Pendahuluan
PRASASTI PETAK – Dalam kajian sejarah Nusantara klasik, prasasti memiliki kedudukan sangat penting sebagai sumber primer yang merekam langsung keputusan politik, struktur birokrasi, sistem hukum, kehidupan religius, hubungan sosial, dan budaya intelektual kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Jawa. Berbeda dengan tradisi babad yang umumnya ditulis jauh setelah peristiwa berlangsung dan sering bercampur unsur simbolik, legitimasi dinasti, maupun konstruksi mitologis, prasasti memiliki nilai historiografis lebih tinggi karena berasal langsung dari konteks sezaman.
Oleh sebab itu, epigrafi menjadi salah satu fondasi utama dalam rekonstruksi sejarah Jawa Kuna, terutama untuk memahami periode-periode yang minim sumber naratif kontemporer. Dalam konteks sejarah Majapahit akhir, salah satu sumber primer paling penting adalah Prasasti Petak atau Prasasti Kembangsore yang bertarikh tahun Saka 1408 atau:
Masehi. Prasasti ini memiliki arti luar biasa penting dalam historiografi Majapahit karena berasal dari fase senjakala kerajaan, ketika pusat kekuasaan Jawa Timur sedang mengalami perubahan politik besar, konflik elite, dan fragmentasi dinasti. Selama berabad-abad berkembang narasi tradisional bahwa Majapahit runtuh secara mendadak akibat serangan eksternal pada akhir abad ke-15. Akan tetapi, keberadaan Prasasti Petak memperlihatkan kenyataan sejarah yang jauh lebih kompleks.
Prasasti ini menunjukkan bahwa pada tahun 1486 M Majapahit masih memiliki raja aktif, pejabat tinggi kerajaan, sistem birokrasi, hukum negara, administrasi agraria, dan budaya tulis yang tetap berjalan. Karena itu, Prasasti Petak menjadi salah satu bukti primer terpenting bahwa keruntuhan Majapahit bukan peristiwa tunggal yang berlangsung seketika, melainkan proses panjang transformasi politik yang melibatkan konflik internal kerajaan dan perubahan struktur kekuasaan di Jawa.
Prasasti Petak ditemukan di wilayah Kembangsore, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, kawasan lereng Gunung Penanggungan yang sejak masa Majapahit dikenal sebagai pusat aktivitas spiritual Hindu-Buddha. Dalam kosmologi Jawa Kuna, Gunung Penanggungan dipandang sebagai representasi Mahameru, gunung suci pusat alam semesta dalam tradisi Hindu-Buddha India-Jawa. Lereng gunung tersebut dipenuhi pertapaan, petirtaan, candi kecil, jalur ritual, dan bangunan suci yang berkaitan erat dengan elite politik serta religius Majapahit akhir. Karena itu, lokasi penemuan Prasasti Petak memiliki makna simbolik penting dalam konteks legitimasi kosmis kerajaan. Secara fisik, prasasti dibuat dari batu andesit berbentuk oval dengan ukuran sekitar tinggi 1,2 meter dan lebar 1,5 meter.
Pada permukaannya dipahat aksara Jawa Kuna akhir atau Kawi pasca-klasik yang memperlihatkan karakter paleografis akhir Majapahit. Selain tulisan, prasasti juga memuat simbol-simbol sakral seperti Surya Majapahit, keris, payung songsong, yoni, ular melilit tongkat, dan sepasang tapak kaki simbolik. Kehadiran simbol-simbol tersebut menunjukkan eratnya hubungan antara kekuasaan politik, legitimasi religius, dan konsep negara sakral dalam budaya Majapahit akhir.
Pada awal abad ke-20, Prasasti Petak mulai mendapat perhatian serius dari para sarjana epigrafi Hindia Belanda. J. L. A. Brandes memasukkan prasasti ini ke dalam korpus Oud-Javaansche Oorkonden (OJO XCI), kemudian diterbitkan dalam Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap, Deel LX, Batavia, 1913. Publikasi tersebut menjadi dasar penting bagi kajian epigrafi Majapahit akhir. Setelah itu, prasasti ini dikaji lebih lanjut oleh sejumlah sarjana seperti N. J. Krom, Damais, J. G. de Casparis, Boechari, dan Hasan Djafar.
Dalam historiografi modern, Prasasti Petak dipandang sebagai salah satu dokumen politik paling penting dari fase akhir Majapahit karena memuat informasi langsung mengenai konflik internal elite kerajaan. N. J. Krom menempatkan prasasti-prasasti akhir Majapahit sebagai sumber utama untuk memahami fragmentasi politik penghujung era Hindu-Jawa, sedangkan Hasan Djafar melihat Prasasti Petak sebagai salah satu bukti penting keberlangsungan pemerintahan Girindrawardhana setelah konflik dinasti akhir Majapahit.
Isi utama Prasasti Petak berkaitan dengan peneguhan kembali anugerah tanah sima di wilayah Petak kepada Sri Brahmaraja Ganggadhara. Akan tetapi, di balik penetapan tanah tersebut tersimpan informasi politik yang sangat penting mengenai perang saudara Majapahit akhir. Pada salah satu bagian prasasti disebutkan bahwa anugerah diberikan karena jasa Sri Brahmaraja Ganggadhara dalam membantu kemenangan melawan “Sang Munggwing Jinggan” ketika berlangsung “yudha lawaning majapait” atau perang melawan Majapahit. Frasa tersebut memiliki arti sangat besar dalam historiografi Jawa karena menunjukkan bahwa konflik besar akhir Majapahit merupakan perang internal elite kerajaan sendiri.
