Sejarah Desa Baureno Bojonegoro Berdasarkan Prasasti Pamintihan 1473 M
Redaksi Padangan 
Sejarah Desa Baureno di Kecamatan Baureno dalam kajian ilmiah tidak dapat dilepaskan dari dua sumber utama, yaitu data primer berupa Prasasti Pamintihan tahun 1473 Masehi serta data geografis, administratif, dan sosial dari periode modern. Melalui pendekatan ini, sejarah Baureno dapat dipahami sebagai proses panjang yang menunjukkan kesinambungan wilayah dari masa Kerajaan Majapahit hingga masa kini, meskipun mengalami perubahan nama, struktur kekuasaan, dan sistem pemerintahan.
Prasasti Pamintihan merupakan titik awal yang paling kuat dalam merekonstruksi sejarah kawasan ini. Prasasti tersebut dikeluarkan oleh Dyah Suraprabhawa dengan gelar Sri Maharaja Singhawikramawardhana pada tahun Saka 1395 atau 1473 M. Isi prasasti mencatat penetapan suatu wilayah bernama Pamintihan sebagai tanah sima atau perdikan yang diberikan kepada seorang pejabat bernama Arya Surung. Status sima menunjukkan bahwa wilayah tersebut dibebaskan dari kewajiban pajak dan mendapatkan perlindungan langsung dari kerajaan, sehingga memiliki kedudukan istimewa dalam sistem administrasi Majapahit.
Penetapan tanah sima dalam sistem Majapahit bukanlah keputusan yang bersifat sembarangan. Wilayah yang dijadikan sima biasanya memiliki nilai ekonomi tinggi, terutama dalam sektor agraria. Hal ini menunjukkan bahwa Pamintihan merupakan kawasan yang produktif dan strategis, kemungkinan besar berfungsi sebagai pusat produksi pertanian yang menopang kebutuhan kerajaan. Dalam konteks ini, wilayah yang kini dikenal sebagai Baureno memiliki karakter geografis yang sangat sesuai, yaitu berupa dataran rendah subur yang dipengaruhi oleh aliran Bengawan Solo. Sungai ini sejak lama berfungsi sebagai jalur transportasi dan distribusi ekonomi, sehingga mendukung perkembangan wilayah sebagai kawasan agraris yang stabil.
Arya Surung sebagai penerima tanah sima merupakan tokoh penting dalam struktur pemerintahan Majapahit. Gelar “Arya” menunjukkan bahwa ia termasuk dalam golongan elite birokrasi yang memiliki kedudukan tinggi. Dalam sistem kerajaan, pejabat seperti Arya Surung berfungsi sebagai penghubung antara pusat kekuasaan dan wilayah lokal. Ia bertanggung jawab atas pengelolaan wilayah, pengawasan produksi ekonomi, serta pemeliharaan stabilitas sosial dan politik. Dengan demikian, pemberian tanah sima kepada Arya Surung tidak hanya merupakan bentuk penghargaan atas jasanya, tetapi juga merupakan strategi untuk memastikan integrasi wilayah Pamintihan dalam sistem kekuasaan Majapahit.
Prasasti Pamintihan juga memberikan informasi penting mengenai batas wilayah Pamintihan. Dalam prasasti disebutkan beberapa toponim yang menjadi penanda batas, antara lain Kabalan di bagian utara, Plang Puncu di bagian timur, Gigidah di tenggara, Dampak di selatan, Madewih di barat daya, Gempol di bagian barat, serta Babanger di barat laut. Penyebutan batas wilayah ini menunjukkan bahwa pada abad ke-15, Majapahit telah memiliki sistem penataan ruang yang jelas dan terukur. Penentuan batas wilayah tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga memiliki implikasi hukum, terutama dalam membedakan wilayah sima yang bebas pajak dengan wilayah lain yang tetap berada dalam sistem pajak kerajaan.
Keberadaan toponim seperti Kabalan yang masih dapat ditemukan hingga saat ini menjadi bukti penting dalam menghubungkan wilayah Pamintihan dengan kondisi geografis modern. Desa Kabalan yang berada di wilayah utara Baureno menunjukkan kesinambungan nama tempat yang telah bertahan selama berabad-abad. Selain itu, nama Gempol juga masih dikenal di wilayah Bojonegoro, meskipun mungkin telah mengalami perubahan dalam bentuk dan cakupan wilayah. Sementara itu, toponim lain seperti Plang Puncu, Gigidah, dan Babanger memerlukan penelitian lebih lanjut karena kemungkinan telah mengalami perubahan fonetik atau hilang dalam perkembangan sejarah.
