Sejarah Kesultanan Mataram Islam 1586-1755 M, Dibangun dan Runtuh Karena Perang Besar

Perang Konsolidasi Mataram dan Munculnya Koalisi Surabaya (1601–1613)

Ketika Panembahan Senapati wafat pada tahun 1601, Mataram memang telah berkembang menjadi kekuatan terbesar di Jawa Tengah. Akan tetapi, kerajaan yang ditinggalkannya masih jauh dari kondisi stabil. Banyak wilayah taklukan belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem pemerintahan Mataram, sementara para penguasa di Jawa Timur tetap memandang kerajaan baru tersebut sebagai ancaman yang harus dihentikan sebelum berkembang menjadi kekuatan dominan di seluruh Jawa. Dalam situasi inilah takhta diwariskan kepada Mas Jolang yang kemudian dikenal dengan gelar Panembahan Seda ing Krapyak.

Berbeda dengan ayahnya yang dikenal sebagai pendiri dan penakluk, Krapyak menghadapi tugas yang lebih rumit: mempertahankan hasil-hasil ekspansi yang telah dicapai sekaligus mengonsolidasikan sebuah kerajaan yang masih muda. Karena itu, masa pemerintahannya tidak dapat dipahami sebagai periode damai di antara dua fase perang besar. Justru pada masa inilah fondasi administratif, ekonomi, dan militer Mataram diperkuat untuk menghadapi konflik yang jauh lebih besar pada masa Sultan Agung.

Salah satu persoalan utama yang diwarisi Krapyak adalah krisis legitimasi yang belum benar-benar selesai. Meskipun Pajang telah runtuh, banyak bangsawan Jawa masih memandang bahwa garis legitimasi kekuasaan lebih dekat kepada warisan Demak dan Pajang dibanding kepada Mataram. Situasi ini membuat berbagai wilayah bekas pengaruh Demak tetap berpotensi melakukan pembangkangan. Setiap gejolak politik di pesisir utara selalu dipandang sebagai ancaman serius karena dapat berkembang menjadi pusat legitimasi alternatif yang menyaingi Mataram.

Masalah tersebut semakin rumit karena pada awal abad ke-17 muncul kekuatan baru yang jauh lebih berbahaya daripada Madiun atau Kediri, yakni Surabaya. Kota pelabuhan ini berkembang menjadi pusat ekonomi, politik, dan militer paling kuat di Jawa Timur. Berbeda dengan Mataram yang bertumpu pada pertanian pedalaman, Surabaya memperoleh kekayaan dari perdagangan internasional. Kapal-kapal dari Maluku, Bali, Makassar, Kalimantan, hingga berbagai pelabuhan Asia Tenggara singgah di pelabuhannya. Kekayaan itu memungkinkan Surabaya membangun armada laut yang kuat, mempertahankan jaringan diplomatik yang luas, dan mendukung berbagai negeri pesisir yang berada dalam orbit pengaruhnya.

Dalam perspektif geopolitik Jawa, benturan antara Mataram dan Surabaya sesungguhnya merupakan konflik antara dua pusat peradaban yang berbeda. Mataram mewakili tradisi agraris pedalaman yang bertumpu pada sawah, birokrasi kerajaan, dan mobilisasi tenaga manusia dalam jumlah besar. Sebaliknya, Surabaya mewakili tradisi maritim pesisir yang hidup dari perdagangan, pelayaran, dan hubungan internasional. Pergeseran kekuasaan dari kota-kota pantai menuju pedalaman bahkan menjadi salah satu perubahan terbesar dalam sejarah Jawa abad ke-17. Kajian tentang geopolitik Mataram menyebut bahwa ekspansi kerajaan ini menyebabkan terjadinya perpindahan pusat kekuasaan dari pantai utara Jawa menuju wilayah pedalaman Jawa Tengah.

Para elite Surabaya memahami bahwa kebangkitan Mataram merupakan ancaman langsung terhadap sistem politik pesisir yang selama berabad-abad memberi mereka kemerdekaan dan kemakmuran. Jika Mataram berhasil menguasai Jawa Timur, kota-kota pelabuhan harus menerima kontrol birokrasi kerajaan pedalaman, membayar upeti, mengirim pasukan, dan kehilangan sebagian besar otonomi yang selama ini mereka nikmati. Karena itulah Surabaya mulai membangun koalisi besar yang menyatukan berbagai kekuatan pesisir seperti Tuban, Gresik, Sedayu, Lasem, Pasuruan, Madura, dan sejumlah penguasa lokal lainnya.

Koalisi tersebut bukan sekadar persekutuan militer. Ia merupakan jaringan ekonomi dan politik yang berusaha mempertahankan keseimbangan lama di Jawa. Dengan kekuatan perdagangan yang besar, kota-kota pesisir memiliki kemampuan membiayai perang dalam jangka panjang. Mereka juga dapat memperoleh pasokan dari jalur laut yang tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh Mataram. Keunggulan inilah yang membuat Surabaya menjadi lawan paling berbahaya yang pernah dihadapi kerajaan pedalaman tersebut.

H. J. de Graaf, salah satu sejarawan paling berpengaruh dalam kajian Mataram, menggambarkan ekspansi awal kerajaan ini sebagai proses yang hampir tidak terhindarkan setelah kebangkitan kekuatan Mataram di pedalaman Jawa. Ia menunjukkan bahwa pertumbuhan Mataram secara alami akan membawa kerajaan itu berhadapan dengan pusat-pusat kekuasaan pesisir yang selama ini berdiri independen. Dengan kata lain, perang antara Mataram dan Surabaya bukanlah konflik yang lahir secara kebetulan, melainkan konsekuensi dari benturan dua sistem kekuasaan yang sama-sama berusaha menjadi pusat politik Jawa.

Panembahan Krapyak menyadari bahwa selama Surabaya tetap berdiri sebagai kekuatan independen, ambisi Mataram untuk menguasai Jawa tidak mungkin terwujud. Oleh sebab itu, ia mulai mengarahkan perhatian kerajaan ke wilayah timur. Beberapa ekspedisi militer dilakukan ke daerah-daerah perbatasan untuk menguji kekuatan lawan sekaligus memperluas pengaruh Mataram. Walaupun kampanye-kampanye ini belum menghasilkan kemenangan spektakuler, langkah tersebut memiliki arti strategis yang sangat penting karena menjadi tahap awal dari perang besar yang akan meledak pada masa Sultan Agung.

Pada masa yang sama, Mataram juga mulai memperkuat kemampuan mobilisasi militernya. Kebutuhan menghadapi koalisi Surabaya memaksa kerajaan meningkatkan produksi pertanian, memperluas jaringan birokrasi, serta memperbesar kemampuan mengerahkan pasukan dalam jumlah besar. Dalam banyak hal, keberhasilan-keberhasilan Sultan Agung pada dekade berikutnya sesungguhnya dibangun di atas fondasi ekonomi dan militer yang mulai disusun pada masa Krapyak.