Bagian ini menjadi salah satu bukti primer paling penting mengenai fragmentasi dinasti Majapahit pada akhir abad ke-15. Selain penting dari sudut politik, Prasasti Petak juga memiliki nilai besar dalam kajian filologi, linguistik historis, epigrafi, paleografi, arkeologi, dan kosmologi Jawa Kuna. Struktur bahasa prasasti memperlihatkan karakter Jawa Kuna akhir yang mulai mengalami transisi menuju Jawa Pertengahan. Penggunaan istilah Sanskerta, formula astrologi, sistem kalender India, dan konsep hukum sakral menunjukkan tingginya budaya intelektual Majapahit pada masa senjakalanya. Teks prasasti juga memperlihatkan bagaimana negara Majapahit memadukan agama, hukum, astronomi, dan legitimasi politik ke dalam satu sistem kekuasaan yang utuh.
Dalam perspektif historiografi modern, Prasasti Petak memiliki posisi sangat penting karena membantu merevisi pandangan lama mengenai keruntuhan Majapahit. Historiografi tradisional dalam sejumlah babad Jawa sering menggambarkan keruntuhan Majapahit sebagai peristiwa tunggal yang dramatis. Akan tetapi, sumber primer seperti Prasasti Petak memperlihatkan gambaran sejarah yang jauh lebih kompleks. Majapahit akhir masih memiliki struktur negara, administrasi kerajaan, budaya birokrasi, budaya tulis, dan legitimasi hukum, meskipun sedang mengalami krisis politik internal yang berat.
Karena itu, Prasasti Petak menjadi salah satu kunci utama untuk memahami proses transformasi politik Jawa dari era Hindu-Buddha menuju konfigurasi kekuasaan baru pada abad ke-16. Kajian terhadap Prasasti Petak juga penting untuk memahami bagaimana kerajaan Majapahit membangun legitimasi kekuasaan melalui kosmologi Hindu-Buddha, kultus leluhur raja, hukum sakral, sistem agraria kerajaan, dan simbolisme politik. Prasasti ini memperlihatkan bahwa keputusan negara dipandang sebagai bagian dari keteraturan alam semesta sehingga pelanggaran terhadap hukum kerajaan dianggap sebagai ancaman terhadap keseimbangan kosmos.
Dalam konteks tersebut, Prasasti Petak tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga refleksi cara pandang masyarakat Jawa Kuna terhadap hubungan antara kekuasaan, agama, hukum, alam semesta, dan legitimasi politik. Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian terhadap Prasasti Petak menjadi sangat penting untuk memahami struktur politik Majapahit akhir, konflik dinasti abad ke-15, sistem hukum dan agraria kerajaan, budaya intelektual Jawa Kuna, serta proses panjang senjakala Majapahit menjelang berakhirnya era Hindu-Buddha klasik di Jawa Timur.
Penemuan dan Kajian Prasasti Petak
Prasasti Petak ditemukan di wilayah Kembangsore, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, sebuah kawasan di lereng Gunung Penanggungan yang sejak masa Majapahit dikenal sebagai pusat aktivitas religius Hindu-Buddha. Dalam kosmologi Jawa Kuna, Gunung Penanggungan dipandang sebagai representasi Mahameru, gunung suci pusat alam semesta dalam tradisi Hindu-Buddha India-Jawa. Karena itu, kawasan Penanggungan bukan sekadar wilayah geografis biasa, melainkan lanskap sakral yang berkaitan erat dengan legitimasi spiritual kerajaan Majapahit. Lereng gunung ini dipenuhi tinggalan arkeologis berupa pertapaan, petirtaan, jalur ritual pegunungan, dan candi-candi kecil yang menunjukkan bahwa kawasan tersebut menjadi salah satu pusat aktivitas spiritual elite Majapahit akhir. Penemuan Prasasti Petak di lingkungan sakral seperti itu memperlihatkan hubungan erat antara kekuasaan politik, kosmologi Hindu-Buddha, dan konsep negara sakral dalam budaya Jawa Kuna.
Secara fisik, Prasasti Petak dibuat dari batu andesit berbentuk oval dengan ukuran sekitar tinggi 1,2 meter dan lebar 1,5 meter. Pada permukaannya dipahat aksara Jawa Kuna akhir atau Kawi pasca-klasik yang memperlihatkan karakter paleografis akhir Majapahit. Selain teks utama, permukaan prasasti juga dihiasi simbol-simbol sakral seperti Surya Majapahit, keris, yoni, payung songsong, ular melilit tongkat, dan sepasang tapak kaki simbolik. Kehadiran lambang-lambang tersebut menunjukkan bahwa prasasti tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif kerajaan, tetapi juga memiliki makna religius dan legitimasi kosmis. Dalam budaya politik Majapahit, Surya Majapahit merupakan lambang wangsa kerajaan sekaligus simbol kekuasaan sakral, sedangkan payung songsong dan tapak kaki melambangkan kehadiran otoritas raja yang dipandang memiliki legitimasi ilahi.
Pada awal abad ke-20, Prasasti Petak mulai mendapat perhatian serius dari para sarjana epigrafi Hindia Belanda yang sedang menyusun korpus prasasti Jawa Kuna. J. L. A. Brandes memasukkan prasasti ini ke dalam Oud-Javaansche Oorkonden dengan nomor OJO XCI dan menerbitkannya dalam Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap, Deel LX, Batavia, 1913. Publikasi tersebut menjadi tonggak penting dalam kajian epigrafi Majapahit akhir karena menyediakan transliterasi awal dan pembacaan filologis terhadap isi prasasti. Dalam historiografi kolonial, korpus OJO memiliki kedudukan sangat penting karena menjadi fondasi utama penelitian prasasti Jawa Kuna pada abad ke-20. Melalui publikasi tersebut, Prasasti Petak mulai dikenal sebagai salah satu dokumen politik paling penting dari fase akhir Majapahit.
