BANDUNG TAK MAAFKAN GAJAH MADA – Perang Bubat tahun 1357 M merupakan salah satu tragedi politik paling kompleks dalam sejarah Nusantara yang hingga kini terus memunculkan perdebatan historiografis, filologis, dan sosiologis. Peristiwa yang terjadi di Pesanggrahan Bubat, wilayah ibu kota Majapahit di Trowulan, bukan sekadar bentrokan militer antara rombongan Kerajaan Sunda dan elite politik Majapahit, melainkan sebuah episode yang memperlihatkan bagaimana diplomasi kerajaan, ambisi ekspansi imperium, legitimasi kekuasaan, serta konstruksi memori budaya dapat saling bertabrakan dan membentuk narasi sejarah lintas abad.
Dalam ingatan kolektif masyarakat Indonesia, Perang Bubat sering disederhanakan sebagai konflik “Jawa versus Sunda,” padahal secara akademik peristiwa ini lebih tepat dipahami sebagai tragedi diplomatik antar dinasti kerajaan yang kemudian berkembang menjadi simbol identitas budaya dan trauma historis.
Hayam Wuruk Habiskan 10 Tahun Keliling Wilayah, Majapahit Kuat Dari Dalam
Raja Majapahit Hayam Wuruk, menurut tradisi historiografi Jawa dan Sunda, berkeinginan mempersunting Dyah Pitaloka Citraresmi, putri Raja Sunda Prabu Maharaja Linggabuana, sebagai bentuk hubungan politik setara antar kerajaan besar di Nusantara. Namun ambisi Mahapatih Gajah Mada untuk menuntaskan Sumpah Palapa dan menempatkan seluruh kerajaan Nusantara di bawah supremasi Majapahit memunculkan tafsir berbeda terhadap kedatangan rombongan Sunda.
Menurut perspektif Gajah Mada, kedatangan putri Sunda diposisikan sebagai bentuk penyerahan politik atau upeti, bukan pernikahan antar kerajaan sederajat. Penolakan keras pihak Sunda terhadap penghinaan diplomatik tersebut berujung pada bentrokan di Lapangan Bubat yang berakhir dengan gugurnya hampir seluruh rombongan kerajaan Sunda, termasuk Raja Linggabuana. Dyah Pitaloka dalam tradisi sastra kemudian digambarkan memilih bela pati demi menjaga kehormatan kerajaan.
Sumber Primer: Pararaton dan Posisi Sentral Fragmen Pasunda Bubat
Salah satu sumber utama paling penting dalam kajian Perang Bubat adalah Pararaton (Serat Pararaton atau Katuturanira Ken Arok), sebuah kronik Jawa yang disusun sekitar abad ke-15 hingga ke-16, beberapa generasi setelah kejadian. Berbeda dengan Nagarakretagama karya Mpu Prapanca yang ditulis lebih dekat dengan masa Hayam Wuruk namun tidak mencatat tragedi Bubat secara eksplisit, Pararaton justru memberikan penyebutan langsung terhadap peristiwa tersebut dalam fragmen yang dikenal sebagai Pasunda Bubat. Secara filologis, kisah ini muncul pada bagian akhir kronik Majapahit, lazim diklasifikasikan oleh para editor modern dalam fragmen sekitar bagian 28–30 menurut edisi J.L.A. Brandes. Frasa pembuka yang paling terkenal adalah:
“Tumuli pasunda-bubat…”
“Kemudian terjadilah Pasunda Bubat…”
Fragmen ini sangat penting karena merupakan salah satu penyebutan eksplisit paling awal dalam tradisi Jawa mengenai tragedi tersebut. Pararaton tidak menarasikan peristiwa ini secara panjang atau romantik, melainkan dalam bentuk kronik politik yang singkat dan padat. Narasi tersebut menjelaskan keinginan Hayam Wuruk mempersunting putri Sunda, kedatangan Raja Sunda ke Majapahit, perselisihan mengenai status politik Sunda, bentrokan bersenjata di Bubat, gugurnya Raja Sunda beserta rombongan, hingga penegasan bahwa tragedi tersebut dipandang sebagai bagian dari pencapaian politik Gajah Mada. Salah satu kutipan penutup terpenting berbunyi:
“Tunggalan padompo pasunda, samangkana sira Gajah Mada mukti palapa.”