Sementara itu, tradisi historiografi Jawa kemudian menggambarkan periode ini sebagai bagian dari proses panjang pembentukan hegemoni Mataram atas Tanah Jawa. Akan tetapi, para sejarawan modern mengingatkan bahwa sumber-sumber seperti Babad Tanah Jawi harus dibaca secara kritis karena memuat unsur legitimasi politik keraton yang sangat kuat. Naskah tersebut memang menjadi salah satu sumber utama dalam rekonstruksi sejarah Jawa, tetapi para ahli menekankan bahwa isinya tidak dapat diterima sepenuhnya sebagai fakta literal tanpa perbandingan dengan sumber-sumber lain. Meskipun demikian, babad-babad Jawa tetap penting karena memperlihatkan bagaimana elite Mataram memandang perang sebagai bagian dari proses memperoleh legitimasi kekuasaan atas seluruh Jawa.

Panembahan Seda ing Krapyak tidak sempat menyelesaikan konflik besar yang mulai terbentuk pada masanya. Pada tahun 1613 ia wafat setelah mengalami kecelakaan saat berburu di Hutan Krapyak. Kematiannya mengakhiri sebuah periode transisi yang sangat menentukan dalam sejarah Mataram. Ia meninggalkan kerajaan yang lebih kuat dibanding masa Senapati, tetapi juga mewariskan musuh yang jauh lebih besar.

Ketika Raden Mas Rangsang naik takhta dengan gelar Sultan Agung Hanyakrakusuma pada tahun 1613, ia mewarisi sebuah kerajaan yang telah siap berperang dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di hadapannya masih berdiri Surabaya sebagai pusat koalisi anti-Mataram. Tuban, Gresik, Pasuruan, Madura, dan berbagai kota pesisir lainnya masih berada dalam satu jaringan perlawanan. Jawa Timur belum sepenuhnya tunduk. Seluruh kondisi tersebut menjadikan masa pemerintahannya sebagai titik ketika konflik regional berubah menjadi perang imperium.

Jika masa Panembahan Senapati merupakan era kelahiran Mataram, maka masa Krapyak adalah periode konsolidasi yang mempersiapkan lahirnya sebuah kekuatan besar. Konflik-konflik yang belum terselesaikan pada masa pemerintahannya akan diwariskan kepada Sultan Agung dan berkembang menjadi serangkaian kampanye militer raksasa yang mengubah Mataram dari kerajaan regional menjadi imperium terbesar di Jawa sejak runtuhnya Majapahit.

Ketika Raden Mas Rangsang naik takhta pada tahun 1613 dengan gelar Panembahan Hanyakrakusuma, yang kemudian dikenal sebagai Sultan Agung, ia mewarisi sebuah kerajaan yang telah menjadi kekuatan terbesar di Jawa Tengah tetapi belum mampu menguasai Jawa Timur. Di hadapannya masih berdiri Surabaya sebagai pemimpin koalisi negeri-negeri pesisir yang selama bertahun-tahun menolak mengakui supremasi Mataram. Berbeda dengan para pendahulunya yang berfokus pada pembentukan dan konsolidasi kerajaan, Sultan Agung sejak awal pemerintahannya memiliki ambisi yang jauh lebih besar, yakni membangun hegemoni atas seluruh Pulau Jawa.

H. J. de Graaf mencatat bahwa penaklukan Jawa Timur menjadi tujuan utama politik Sultan Agung karena selama Surabaya dan sekutunya masih bertahan, Mataram tidak akan pernah menjadi penguasa tunggal di Jawa. Oleh sebab itu, sejak tahun-tahun pertama pemerintahannya, Sultan Agung mulai mempersiapkan perang besar yang kelak berlangsung lebih dari satu dasawarsa dan menjadi konflik paling menentukan dalam sejarah Mataram.

Pada tahun 1614, Mataram melancarkan kampanye besar pertamanya ke Jawa Timur. Meskipun sumber-sumber sezaman tidak selalu memberikan rincian lengkap mengenai jalannya operasi tersebut, berbagai catatan VOC dan tradisi Jawa menunjukkan bahwa pasukan Mataram mulai bergerak menekan wilayah-wilayah yang berada dalam orbit pengaruh Surabaya. Kampanye ini belum menghasilkan kemenangan yang menentukan, tetapi memiliki arti strategis yang sangat besar karena menandai dimulainya Perang Surabaya, konflik panjang yang berlangsung dari tahun 1614 hingga 1625. Sejak saat itu, perang tidak lagi sekadar berfungsi sebagai alat ekspansi wilayah, melainkan menjadi instrumen utama Sultan Agung untuk membangun sebuah imperium yang mencakup seluruh Jawa.

Kemenangan besar pertama terjadi pada tahun 1615 ketika pasukan Mataram berhasil menaklukkan Wirasaba. Wilayah yang terletak di kawasan hilir Sungai Brantas tersebut memiliki posisi yang sangat strategis karena menguasai jalur komunikasi antara pedalaman Jawa Timur dan kawasan pesisir. Dalam konteks militer, Wirasaba merupakan gerbang menuju pusat-pusat kekuatan yang berada dalam jaringan Surabaya. Jatuhnya wilayah ini mengguncang keseimbangan politik Jawa Timur karena untuk pertama kalinya Mataram berhasil menembus sistem pertahanan yang selama ini melindungi sekutu-sekutu Surabaya. Keberhasilan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kekuatan militer Mataram telah berkembang jauh melampaui masa Panembahan Senapati.

Keberhasilan Mataram di Wirasaba mendorong Surabaya melakukan serangan balasan pada tahun 1616. Koalisi pesisir mengirim ekspedisi besar ke wilayah Pajang dengan harapan dapat memaksa Sultan Agung bertahan dan mengalihkan perhatian dari Jawa Timur. Akan tetapi, serangan tersebut berakhir dengan kegagalan dalam Pertempuran Siwalan. Pasukan koalisi mengalami kekalahan yang sangat merugikan dan kehilangan kemampuan untuk melancarkan operasi ofensif berskala besar ke jantung wilayah Mataram.

H. J. de Graaf menempatkan Pertempuran Siwalan sebagai salah satu titik balik penting dalam perang Jawa Timur karena sejak saat itu inisiatif strategis berpindah sepenuhnya ke tangan Sultan Agung. Pada tahun yang sama, Mataram juga berhasil merebut Lasem, salah satu pelabuhan tua di pantai utara Jawa yang sejak masa Majapahit berperan sebagai simpul perdagangan dan komunikasi antarkota pesisir. Jatuhnya Lasem memperlemah koordinasi di antara sekutu-sekutu Surabaya dan mempercepat proses isolasi terhadap kota tersebut.

Momentum kemenangan berlanjut pada tahun 1617 ketika Sultan Agung berhasil menaklukkan Pasuruan. Kota ini merupakan salah satu benteng terkuat koalisi pesisir di bagian timur Jawa dan memiliki arti strategis karena menghubungkan wilayah pesisir dengan daerah-daerah pedalaman di timur pulau. Perlawanan Pasuruan berlangsung sengit, tetapi pada akhirnya kota tersebut tidak mampu menahan tekanan militer Mataram. Kehilangan Pasuruan semakin mempersempit ruang gerak Surabaya dan memperlihatkan bahwa satu demi satu sekutu pentingnya mulai runtuh. Pada tahun yang sama, Mataram juga harus menghadapi pemberontakan di Pajang.

