Senjakala Majapahit, Sejarah Besar Runtuhnya Wilwatikta 1478

SENJAKALA MAJAPAHIT – Tidak banyak kerajaan besar dunia yang benar-benar runtuh dalam satu malam. Kekaisaran Romawi memudar selama berabad-abad, Bizantium terkikis perlahan sebelum jatuh ke tangan Turki Utsmani, dan Abbasiyah melemah jauh sebelum Baghdad dihancurkan Mongol. Demikian pula dengan Keruntuhan Wilwatikta. Kerajaan terbesar dalam sejarah Jawa itu tidak musnah secara tiba-tiba oleh satu serangan tunggal, melainkan roboh perlahan dari dalam tubuhnya sendiri melalui perang saudara, perebutan legitimasi, fragmentasi elite, dan perpindahan pusat kekuasaan yang berlangsung selama puluhan tahun.

Selama berabad-abad, akhir Majapahit lebih banyak dikenang melalui babad, hikayat, kronik lokal, dan tradisi lisan yang lahir jauh sesudah peristiwa berlangsung. Dalam berbagai tradisi Jawa Baru, runtuhnya Wilwatikta sering digambarkan sebagai kemenangan besar Demak atas kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Jawa. Narasi tersebut kemudian membentuk imajinasi kolektif masyarakat bahwa Majapahit berakhir secara mendadak akibat serangan kekuatan Islam pesisir pada akhir abad ke-15. Akan tetapi, ketika prasasti-prasasti sezaman mulai dikaji kembali secara epigrafis dan filologis, gambaran sejarah yang muncul ternyata jauh lebih rumit dan jauh lebih dramatis.

Kumpulan prasasti akhir Majapahit seperti Prasasti Petak, Prasasti Jiyu, Prasasti Trailokyapuri, dan Prasasti Waringinpitu justru memperlihatkan bahwa menjelang akhir abad ke-15 Wilwatikta masih memiliki birokrasi aktif, sistem hukum berjalan, elite politik lengkap, serta jaringan legitimasi keagamaan yang tetap berfungsi. Akan tetapi, pada saat yang sama, kerajaan ini sedang terkoyak oleh konflik internal antarcabang keluarga Wangsa Rajasa. Dari prasasti-prasasti tersebut tampak jelas bahwa keruntuhan Wilwatikta merupakan hasil proses panjang fragmentasi politik yang telah dimulai sejak wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389 Masehi dan mencapai puncaknya dalam perang saudara besar pada akhir abad ke-15.

Sumber-sumber primer itu memperlihatkan sesuatu yang selama ini sering kabur dalam historiografi populer: sesudah jatuhnya Trowulan pada tahun 1478 Masehi, Wilwatikta ternyata belum benar-benar hilang. Kekuasaan kerajaan masih bertahan di Daha di bawah Wangsa Girindrawardhana. Nama Majapahit tetap dipakai, gelar kerajaan tetap dipertahankan, simbol negara masih digunakan, bahkan birokrasi dan penetapan tanah sima masih terus berjalan hingga akhir abad ke-15. Fakta ini menunjukkan bahwa peristiwa tahun 1478 M bukan akhir mendadak sebuah kerajaan, melainkan perpindahan pusat kekuasaan dari Wilwatikta menuju Daha.

Keberadaan Daha bahkan masih dicatat oleh Tome Pires dalam Suma Oriental sekitar tahun 1512–1515 Masehi. Catatan tersebut membuktikan bahwa ketika bandar-bandar Islam pesisir mulai berkembang menjadi pusat perdagangan dan kekuasaan baru, dunia politik Majapahit masih hidup di pedalaman Jawa. Dengan kata lain, keruntuhan Majapahit bukan sekadar kisah jatuhnya sebuah kerajaan, melainkan kisah perubahan besar peradaban Jawa dari dunia agraris-pedalaman menuju dunia maritim-pesisir.

