Mpu Nala merupakan salah satu pejabat militer paling penting dalam sejarah Majapahit abad ke-14 Masehi. Dibandingkan banyak tokoh sezamannya, sosok ini memiliki keunggulan historiografis karena namanya tercatat dalam sejumlah sumber primer yang berasal langsung dari masa pemerintahan Majapahit. Jejaknya dapat ditelusuri melalui prasasti-prasasti resmi kerajaan maupun melalui Kakawin Nagarakretagama yang disusun pada masa Raja Hayam Wuruk.
Penyebutan tertua yang diketahui hingga saat ini berasal dari Prasasti Palungan bertarikh 1252 Saka atau 1330 Masehi pada masa pemerintahan Tribhuwanottunggadewi Jayawisnuwardhani (1328–1350 M). Dalam prasasti tersebut tercantum kalimat:
“…ri pakirakiran samudāya makādi rake mapatiḥ pu nāla rāke mapatih riŋ daha gajaḥ…”
Kutipan tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 1330 M nama Pu Nala telah berada dalam lingkungan Rakryan Mantri ri Pakira-kiran, yaitu kelompok pejabat tinggi yang membantu jalannya pemerintahan kerajaan. Fakta ini menunjukkan bahwa karier politik dan administratif Mpu Nala telah berkembang jauh sebelum Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa Hayam Wuruk.
Pada dekade yang sama, nama Mpu Nala kembali muncul dalam Prasasti Batur. Dalam sumber tersebut disebutkan:
“…rakryan tuměṅguŋ mpu nāla…”
Penyebutan ini sangat penting karena menunjukkan jabatan resmi Mpu Nala sebagai Rakryan Tumenggung. Dalam struktur birokrasi Majapahit, jabatan tersebut berkaitan erat dengan urusan pertahanan, keamanan negara, dan pengorganisasian kekuatan militer kerajaan. Sampai saat ini, Rakryan Tumenggung merupakan jabatan tertinggi yang secara eksplisit dapat dibuktikan melalui sumber primer.
Ketika Mahapatih Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa pada tahun 1336 M, Mpu Nala telah menjadi bagian dari elite pemerintahan pusat. Walaupun tidak terdapat sumber primer yang menjelaskan secara rinci keterlibatannya dalam setiap ekspedisi militer Majapahit, kedudukannya menunjukkan bahwa ia berada dalam lingkaran pejabat yang mendukung proses konsolidasi dan ekspansi kerajaan pada abad ke-14.
Mpu Nala pada Masa Kejayaan Hayam Wuruk (1350–1364 M)
Pada tahun 1350 M, Hayam Wuruk naik takhta menggantikan ibunya, Tribhuwanottunggadewi. Masa pemerintahannya yang berlangsung hingga tahun 1389 M dikenal sebagai periode keemasan Majapahit ketika kerajaan mencapai puncak pengaruh politik, ekonomi, dan kebudayaan di Nusantara.
Dalam masa pemerintahan tersebut, Mpu Nala tetap mempertahankan kedudukannya sebagai pejabat senior kerajaan. Keberlanjutan kariernya selama pergantian pemerintahan menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari pusat kekuasaan terhadap dirinya.
Nama Mpu Nala kembali muncul dalam Prasasti Bendosari yang berasal dari pertengahan abad ke-14. Dalam prasasti tersebut disebutkan:
“…rakryan tumënggung pu nala…”
Kemunculan namanya secara berulang dalam berbagai prasasti menunjukkan bahwa Mpu Nala bukan pejabat sementara, melainkan bagian dari elite inti Majapahit yang memiliki posisi stabil selama beberapa dasawarsa. Dalam tradisi birokrasi Jawa Kuna, konsistensi penyebutan seorang pejabat dalam sumber resmi biasanya mencerminkan peran yang signifikan dalam pemerintahan.
Peristiwa penting berikutnya terjadi pada tahun 1364 M ketika Mahapatih Gajah Mada wafat. Kematian tokoh yang selama puluhan tahun menjadi penggerak utama kebijakan Majapahit berpotensi menimbulkan perubahan besar dalam struktur politik kerajaan. Namun pemerintahan Hayam Wuruk tetap berjalan stabil. Dalam konteks ini, figur-figur senior seperti Mpu Nala menjadi bagian dari kelompok pejabat yang menjaga kesinambungan administrasi dan pertahanan negara setelah berakhirnya era Gajah Mada.
Wiramandalika dalam Nagarakretagama dan Kritik Sumber Sejarah (1365 M)
Sumber terpenting mengenai Mpu Nala berasal dari Kakawin Nagarakretagama atau Desawarnana yang disusun oleh Mpu Prapanca pada tahun 1365 M atau 1287 Saka. Karya ini memiliki posisi istimewa dalam historiografi Indonesia karena ditulis oleh seorang pejabat keagamaan istana yang hidup sezaman dengan Raja Hayam Wuruk.
Dalam Pupuh 72, Mpu Nala disebut sebagai tokoh yang menyandang gelar Wiramandalika:
“sang arrya wiramandalika nama pu Nala…”
Penyebutan tersebut menunjukkan bahwa Mpu Nala memperoleh penghormatan tinggi dalam lingkungan istana Majapahit. Gelar Wiramandalika mencerminkan reputasi dan jasa yang diakui oleh negara pada masa itu.