Meskipun Prasasti Pamintihan tidak menyebut nama “Baureno,” hubungan antara Pamintihan dan Baureno dapat dipahami melalui pendekatan geografis dan toponimi. Lokasi penemuan prasasti yang berada di sekitar wilayah Baureno, kecocokan bentang alam, serta keberlanjutan beberapa nama tempat menunjukkan bahwa wilayah Pamintihan kemungkinan besar berada di kawasan yang kini dikenal sebagai Baureno. Dalam kajian sejarah, fenomena perubahan nama tempat merupakan hal yang umum, sehingga perbedaan nama tidak menghilangkan kesinambungan wilayah secara substansial.
Selain aspek administratif dan geografis, Prasasti Pamintihan juga mencerminkan sistem hukum yang berlaku pada masa Majapahit. Status sima yang diberikan kepada wilayah Pamintihan disertai dengan perlindungan hukum yang kuat. Tanah tersebut tidak boleh diganggu atau diambil oleh pihak lain, dan pelanggaran terhadap ketentuan ini biasanya diancam dengan sanksi yang bersifat sakral, yang dikenal sebagai sapatha. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum pada masa Majapahit tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi religius yang memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap keputusan raja.
Setelah runtuhnya Majapahit pada akhir abad ke-15, wilayah Pamintihan kemungkinan mengalami perubahan dalam struktur politik dan budaya. Munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Jawa membawa perubahan dalam sistem kekuasaan, namun tidak serta-merta menghapus struktur ekonomi yang telah ada. Wilayah yang kini menjadi Baureno tetap mempertahankan fungsi utamanya sebagai kawasan agraris. Jalur Bengawan Solo tetap memainkan peran penting dalam mobilitas penduduk dan distribusi hasil pertanian, sehingga wilayah ini tetap terintegrasi dalam jaringan ekonomi regional.
Pada masa kolonial Belanda, wilayah Baureno mulai masuk dalam sistem administrasi modern. Desa-desa dibentuk sebagai unit pemerintahan yang memiliki batas wilayah yang jelas dan struktur kepemimpinan formal. Dalam periode ini, Baureno juga dikenal sebagai pusat Kawedanan yang membawahi beberapa wilayah di Bojonegoro bagian timur, menunjukkan pentingnya posisi administratif wilayah ini dalam struktur pemerintahan kolonial.
Secara geografis, Baureno merupakan wilayah dataran rendah yang didominasi oleh persawahan, dengan sebagian kecil wilayah berupa perbukitan kapur seperti Gunung Gajah atau Gunung Pegat di dekat perbatasan Babat. Sungai Bengawan Solo menjadi batas alami di bagian utara, sekaligus sumber kehidupan bagi masyarakat. Wilayah yang berada di sekitar sungai, seperti Kalisari dan Tanggungan, dikenal rawan banjir, yang menunjukkan adanya dinamika lingkungan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat sejak dahulu hingga sekarang.
Dalam perkembangan modern, Baureno menjadi salah satu pusat ekonomi di Bojonegoro bagian timur. Letaknya yang strategis di jalur nasional menjadikannya sebagai pintu masuk utama dari arah Surabaya, sehingga aktivitas perdagangan dan jasa berkembang pesat. Keberadaan pasar, stasiun kereta, serta berbagai fasilitas umum menunjukkan bahwa wilayah ini telah berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi lokal yang penting.
Selain itu, Baureno juga memiliki kekayaan budaya yang menunjukkan kesinambungan tradisi masyarakat. Tradisi Ijuk Nganten sebagai ritual pernikahan adat mencerminkan perpaduan antara nilai-nilai lokal dan religius yang telah berkembang dalam masyarakat. Keberadaan tradisi ini menunjukkan bahwa meskipun mengalami modernisasi, masyarakat Baureno tetap mempertahankan identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun.
2 thoughts on “Sejarah Desa Baureno Bojonegoro Berdasarkan Prasasti Pamintihan 1473 M”