Atas dasar itu, rekonstruksi sejarah akhir Majapahit tidak dapat hanya bertumpu pada tradisi babad atau cerita tutur yang lahir jauh sesudah kejadian. Rekonstruksi tersebut harus dibangun melalui pembacaan kritis terhadap sumber-sumber primer sezaman, terutama prasasti-prasasti akhir abad ke-15 yang menjadi suara langsung negara Majapahit sendiri. Melalui pendekatan epigrafi, filologi, dan historiografi kritis, akhir Majapahit tampak bukan sebagai legenda runtuhnya sebuah kerajaan tua, melainkan tragedi politik besar yang memperlihatkan bagaimana kerajaan terbesar di Jawa perlahan hancur oleh perpecahan internal sebelum akhirnya digantikan oleh tatanan politik baru pada awal zaman modern Nusantara.

Ketika Hayam Wuruk wafat pada tahun 1389 Masehi, yang sesungguhnya mulai runtuh bukan hanya seorang raja, melainkan keseimbangan seluruh dunia politik Majapahit. Selama hampir empat puluh tahun pemerintahannya, Hayam Wuruk berhasil menjaga kesatuan Wangsa Rajasa, mengendalikan para Bhre daerah, mempertahankan wibawa pusat kerajaan di Wilwatikta, serta membangun jaringan kekuasaan yang membentang luas di Nusantara. Di bawah pemerintahannya, Majapahit tampil bukan sekadar sebagai kerajaan agraris Jawa, melainkan sebagai pusat politik terbesar di Asia Tenggara maritim abad ke-14. Akan tetapi, seperti banyak imperium besar dalam sejarah dunia, kekuatan Majapahit sangat bergantung pada kemampuan pribadi rajanya menjaga keseimbangan elite internal. Ketika Hayam Wuruk meninggal, keseimbangan itu perlahan mulai pecah.

Masa pemerintahan Hayam Wuruk antara tahun 1350–1389 Masehi merupakan puncak kejayaan Majapahit. Pada masa ini kerajaan berhasil membangun hegemoni politik luas melalui perpaduan kekuatan militer, perdagangan, diplomasi, serta jaringan elite daerah yang terhubung langsung dengan pusat kerajaan. Struktur politik Majapahit pada masa itu bertumpu pada sistem keluarga besar Wangsa Rajasa. Para anggota keluarga kerajaan memegang jabatan Bhre di berbagai wilayah penting seperti Kahuripan, Daha, Matahun, Pajang, Wengker, Tumapel, dan Lasem. Selama Hayam Wuruk masih hidup, seluruh cabang keluarga tersebut dapat dikendalikan dalam satu keseimbangan politik yang relatif stabil.

Akan tetapi, sesudah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389 M, keseimbangan politik di dalam Wangsa Rajasa mulai melemah. Persaingan antarcabang keluarga kerajaan meningkat tajam akibat persoalan suksesi dan perebutan legitimasi kekuasaan. Situasi ini diperparah oleh kenyataan bahwa Majapahit tidak mengenal sistem suksesi tunggal yang sepenuhnya baku. Akibatnya, setiap cabang keluarga kerajaan memiliki peluang membangun klaim politik sendiri berdasarkan garis keturunan, wilayah kekuasaan, dan jaringan elite yang dimilikinya.

Ketegangan tersebut akhirnya berkembang menjadi Perang Paregreg tahun 1404–1406 M antara Wikramawardhana dan Bhre Wirabhumi. Konflik ini menjadi salah satu perang saudara terbesar dalam sejarah Jawa Kuna karena melibatkan dua pusat kekuasaan besar di dalam tubuh Majapahit sendiri. Wikramawardhana mewakili garis barat yang berpusat di Trowulan, sedangkan Bhre Wirabhumi memimpin kekuatan timur yang memiliki basis politik kuat di wilayah Blambangan dan daerah-daerah timur Majapahit.