“Setelah Dompo dan Sunda dipersatukan, maka Gajah Mada menikmati palapa.”
Kalimat ini menegaskan bahwa dalam struktur naratif Pararaton, tragedi Bubat diposisikan bukan terutama sebagai kisah cinta gagal, melainkan sebagai bagian dari legitimasi proyek politik ekspansionis Majapahit.
Perbandingan Pararaton dengan Kidung Sunda
Perbedaan mendasar antara Pararaton dan Kidung Sunda sangat penting dalam evaluasi historiografis. Pararaton berfungsi sebagai kronik politik Jawa yang ringkas, menekankan legitimasi kekuasaan dan penyatuan wilayah, sementara Kidung Sunda, yang berkembang dalam tradisi Bali pasca-Majapahit, merupakan karya sastra naratif yang jauh lebih dramatis, emosional, dan sarat moralitas kehormatan. Dalam Kidung Sunda, Dyah Pitaloka menjadi pusat tragedi moral, kehormatan Sunda diposisikan sebagai nilai utama, dan Gajah Mada sering digambarkan sebagai figur antagonistik yang ambisinya melampaui batas diplomasi. Sebaliknya, Carita Parahyangan menjaga perspektif dinasti Sunda, sedangkan Nagarakretagama tetap diam, sehingga keempat sumber ini menunjukkan lapisan perspektif politik dan budaya yang berbeda terhadap peristiwa yang sama.
Ketiadaan Bubat dalam Nagarakretagama sendiri telah memunculkan berbagai tafsir. Sebagian akademisi berpendapat bahwa tragedi ini sengaja dihapus dari catatan resmi demi menjaga citra Hayam Wuruk dan Majapahit, sementara sebagian lain menilai bahwa skala peristiwa mungkin kemudian diperbesar dalam sumber-sumber pasca-Majapahit. Perbedaan ini menunjukkan bahwa historiografi Bubat tidak pernah berdiri tunggal, melainkan terbentuk melalui kompetisi narasi politik, sastra, dan identitas regional.
Kritik Historiografi Modern: Fakta, Sastra, atau Mitos Politik?
Kajian sejarah modern menempatkan Perang Bubat sebagai salah satu kasus paling kontroversial dalam historiografi Indonesia karena berada di persimpangan antara sumber sastra, legitimasi politik, dan konstruksi identitas budaya. Banyak sejarawan arus utama menerima bahwa konflik diplomatik nyata kemungkinan besar memang terjadi, meskipun detail-detail naratif populer dipandang telah mengalami elaborasi sastra dan dramatisasi politik lintas generasi. Dalam kerangka ini, pendekatan tradisional umumnya memandang Bubat sebagai tragedi sejarah nyata akibat ekspansionisme Majapahit serta ambisi Gajah Mada dalam menuntaskan Sumpah Palapa.
Namun pandangan berbeda secara tajam diajukan oleh KH Agus Sunyoto, sejarawan, budayawan, dan Ketua Lesbumi PBNU, yang menawarkan perspektif revisionis terhadap narasi Perang Bubat. Menurut Agus Sunyoto, kisah Perang Bubat sebagaimana populer di masyarakat modern patut dicurigai sebagai konstruksi historiografis yang diperbesar, bahkan berpotensi dimanfaatkan oleh kolonial Belanda sebagai instrumen politik divide et impera untuk memperlebar jurang psikologis antara etnis Jawa dan Sunda.
