini merupakan hasil penyalinan berulang selama beberapa generasi. Oleh karena itu, secara metodologis Pararaton tidak dapat diperlakukan sebagai laporan langsung, meskipun tetap memiliki nilai penting sebagai tradisi historiografi Jawa yang relatif tua.

Narasi yang jauh lebih rinci muncul dalam Kidung Sunda yang berkembang dalam tradisi Bali antara abad ke-16 hingga abad ke-17. Dalam teks ini tragedi Bubat berubah menjadi kisah kepahlawanan yang sarat emosi dan simbolisme kehormatan dinasti. Linggabuana digambarkan bertempur hingga gugur bersama para bangsawan Sunda, sementara putri Sunda memilih bela pati setelah keluarganya musnah.

Salah satu bait yang paling terkenal berbunyi:

“Tan hana wwang Sunda sumingkir, kabeh amuk tan marya pati.”

*“Tak seorang pun orang Sunda mundur; semuanya mengamuk tanpa takut mati.”*³

Kidung Sunda juga memuat konsep kehormatan aristokratik yang sangat kuat:

“Apan luwih utama mati kalawan wirang tan tumut urip.”

*“Lebih utama mati dengan kehormatan daripada hidup dalam kehinaan.”*³

Bait-bait tersebut memperlihatkan bagaimana Kidung Sunda membangun citra kehormatan dan pengorbanan sebagai inti tragedi Bubat. Akan tetapi para filolog seperti C.C. Berg dan Theodore G. Th. Pigeaud sejak lama menegaskan bahwa Kidung Sunda merupakan karya sastra historis, bukan kronik faktual. Semakin rinci dan heroik kisah yang ditampilkan, semakin jauh pula jaraknya dari tahun 1357 M. Oleh karena itu, Kidung Sunda lebih tepat dipahami sebagai sumber memori budaya daripada laporan sejarah literal.

Maharaja Linggabuana dan Problematika Dyah Pitaloka

Eksistensi Maharaja Linggabuana sendiri relatif tidak diragukan karena muncul dalam berbagai tradisi genealogis Sunda serta naskah-naskah sejarah yang berkembang kemudian. Namun tidak terdapat prasasti abad ke-14 yang secara eksplisit menyatakan bahwa ia gugur dalam Perang Bubat. Tradisi Sunda kemudian mengenal gelar anumerta yang sangat terkenal:

“Sang Mokteng Bubat.”

*“Yang wafat di Bubat.”*⁴

Dalam tradisi lain muncul pula bentuk:

“Sang Lumahing Bubat.”

*“Yang dimakamkan di Bubat.”*⁴

Carita Parahyangan yang disusun sekitar akhir abad ke-16 bahkan menghubungkan memori tersebut dengan Niskala Wastu Kancana melalui kalimat:

“Rahyang Niskala Wastu Kancana, anak Sang Lumahing Bubat.”

*“Rahyang Niskala Wastu Kancana, putra Sang yang dimakamkan di Bubat.”*⁵

Kutipan ini menunjukkan bahwa tradisi Sunda memang mengenal memori seorang raja yang wafat di Bubat. Akan tetapi seluruh sumber tersebut berasal dari masa yang jauh lebih muda daripada peristiwa yang diceritakan.

Situasi menjadi lebih rumit ketika membahas Dyah Pitaloka Citraresmi. Tidak ada sumber abad ke-14 yang menyebut nama tersebut. Nagarakretagama sama sekali tidak mengenalnya, dan identifikasi putri Sunda sebagai Dyah Pitaloka baru muncul dalam tradisi pasca-Majapahit. Bahkan secara linguistik terdapat indikasi bahwa “Dyah” merupakan gelar bangsawan, bukan nama pribadi. Sementara itu nama “Citraresmi” berasal dari kosakata Sanskerta citra yang berarti indah atau bercahaya dan rashmi yang berarti sinar, sehingga menghasilkan makna puitis “cahaya yang indah”. Karakter semacam ini sangat lazim dalam sastra istana Jawa dan Bali.