Perang Paregreg bukan sekadar perang perebutan takhta biasa, melainkan perang yang menghancurkan fondasi kesatuan politik Majapahit. Dalam konflik tersebut, sumber daya kerajaan terkuras, jaringan elite terpecah, dan loyalitas daerah-daerah bawahan mulai berubah. Walaupun Wikramawardhana akhirnya memenangkan perang dan Bhre Wirabhumi terbunuh pada tahun 1406 M, kemenangan tersebut justru meninggalkan kerusakan politik jangka panjang yang sangat besar. Kesatuan Wangsa Rajasa tidak pernah benar-benar pulih sesudah perang itu.

Dampak Perang Paregreg terlihat jelas pada abad ke-15 ketika kekuasaan pusat di Trowulan mulai kehilangan kemampuan mengendalikan daerah-daerah bawahan secara penuh. Para Bhre dan elite wilayah mulai membangun kekuatan sendiri, baik dalam bidang militer, ekonomi, maupun birokrasi. Wilayah-wilayah seperti Daha, Keling, Wengker, Tumapel, dan Kahuripan perlahan berkembang menjadi pusat kekuasaan regional yang semakin mandiri. Dalam keadaan seperti ini, Majapahit mulai berubah dari kerajaan terpusat menjadi kerajaan federatif yang dipenuhi persaingan elite daerah.

Perubahan tersebut juga berkaitan erat dengan melemahnya kontrol ekonomi pusat kerajaan. Jalur perdagangan maritim Nusantara pada abad ke-15 berkembang sangat cepat, terutama di bandar-bandar pesisir utara Jawa seperti Tuban, Gresik, Surabaya, dan Demak. Akibatnya, kekuatan ekonomi perlahan bergeser dari pusat agraris pedalaman menuju kawasan perdagangan pesisir. Situasi ini menyebabkan pusat kerajaan di Trowulan semakin sulit mempertahankan dominasi politik atas wilayah-wilayah yang mulai memperoleh kekuatan ekonomi sendiri.

Pada saat yang sama, keturunan Bhre Wirabhumi ternyata tidak benar-benar hilang dari panggung politik Majapahit. Melalui hubungan perkawinan dan jaringan elite daerah, garis keturunan timur perlahan kembali masuk ke lingkungan kekuasaan kerajaan. Fakta ini tampak jelas dalam Prasasti Waringinpitu yang memperlihatkan munculnya elite-elite baru dari wilayah Keling dan Daha. Dari sinilah kemudian lahir Wangsa Girindrawardhana yang kelak memainkan peranan utama dalam perang saudara akhir Majapahit pada abad ke-15.

Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa kemunduran Majapahit tidak terjadi secara mendadak pada akhir abad ke-15, melainkan merupakan proses panjang yang telah dimulai sejak akhir abad ke-14. Perang Paregreg menjadi titik awal melemahnya solidaritas politik Wangsa Rajasa dan membuka jalan bagi lahirnya pusat-pusat kekuasaan baru di luar Trowulan. Dalam perkembangan berikutnya, fragmentasi internal inilah yang perlahan menghancurkan kesatuan Majapahit dari dalam sebelum akhirnya meledak menjadi perang saudara besar pada masa akhir kerajaan.

Keruntuhan sebuah imperium besar hampir selalu diawali oleh munculnya pusat-pusat kekuasaan baru di pinggiran yang perlahan menandingi pusat lama. Demikian pula yang terjadi pada Majapahit pada pertengahan abad ke-15. Ketika wibawa Trowulan mulai melemah sesudah Perang Paregreg, wilayah-wilayah yang sebelumnya berada di bawah kendali langsung kerajaan perlahan berkembang menjadi basis kekuatan politik baru. Di antara seluruh daerah tersebut, Keling dan Daha muncul sebagai pusat kekuasaan paling penting yang kelak menentukan nasib akhir Majapahit. Dari wilayah inilah lahir elite baru yang pada akhirnya tidak hanya menyaingi Trowulan, tetapi juga berhasil mengambil alih legitimasi politik Majapahit sendiri.