Kajian terhadap Prasasti Petak kemudian dilanjutkan oleh sejumlah sarjana besar seperti N. J. Krom, Damais, J. G. de Casparis, Boechari, dan Hasan Djafar. N. J. Krom menempatkan prasasti-prasasti akhir Majapahit sebagai sumber utama untuk memahami fragmentasi politik penghujung era Hindu-Jawa. Dalam pendekatan historiografinya, prasasti dipandang bukan sekadar dokumen administratif, tetapi juga cermin perubahan struktur kekuasaan kerajaan.
Sementara itu, Damais dan de Casparis lebih menekankan aspek filologi, paleografi, dan sistem penanggalan Jawa Kuna. Kajian mereka menunjukkan bahwa struktur bahasa dan bentuk aksara Prasasti Petak memperlihatkan fase transisi penting dari Jawa Kuna menuju Jawa Pertengahan. Hasan Djafar kemudian memandang Prasasti Petak sebagai salah satu bukti utama keberlangsungan pemerintahan Girindrawardhana setelah konflik dinasti Majapahit akhir. Pandangan tersebut sangat penting karena membantu merevisi narasi lama yang terlalu menyederhanakan keruntuhan Majapahit sebagai peristiwa tunggal pada akhir abad ke-15.
Dari sudut paleografi, bentuk aksara Prasasti Petak memperlihatkan ciri khas Jawa Kuna akhir yang lebih padat dan kaku dibanding aksara era Hayam Wuruk abad ke-14. Sejumlah istilah Sanskerta mulai mengalami lokalisasi fonetik ke dalam struktur bahasa Jawa akhir Majapahit. Perubahan tersebut sangat penting dalam kajian linguistik historis karena memperlihatkan transformasi budaya tulis Jawa menjelang berakhirnya era Hindu-Buddha klasik. Struktur bahasa prasasti juga menunjukkan bahwa tradisi intelektual Majapahit akhir masih sangat kuat. Penggunaan istilah Sanskerta, formula astrologi, konsep hukum sakral, dan terminologi birokrasi kerajaan memperlihatkan tingginya tingkat literasi administratif pada masa tersebut. Hal ini sekaligus membantah anggapan bahwa Majapahit akhir mengalami kemunduran total dalam bidang budaya dan intelektual.
Dalam perkembangan historiografi Indonesia modern, Prasasti Petak memiliki kedudukan sangat penting karena menjadi salah satu sumber primer utama untuk memahami fase akhir Majapahit berdasarkan bukti sezaman. Sebelum berkembangnya kajian epigrafi modern, banyak penulisan sejarah Jawa masih bergantung pada babad dan tradisi lisan yang sering kali bersifat simbolik, genealogis, dan legitimatif. Kehadiran Prasasti Petak memungkinkan para sejarawan melakukan rekonstruksi sejarah yang lebih kritis dan berbasis sumber kontemporer. Hal ini terutama penting dalam memahami konflik elite Majapahit akhir yang selama berabad-abad sering dibungkus dalam narasi kronik simbolik dan legenda politik.
Kajian modern terhadap Prasasti Petak juga memperlihatkan pentingnya pendekatan interdisipliner dalam penelitian sejarah Jawa Kuna. Prasasti ini tidak dapat dipahami hanya melalui terjemahan bahasa semata, tetapi harus dianalisis melalui pendekatan epigrafi, filologi, paleografi, arkeologi, historiografi, kosmologi Hindu-Buddha, dan sejarah politik Jawa Timur. Pendekatan multidisipliner tersebut memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kekuasaan, agama, hukum, legitimasi dinasti, dan struktur sosial Majapahit akhir. Karena itu, Prasasti Petak bukan hanya penting sebagai dokumen sejarah, tetapi juga sebagai sumber utama untuk memahami cara pandang masyarakat Jawa Kuna terhadap hubungan antara negara, kosmos, dan kekuasaan sakral.
Keberadaan Prasasti Petak sekaligus memperlihatkan bahwa kawasan Mojokerto dan lereng Gunung Penanggungan merupakan salah satu pusat terakhir aktivitas budaya serta spiritual Majapahit. Hingga masa modern, kawasan tersebut masih menyimpan banyak tinggalan arkeologis yang berkaitan dengan jaringan religius dan politik kerajaan. Karena itu, Prasasti Petak tidak hanya bernilai sebagai artefak epigrafi, tetapi juga bagian penting dari lanskap budaya Majapahit akhir yang masih dapat ditelusuri melalui penelitian arkeologi dan sejarah kawasan.
Saat ini Prasasti Petak termasuk bagian penting warisan budaya Majapahit yang berada dalam pengawasan lembaga pelestarian cagar budaya di Jawa Timur dan terus menjadi objek penelitian sejarah, filologi, serta arkeologi hingga masa sekarang. Melalui penemuan dan kajian panjang terhadap Prasasti Petak dapat dipahami bahwa prasasti ini bukan sekadar dokumen tanah sima biasa, melainkan salah satu arsip politik terpenting dari masa senjakala Majapahit yang merekam legitimasi kekuasaan, konflik elite kerajaan, budaya intelektual Jawa Kuna, sistem hukum sakral, dan transformasi besar dunia Jawa menjelang berakhirnya era Hindu-Buddha klasik di Nusantara.
Isi Prasasti Petak
Prasasti Petak ditulis menggunakan bahasa Jawa Kuna akhir dengan pengaruh Sanskerta yang masih sangat kuat, suatu ciri khas dokumen resmi Majapahit pada penghujung abad ke-15. Struktur prasasti mengikuti pola umum prasasti kerajaan Jawa Kuna yang terdiri atas pembukaan sakral, penanggalan astronomis, penyebutan raja dan pejabat kerajaan, isi keputusan, alasan pemberian anugerah, penetapan hak hukum, serta formula kutukan. Struktur tersebut menunjukkan bahwa prasasti bukan sekadar dokumen administratif biasa, melainkan instrumen hukum negara yang memiliki legitimasi religius dan kosmis.