Oleh karena itu sejumlah filolog menduga bahwa nama Dyah Pitaloka Citraresmi mungkin telah mengalami proses sastranisasi yang panjang. Dengan demikian, keberadaan seorang putri Sunda yang menjadi pusat krisis diplomatik cukup mungkin historis, tetapi identitas persis dan nama aslinya tidak dapat diverifikasi oleh sumber primer sezaman.

Prasasti Kawali dan Realitas Sunda Pasca-Bubat (1370–1400 M)

Sumber yang justru paling penting untuk memahami kondisi nyata Sunda pasca-1357 M adalah kompleks Prasasti Kawali yang berasal dari masa pemerintahan Niskala Wastu Kancana. Berdasarkan paleografi dan konteks sejarah, prasasti-prasasti ini diperkirakan dibuat antara akhir abad ke-14 hingga awal abad ke-15, sekitar 1370–1400 M. Artinya, prasasti tersebut hanya berjarak satu hingga tiga dekade dari generasi yang mengalami peristiwa Bubat dan jauh lebih dekat dibanding Pararaton maupun Kidung Sunda.

Dalam Prasasti Kawali I terdapat kalimat yang sangat penting:

“Nihan tapa Kawali. Ieu tanda Parĕbu Raja Wastu nu mangadĕg di Kuta Kawali, nu mahayuna kadatuan Surawisesa, nu marigi sakuliling dayeuh.”

*“Inilah peninggalan Kawali. Ini tanda Prabu Raja Wastu yang bertahta di Kota Kawali, yang memperindah Kedaton Surawisesa dan membuat parit mengelilingi ibu kota.”*⁶

Kalimat tersebut membuktikan bahwa pada akhir abad ke-14 Kerajaan Sunda memiliki ibu kota yang terorganisasi, sistem pertahanan berupa parit kota, serta kemampuan menjalankan proyek infrastruktur negara berskala besar.

Prasasti yang sama juga memuat konsep kesejahteraan negara:

“Nu najur sakala desa.”

*“Yang menyejahterakan seluruh desa.”*⁶

Kutipan singkat ini menunjukkan bahwa pemerintahan Sunda tidak hanya berorientasi pada istana, tetapi juga pada pengelolaan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian yang paling terkenal dari seluruh Prasasti Kawali adalah wasiat politik Raja Wastu:

“Pakena gawe rahayu pakeun heubeul jaya dina buana.”

*“Laksanakan kebajikan agar lama berjaya di dunia.”*⁶

Kalimat ini merupakan salah satu pernyataan politik paling penting dalam seluruh epigrafi Sunda Kuna. Fokusnya adalah kebajikan, stabilitas, pembangunan, dan keberlangsungan negara.

Prasasti Kawali II memberikan gambaran yang sama mengenai pentingnya menjaga warisan kerajaan:

“Hayua diponah-ponah.”

*“Jangan dirusak.”*⁶

dan

“Hayua dicawuh-cawuh.”

*“Jangan diganggu.”*⁶

Prasasti-prasasti tersebut memperlihatkan bahwa kerajaan Sunda pada masa Wastu Kancana berada dalam kondisi yang relatif stabil dan terorganisasi.

Prasasti Kawali, Keheningan Sejarah, dan Kesimpulan Historiografis

Temuan historiografis yang paling menarik justru terletak pada apa yang tidak ditulis oleh Prasasti Kawali. Tidak ada satu pun penyebutan mengenai Perang Bubat, Majapahit, Gajah Mada, Hayam Wuruk, kematian Linggabuana, ataupun seruan balas dendam terhadap musuh. Padahal prasasti-prasasti tersebut berasal dari generasi yang secara genealogis sangat dekat dengan Linggabuana dan kemungkinan dibuat hanya beberapa dekade setelah tahun 1357 M.