Meskipun berada jauh dari medan perang utama di Jawa Timur, perlawanan tersebut berpotensi mengganggu seluruh proyek ekspansi Sultan Agung. Karena itu pemberontakan ditumpas dengan cepat dan keras sehingga kerajaan dapat kembali memusatkan perhatian pada perang melawan Surabaya.

Tahun 1618 tidak menghasilkan penaklukan besar seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi justru menjadi masa yang sangat penting bagi konsolidasi kekuasaan Mataram. Daerah-daerah yang baru ditaklukkan mulai diintegrasikan ke dalam struktur pemerintahan kerajaan, sementara tekanan militer terhadap wilayah pendukung Surabaya terus dilakukan secara berkelanjutan. Strategi Sultan Agung pada fase ini menunjukkan bahwa ia tidak hanya mengandalkan kemenangan di medan perang, tetapi juga memahami pentingnya membangun kontrol administratif atas wilayah-wilayah yang telah direbut. Konsolidasi tersebut memastikan bahwa setiap kemenangan militer dapat diubah menjadi keuntungan politik yang permanen.

Puncak kampanye awal Sultan Agung terjadi pada tahun 1619 ketika Tuban jatuh ke tangan Mataram. Peristiwa ini merupakan salah satu titik balik paling penting dalam sejarah Jawa abad ke-17. Sejak masa Majapahit, Tuban dikenal sebagai salah satu pelabuhan terbesar di Nusantara dan menjadi pusat perdagangan internasional yang menghubungkan Jawa dengan berbagai kawasan di Asia Tenggara. Kota ini juga terkenal sebagai pemasok kayu jati berkualitas tinggi yang sangat penting bagi pembangunan kapal dan armada laut.

Karena itu, jatuhnya Tuban tidak hanya berarti kehilangan sebuah kota pelabuhan, melainkan juga hilangnya salah satu sumber kekuatan ekonomi utama koalisi pesisir. M. C. Ricklefs menulis bahwa penaklukan Tuban semakin melemahkan aliansi pesisir yang selama ini menjadi penopang utama Surabaya. Banyak sejarawan bahkan melihat tahun 1619 sebagai awal berakhirnya dominasi politik kota-kota pelabuhan di pantai utara Jawa yang telah berlangsung sejak masa Majapahit dan Demak.

Sesudah Tuban berhasil direbut, Sultan Agung mulai memusatkan perhatian langsung kepada Surabaya. Namun ia menyadari bahwa kota tersebut terlalu kuat untuk dihancurkan melalui satu serangan frontal. Surabaya dilindungi oleh sungai-sungai besar, rawa-rawa yang luas, serta jaringan perdagangan maritim yang masih mampu memasok kebutuhan kota. Karena itu, sejak tahun 1620 hingga 1621, Mataram menerapkan strategi pengepungan jangka panjang. Sawah-sawah di sekitar Surabaya dirusak, jalur distribusi pangan diputus, dan wilayah-wilayah pendukungnya diserang secara terus-menerus. Tujuan strategi ini bukan memenangkan satu pertempuran besar, melainkan menghancurkan kemampuan bertahan Surabaya secara perlahan melalui perang atrisi yang menguras sumber daya dan logistik lawan.

Pada akhir tahun 1621, posisi Surabaya mulai semakin terdesak. Wirasaba telah jatuh, serangan besar koalisi pesisir dihancurkan di Siwalan, Lasem dan Pasuruan berhasil direbut, Tuban kehilangan kemerdekaannya, dan tekanan ekonomi akibat blokade Mataram mulai terasa. Akan tetapi, Surabaya masih belum menyerah. Kota tersebut tetap menjadi pusat perlawanan terbesar terhadap ambisi Sultan Agung dan masih memiliki dukungan dari Madura serta jaringan perdagangan di luar Jawa.

Oleh karena itu, untuk mencapai kemenangan akhir, Sultan Agung harus melanjutkan perang ke tahap berikutnya dengan menghancurkan sumber-sumber dukungan Surabaya di luar Pulau Jawa, menaklukkan Madura, dan memutus seluruh jalur logistik yang masih memungkinkan kota itu bertahan. Tahap inilah yang kemudian melahirkan kampanye Sukadana tahun 1622, penaklukan Madura tahun 1624, dan akhirnya jatuhnya Surabaya pada tahun 1625, peristiwa yang mengubah Mataram menjadi imperium terbesar di Jawa sejak runtuhnya Majapahit.

Sukadana, Madura, dan Jatuhnya Surabaya (1622–1625)

Menjelang tahun 1622, Sultan Agung telah berhasil menghancurkan sebagian besar jaringan pertahanan yang selama ini melindungi Surabaya. Wirasaba, Lasem, Pasuruan, dan Tuban telah jatuh ke tangan Mataram. Namun penguasa Mataram itu memahami bahwa kemenangan akhir belum dapat diraih selama Surabaya masih memiliki akses terhadap sumber bantuan dari luar Jawa. Karena itu strategi perang memasuki fase baru. Jika pada tahap sebelumnya Mataram menghancurkan sekutu-sekutu Surabaya di Jawa, maka kini sasaran diarahkan kepada jaringan ekonomi dan politik yang menopang kota tersebut dari luar pulau.

Pada tahun 1622, Sultan Agung melancarkan ekspedisi ke Sukadana di Kalimantan Barat. Dalam jaringan perdagangan Nusantara abad ke-17, Sukadana merupakan salah satu pelabuhan penting yang memiliki hubungan erat dengan Surabaya. Hubungan tersebut tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga politik karena berbagai pusat perdagangan pesisir Jawa saling terhubung melalui jalur laut.

Dengan menyerang Sukadana, Sultan Agung berusaha memutus salah satu sumber dukungan eksternal yang masih dapat dimanfaatkan Surabaya untuk bertahan menghadapi tekanan Mataram. Meskipun sumber-sumber Jawa tidak memberikan rincian yang lengkap mengenai jalannya kampanye ini, catatan Belanda menunjukkan bahwa ekspedisi tersebut merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengisolasi Surabaya dari jaringan maritim Nusantara.

Penaklukan Sukadana memperlihatkan perubahan penting dalam cara berpikir militer Mataram. Untuk pertama kalinya kerajaan pedalaman itu melaksanakan operasi yang melampaui Pulau Jawa demi mencapai tujuan politiknya. Ekspedisi tersebut juga menunjukkan bahwa Sultan Agung memahami hubungan antara perdagangan, logistik, dan kekuatan politik. Surabaya tidak dapat dikalahkan hanya melalui pertempuran darat; kota itu harus diputus dari jaringan ekonomi yang menopang keberlangsungannya.