Dalam tradisi politik Hindu-Buddha Jawa, keputusan kerajaan dipandang sebagai bagian dari keteraturan alam semesta sehingga penetapannya harus dilakukan berdasarkan tata cara ritual, astrologi, dan legitimasi spiritual tertentu. Teks prasasti dibuka dengan formula sakral: “//O// swasti cri cakawarsatita 1408 dyesta masa, titi dacami cukla ma pa ra wuru tolu, aicanyastha grahanacara, citraksatra, twasta dewata kanya raci.” Formula ini memperlihatkan penggunaan sistem kalender Saka India yang dipadukan dengan astrologi Weda dan kosmologi Hindu-Buddha Jawa. Kata “swasti” berasal dari Sanskerta:
su+asti=swastisu + asti = swasti
yang berarti keselamatan, keberkahan, dan keteraturan kosmis. Dalam tradisi epigrafi Hindu-Buddha, kata tersebut berfungsi sebagai invokasi religius bahwa keputusan kerajaan berada di bawah perlindungan ilahi. Bagian “cakawarsatita 1408” menunjukkan tahun Saka 1408 atau 1486 Masehi, sedangkan penyebutan “dyesta masa,” “dacami cukla,” “citraksatra,” “twasta dewata,” dan “kanya raci” memperlihatkan sistem penanggalan astronomis yang sangat kompleks. Penyebutan Nakshatra Chitra, dewa Tvastr, dan zodiak Virgo menunjukkan bahwa penetapan keputusan kerajaan harus selaras dengan keteraturan alam semesta menurut kosmologi Hindu-Buddha.
Bagian berikutnya menyebut penguasa Majapahit: “Irika diwaca cri bhatara prabhu girindrawardhana, garbhopatinama dyah ranawijaya…” Penyebutan Sri Bhatara Prabhu Girindrawardhana Dyah Ranawijaya memiliki arti sangat penting dalam historiografi Majapahit akhir karena menjadi bukti langsung keberadaan pemerintahan Majapahit pada tahun 1486 M. Gelar “Sri Bhatara Prabhu” merupakan gelar sakral raja Jawa Kuna yang menempatkan penguasa sebagai pusat kosmos politik dan religius.
Nama “Girindrawardhana” berasal dari kata Girindra yang berarti penguasa gunung dan Wardhana yang berarti peningkatan kejayaan, kemungkinan berkaitan dengan konsep Mahameru dan gunung suci dalam kosmologi Hindu-Buddha Jawa. Sementara “Ranawijaya” berasal dari kata rana yang berarti perang dan wijaya yang berarti kemenangan, sehingga memiliki makna “kemenangan dalam peperangan.” Nama tersebut mencerminkan situasi politik Majapahit akhir yang dipenuhi konflik militer dan perebutan legitimasi dinasti. Bagian “garbhopatinama” juga menarik secara filologis karena kemungkinan berkaitan dengan identitas inti atau nama utama bangsawan kerajaan.
Prasasti kemudian menyebut pejabat tinggi kerajaan melalui kalimat: “hniring de rakryan patih pu thahan,” yang menunjukkan bahwa keputusan kerajaan dilakukan bersama Rakryan Patih Pu Thahan. Jabatan Rakryan Patih merupakan posisi administratif tertinggi setelah raja dalam struktur pemerintahan Majapahit. Penyebutan pejabat tinggi tersebut memiliki fungsi legitimasi administratif dan menunjukkan bahwa birokrasi kerajaan masih berjalan aktif pada akhir abad ke-15. Fakta ini sangat penting karena memperlihatkan bahwa Majapahit masih memiliki struktur pemerintahan yang berfungsi normal pada tahun 1486 M.
Setelah itu prasasti menyebut dua penguasa terdahulu yang telah wafat melalui kalimat: “bhatara prabhu sang mokta ring mahawicecalaya mwang sang mokteng mahalayabhawana.” Istilah “mokta” berasal dari konsep moksha dalam tradisi Hindu yang berarti pembebasan spiritual dan penyatuan dengan dunia ilahi. Dalam budaya politik Majapahit, raja yang wafat dipandang mengalami pendewaan dan disebut berdasarkan tempat pendharmaannya. Penyebutan penguasa terdahulu tersebut menunjukkan bahwa legitimasi politik Majapahit sangat bergantung pada kesinambungan spiritual leluhur kerajaan. Ranawijaya tampil bukan sebagai penguasa baru yang memutus tradisi lama, melainkan sebagai penerus sah garis dinasti Majapahit sebelumnya.
Isi utama prasasti berkaitan dengan peneguhan kembali anugerah tanah pradesa Petak kepada Sri Brahmaraja Ganggadhara. Wilayah tersebut meliputi lembah, bukit, batas wilayah, dan seluruh hasil bumi yang diberikan kepada Sri Brahmaraja Ganggadhara beserta keturunannya secara turun-temurun. Bagian “saprakaraning bhuktinja cri brahmaraja muktiha tke santana pratisantana” menunjukkan bahwa hak ekonomi atas wilayah tersebut diwariskan lintas generasi. Dalam sistem politik Majapahit, tanah sima bukan sekadar hadiah ekonomi, melainkan instrumen politik untuk menjaga loyalitas elite daerah terhadap pusat kerajaan.
