Karesidenan Rembang 1928, Hindia Belanda Menarik Bojonegoro Ke Jawa Timur

KARESIDENAN – Rembang merupakan salah satu wilayah administratif kolonial paling penting di kawasan pantai utara Jawa pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Pembentukan wilayah ini berkaitan langsung dengan perubahan geopolitik global setelah berakhirnya Perang Napoleon di Eropa. Pada tahun 1811, Pulau Jawa jatuh ke tangan Inggris dan diperintah oleh Thomas Stamford Raffles hingga tahun 1816. Setelah Konvensi London 1814 diberlakukan, Inggris mulai menyerahkan kembali Hindia Belanda kepada Kerajaan Belanda.

Penyerahan resmi Jawa berlangsung pada 19 Agustus 1816. Sesudah itu, pemerintah Hindia Belanda di bawah Gubernur Jenderal Godert Alexander Gerard Philip van der Capellen melakukan reorganisasi administratif besar antara tahun 1817–1819. Dalam proses inilah Karesidenan Rembang dibentuk kembali sebagai wilayah administratif modern kolonial. Dari pusat pemerintahan di Kota Rembang, Belanda mengendalikan kawasan luas yang meliputi Rembang, Blora, Tuban, dan Bojonegoro.

Wilayah tersebut sangat strategis karena menguasai jalur Pantai Utara Jawa, pelabuhan perdagangan pesisir, distribusi Bengawan Solo, produksi garam, serta kawasan hutan jati terbesar di Jawa bagian timur. Pada dekade 1820-an, kawasan Cepu dan Blora mulai berkembang menjadi pusat eksploitasi kayu jati kolonial untuk kebutuhan galangan kapal dan pembangunan infrastruktur Hindia Belanda. Dalam struktur pemerintahan kolonial, seorang Residen bertindak sebagai wakil langsung Gubernur Jenderal dan memiliki kekuasaan besar terhadap pemerintahan daerah melalui sistem indirect rule terhadap para bupati pribumi.

Berikut detail para Residen Rembang :

Karesidenan Rembang dalam Perang Diponegoro dan Sistem Eksploitasi Kolonial

Pada tanggal 20 Juli 1825, Perang Diponegoro pecah di Tegalrejo, Yogyakarta, dan segera meluas ke berbagai wilayah Jawa termasuk kawasan selatan Karesidenan Rembang. Pada tahun 1827, Rajekwesi atau Bojonegoro berkembang menjadi pusat pergolakan besar akibat pemberontakan Raden Arya Sasradilaga yang berpihak kepada Pangeran Diponegoro. Pemberontakan tersebut sangat mengancam pemerintah kolonial karena berhasil menguasai sebagian besar jalur pedalaman Bengawan Solo dan memutus komunikasi Semarang–Surabaya.

Pada akhir tahun 1827, laporan militer kolonial menyebut wilayah Rajekwesi praktis berada di luar kendali Belanda. Pemerintah Hindia Belanda kemudian mengirim ribuan pasukan tambahan dari Semarang dan Surabaya pada Desember 1827 untuk merebut kembali kawasan tersebut. Basis utama Sasradilaga berhasil direbut Belanda pada Januari 1828, sedangkan operasi militer terakhir berakhir sekitar Maret 1828. Setelah konflik berhasil dipadamkan, pemerintah kolonial melakukan reorganisasi administratif dan pada tanggal 25 September 1828 nama Rajekwesi resmi diubah menjadi Bojonegoro sebagai bagian dari stabilisasi politik pasca-Perang Jawa.

Setelah Perang Diponegoro berakhir secara resmi pada 28 Maret 1830 dengan penangkapan Pangeran Diponegoro di Magelang, pemerintah kolonial menerapkan Cultuurstelsel atau Tanam Paksa mulai tahun 1830 di berbagai wilayah Jawa termasuk Karesidenan Rembang. Pada dekade 1830–1840-an, kawasan Bojonegoro, Tuban, dan Blora dimanfaatkan untuk produksi tebu, tembakau, dan hasil kehutanan. Sistem landrente atau pajak tanah diperketat untuk meningkatkan pemasukan pemerintah kolonial. Pada pertengahan abad ke-19, kawasan hutan Cepu dan Blora berkembang menjadi salah satu pusat eksploitasi kayu jati terbesar di Asia Tenggara. Kayu dari wilayah ini digunakan untuk pembangunan rel kereta api yang mulai berkembang di Jawa sejak tahun 1860-an serta kebutuhan industri pelayaran kolonial Belanda.