Meski demikian, ancaman terbesar bagi Mataram masih berada lebih dekat, yakni Madura. Sejak awal perang, pulau ini menjadi salah satu sekutu terpenting Surabaya. Letaknya yang strategis di utara Jawa Timur menjadikan Madura sebagai sumber pasukan, bahan pangan, dan jalur komunikasi yang sangat penting. Selama Madura masih berdiri sebagai kekuatan independen, Surabaya akan selalu memiliki peluang untuk bertahan. Karena itu Sultan Agung memutuskan bahwa penghancuran Madura harus menjadi prioritas berikutnya.

Pada tahun 1624, Mataram melancarkan salah satu operasi militer terbesar dalam sejarah awal kerajaan tersebut. Pasukan dalam jumlah besar dikirim untuk menyerang Madura yang saat itu dipimpin oleh Pangeran Praseno dari Arosbaya. Perlawanan berlangsung sangat keras. Berbeda dengan banyak wilayah pedalaman yang dapat ditaklukkan melalui tekanan politik dan militer secara bertahap, Madura memilih memberikan perlawanan terbuka. Pertempuran berlangsung sengit dan menelan korban besar di kedua pihak. Namun keunggulan jumlah pasukan dan sumber daya akhirnya membawa kemenangan bagi Mataram.

Kemenangan di Madura mempunyai arti yang sangat besar dalam sejarah perang Jawa abad ke-17. Selain menghilangkan sekutu utama Surabaya, keberhasilan ini juga memungkinkan Sultan Agung mengintegrasikan elite Madura ke dalam struktur kekuasaan Mataram. Pangeran Praseno kemudian memperoleh kedudukan penting di lingkungan kerajaan dan dikenal dengan gelar Pangeran Cakraningrat I. Kebijakan ini menunjukkan bahwa Sultan Agung tidak hanya mengandalkan kekerasan militer, tetapi juga mampu mengubah bekas lawan menjadi bagian dari sistem politik yang sedang dibangunnya.

Jatuhnya Madura mengubah keseimbangan perang secara drastis. Surabaya kini kehilangan sekutu terkuatnya. Jalur komunikasi melalui Selat Madura berada dalam pengawasan Mataram, sementara sebagian besar kota pesisir yang dahulu menjadi penyangga kekuatan Surabaya telah lebih dahulu ditaklukkan. H. J. de Graaf mencatat bahwa sesudah penaklukan Madura, posisi Surabaya menjadi semakin terisolasi dan kemampuan kota tersebut untuk memperoleh bantuan dari luar semakin terbatas.

Pada tahun 1625, Sultan Agung memasuki tahap akhir kampanye Jawa Timur. Setelah bertahun-tahun menjalankan strategi pengepungan dan perang atrisi, Mataram semakin memperketat blokade terhadap Surabaya. Saluran-saluran air yang mengairi wilayah pertanian di sekitar kota dirusak. Daerah-daerah penghasil pangan di sekeliling Surabaya dikuasai atau dihancurkan. Jalur suplai diputus sedemikian rupa sehingga penduduk mulai mengalami kesulitan memperoleh bahan makanan. Berbeda dengan gambaran perang heroik dalam banyak tradisi sejarah, kemenangan Mataram atas Surabaya pada akhirnya tidak dicapai melalui satu pertempuran besar yang menentukan, melainkan melalui penghancuran sistem logistik lawan secara perlahan dan sistematis.

Sumber-sumber Belanda dan Jawa sama-sama menggambarkan situasi Surabaya menjelang akhir pengepungan sebagai kondisi yang sangat berat. Kelaparan mulai melanda penduduk, sementara kemampuan kota untuk mempertahankan diri terus menurun. Setelah lebih dari satu dasawarsa menjadi pusat perlawanan terhadap ekspansi Mataram, Surabaya akhirnya menyerah pada tahun 1625. Peristiwa ini menjadi salah satu titik balik terbesar dalam sejarah Jawa.

H. J. de Graaf menyebut Surabaya sebagai “the last great rival of Mataram.” Pernyataan tersebut bukanlah hiperbola. Selama bertahun-tahun Surabaya merupakan satu-satunya kekuatan yang mampu menandingi ambisi politik Mataram. Dengan jatuhnya kota itu, tidak ada lagi kerajaan pribumi di Jawa yang memiliki kapasitas untuk menantang dominasi Sultan Agung secara langsung. Untuk pertama kalinya sejak runtuhnya Majapahit, sebagian besar wilayah Jawa berada di bawah kendali satu kekuasaan politik yang terpusat.

Namun kemenangan tersebut juga membawa perubahan besar terhadap wajah Jawa. Jatuhnya Surabaya menandai berakhirnya dominasi politik kota-kota pelabuhan yang selama berabad-abad menjadi motor ekonomi pulau itu. Pusat gravitasi kekuasaan kini berpindah ke pedalaman. Kerajaan agraris Mataram berhasil mengalahkan jaringan maritim yang sebelumnya mendominasi perdagangan dan politik Jawa. Sejarawan M. C. Ricklefs melihat proses ini sebagai salah satu transformasi terbesar dalam sejarah Jawa awal modern, ketika kekuatan pesisir secara bertahap digantikan oleh hegemoni kerajaan pedalaman.

Bagi Sultan Agung, kemenangan tahun 1625 merupakan puncak keberhasilan tahap pertama proyek imperialnya. Jawa Timur telah ditaklukkan, Surabaya telah jatuh, dan hampir seluruh Pulau Jawa kini berada dalam orbit kekuasaan Mataram. Akan tetapi, keberhasilan tersebut justru melahirkan ambisi yang lebih besar. Setelah menghancurkan musuh-musuh pribumi di Jawa, perhatian Sultan Agung mulai beralih kepada kekuatan baru yang sedang tumbuh di bagian barat pulau: VOC di Batavia. Jika Surabaya merupakan penghalang terbesar bagi penyatuan Jawa, maka Batavia akan menjadi tantangan terbesar bagi ambisi Mataram untuk menguasai seluruh Nusantara bagian barat.

Batavia, Giri Kedaton, dan Ambisi Sultan Agung Menjadi Penguasa Tunggal Jawa (1626–1645)

Jatuhnya Surabaya pada tahun 1625 mengubah peta politik Jawa secara fundamental. Untuk pertama kalinya sejak keruntuhan Majapahit, hampir seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur berada di bawah kendali satu kekuasaan. Kemenangan tersebut menjadikan Sultan Agung sebagai penguasa paling kuat di pulau itu. Namun keberhasilan tersebut tidak membuatnya menghentikan ekspansi. Sebaliknya, setelah lawan-lawan pribumi terbesar berhasil ditundukkan, perhatian Sultan Agung beralih kepada dua sumber kekuasaan yang masih berada di luar kendali Mataram.

Yang pertama adalah VOC di Batavia, kekuatan asing yang semakin menguasai perdagangan Jawa. Yang kedua adalah Giri Kedaton, pusat otoritas religius Islam yang selama berabad-abad memiliki pengaruh besar terhadap legitimasi politik para penguasa Jawa.