Pemberian tanah juga menunjukkan bahwa sistem administrasi agraria Majapahit akhir masih berjalan sangat kompleks dan terorganisasi. Bagian paling penting seluruh prasasti muncul pada kalimat: “kararaning sinung ganjaran hamrih kadigwijayanira sang munggwing jinggan duk ayun-ayunan yudha lawaning majapait,” yang secara umum berarti bahwa anugerah diberikan karena jasa Sri Brahmaraja Ganggadhara dalam membantu kemenangan melawan Sang Munggwing Jinggan ketika berlangsung perang melawan Majapahit.
Bagian ini merupakan salah satu bukti primer paling penting mengenai perang saudara Majapahit akhir. Istilah “kadigwijayan” berasal dari konsep Sanskerta “digvijaya” yang berarti kemenangan besar atau kejayaan militer. Sementara frasa “sang munggwing jinggan” secara literal berarti “tokoh yang bersemayam di Jinggan.” Dalam historiografi modern, tokoh tersebut sering diidentifikasi sebagai Bhre Kahuripan Dyah Samarawijaya, meskipun identifikasi tersebut masih diperdebatkan secara filologis karena prasasti tidak menyebut nama personal secara langsung.
Bagian “yudha lawaning majapait” atau “perang melawan Majapahit” memiliki arti sangat besar dalam historiografi Jawa karena menunjukkan bahwa konflik besar akhir abad ke-15 merupakan perang internal elite kerajaan sendiri. Prasasti sama sekali tidak menyebut Demak ataupun serangan kerajaan Islam. Sebaliknya, teks memperlihatkan bahwa Majapahit sedang mengalami fragmentasi dinasti dan perebutan legitimasi dalam lingkungan wangsa kerajaan sendiri.
Hal ini menjadi sangat penting dalam historiografi modern karena membantu merevisi pandangan lama yang terlalu menyederhanakan keruntuhan Majapahit sebagai akibat tunggal serangan eksternal. Bagian berikutnya menegaskan legalitas hak Sri Brahmaraja Ganggadhara melalui formula “acandrarkasthayi” yang berarti “selama matahari dan bulan masih bersinar.” Dalam kosmologi Hindu-Buddha Jawa, matahari dan bulan merupakan simbol keteraturan alam semesta. Formula tersebut menunjukkan bahwa keputusan kerajaan dipandang berlaku selama kosmos masih berjalan. Prasasti juga menyebut “astabhogatajaswamnya” yang berkaitan dengan hak ekonomi, hak administratif, dan hak kenikmatan atas wilayah sima. Hal ini memperlihatkan tingginya kompleksitas sistem hukum dan administrasi agraria Majapahit akhir.
Pada bagian penutup, prasasti memuat formula kutukan: “dadya bhasmikretayatad ahning kaala kalibhuta picacadi tumpur bhrasta sahananya,” yang berarti siapa pun yang melanggar keputusan kerajaan akan dihancurkan oleh kala, bhuta, dan picasa serta binasa bersama seluruh miliknya. Dalam tradisi Jawa Kuna, bhuta, kala, dan picasa merupakan simbol chaos kosmis dan kekuatan destruktif dunia bawah. Formula kutukan tersebut menunjukkan bahwa hukum kerajaan dipandang sebagai bagian dari keteraturan alam semesta. Melanggar keputusan raja berarti melawan dunia ilahi sekaligus merusak keseimbangan kosmos.
Secara keseluruhan, isi Prasasti Petak memperlihatkan bahwa pada akhir abad ke-15 Majapahit masih memiliki sistem birokrasi aktif, administrasi agraria yang kompleks, budaya intelektual tinggi, legitimasi religius, dan hukum sakral yang kuat. Prasasti ini bukan sekadar dokumen tanah sima, melainkan arsip politik kerajaan yang merekam konflik elite Majapahit, legitimasi dinasti Ranawijaya, struktur hukum kerajaan, budaya kosmologis Hindu-Buddha Jawa, dan proses panjang senjakala Majapahit menjelang berakhirnya era Hindu-Buddha klasik di Nusantara.
Kajian Mendalam Seluruh Isi Prasasti Petak
Prasasti Petak merupakan salah satu sumber primer paling penting untuk memahami fase akhir Kerajaan Majapahit karena di dalamnya terkandung informasi politik, religius, hukum, kosmologis, astronomis, administratif, dan dinastik yang sangat kompleks. Prasasti ini bukan sekadar dokumen penetapan tanah sima, melainkan arsip negara yang memperlihatkan bagaimana Majapahit akhir masih menjalankan struktur pemerintahan, budaya intelektual, legitimasi sakral, dan sistem hukum kerajaan di tengah situasi perang saudara dan fragmentasi elite dinasti.
Dalam kajian epigrafi Jawa Kuna, Prasasti Petak termasuk korpus penting prasasti Majapahit akhir yang dipublikasikan oleh J. L. A. Brandes dalam Oud-Javaansche Oorkonden (OJO XCI), kemudian diedit oleh N. J. Krom dalam Verhandelingen van the Bataviaasch Genootschap, Deel LX, Batavia, 1913. Publikasi tersebut menjadi dasar utama kajian historiografi Majapahit akhir pada abad ke-20 dan terus digunakan oleh sarjana seperti Damais, J. G. de Casparis, Boechari, hingga Hasan Djafar. Dalam historiografi modern, Prasasti Petak dipandang sebagai salah satu dokumen politik paling penting dari fase senjakala Majapahit karena memuat bukti langsung mengenai konflik internal elite kerajaan pada akhir abad ke-15.