Nilai historis Nagarakretagama sangat tinggi karena ditulis pada saat peristiwa-peristiwa yang digambarkannya masih berada dalam ingatan generasi sezaman. Berbeda dengan sumber-sumber yang lebih muda, Nagarakretagama berasal langsung dari lingkungan birokrasi kerajaan sehingga memiliki kedekatan kronologis yang kuat terhadap tokoh-tokoh yang disebutkan di dalamnya.
Naskah Nagarakretagama ditemukan kembali pada tahun 1894 di Lombok oleh filolog Belanda J. L. A. Brandes setelah ekspedisi militer Hindia Belanda. Penemuan ini menjadi salah satu tonggak terpenting dalam studi Majapahit modern karena membuka akses terhadap sumber primer yang sebelumnya tidak banyak dikenal dalam dunia akademik.
Kajian modern mengenai Mpu Nala kemudian berkembang melalui penelitian para ahli seperti Theodoor Gautier Thomas Pigeaud dan Slamet Muljana. Karya-karya mereka membantu menempatkan Mpu Nala dalam konteks birokrasi, militer, dan struktur kekuasaan Majapahit secara lebih akurat.
Sebaliknya, sumber seperti Pararaton harus digunakan secara lebih hati-hati. Walaupun penting bagi historiografi Jawa, Pararaton disusun jauh setelah masa Hayam Wuruk dan mengandung unsur tradisi lisan yang lebih kuat dibandingkan prasasti atau Nagarakretagama. Karena itu, dalam penelitian sejarah modern, prasasti dan Nagarakretagama umumnya ditempatkan sebagai sumber primer utama, sedangkan Pararaton berfungsi sebagai sumber pendukung yang memerlukan verifikasi silang.
Prasasti Sekar Tahun 1366 M dan Keterkaitannya dengan Jipang-Bojonegoro
Hubungan Mpu Nala dengan kawasan Bojonegoro memperoleh dasar historis paling kuat melalui Prasasti Sekar yang bertarikh 1288 Saka atau 1366 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro bagian selatan dan merupakan salah satu sumber epigrafi terpenting bagi sejarah kawasan Jipang-Bengawan Solo pada masa Majapahit.
Dalam prasasti tersebut tercantum kalimat:
“…rakryan tumenggung pu nāla mawasthāryya wīramaṇḍalika…”
Kutipan ini menunjukkan bahwa pada tahun 1366 M Mpu Nala masih menjabat sebagai Rakryan Tumenggung sekaligus menyandang gelar Wiramandalika. Dengan demikian, Prasasti Sekar menjadi bukti primer yang menghubungkan Mpu Nala dengan wilayah yang kini termasuk Kabupaten Bojonegoro.
Keberadaan namanya dalam prasasti tersebut membuktikan adanya hubungan administratif dan politik yang nyata antara pejabat tinggi Majapahit tersebut dengan kawasan Jipang-Bengawan Solo. Temuan ini juga memperlihatkan bahwa wilayah Bojonegoro telah terintegrasi secara langsung dalam jaringan pemerintahan Majapahit pada abad ke-14.
Akan tetapi, pendekatan historiografi modern mengharuskan pemisahan yang tegas antara fakta dan interpretasi. Prasasti Sekar membuktikan hubungan Mpu Nala dengan wilayah Sekar dan Jipang dalam konteks administratif, tetapi tidak menyebut tempat lahir, nama orang tua, silsilah keluarga, maupun asal-usul etnisnya. Oleh karena itu, klaim bahwa Mpu Nala merupakan “Putra Bojonegoro” atau “Putra Brahmana Jipang” belum dapat diterima sebagai fakta sejarah karena belum didukung bukti primer yang eksplisit.
Yang dapat dipastikan berdasarkan sumber yang tersedia adalah bahwa Mpu Nala aktif setidaknya sejak tahun 1330 M hingga setelah tahun 1366 M. Ia tercatat dalam Prasasti Palungan (1330 M), Prasasti Batur (abad ke-14), Prasasti Bendosari (pertengahan abad ke-14), Nagarakretagama (1365 M), dan Prasasti Sekar (1366 M). Rangkaian sumber tersebut menjadikan Mpu Nala sebagai salah satu pejabat Majapahit yang paling terdokumentasikan dalam sejarah Jawa Kuna.
Dalam perspektif sejarah Bojonegoro, keberadaan Prasasti Sekar memberikan arti yang sangat penting karena menunjukkan bahwa kawasan Jipang-Bengawan Solo bukanlah wilayah periferal yang terpisah dari pusat kekuasaan Majapahit. Sebaliknya, wilayah ini merupakan bagian dari jaringan administratif kerajaan yang terhubung langsung dengan para pejabat tinggi negara. Melalui sosok Mpu Nala, hubungan antara pusat kekuasaan Majapahit dan kawasan Bojonegoro dapat dipahami secara lebih jelas dalam konteks politik, birokrasi, dan militer abad ke-14 Masehi.
About The Author
2 thoughts on “Laksanama Mpu Nala, Pahlawan Majapahit 1365 M Dan Keterkaitannya Dengan Jipang-Bojonegoro”