Sesudah tahun 1625, posisi Mataram memang sangat kuat, tetapi hegemoninya belum sepenuhnya sempurna. Di bagian barat, VOC semakin memperkokoh kedudukannya di Batavia setelah merebut Jayakarta pada tahun 1619. Kota baru itu berkembang menjadi pusat perdagangan internasional yang mampu menyaingi bahkan melampaui banyak pelabuhan di pesisir Jawa. Bagi Sultan Agung, keberadaan Batavia merupakan ancaman politik dan ekonomi sekaligus. Selama VOC menguasai pelabuhan tersebut, Mataram tidak akan pernah mampu mengendalikan jalur perdagangan utama di Jawa. Selain itu, kehadiran kekuatan Eropa yang terus berkembang dianggap sebagai penghalang bagi ambisi Sultan Agung untuk menjadi penguasa tunggal pulau itu.

Pada tahun 1626 dan 1627, Sultan Agung mulai melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi VOC. Gudang-gudang logistik dibangun di sepanjang pesisir utara Jawa. Produksi beras ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pasukan dalam jumlah besar. Pada saat yang sama, kerajaan juga harus menghadapi gangguan internal seperti Pemberontakan Pati yang dipimpin Adipati Pragola. Pemberontakan tersebut memiliki arti penting karena memperlihatkan bahwa bahkan ketika Mataram mencapai puncak kekuasaan, masih ada elite daerah yang menolak sentralisasi kerajaan. Sultan Agung menumpas perlawanan itu dengan tegas. Kekalahan Pati memastikan bahwa tidak ada ancaman besar di belakang garis pertahanan Mataram ketika ekspedisi ke Batavia dimulai.

Tahun 1628 menjadi salah satu tahun paling penting dalam sejarah militer Mataram. Sultan Agung melancarkan serangan besar pertama ke Batavia. Ekspedisi tersebut dipimpin oleh Tumenggung Bahureksa, Adipati Kendal, yang memimpin puluhan ribu pasukan menuju wilayah barat Jawa. Dalam berbagai catatan VOC, kedatangan pasukan Mataram menimbulkan kekhawatiran yang sangat besar. Daghregister Batavia mencatat bahwa pasukan Jawa muncul dalam jumlah besar di sekitar kota dan mulai melakukan pengepungan terhadap benteng-benteng VOC.

“The Javanese appeared in great numbers around the city.”

— Daghregister Batavia, 1628

Meskipun demikian, serangan tersebut menghadapi masalah yang tidak pernah dialami Mataram dalam perang-perang sebelumnya. Batavia bukan Surabaya. Kota ini dilindungi benteng batu bergaya Eropa, artileri modern, dan armada laut yang mampu mempertahankan jalur suplai dari luar. Selain itu, jarak antara pusat kekuasaan Mataram dan Batavia sangat jauh. Jalur logistik yang membentang ratusan kilometer menjadi kelemahan utama pasukan Mataram. Setelah berbulan-bulan bertempur, serangan pertama akhirnya gagal mencapai tujuan.

Kegagalan tahun 1628 tidak membuat Sultan Agung menyerah. Justru ia mempersiapkan serangan kedua yang lebih besar pada tahun berikutnya. Tahun 1629 menjadi puncak ambisi militer Mataram. Pasukan baru kembali dikirim ke Batavia dengan persiapan logistik yang lebih matang. Lumbung-lumbung pangan dibangun di sepanjang jalur pantai utara Jawa untuk menjamin pasokan makanan bagi pasukan yang bergerak ke barat. Akan tetapi, VOC memahami kelemahan utama lawannya. Sebelum pasukan utama tiba, mereka berhasil menemukan dan menghancurkan sebagian besar lumbung logistik tersebut. Akibatnya, pasukan Mataram kembali mengalami krisis pangan di medan perang.

Pertempuran yang berlangsung sepanjang tahun 1629 menunjukkan ketangguhan kedua pihak. Pasukan Mataram berhasil memberikan tekanan yang besar kepada Batavia, tetapi tidak mampu menembus sistem pertahanan kota. Sebaliknya, VOC mengalami kerugian yang tidak sedikit, namun tetap mampu mempertahankan kedudukannya. Ketika ekspedisi kedua berakhir dengan kegagalan, Sultan Agung kehilangan kesempatan terbaik untuk mengusir VOC dari Jawa Barat. Banyak sejarawan kemudian memandang tahun 1629 sebagai titik batas ekspansi Mataram. Sesudah itu, kerajaan tetap menjadi kekuatan terbesar di Jawa, tetapi tidak pernah lagi mampu melancarkan operasi militer sebesar penyerbuan Batavia.

Setelah kegagalan di Batavia, Sultan Agung mengalihkan perhatiannya kembali ke wilayah timur. Di sana masih berdiri Giri Kedaton, sebuah pusat otoritas keagamaan yang memiliki pengaruh sangat luas. Berbeda dengan Surabaya atau Batavia, kekuatan Giri tidak terletak pada jumlah pasukan atau kekayaan ekonomi, melainkan pada legitimasi spiritual yang telah dibangun sejak masa Sunan Giri pada akhir abad ke-15. Selama berabad-abad, para penguasa Giri dihormati sebagai pemimpin agama yang memiliki kewibawaan melampaui batas kerajaan-kerajaan Jawa.

Bagi Sultan Agung, keberadaan Giri merupakan persoalan politik yang serius. Selama Giri tetap berdiri sebagai otoritas independen, legitimasi Mataram atas seluruh Jawa tidak pernah sepenuhnya mutlak. Karena itu, penaklukan Giri bukan sekadar operasi militer, melainkan upaya menghapus pusat legitimasi religius yang berada di luar kendali keraton.

Sekitar tahun 1635 hingga 1636, pasukan Mataram bergerak ke Giri dan berhasil menaklukkan wilayah tersebut. Penguasa Giri akhirnya tunduk kepada Mataram. Theodore G. T. Pigeaud menyebut peristiwa ini sebagai salah satu titik balik paling penting dalam sejarah politik Jawa.

“The fall of Giri marked the end of an independent religious authority in East Java.”

— Theodore G. T. Pigeaud

Dengan jatuhnya Giri, Sultan Agung berhasil mencapai sesuatu yang tidak mampu dicapai oleh para pendahulunya. Ia tidak hanya menguasai sebagian besar wilayah Jawa secara politik, tetapi juga menempatkan hampir seluruh sumber legitimasi religius di bawah pengaruh Mataram.

Pada saat yang sama, perang di Blambangan terus berlanjut. Wilayah paling timur Pulau Jawa itu menjadi benteng terakhir tradisi Hindu-Jawa yang masih bertahan. Berbeda dengan Surabaya yang berjuang mempertahankan kepentingan ekonomi dan politik, perlawanan Blambangan juga memiliki dimensi budaya dan keagamaan yang kuat. Karena itu perang berlangsung sangat panjang dan tidak pernah benar-benar selesai selama masa Sultan Agung. Meskipun beberapa kali berhasil ditundukkan, Blambangan terus melakukan perlawanan dengan dukungan Bali.