Teks prasasti dibuka dengan formula sakral “swasti cri cakawarsatita 1408 dyesta masa…” yang memperlihatkan tingginya pengaruh tradisi Hindu-Buddha India dalam budaya intelektual Majapahit akhir. Kata “swasti” berasal dari Sanskerta:
su+asti=swastisu + asti = swasti
yang berarti keselamatan, keberkahan, dan keteraturan kosmis. Dalam tradisi epigrafi Hindu-Buddha, formula tersebut berfungsi sebagai invokasi religius bahwa keputusan kerajaan berada di bawah perlindungan ilahi. Penggunaan kata “śrī” atau “cri” menunjukkan konsep kemuliaan sakral yang melekat pada raja sebagai pusat kosmos politik dan religius. Penanggalan prasasti menggunakan sistem kalender Saka India yang dipadukan dengan astrologi Weda dan kosmologi Jawa Kuna. Penyebutan “dyesta masa,” “dacami cukla,” “citraksatra,” “twasta dewata,” dan “kanya raci” menunjukkan bahwa keputusan kerajaan ditetapkan berdasarkan perhitungan astronomis dan astrologis yang sangat kompleks.
Nakshatra Chitra dalam tradisi Weda berkaitan dengan keteraturan, kreativitas, dan kemuliaan, sedangkan dewa Tvastr merupakan dewa pembentuk kosmos dalam tradisi Hindu. Penggunaan sistem astronomi tersebut menunjukkan bahwa negara Majapahit memandang kekuasaan kerajaan sebagai bagian dari keteraturan alam semesta. Raja tidak hanya dipandang sebagai penguasa politik, tetapi juga penjaga keseimbangan kosmis.
Penyebutan Sri Bhatara Prabhu Girindrawardhana Dyah Ranawijaya memiliki arti sangat penting dalam historiografi Majapahit akhir karena menjadi bukti langsung keberadaan pemerintahan Majapahit pada tahun:
1408+78=14861408 + 78 = 1486
Masehi. Gelar “Sri Bhatara Prabhu” merupakan gelar sakral raja Jawa Kuna yang menempatkan penguasa sebagai pusat dunia politik dan religius. Nama “Girindrawardhana” berasal dari kata Girindra yang berarti penguasa gunung dan Wardhana yang berarti peningkatan kejayaan. Nama tersebut kemungkinan berkaitan dengan konsep Mahameru dan kultus gunung suci dalam kosmologi Hindu-Buddha Jawa. Dalam tradisi Jawa Kuna, gunung dipandang sebagai pusat alam semesta dan tempat bersemayam para dewa. Sementara nama “Ranawijaya” berasal dari kata rana yang berarti perang dan wijaya yang berarti kemenangan sehingga memiliki makna “kemenangan dalam peperangan.” Nama tersebut mencerminkan situasi politik Majapahit akhir yang dipenuhi konflik militer dan perebutan legitimasi dinasti.
Bagian “garbhopatinama” juga menarik secara filologis karena kemungkinan berkaitan dengan konsep nama inti bangsawan atau identitas genealogis utama dalam lingkungan elite kerajaan. Penyebutan Rakryan Patih Pu Thahan melalui frasa “hniring de rakryan patih pu thahan” menunjukkan bahwa birokrasi kerajaan masih berjalan aktif pada akhir abad ke-15. Fakta ini sangat penting karena membantah anggapan bahwa Majapahit telah runtuh total pada periode tersebut. Struktur administrasi kerajaan masih berfungsi, keputusan negara masih dikeluarkan secara resmi, dan legitimasi hukum masih ditegakkan melalui prasasti kerajaan.
Bagian berikutnya menyebut dua penguasa terdahulu yang telah wafat melalui frasa “bhatara prabhu sang mokta ring mahawicecalaya mwang sang mokteng mahalayabhawana.” Istilah “mokta” berasal dari konsep moksha dalam tradisi Hindu yang berarti pembebasan spiritual dan penyatuan dengan dunia ilahi. Dalam budaya politik Majapahit, raja yang wafat dipandang mengalami pendewaan dan disebut berdasarkan tempat pendharmaannya. Konsep ini menunjukkan bahwa legitimasi politik Majapahit sangat bergantung pada kesinambungan spiritual leluhur kerajaan. Ranawijaya tampil bukan sebagai penguasa baru yang memutus tradisi lama, melainkan sebagai penerus sah garis dinasti sebelumnya. Hal tersebut sangat penting dalam konteks perang saudara Majapahit akhir karena legitimasi genealogis menjadi faktor utama dalam perebutan kekuasaan di lingkungan elite kerajaan.
Isi utama prasasti berkaitan dengan peneguhan kembali anugerah tanah pradesa Petak kepada Sri Brahmaraja Ganggadhara. Wilayah tersebut meliputi lembah, bukit, batas wilayah, dan seluruh hasil bumi yang diberikan secara turun-temurun kepada keturunannya. Dalam sistem politik Majapahit, tanah sima bukan sekadar hadiah ekonomi, melainkan instrumen politik untuk menjaga loyalitas elite daerah terhadap pusat kerajaan. Pemberian hak agraria memperlihatkan bahwa administrasi Majapahit akhir masih berjalan sangat kompleks dan terorganisasi. Formula “acandrarkasthayi” yang berarti “selama matahari dan bulan masih bersinar” menunjukkan bahwa keputusan kerajaan dipandang berlaku selama kosmos masih berjalan. Dalam tradisi Hindu-Buddha Jawa, matahari dan bulan merupakan simbol keteraturan alam semesta sehingga hukum kerajaan diposisikan sebagai bagian dari keseimbangan kosmis.
Bagian paling penting seluruh prasasti muncul pada kalimat “kararaning sinung ganjaran hamrih kadigwijayanira sang munggwing jinggan duk ayun-ayunan yudha lawaning majapait.” Bagian ini merupakan salah satu bukti primer paling penting mengenai perang saudara Majapahit akhir. Istilah “kadigwijayan” berasal dari konsep Sanskerta “digvijaya” yang berarti kemenangan besar atau kejayaan militer universal. Penggunaan istilah tersebut menunjukkan bahwa konflik yang dimaksud bukan perang kecil, melainkan perang legitimasi besar di lingkungan elite kerajaan. Frasa “sang munggwing jinggan” secara literal berarti “tokoh yang bersemayam di Jinggan.”