Proses fragmentasi politik Majapahit semakin jelas pada pertengahan abad ke-15. Salah satu sumber paling penting untuk memahami fase ini adalah Prasasti Waringinpitu yang dikeluarkan oleh Dyah Kertawijaya pada tahun 1447 Masehi. Prasasti tersebut mencatat struktur elite kerajaan dan para penguasa wilayah yang masih berada dalam lingkungan keluarga Wangsa Rajasa. Isi prasasti memperlihatkan bahwa Majapahit pada masa itu bukan lagi kerajaan dengan kekuasaan terpusat sepenuhnya di Trowulan, melainkan jaringan besar elite keluarga yang menguasai wilayah-wilayah strategis dengan tingkat otonomi semakin kuat.

Di dalam prasasti itu disebut tokoh:

“Paduka Bhaṭṭāre Kliṅ Girīndrawarddhana nāmarājābhiṣeka, garbbhaprasūtināma Dyah Wijayakarana.”

Penyebutan tersebut memiliki arti historis yang sangat besar. Gelar Girindrawardhana ternyata telah muncul secara resmi tiga puluh satu tahun sebelum jatuhnya Trowulan pada tahun 1478 M. Fakta ini membuktikan bahwa Wangsa Girindrawardhana bukan kekuatan asing dari luar Majapahit sebagaimana sering dibayangkan dalam historiografi populer, melainkan bagian sah dari elite internal Wangsa Rajasa yang telah lama memiliki basis kekuasaan di wilayah Keling dan Daha. Dengan kata lain, perang besar pada akhir abad ke-15 bukan konflik antara kerajaan luar melawan Majapahit, melainkan perang antarcabang keluarga kerajaan Majapahit sendiri.

Kemunculan elite Keling juga menunjukkan bahwa struktur politik Majapahit telah mengalami perubahan besar sesudah abad ke-14. Pada masa Hayam Wuruk, para Bhre daerah memang memiliki kekuasaan wilayah, tetapi seluruhnya masih berada di bawah kendali kuat pusat kerajaan di Wilwatikta. Akan tetapi, sesudah Perang Paregreg, para elite daerah mulai membangun basis kekuatan yang semakin mandiri. Mereka menguasai tanah sima, jalur perdagangan, birokrasi lokal, dan jaringan militer sendiri. Dalam perkembangan berikutnya, daerah-daerah seperti Keling, Daha, Wengker, dan Tumapel tumbuh menjadi pusat kekuasaan regional yang mampu menandingi Trowulan.

Di antara seluruh wilayah tersebut, Daha memiliki kedudukan paling istimewa. Kota ini bukan sekadar daerah bawahan biasa, melainkan pusat politik tua yang memiliki warisan historis panjang sejak masa Kerajaan Kadiri pada abad ke-11 hingga abad ke-13. Sebelum munculnya Singhasari dan Majapahit, Daha pernah menjadi salah satu pusat kekuasaan terbesar di Jawa Timur. Ingatan historis mengenai kejayaan Kadiri tampaknya masih bertahan kuat di kalangan elite Jawa abad ke-15. Oleh sebab itu, penguasaan atas Daha bukan hanya berarti menguasai wilayah strategis secara ekonomi, tetapi juga memperoleh legitimasi simbolik sebagai pewaris tradisi kerajaan tua Jawa Timur.

Selain memiliki legitimasi historis, posisi geografis Daha juga sangat strategis. Wilayah ini terletak di jalur penghubung antara pedalaman agraris Jawa Timur dengan bandar-bandar perdagangan pesisir utara Jawa. Perdagangan beras, hasil hutan, logam, dan komoditas pedalaman bergerak melalui jalur sungai dan daratan yang terhubung dengan kawasan pesisir. Situasi ini menyebabkan Daha berkembang sebagai pusat ekonomi penting pada abad ke-15. Ketika kekuasaan pusat Trowulan mulai melemah, elite Kadiri–Keling mampu memanfaatkan kekuatan ekonomi tersebut untuk membangun pengaruh politik yang semakin besar.