Menjelang akhir pemerintahannya, Sultan Agung telah mencapai sesuatu yang belum pernah dicapai penguasa Jawa mana pun sejak keruntuhan Majapahit. Hampir seluruh Jawa berada di bawah pengaruh Mataram. Kota-kota pesisir telah ditaklukkan, Surabaya telah runtuh, Giri telah kehilangan kemerdekaannya, dan Blambangan terus berada di bawah tekanan militer. Namun di balik kejayaan tersebut mulai muncul tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Perang yang berlangsung terus-menerus telah menguras sumber daya kerajaan. Mobilisasi militer yang sangat besar menciptakan beban ekonomi yang berat. Selain itu, sistem kekuasaan yang sangat bergantung pada figur Sultan Agung menyimpan potensi krisis ketika penguasa besar itu tidak lagi memimpin.

Ketika Sultan Agung wafat pada tahun 1645, ia meninggalkan sebuah imperium yang mencapai wilayah terluas dalam sejarah Mataram. Akan tetapi, ia juga meninggalkan persoalan-persoalan yang belum terselesaikan. VOC masih bertahan di Batavia. Blambangan belum sepenuhnya tunduk. Ketegangan di kalangan bangsawan mulai meningkat. Semua persoalan itu akan diwarisi oleh penerusnya dan perlahan berkembang menjadi krisis yang pada akhirnya menghancurkan kerajaan yang telah dibangunnya melalui puluhan tahun peperangan.

Dari Kejayaan Menuju Keruntuhan: Amangkurat I, Trunajaya, dan Awal Runtuhnya Imperium Mataram (1645–1681)

Ketika Sultan Agung wafat pada tahun 1645, Mataram berada pada puncak kejayaannya. Wilayah kekuasaannya membentang dari sebagian besar Jawa Tengah hingga Jawa Timur, sementara hampir seluruh pusat kekuatan yang selama puluhan tahun menentang Mataram telah berhasil ditundukkan.

Namun di balik kemegahan tersebut tersembunyi berbagai persoalan yang belum terselesaikan. Puluhan tahun perang telah menciptakan beban ekonomi yang besar, banyak wilayah taklukan masih menyimpan ketidakpuasan, dan struktur politik kerajaan terlalu bergantung pada kewibawaan pribadi Sultan Agung. Ketika takhta diwariskan kepada putranya, Amangkurat I, imperium yang tampak kuat dari luar itu sesungguhnya mulai menunjukkan retakan di dalam.

Amangkurat I naik takhta pada tahun 1646 dalam situasi yang sangat berbeda dibanding ayahnya. Jika Sultan Agung menghabiskan sebagian besar pemerintahannya untuk memperluas wilayah, maka Amangkurat I menghadapi tugas mempertahankan imperium yang telah terbentuk. Akan tetapi, pendekatan politik yang diambilnya justru mempercepat munculnya ketegangan di berbagai daerah. Ia berusaha memusatkan seluruh kekuasaan di tangan keraton dan mengurangi pengaruh kelompok-kelompok yang dianggap berpotensi mengancam takhta. Kebijakan ini terutama diarahkan kepada para ulama, bangsawan daerah, dan keturunan penguasa wilayah yang dahulu ditaklukkan oleh Mataram.

Pada akhir dekade 1640-an dan awal 1650-an, hubungan antara keraton dan berbagai elite lokal mulai memburuk. Banyak bangsawan yang selama masa Sultan Agung masih memperoleh ruang untuk mempertahankan pengaruhnya kini merasa terancam. Di berbagai wilayah muncul ketidakpuasan yang tidak selalu berkembang menjadi pemberontakan terbuka, tetapi perlahan menciptakan suasana politik yang semakin tidak stabil. Situasi tersebut diperparah oleh tindakan keras Amangkurat I terhadap kelompok-kelompok yang dicurigai sebagai lawan politik.

Salah satu peristiwa paling kontroversial terjadi sekitar tahun 1647–1648 ketika Amangkurat I melakukan tindakan represif terhadap sejumlah ulama dan tokoh agama yang dianggap berpotensi menentang kekuasaannya. Tradisi Jawa dan sejumlah sumber kolonial mencatat adanya pembunuhan besar-besaran terhadap kelompok yang dicurigai tidak loyal kepada keraton. Peristiwa ini meninggalkan luka politik yang mendalam dan merusak hubungan antara kerajaan dengan sebagian kelompok keagamaan yang sebelumnya menjadi pendukung penting legitimasi Mataram.

Pada tahun 1659 terjadi peristiwa yang semakin memperburuk hubungan keraton dengan kalangan bangsawan Jawa Timur, yaitu kematian Pangeran Pekik dari Surabaya. Tokoh ini merupakan salah satu bangsawan paling berpengaruh yang telah lama menjadi jembatan antara elite Jawa Timur dan keluarga kerajaan Mataram. Dalam berbagai tradisi Jawa, kematian Pangeran Pekik sering dipandang sebagai simbol semakin renggangnya hubungan antara keraton dan keturunan penguasa-penguasa yang dahulu ditaklukkan oleh Sultan Agung. Dari garis keturunan inilah kelak lahir berbagai tokoh yang terlibat dalam konflik-konflik besar pada akhir abad ke-17.

Sepanjang dekade 1660-an, ketegangan terus meningkat. Di berbagai wilayah muncul perasaan bahwa Mataram tidak lagi menjadi kerajaan yang menyatukan Jawa, melainkan kekuasaan yang semakin menekan para bangsawan daerah. Pada saat yang sama, VOC yang sebelumnya gagal dikalahkan Sultan Agung semakin memperkuat posisinya di pesisir utara Jawa. Berbeda dengan masa Sultan Agung yang berusaha mengusir VOC, Amangkurat I justru menjalin hubungan yang relatif lebih akomodatif dengan perusahaan dagang Belanda tersebut. Kebijakan ini menimbulkan kecurigaan di kalangan bangsawan dan menambah panjang daftar ketidakpuasan terhadap pemerintahannya.

Krisis akhirnya meledak pada dekade 1670-an. Tokoh yang menjadi pusat perlawanan adalah Raden Trunajaya, bangsawan Madura yang memiliki hubungan dengan keluarga penguasa Madura dan jaringan elite Jawa Timur yang sejak lama menyimpan dendam terhadap Mataram. Pada tahun 1674, Trunajaya mulai melancarkan pemberontakan yang segera berkembang menjadi perang terbesar sejak masa Sultan Agung. Berbeda dengan pemberontakan-pemberontakan sebelumnya, gerakan ini memperoleh dukungan yang sangat luas, baik dari kalangan bangsawan Jawa Timur maupun kelompok-kelompok lain yang tidak puas terhadap pemerintahan Amangkurat I.

Perang Trunajaya dengan cepat berubah menjadi ancaman eksistensial bagi Mataram. Pada tahun 1676, pasukan pemberontak berhasil meraih serangkaian kemenangan penting di pesisir utara Jawa. Banyak daerah yang sebelumnya berada di bawah kendali Mataram beralih mendukung Trunajaya. Situasi ini memperlihatkan bahwa di balik kesan sebagai imperium yang kuat, kesetiaan banyak wilayah terhadap Mataram ternyata sangat rapuh.