Dalam historiografi modern, tokoh tersebut sering diidentifikasi sebagai Bhre Kahuripan Dyah Samarawijaya, meskipun identifikasi tersebut belum sepenuhnya final secara filologis karena prasasti tidak menyebut nama personal secara langsung. Perdebatan ini menjadi penting dalam kajian sejarah Majapahit karena memperlihatkan bahwa sumber primer sering kali lebih kompleks dibanding narasi babad yang muncul kemudian.
Bagian “yudha lawaning majapait” atau “perang melawan Majapahit” memiliki arti luar biasa penting dalam historiografi Jawa karena menunjukkan bahwa konflik besar akhir abad ke-15 merupakan perang internal elite kerajaan sendiri. Prasasti sama sekali tidak menyebut Demak ataupun serangan kerajaan Islam. Sebaliknya, teks memperlihatkan bahwa Majapahit sedang mengalami fragmentasi dinasti dan perebutan legitimasi di lingkungan wangsa kerajaan sendiri. Hal ini menjadi sangat penting dalam historiografi modern karena membantu merevisi pandangan lama yang terlalu menyederhanakan keruntuhan Majapahit sebagai akibat tunggal serangan eksternal. Prasasti Petak menunjukkan bahwa senjakala Majapahit merupakan proses panjang konflik internal, perebutan kekuasaan, dan perubahan struktur politik regional di Jawa.
Pada bagian penutup, prasasti memuat formula kutukan “dadya bhasmikretayatad ahning kaala kalibhuta picacadi tumpur bhrasta sahananya,” yang berarti siapa pun yang melanggar keputusan kerajaan akan dihancurkan oleh kala, bhuta, dan picasa serta binasa bersama seluruh miliknya. Dalam tradisi Jawa Kuna, bhuta, kala, dan picasa merupakan simbol chaos kosmis dan kekuatan destruktif dunia bawah. Formula kutukan tersebut menunjukkan bahwa hukum kerajaan dipandang sebagai bagian dari keteraturan alam semesta. Melanggar keputusan raja berarti melawan dunia ilahi sekaligus merusak keseimbangan kosmos. Konsep ini memperlihatkan bahwa negara Majapahit dibangun di atas perpaduan antara hukum, agama, dan kosmologi Hindu-Buddha.
Dari sudut linguistik, Prasasti Petak memperlihatkan karakter bahasa Jawa Kuna akhir yang mulai mengalami transisi menuju Jawa Pertengahan. Struktur kalimat menjadi lebih padat, sejumlah istilah Sanskerta mengalami lokalisasi fonetik, dan bentuk aksara menunjukkan fase Kawi akhir. Perubahan tersebut sangat penting dalam kajian linguistik historis karena memperlihatkan transformasi budaya tulis Jawa menjelang berakhirnya era Hindu-Buddha klasik. Pada saat yang sama, penggunaan istilah administratif dan formula hukum yang kompleks menunjukkan bahwa tradisi intelektual Majapahit akhir masih sangat kuat.
Secara keseluruhan, Prasasti Petak bukan sekadar dokumen tanah sima, melainkan arsip politik kerajaan, legitimasi dinasti, teks kosmologis, dokumen hukum sakral, catatan perang saudara, dan refleksi transformasi besar dunia Jawa pada akhir abad ke-15. Prasasti ini memperlihatkan bahwa senjakala Majapahit bukanlah kehancuran mendadak dalam satu malam, melainkan proses panjang fragmentasi politik di dalam tubuh kerajaan sendiri. Melalui Prasasti Petak dapat dipahami bahwa pada akhir abad ke-15 Majapahit masih memiliki budaya birokrasi, intelektual, religius, dan hukum yang sangat maju, meskipun sedang bergerak menuju akhir kekuasaannya sebagai kerajaan besar Hindu-Buddha di Nusantara.
Kesimpulan Sejarah
Prasasti Petak merupakan salah satu sumber primer paling penting untuk memahami fase akhir Kerajaan Majapahit dan transformasi besar dunia Jawa pada penghujung abad ke-15. Melalui prasasti ini dapat dipahami bahwa senjakala Majapahit bukanlah peristiwa tunggal yang berlangsung secara mendadak, melainkan proses panjang fragmentasi politik, konflik elite dinasti, dan perubahan struktur kekuasaan di Jawa Timur. Prasasti ini menunjukkan bahwa pada tahun:
1408+78=14861408 + 78 = 1486
Masehi, Majapahit masih memiliki pemerintahan aktif, birokrasi kerajaan, sistem hukum, administrasi agraria, budaya tulis, dan legitimasi religius yang tetap berjalan. Fakta tersebut sangat penting dalam historiografi modern karena membantu merevisi pandangan lama yang selama berabad-abad menyederhanakan keruntuhan Majapahit sebagai akibat tunggal serangan eksternal. Sebaliknya, Prasasti Petak memperlihatkan bahwa fase akhir Majapahit ditandai oleh konflik internal elite kerajaan dan perebutan legitimasi dinasti di lingkungan wangsa penguasa sendiri.