Prasasti Waringinpitu juga memperlihatkan bagaimana jaringan perkawinan antarkeluarga bangsawan membentuk konsolidasi elite baru di dalam tubuh Majapahit. Anak-anak Dyah Kertawijaya menikah dengan cabang keluarga Bhre Wirabhumi, Bhre Matahun, Bhre Paguhan, dan Bhre Keling. Hubungan perkawinan ini bukan sekadar ikatan keluarga, melainkan strategi politik untuk membangun aliansi kekuasaan antardaerah. Dari jaringan perkawinan tersebut lahir blok elite Kadiri–Keling yang perlahan berkembang menjadi kekuatan politik paling dominan pada akhir Majapahit.

Situasi ini juga memperlihatkan bahwa keturunan Bhre Wirabhumi ternyata tidak benar-benar lenyap sesudah Perang Paregreg tahun 1406 M. Walaupun Bhre Wirabhumi terbunuh dalam perang, garis keturunannya tetap hidup dan perlahan kembali masuk ke lingkungan istana melalui hubungan perkawinan politik. Fakta tersebut sangat penting karena menunjukkan bahwa konflik internal Majapahit sesudah Paregreg tidak pernah benar-benar selesai. Persaingan antara garis barat dan garis timur Wangsa Rajasa tetap berlangsung di bawah permukaan selama puluhan tahun sebelum akhirnya meledak kembali pada akhir abad ke-15.

Dalam perkembangan berikutnya, elite Keling–Kadiri perlahan berubah dari sekadar penguasa daerah menjadi kekuatan politik utama yang mampu menandingi pusat lama Majapahit di Trowulan. Mereka tidak hanya memiliki kekuatan ekonomi dan militer, tetapi juga legitimasi genealogis sebagai bagian dari Wangsa Rajasa. Dari sinilah lahir Wangsa Girindrawardhana yang kelak tampil sebagai penguasa Majapahit akhir sesudah jatuhnya Trowulan pada tahun 1478 Masehi.

Apabila Pararaton selama berabad-abad hanya dianggap sebagai cerita istana yang bercampur legenda, maka Prasasti Petak tampil sebagai suara langsung negara Majapahit sendiri yang berbicara dari tengah reruntuhan perang saudara akhir abad ke-15. Di dalam prasasti inilah untuk pertama kalinya muncul pengakuan resmi bahwa telah terjadi peperangan besar melawan Majapahit. Kalimat singkat yang tertulis pada lempeng tembaga tersebut menghancurkan banyak asumsi lama mengenai akhir Majapahit dan sekaligus membuka kenyataan bahwa kerajaan terbesar di Jawa itu sesungguhnya roboh akibat pertumpahan darah antarkeluarga Wangsa Rajasa sendiri.

Sumber primer paling penting mengenai perang saudara akhir Majapahit adalah Prasasti Petak yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juni 1486 Masehi atau 1408 Śaka oleh Girindrawardhana Dyah Ranawijaya bersama Rakryan Patih Pu Thahan. Prasasti ini merupakan dokumen politik yang sangat penting karena dikeluarkan hanya sekitar delapan tahun sesudah jatuhnya Trowulan pada tahun 1478 M. Kedekatan waktu tersebut menjadikan Prasasti Petak sebagai salah satu sumber primer paling otoritatif mengenai fase akhir Majapahit.

Di dalam prasasti tersebut tertulis:

“duk ayun-ayun ayunan yudha lawaning Majapait”

yang berarti:

“ketika berlangsung peperangan melawan Majapahit.”