Tahun 1677 menjadi titik paling kritis dalam sejarah kerajaan tersebut. Pasukan Trunajaya berhasil merebut ibu kota Plered, pusat pemerintahan Mataram yang dibangun sejak masa Sultan Agung. Jatuhnya Plered merupakan bencana politik yang luar biasa besar. Untuk pertama kalinya sejak berdiri, ibu kota kerajaan berhasil direbut oleh musuh. Amangkurat I terpaksa melarikan diri ke arah barat bersama keluarga dan pengikutnya. Dalam perjalanan menuju wilayah pesisir utara, kondisi kesehatannya memburuk hingga akhirnya wafat di Tegal pada tahun 1677.

Jatuhnya Plered menandai keruntuhan sistem politik yang dibangun Sultan Agung selama lebih dari tiga dekade. Sejarawan M. C. Ricklefs menggambarkan situasi tersebut dengan sangat tegas:

“The Trunajaya rebellion nearly destroyed the kingdom.”

Pernyataan tersebut bukanlah berlebihan. Pada pertengahan tahun 1677, Mataram praktis berada di ambang kehancuran total. Sebagian besar wilayahnya lepas dari kendali, ibu kota jatuh ke tangan musuh, dan keluarga kerajaan tercerai-berai.

Dalam situasi yang hampir putus asa itu, putra Amangkurat I naik takhta sebagai Amangkurat II. Berbeda dengan para pendahulunya, ia tidak memiliki kekuatan militer yang cukup untuk merebut kembali kerajaan dengan kemampuannya sendiri. Karena itu ia mengambil keputusan yang akan mengubah sejarah Jawa untuk selamanya: meminta bantuan VOC.

Mulai tahun 1677, pasukan VOC di bawah pimpinan Cornelis Speelman terlibat langsung dalam perang saudara Jawa. Dengan dukungan senjata api, artileri, dan pasukan profesional Belanda, Amangkurat II secara perlahan mulai merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai Trunajaya. Akan tetapi, bantuan tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma. Sebagai imbalannya, Mataram harus menyerahkan berbagai konsesi politik dan ekonomi kepada VOC. Sejak saat itu hubungan antara kerajaan dan perusahaan dagang Belanda berubah dari hubungan diplomatik menjadi ketergantungan yang semakin dalam.

Perlawanan Trunajaya akhirnya berhasil dipatahkan pada tahun 1679. Setahun kemudian, pada tahun 1680, posisi Amangkurat II mulai menguat kembali. Trunajaya sendiri akhirnya tertangkap dan dieksekusi pada tahun 1680–1681. Secara militer perang memang berakhir dengan kemenangan Mataram, tetapi secara politik kerajaan tidak pernah benar-benar pulih seperti sebelumnya. Kemenangan tersebut dicapai bukan oleh kekuatan Mataram sendiri, melainkan melalui campur tangan VOC.

Di sinilah paradoks terbesar sejarah Mataram mulai terlihat. Sultan Agung pernah mengerahkan puluhan ribu prajurit untuk menghancurkan VOC di Batavia. Hanya setengah abad kemudian, penerusnya justru bertahan hidup karena bantuan VOC. Kerajaan yang dahulu menjadi penguasa terbesar di Jawa kini mulai bergantung pada kekuatan asing untuk mempertahankan eksistensinya.

Perang Trunajaya tidak hanya menjadi akhir dari masa kejayaan Mataram, tetapi juga awal dari babak baru dalam sejarah Jawa. Sejak tahun 1681, hampir setiap konflik besar di lingkungan kerajaan akan melibatkan VOC secara langsung. Para bangsawan Jawa mulai menggunakan dukungan Belanda untuk memperkuat posisi mereka dalam perebutan takhta, sementara VOC memanfaatkan konflik tersebut untuk memperluas pengaruh politik dan ekonominya. Imperium yang dibangun melalui puluhan tahun peperangan oleh Senapati dan Sultan Agung perlahan berubah menjadi arena perebutan kekuasaan yang semakin bergantung pada campur tangan pihak luar.

VOC, Perang Suksesi Jawa, dan Jalan Menuju Perpecahan Mataram (1681–1755)

Berakhirnya Perang Trunajaya pada tahun 1681 tidak membawa kedamaian bagi Mataram. Sebaliknya, perang tersebut menandai awal fase baru yang jauh lebih berbahaya. Jika selama abad ke-17 Mataram menghadapi musuh-musuh dari luar kerajaan seperti Surabaya, Madura, Giri, atau VOC, maka sejak akhir abad itu ancaman terbesar justru berasal dari dalam lingkungan dinasti sendiri. Perebutan takhta, persaingan antarpangeran, konflik elite istana, dan campur tangan VOC secara bertahap mengubah Mataram dari sebuah imperium penakluk menjadi kerajaan yang terus-menerus dilanda perang saudara.

Amangkurat II yang berhasil merebut kembali kekuasaan berkat bantuan VOC menyadari bahwa Plered tidak lagi aman sebagai pusat pemerintahan. Bekas ibu kota itu telah menjadi simbol kehancuran kerajaan akibat Perang Trunajaya. Karena itu pada tahun 1680-an ia membangun pusat kekuasaan baru di Kartasura. Pemindahan ibu kota ini memiliki arti simbolik yang besar. Untuk pertama kalinya sejak berdiri, Mataram harus meninggalkan pusat politik lamanya akibat perang. Akan tetapi, perpindahan tersebut tidak mampu menghapus kenyataan bahwa kerajaan kini berdiri di atas fondasi yang jauh lebih rapuh dibanding masa Sultan Agung.

Sejak awal pemerintahannya, Amangkurat II menghadapi masalah legitimasi. Banyak bangsawan Jawa memandangnya sebagai penguasa yang berutang takhta kepada VOC. Kecurigaan ini semakin menguat karena berbagai perjanjian yang dibuat dengan Belanda memberikan keuntungan besar kepada perusahaan dagang tersebut. Sebagai imbalan bantuan militer, VOC memperoleh hak-hak ekonomi, wilayah tertentu, serta pengaruh yang semakin besar dalam urusan internal kerajaan. Dalam praktiknya, kemenangan atas Trunajaya menjadi awal masuknya VOC secara permanen ke dalam politik Mataram.

Sepanjang dekade 1680-an dan 1690-an, berbagai perlawanan terhadap Amangkurat II terus bermunculan. Salah satu yang paling terkenal adalah perjuangan Untung Surapati, seorang bekas budak Bali yang kemudian menjadi musuh VOC. Pada tahun 1686 pasukan Surapati berhasil mengalahkan ekspedisi VOC yang dipimpin Kapten François Tack. Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa meskipun Mataram semakin bergantung pada Belanda, perlawanan terhadap VOC masih hidup di berbagai wilayah Jawa. Dalam perkembangan berikutnya, Surapati mendirikan basis kekuasaan di Jawa Timur dan menjadi salah satu faktor yang terus mengganggu stabilitas kerajaan hingga awal abad ke-18.