Agus menekankan bahwa absennya tragedi Bubat dalam Nagarakretagama sebagai sumber primer sezaman menimbulkan pertanyaan besar terhadap validitas narasi pembantaian besar sebagaimana digambarkan dalam Kidung Sunda. Ia juga menyoroti bahwa sebagian besar detail dramatik justru berkembang dari sumber-sumber pasca-Majapahit yang muncul berabad-abad kemudian, terutama dalam tradisi sastra Bali dan Jawa pasca-keruntuhan imperium.
Menurut pendekatan Agus Sunyoto, konflik yang kemudian dikenal sebagai “Perang Bubat” mungkin lebih merupakan persoalan politik internal dinasti dan pemurnian garis legitimasi elite Majapahit daripada perang terbuka antar kerajaan sebagaimana dibayangkan modernitas. Ia berpendapat bahwa kemungkinan besar terdapat dinamika politik suksesi dan keturunan istana yang lebih kompleks, sehingga narasi perang besar bisa saja telah direkonstruksi ulang demi kebutuhan identitas tertentu di masa berikutnya.
Pada beberapa pernyataannya, Agus bahkan menyebut bahwa mitos larangan pernikahan Jawa-Sunda serta antagonisme etnis yang diwariskan selama berabad-abad menunjukkan bagaimana sejarah dapat dipakai untuk menciptakan segregasi sosial yang tidak proporsional dengan fakta awalnya. Oleh sebab itu, ia melihat narasi Bubat modern bukan hanya persoalan sejarah, tetapi juga persoalan psikologi kolonial dan politik identitas.
Meski pandangan Agus Sunyoto tidak sepenuhnya diterima oleh seluruh akademisi, posisinya penting karena mendorong kritik metodologis terhadap ketergantungan berlebihan pada sumber sastra sekunder. Perspektif ini mengingatkan bahwa historiografi Nusantara harus selalu membedakan antara kronik politik, karya sastra, propaganda identitas, dan fakta epigrafis. Dengan demikian, pendekatan revisionis Agus berfungsi sebagai koreksi terhadap pembacaan literal atas Kidung Sunda maupun narasi populer nasional.
Sementara itu, pendekatan moderat akademik tetap mengakui bahwa konflik sejarah kemungkinan besar memang ada, tetapi menilai kisah populer modern sebagai hasil akumulasi sastra, politik identitas, kolonialisme pengetahuan, dan memori sosial selama berabad-abad. Perdebatan ini menunjukkan bahwa Perang Bubat bukan sekadar persoalan benar atau salah secara absolut, melainkan contoh nyata bagaimana sejarah dapat dibentuk, diperbesar, ditafsirkan ulang, dan diwariskan sesuai kebutuhan politik setiap zaman.
Dampak Sosial-Budaya dan Toponimi Politik
Terlepas dari kontroversi historisnya, dampak budaya Perang Bubat sangat nyata. Selama berabad-abad berkembang mitos bahwa pernikahan antara orang Sunda dan Jawa sebaiknya dihindari, meskipun larangan tersebut lebih merupakan produk trauma budaya daripada doktrin resmi sosial-politik. Memori kolektif terhadap peran Gajah Mada juga memunculkan resistensi simbolik terhadap penggunaan namanya di banyak wilayah Sunda, terutama Jawa Barat. Dalam studi critical toponymies, penamaan jalan dan ruang publik dipahami sebagai representasi memori sejarah, sehingga absennya nama tertentu mencerminkan luka simbolik yang bertahan lama.
Rekonsiliasi budaya formal baru memperoleh momentum besar pada tahun 2018 ketika pemerintah Jawa Barat dan Jawa Timur melakukan pertukaran simbolik nama jalan seperti Jalan Hayam Wuruk, Jalan Majapahit, dan Jalan Prabu Siliwangi. Meski demikian, nama Gajah Mada tetap relatif sensitif di sebagian wilayah Pasundan, menunjukkan bahwa memori budaya masyarakat sering kali lebih bertahan dibanding kebijakan administratif negara.