Kalimat ini memiliki arti historis yang sangat besar. Untuk pertama kalinya sebuah dokumen resmi kerajaan secara terbuka menyebut adanya perang melawan Majapahit. Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa perang tahun 1478 M bukan sekadar legenda dalam tradisi babad, melainkan peristiwa politik nyata yang diakui langsung oleh pemerintahan pemenang perang itu sendiri. Dari prasasti ini tampak jelas bahwa jatuhnya Trowulan merupakan akibat perang internal di dalam tubuh Majapahit, bukan akibat invasi kerajaan asing ataupun serangan kekuatan luar.

Prasasti Petak menjelaskan bahwa Sri Brahmaraja Ganggadhara memperoleh anugerah tanah sima sebagai penghargaan atas jasanya membantu kemenangan pihak Girindrawardhana dalam perang tersebut. Pemberian tanah sima memiliki arti politik yang sangat penting dalam tradisi kerajaan Jawa Kuno. Tanah sima bukan sekadar hadiah ekonomi, melainkan bentuk pengakuan resmi negara terhadap jasa seseorang kepada kerajaan. Dalam konteks ini, anugerah kepada Sri Brahmaraja Ganggadhara menunjukkan bahwa kelompok brahmana memainkan peranan penting dalam mendukung legitimasi pemerintahan Girindrawardhana sesudah perang saudara.

Dukungan kaum brahmana menjadi unsur sangat penting karena dalam tradisi politik Jawa Kuno kemenangan militer saja belum cukup untuk menjadikan seorang penguasa sebagai raja sah. Seorang raja juga harus memperoleh legitimasi spiritual melalui restu pendeta kerajaan, penghormatan terhadap leluhur dinasti, serta pengesahan simbolik melalui upacara-upacara keagamaan. Oleh sebab itu, Prasasti Petak tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif mengenai tanah sima, tetapi juga sebagai pernyataan politik resmi bahwa pemerintahan Girindrawardhana merupakan kelanjutan sah Majapahit.

Prasasti Petak juga menyebut dua tokoh anumerta penting:

• Sang Mokta ring Mahawicecalaya
• Sang Mokteng Mahalayabhawana

Penyebutan kedua tokoh tersebut memperlihatkan bahwa pemerintahan Girindrawardhana berusaha membangun kesinambungan dinasti dengan garis raja-raja sebelumnya. Dalam tradisi Jawa Kuno, gelar anumerta seperti “mokta ring” diberikan kepada raja atau bangsawan besar yang telah wafat dan disakralkan. Penyebutan tokoh-tokoh anumerta di dalam prasasti kerajaan bukan sekadar penghormatan terhadap leluhur, melainkan juga strategi legitimasi politik untuk menegaskan kesinambungan kekuasaan.

Keadaan ini menunjukkan bahwa Wangsa Girindrawardhana berusaha menampilkan diri bukan sebagai perebut kekuasaan liar, melainkan sebagai penerus sah Wangsa Rajasa. Mereka tetap memakai simbol-simbol Majapahit lama, mempertahankan struktur birokrasi kerajaan, menghormati leluhur dinasti, serta melanjutkan tradisi politik dan keagamaan kerajaan sebelumnya. Dari sini terlihat bahwa perang tahun 1478 M sesungguhnya merupakan perebutan legitimasi di dalam keluarga besar Majapahit sendiri.

Selain itu, Prasasti Petak juga memperlihatkan bagaimana pemerintahan baru di Daha berusaha membangun kembali stabilitas politik sesudah perang saudara besar. Pemberian tanah sima kepada kaum brahmana, pengukuhan hak-hak wilayah, serta penyebutan leluhur kerajaan menunjukkan adanya usaha sistematis untuk menegakkan kembali tatanan negara setelah jatuhnya pusat lama di Trowulan. Pemerintahan Girindrawardhana tampaknya menyadari bahwa kemenangan militer tanpa legitimasi dinasti dan dukungan keagamaan tidak akan cukup untuk mempertahankan kekuasaan.