Ketika Amangkurat II wafat pada tahun 1703, persoalan lama mengenai suksesi kembali muncul. Putranya naik takhta sebagai Amangkurat III, tetapi segera menghadapi tantangan dari Pangeran Puger, pamannya sendiri. Konflik ini berkembang menjadi Perang Suksesi Jawa I yang berlangsung antara tahun 1704 hingga 1708. Seperti yang terjadi pada masa Trunajaya, VOC kembali terlibat secara langsung. Kali ini Belanda memilih mendukung Pangeran Puger yang kemudian naik takhta dengan gelar Pakubuwana I. Perang tersebut berakhir dengan kekalahan Amangkurat III yang akhirnya ditangkap dan diasingkan ke Ceylon. Peristiwa ini menunjukkan bahwa sejak awal abad ke-18, pergantian penguasa Mataram hampir tidak mungkin terjadi tanpa campur tangan VOC.

Perang Suksesi Jawa I menjadi preseden yang sangat berbahaya. Para bangsawan kini memahami bahwa dukungan VOC dapat menentukan siapa yang berhak menduduki takhta. Akibatnya, setiap konflik politik di lingkungan istana semakin sering melibatkan Belanda sebagai penengah sekaligus pemain utama. Situasi tersebut mempercepat erosi kedaulatan Mataram dan membuat kerajaan semakin tergantung kepada kekuatan asing.

Ketika Pakubuwana I wafat pada tahun 1719, konflik serupa kembali terjadi. Naiknya Amangkurat IV ke takhta memicu serangkaian pemberontakan yang kemudian dikenal sebagai Perang Suksesi Jawa II. Konflik yang berlangsung hingga sekitar tahun 1723 ini melibatkan berbagai pangeran dan bangsawan yang menolak hasil suksesi. Meskipun tidak menghancurkan kerajaan seperti Perang Trunajaya, perang tersebut memperlihatkan bahwa masalah mendasar Mataram belum pernah terselesaikan. Dinasti yang dahulu mampu menaklukkan hampir seluruh Jawa kini terus-menerus berperang dengan anggota keluarganya sendiri.

Pada dekade-dekade berikutnya, kekuatan politik Mataram semakin menurun. Pengaruh VOC justru terus meningkat. Belanda tidak lagi sekadar menjadi sekutu militer, tetapi mulai bertindak sebagai penentu kebijakan politik kerajaan. Berbagai keputusan penting mengenai pergantian penguasa, penyelesaian konflik, bahkan pembagian wilayah semakin bergantung pada persetujuan VOC. Di sisi lain, para bangsawan Jawa tetap mempertahankan ambisi mereka masing-masing sehingga konflik internal tidak pernah benar-benar berhenti.

Krisis besar berikutnya meledak pada tahun 1740 ketika terjadi pembantaian komunitas Tionghoa di Batavia. Peristiwa tersebut memicu gelombang perlawanan yang menyebar ke berbagai wilayah Jawa dan berkembang menjadi konflik besar yang dikenal sebagai Geger Pacinan atau Perang Tionghoa-Jawa (1741–1743). Banyak bangsawan Jawa melihat situasi tersebut sebagai kesempatan untuk melepaskan diri dari pengaruh VOC. Beberapa wilayah bahkan berhasil direbut dari kendali Belanda dan sekutunya.

Pada tahun 1742, situasi mencapai puncaknya ketika Kartasura jatuh ke tangan pasukan pemberontak. Peristiwa ini mengingatkan kembali pada jatuhnya Plered enam puluh lima tahun sebelumnya. Sekali lagi ibu kota Mataram berhasil direbut musuh. Pakubuwana II terpaksa melarikan diri dan hanya dapat mempertahankan takhtanya berkat bantuan VOC. Setelah perang berakhir, pusat pemerintahan dipindahkan dari Kartasura ke Surakarta pada tahun 1745. Perpindahan ini menjadi simbol lain dari kemunduran kerajaan yang terus kehilangan kemampuan mempertahankan dirinya sendiri.

Krisis yang lebih besar muncul ketika Pakubuwana II wafat pada tahun 1749. Sebelum meninggal, ia menyerahkan kedaulatan Mataram kepada VOC melalui sebuah keputusan yang sangat kontroversial. Tindakan tersebut memicu konflik baru karena tidak semua bangsawan Jawa menerima legitimasi pewaris yang didukung VOC. Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said menjadi tokoh utama yang menentang dominasi Belanda dan menolak tatanan politik baru yang dipaksakan oleh VOC.

Konflik yang kemudian dikenal sebagai Perang Suksesi Jawa III berlangsung sejak 1749 hingga 1755. Perang ini bukan sekadar perebutan takhta, melainkan pertarungan mengenai masa depan Mataram itu sendiri. Pasukan Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said berhasil menguasai banyak wilayah pedalaman dan memberikan perlawanan yang sangat efektif terhadap VOC. Selama beberapa tahun, Jawa kembali menjadi medan perang yang luas seperti pada masa Sultan Agung dan Trunajaya.

Akan tetapi, tidak seperti konflik-konflik sebelumnya, perang ini tidak berakhir dengan kemenangan mutlak salah satu pihak. Setelah bertahun-tahun bertempur, VOC memilih jalan kompromi. Pada tanggal 13 Februari 1755 ditandatangani Perjanjian Giyanti yang membelah Mataram menjadi dua kerajaan. Bagian timur menjadi Kasunanan Surakarta di bawah Pakubuwana III, sedangkan bagian barat menjadi Kesultanan Yogyakarta di bawah Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengkubuwana I.

Perjanjian tersebut merupakan salah satu titik balik terbesar dalam sejarah Jawa. Untuk pertama kalinya sejak berdiri pada abad ke-16, Mataram tidak lagi eksis sebagai satu kesatuan politik. Kerajaan yang dibangun melalui puluhan tahun peperangan oleh Panembahan Senapati, diperluas oleh Sultan Agung, dan dipertahankan dengan susah payah oleh para penerusnya akhirnya terpecah menjadi dua. Dua tahun kemudian, melalui Perjanjian Salatiga tahun 1757, Raden Mas Said memperoleh wilayah sendiri yang kemudian dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Dengan demikian, fragmentasi politik yang dimulai melalui Perjanjian Giyanti menjadi semakin dalam.

Ironisnya, kerajaan yang lahir dari perang akhirnya hancur karena perang pula. Mataram dibangun melalui penaklukan Pajang, Madiun, Kediri, Surabaya, Madura, dan puluhan negeri lainnya. Ia mencapai kejayaan melalui mobilisasi militer terbesar dalam sejarah Jawa abad ke-17. Namun kekuatan yang sama kemudian berubah menjadi sumber kehancurannya. Perang saudara, perebutan takhta, dan campur tangan VOC secara perlahan menggerogoti fondasi yang dahulu dibangun oleh Senapati dan Sultan Agung. Ketika Perjanjian Giyanti ditandatangani pada tahun 1755, berakhirlah sejarah Mataram sebagai sebuah imperium yang utuh.