Rekonsiliasi Sejarah Sunda dan Jawa: Transformasi Trauma Menjadi Integrasi Budaya
Rekonsiliasi sejarah antara Sunda dan Jawa merupakan proses panjang penyembuhan memori budaya yang berakar dari tragedi Perang Bubat 1357 M. Selama berabad-abad, peristiwa ini berkembang bukan hanya sebagai catatan konflik diplomatik kerajaan, tetapi juga sebagai simbol segregasi identitas kultural yang diwariskan melalui sastra, tradisi lisan, stigma sosial, hingga mitos larangan pernikahan antar etnis. Walaupun konflik asli terjadi di tingkat elite kerajaan, konstruksi memori kolektif kemudian menjadikan Bubat sebagai luka budaya yang melampaui konteks sejarah aslinya. Oleh karena itu, rekonsiliasi modern menjadi sangat penting bukan untuk menghapus sejarah, melainkan mentransformasikan makna sejarah dari trauma menuju pembelajaran nasional.
Momentum rekonsiliasi formal paling signifikan terjadi pada tahun 2018 melalui kerja sama simbolik antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui pertukaran nama jalan strategis, ruang publik dijadikan instrumen diplomasi budaya baru. Di Bandung, diresmikan Jalan Majapahit, Jalan Hayam Wuruk, dan Jalan Citraresmi sebagai bentuk penerimaan simbolik terhadap warisan sejarah Jawa. Sebaliknya, di Surabaya dihadirkan Jalan Prabu Siliwangi dan Jalan Sunda sebagai penghormatan terhadap identitas Sunda di wilayah Jawa Timur. Kebijakan ini menandai perubahan paradigma penting: sejarah tidak lagi dipakai sebagai alat pemisah identitas regional, tetapi sebagai sarana integrasi nasional yang lebih dewasa.
Dalam perspektif critical toponymies, rekonsiliasi ini memiliki makna sangat dalam karena penamaan ruang publik merupakan manifestasi politik memori. Jika selama berabad-abad absennya nama tokoh tertentu mencerminkan trauma historis, maka kehadiran simbol-simbol baru menandai upaya negara membangun ulang narasi kolektif menuju persatuan.
Meski demikian, sensitivitas terhadap nama Gajah Mada di sebagian wilayah Pasundan menunjukkan bahwa rekonsiliasi administratif tidak selalu serta-merta menghapus lapisan memori budaya masyarakat yang telah mengakar lama. Fenomena ini terlihat jelas di Kota Bandung, pusat simbolik budaya Sunda modern, di mana pemerintah daerah pada rekonsiliasi 2018 meresmikan Jalan Majapahit, Jalan Hayam Wuruk, dan Jalan Citraresmi, tetapi tidak memasukkan nama Gajah Mada dalam nomenklatur jalan utama. Ketiadaan ini dipahami bukan sebagai kebetulan administratif, melainkan refleksi langsung dari politik memori historis masyarakat Sunda yang masih menempatkan Gajah Mada sebagai figur paling bertanggung jawab atas tragedi Bubat.
Menurut masyarakat sunda, Hayam Wuruk lebih mudah diterima karena dipandang memiliki niat diplomatik melalui pernikahan kerajaan, sedangkan Gajah Mada diasosiasikan dengan ambisi ekspansionis yang mengubah diplomasi menjadi penghinaan politik dan pertumpahan darah. Karena itu, absennya nama Gajah Mada di Bandung menjadi simbol penting bahwa rekonsiliasi budaya modern masih membedakan antara penerimaan terhadap peradaban Majapahit dan resistensi terhadap individu tertentu yang dianggap membawa trauma historis paling dalam. Dalam kajian toponimi kritis, kondisi ini menunjukkan bahwa ruang publik bukan sekadar alat navigasi administratif, tetapi juga arena negosiasi memori sejarah, identitas budaya, dan rekonsiliasi yang belum sepenuhnya selesai.