Pergeseran Orientasi Ekonomi Bojonegoro ke Jawa Timur

Sejak pertengahan abad ke-19, orientasi ekonomi Bojonegoro mulai bergeser ke arah Jawa Timur meskipun secara administratif masih berada di bawah Karesidenan Rembang yang termasuk wilayah Jawa Tengah kolonial. Faktor paling penting adalah Bengawan Solo yang sejak lama menjadi jalur utama distribusi hasil bumi menuju Gresik dan Surabaya. Pada dekade 1850–1870-an, perdagangan kayu jati, hasil pertanian, dan ternak dari Bojonegoro semakin banyak mengalir ke Surabaya dibanding Semarang.

Pergeseran tersebut semakin kuat setelah pembangunan jaringan rel kereta api kolonial pada akhir abad ke-19. Jalur kereta api Gundih–Bojonegoro–Surabaya mulai dibangun pada tahun 1890-an dan menjadi jalur logistik utama hasil bumi Jawa bagian timur. Pada awal abad ke-20, kawasan Babat, Lamongan, Tuban, dan Bojonegoro berkembang sebagai koridor industri gula kolonial yang sangat penting.

Lamongan sendiri pada masa itu masih berada di bawah administrasi Karesidenan Surabaya, tetapi secara ekonomi semakin terhubung dengan Bojonegoro dan Tuban melalui jaringan rel kereta api serta Bengawan Solo. Pada dekade 1910–1920-an, pemerintah kolonial mulai melihat bahwa struktur administratif lama Karesidenan Rembang tidak lagi sesuai dengan realitas ekonomi modern karena wilayah timurnya jauh lebih terintegrasi dengan Surabaya dibanding dengan Rembang atau Semarang.

Reorganisasi 1928 dan Pembubaran Karesidenan Rembang

Pada tahun 1925, pemerintah Hindia Belanda mulai merancang reformasi administratif besar bernama Bestuurshervorming untuk menyederhanakan birokrasi kolonial di Jawa. Kebijakan tersebut mulai diterapkan secara luas pada tahun 1928. Pada tanggal 1 Juli 1928, wilayah Bojonegoro dan Tuban resmi dipisahkan dari Karesidenan Rembang untuk membentuk Karesidenan Bojonegoro yang baru. Pada saat yang sama, Lamongan dipindahkan dari Karesidenan Surabaya dan digabungkan ke dalam wilayah administratif baru tersebut karena pertimbangan ekonomi dan geografis.

Berikut detail nama residen Bojonegoro :

Namun reorganisasi administratif tersebut tidak berhenti sampai di sana. Pada tahun 1931 pemerintah kolonial kembali melakukan restrukturisasi wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karesidenan Blora dibubarkan, sedangkan wilayah Rembang digabung bersama Jepara, Kudus, dan sebagian Pati ke dalam struktur baru bernama Karesidenan Jepara-Rembang. Dengan reorganisasi tahun 1931 tersebut, Karesidenan Rembang resmi berakhir sebagai entitas administratif mandiri setelah berdiri lebih dari satu abad sejak pembentukannya kembali tahun 1817.

Dampak Historis Bergabungnya Bojonegoro ke Jawa Timur

Reorganisasi administratif tahun 1928–1931 menjadi titik balik besar dalam sejarah regional Jawa. Sejak tanggal 1 Juli 1928, Bojonegoro secara resmi keluar dari orbit administratif Jawa Tengah dan masuk ke dalam wilayah Jawa Timur melalui pembentukan Karesidenan Bojonegoro. Perubahan ini mengubah arah perkembangan ekonomi, politik, dan infrastruktur wilayah Bojonegoro. Pada dekade 1930-an, perdagangan hasil bumi, industri gula, kehutanan, dan transportasi kereta api Bojonegoro semakin terintegrasi dengan Surabaya sebagai pusat ekonomi Jawa Timur. Sebaliknya, wilayah Rembang dan Blora tetap berkembang dalam orbit administratif Jawa Tengah melalui struktur Karesidenan Jepara-Rembang.

Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942–1945, struktur keresidenan diubah menjadi sistem Syuu, dan Bojonegoro menjadi Bojonegoro Syuu di bawah pemerintahan militer Jepang yang dipimpin Kazuyosi Yokohama sejak 25 Agustus 1942 hingga Agustus 1945. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, struktur eks-karesidenan masih dipertahankan beberapa waktu sebelum akhirnya dihapus bertahap pada dekade 1950-an. Meskipun demikian, warisan administratif kolonial tersebut masih bertahan hingga sekarang melalui identitas eks-karesidenan, hubungan ekonomi regional, dan penggunaan kode kendaraan “S” di wilayah Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan. Dengan demikian, bubarnya Karesidenan Rembang bukan sekadar perubahan birokrasi kolonial biasa, melainkan bagian dari transformasi geopolitik besar yang membentuk struktur regional Jawa hingga masa Indonesia modern.