Kajian terhadap isi Prasasti Petak memperlihatkan tingginya budaya intelektual Majapahit akhir melalui penggunaan bahasa Jawa Kuna dengan pengaruh Sanskerta yang kuat, sistem kalender Saka India, astrologi Weda, kosmologi Hindu-Buddha, dan formula hukum sakral. Semua unsur tersebut menunjukkan bahwa negara Majapahit dibangun di atas perpaduan antara agama, hukum, astronomi, dan legitimasi politik. Dalam tradisi politik Jawa Kuna, raja tidak hanya dipandang sebagai penguasa administratif, tetapi juga penjaga keseimbangan kosmos. Karena itu, keputusan kerajaan harus diselaraskan dengan keteraturan alam semesta melalui sistem astrologi dan ritual sakral. Konsep tersebut memperlihatkan bagaimana budaya politik Majapahit memadukan kekuasaan duniawi dengan legitimasi religius.
Penyebutan Sri Bhatara Prabhu Girindrawardhana Dyah Ranawijaya dalam prasasti memiliki arti sangat besar karena menjadi bukti langsung keberlangsungan pemerintahan Majapahit pada akhir abad ke-15. Nama “Ranawijaya” yang berarti kemenangan dalam peperangan mencerminkan situasi politik kerajaan yang dipenuhi konflik militer dan perebutan kekuasaan. Pada saat yang sama, penyebutan para penguasa terdahulu yang telah “mokta” menunjukkan bahwa legitimasi politik Majapahit sangat bergantung pada kesinambungan spiritual leluhur kerajaan. Dalam budaya politik Hindu-Buddha Jawa, kekuasaan raja memperoleh legitimasi bukan hanya melalui kemenangan militer, tetapi juga melalui hubungan genealogis dan kosmologis dengan dinasti sebelumnya.
Bagian paling penting Prasasti Petak adalah penyebutan “yudha lawaning majapait” atau perang melawan Majapahit. Frasa ini menjadi salah satu bukti primer terkuat bahwa konflik besar akhir abad ke-15 merupakan perang internal elite kerajaan sendiri. Prasasti tidak menyebut Demak ataupun penyerangan kerajaan Islam, melainkan memperlihatkan bahwa Majapahit sedang mengalami fragmentasi dinasti dan perebutan legitimasi di lingkungan wangsa kerajaan. Dalam konteks historiografi modern, bagian ini sangat penting karena membantu menjelaskan bahwa keruntuhan Majapahit merupakan proses kompleks yang melibatkan konflik internal, perubahan jaringan politik regional, dan melemahnya stabilitas pusat kekuasaan. Dengan demikian, Prasasti Petak menjadi sumber utama untuk memahami bahwa senjakala Majapahit merupakan transformasi politik yang berlangsung bertahap, bukan kehancuran mendadak dalam satu peristiwa simbolik.
Prasasti Petak juga memperlihatkan bahwa sistem agraria Majapahit masih berjalan sangat kompleks pada akhir abad ke-15. Peneguhan kembali anugerah tanah sima kepada Sri Brahmaraja Ganggadhara menunjukkan bahwa kerajaan masih mampu mengatur wilayah, menentukan hak ekonomi, menetapkan batas tanah, dan menjaga loyalitas elite daerah melalui distribusi hak agraria. Dalam konteks politik Majapahit, tanah sima bukan sekadar hadiah ekonomi, melainkan instrumen administratif dan politik untuk mempertahankan jaringan kekuasaan kerajaan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa struktur negara Majapahit akhir masih berfungsi secara administratif meskipun sedang mengalami konflik elite yang berat.
Dari sudut filologi dan linguistik historis, Prasasti Petak memperlihatkan fase akhir perkembangan bahasa Jawa Kuna menuju Jawa Pertengahan. Struktur kalimat yang lebih padat, perubahan fonetik sejumlah istilah Sanskerta, dan bentuk aksara Kawi akhir menunjukkan transformasi budaya tulis Jawa menjelang berakhirnya era Hindu-Buddha klasik. Karena itu, prasasti ini tidak hanya penting bagi sejarah politik, tetapi juga bagi kajian epigrafi, paleografi, linguistik historis, dan perkembangan intelektual Jawa Kuna akhir. Pada saat yang sama, penggunaan istilah administratif, formula hukum, dan simbol kosmologis menunjukkan bahwa tradisi intelektual Majapahit akhir masih sangat maju.
Dalam perspektif historiografi Nusantara, Prasasti Petak memiliki kedudukan luar biasa penting karena menjadi salah satu suara terakhir dunia Hindu-Buddha klasik di Jawa Timur sebelum munculnya konfigurasi politik baru pada abad ke-16. Di tengah perubahan jaringan perdagangan Asia Tenggara dan berkembangnya pusat-pusat kekuasaan pesisir, Majapahit perlahan mengalami pelemahan internal. Akan tetapi, prasasti ini memperlihatkan bahwa pada masa-masa terakhirnya Majapahit masih mempertahankan budaya birokrasi, hukum sakral, sistem administrasi, dan tradisi intelektual yang sangat kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa keruntuhan Majapahit bukanlah keruntuhan peradaban secara tiba-tiba, melainkan transformasi besar dalam sejarah politik dan budaya Jawa.
Secara keseluruhan, Prasasti Petak bukan sekadar dokumen penetapan tanah sima, melainkan arsip politik kerajaan, legitimasi dinasti Ranawijaya, catatan perang saudara Majapahit, teks kosmologis Hindu-Buddha Jawa, dan refleksi transformasi besar dunia Jawa akhir abad pertengahan. Melalui prasasti ini dapat dipahami bahwa senjakala Majapahit merupakan proses panjang perubahan sejarah yang melibatkan konflik politik, transformasi budaya, dan perubahan struktur kekuasaan di Nusantara. Karena itu, Prasasti Petak memiliki kedudukan sangat penting dalam historiografi Indonesia sebagai salah satu sumber primer utama untuk memahami akhir era Hindu-Buddha klasik dan munculnya tatanan politik baru di Jawa pada awal zaman modern.
About The Author
1 thought on “Prasasti Petak 1486 M, Sumber Sejarah Utama Majapahit Terakhir”