Sebagai pusat simbolik budaya Sunda modern, absennya nama Gajah Mada di kota Bandung selama berabad-abad bahkan setelah rekonsiliasi formal sering dimaknai sebagai bentuk memori kolektif bahwa figur tersebut belum sepenuhnya diterima secara simbolik oleh masyarakat Pasundan. Walaupun tidak dapat digeneralisasi sebagai penolakan personal seluruh warga, fenomena ini menunjukkan bagaimana luka historis Perang Bubat tetap hidup dalam kesadaran budaya regional.
Dengan demikian, istilah bahwa “Bandung belum memaafkan Gajah Mada” lebih tepat dibaca sebagai metafora politik memori daripada sikap sosial literal. Ia mencerminkan bahwa sejarah, terutama ketika diwariskan melalui trauma budaya dan identitas regional, dapat bertahan sangat lama dalam struktur simbolik masyarakat. Fenomena ini juga memperlihatkan perbedaan penting antara rekonsiliasi administratif negara dan rekonsiliasi psikologis budaya masyarakat, di mana negara dapat mengganti nama jalan, tetapi memori kolektif memerlukan waktu jauh lebih panjang untuk benar-benar bertransformasi.
Rekonsiliasi sejati juga berkembang melalui jalur akademik dan budaya. Seminar sejarah, kajian filologis ulang terhadap Pararaton dan Kidung Sunda, forum kebudayaan, hingga pertunjukan seni lintas daerah turut berperan membangun pemahaman baru bahwa Perang Bubat bukanlah perang etnis Jawa-Sunda, melainkan tragedi politik kerajaan yang kemudian diperluas oleh dinamika sastra dan identitas. Generasi modern semakin diarahkan untuk memahami bahwa relasi Sunda dan Jawa sepanjang sejarah jauh lebih luas daripada konflik Bubat semata, meliputi perdagangan, perkawinan, pertukaran budaya, dan pembentukan peradaban Nusantara bersama.
Dalam perspektif nasional, rekonsiliasi Sunda-Jawa mencerminkan kedewasaan historiografi Indonesia modern. Sejarah kini tidak lagi semata-mata digunakan untuk memperkuat antagonisme masa lalu, tetapi juga untuk membangun kesadaran bahwa luka sejarah dapat diolah menjadi fondasi persatuan. Dengan demikian, tragedi Bubat bertransformasi dari simbol perpecahan menjadi pelajaran kolektif mengenai bahaya ambisi politik tanpa diplomasi serta pentingnya rekonsiliasi budaya berkelanjutan.
Evaluasi Filologis dan Kesimpulan Akademik
Perang Bubat bukan sekadar legenda, namun juga bukan narasi sederhana yang dapat diterima mentah sebagai kronik absolut. Dalam kerangka akademik, tragedi ini harus dipahami melalui kritik sumber berlapis, di mana Pararaton memberikan kerangka politik ringkas, Kidung Sunda memperluas tragedi menjadi narasi moral dan kehormatan, Carita Parahyangan menjaga perspektif Sunda, sementara Nagarakretagama menunjukkan kemungkinan penghilangan politik. Dengan demikian, Perang Bubat merupakan contoh klasik bagaimana sejarah dapat berubah menjadi memori budaya yang hidup, membentuk identitas sosial lintas abad. Ia adalah tragedi diplomatik, instrumen legitimasi politik, bahan sastra, sekaligus simbol relasi kompleks antara Jawa dan Sunda.
Pembacaan kritis terhadap Pararaton, khususnya fragmen Pasunda Bubat, menunjukkan bahwa sumber Jawa sendiri memang mengenal tragedi tersebut, meski dalam bentuk kronik singkat, sehingga narasi Bubat tidak sepenuhnya lahir dari mitos belaka. Namun perkembangan dramatiknya jelas dibentuk oleh tradisi sastra dan politik identitas sesudahnya. Perang Bubat pada akhirnya lebih tepat dipahami bukan sebagai perang etnis, melainkan sebagai kegagalan diplomasi kerajaan besar yang kemudian diwariskan menjadi simbol sejarah nasional mengenai ambisi kekuasaan, kehormatan politik, dan luka budaya yang memerlukan rekonsiliasi berkelanjutan.
About the Author