Jika benar Perang Bubat merupakan bencana nasional yang memusnahkan seluruh elite kerajaan Sunda sebagaimana digambarkan dalam Kidung Sunda, maka secara teoritis kita mungkin berharap menemukan memorial perang, kutukan terhadap Majapahit, glorifikasi pengorbanan, atau setidaknya ekspresi duka dinasti. Akan tetapi yang ditemukan justru pembangunan kota, legitimasi pemerintahan, sistem pertahanan negara, kesejahteraan desa, dan etika politik kerajaan.

Di satu sisi terdapat Pararaton yang hanya menyatakan:

“Sang Nata Sunda seda ring Bubat.”

*“Raja Sunda wafat di Bubat.”*²

Di sisi lain terdapat tradisi Sunda yang mengenal:

“Sang Lumahing Bubat.”

*“Yang dimakamkan di Bubat.”*⁵

Namun sumber yang jauh lebih dekat kepada masa kejadian, yakni Nagarakretagama tahun 1365 dan Prasasti Kawali sekitar 1370–1400, tidak pernah menyebut tragedi tersebut. Sebaliknya yang muncul dalam Prasasti Kawali adalah:

“Pakena gawe rahayu pakeun heubeul jaya dina buana.”

*“Laksanakan kebajikan agar lama berjaya di dunia.”*⁶

Bukan seruan perang. Bukan kutukan terhadap Majapahit. Bukan memorial korban Bubat. Melainkan pesan untuk membangun negara dan menjaga kejayaan kerajaan.

Pola kronologis yang muncul sangat menarik. Tahun 1357 M dianggap sebagai waktu terjadinya Perang Bubat. Tahun 1365 M Nagarakretagama disusun dan tidak menyebut Bubat. Antara sekitar 1370–1400 M Prasasti Kawali dibuat dan juga tidak menyebut Bubat. Baru sekitar 1470–1600 M Pararaton mulai menceritakan tragedi tersebut, dan antara 1500–1700 M Kidung Sunda menghadirkan versi yang paling rinci dan heroik. Dengan kata lain, semakin dekat suatu sumber dengan tahun 1357 M, semakin sedikit informasi yang diberikan mengenai Bubat. Sebaliknya, semakin jauh jaraknya dari peristiwa, semakin lengkap dan dramatis kisah yang muncul.

Berdasarkan seluruh bukti yang tersedia saat ini, posisi historiografis yang paling kuat adalah bahwa Perang Bubat kemungkinan berakar pada suatu krisis diplomatik nyata antara Sunda dan Majapahit pada pertengahan abad ke-14. Namun bentuk narasi yang dikenal masyarakat modern merupakan hasil perkembangan tradisi sastra, memori budaya, dan konstruksi historiografi yang berlangsung selama lebih dari enam abad.

Catatan Kaki

¹ Mpu Prapanca, Nāgarakṛtāgama, ed. J. L. A. Brandes (Batavia: Albrecht & Co., 1902).

² J. L. A. Brandes (ed.), Pararaton (Ken Arok of Het Boek der Koningen van Tumapel en van Majapahit) (Batavia: Albrecht & Co., 1897), hlm. 125–131.

³ C. C. Berg, De Middeljavaansche Historische Traditie (Santpoort: Mees, 1927), hlm. 82–96; Theodore G. Th. Pigeaud, Literature of Java, Vol. III (The Hague: Martinus Nijhoff, 1968), hlm. 147–151.

⁴ Saleh Danasasmita, Sejarah Galuh (Bandung: Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat, 1979), hlm. 95–103.

⁵ Atja dan Saleh Danasasmita, Carita Parahyangan (Bandung: Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat, 1981), hlm. 34–38.

⁶ Atja dan Edi S. Ekadjati, Prasasti-Prasasti Kawali (Bandung: Proyek Penelitian Sunda, 1988), hlm. 12–18.