Di sisi lain, keberadaan Prasasti Petak juga menjadi pukulan besar terhadap historiografi lama yang menggambarkan Majapahit runtuh langsung akibat serangan Demak. Tidak ada satu pun penyebutan mengenai Demak, pasukan Islam, ataupun kekuatan luar di dalam prasasti tersebut. Sebaliknya, seluruh tokoh yang muncul justru berasal dari lingkungan elite Majapahit sendiri. Fakta ini memperlihatkan bahwa tragedi terbesar Majapahit pada akhir abad ke-15 bukan datang dari luar tembok kerajaan, melainkan dari perpecahan internal yang perlahan menghancurkan kesatuan Wangsa Rajasa dari dalam.

Kerajaan besar tidak selalu mati ketika ibu kotanya jatuh. Kadang-kadang sebuah imperium justru bertahan dalam bentuk baru, berpindah pusat kekuasaan, mengganti wajah politiknya, tetapi tetap membawa ingatan, simbol, dan legitimasi masa lalu. Itulah yang terjadi pada Majapahit sesudah jatuhnya Trowulan pada tahun 1478 Masehi. Ketika pusat lama Wilwatikta runtuh akibat perang saudara, negara Majapahit ternyata belum benar-benar lenyap. Dari pedalaman Daha muncul pemerintahan baru Wangsa Girindrawardhana yang tetap mengaku sebagai penerus sah Majapahit. Bukti mengenai keberlangsungan kerajaan tersebut tidak lagi berasal dari legenda atau babad, melainkan dari prasasti-prasasti resmi negara yang dikeluarkan sesudah perang besar itu sendiri.

Sesudah jatuhnya Trowulan pada tahun 1478 M, Majapahit tidak langsung hilang dari sejarah. Justru pada fase inilah muncul bentuk baru pemerintahan Majapahit yang berpusat di Daha. Bukti paling penting mengenai keberlangsungan negara Majapahit sesudah perang saudara terdapat dalam kumpulan Prasasti Jiyu dan Prasasti Trailokyapuri sekitar tahun 1486 Masehi atau 1408 Śaka. Kedua kelompok prasasti ini menjadi sumber primer paling penting untuk memahami bagaimana pemerintahan Majapahit masih tetap berjalan aktif sesudah runtuhnya pusat lama di Trowulan.

Prasasti-prasasti tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Girindrawardhana masih memiliki birokrasi lengkap, sistem hukum aktif, pengaturan tanah sima, serta administrasi keagamaan yang berjalan dengan baik. Situasi ini memperlihatkan bahwa sesudah perang tahun 1478 M, negara Majapahit belum berada dalam kondisi hancur total. Sebaliknya, pemerintahan baru di Daha masih mampu menjalankan fungsi-fungsi dasar negara secara teratur, termasuk pengesahan tanah sima, pengaturan wilayah, pemberian hak istimewa keagamaan, dan pengukuhan legitimasi politik kerajaan.

Di dalam Prasasti Jiyu I dan IV, Girindrawardhana Dyah Ranawijaya memakai gelar:

“Sri Wilwatiktapura Janggala Kadiri.”

Gelar ini memiliki arti politik yang sangat penting. Penyebutan Wilwatiktapura menunjukkan bahwa pemerintahan Daha tetap mengklaim legitimasi atas pusat lama Majapahit di Trowulan. Sementara itu, penyebutan Janggala dan Kadiri memperlihatkan bahwa Girindrawardhana berusaha menampilkan dirinya sebagai penguasa sah seluruh wilayah utama kerajaan Jawa Timur lama. Dengan kata lain, pemerintahan Daha tidak menganggap dirinya sebagai kerajaan baru pengganti Majapahit, melainkan sebagai kelanjutan langsung negara Majapahit itu sendiri.

Kenyataan tersebut sangat penting karena selama ini historiografi populer sering menggambarkan bahwa Majapahit langsung runtuh dan lenyap sesudah tahun 1478 M. Akan tetapi, prasasti-prasasti Jiyu memperlihatkan hal sebaliknya. Negara Majapahit ternyata masih memiliki struktur pemerintahan aktif, sistem administrasi berjalan, dan legitimasi politik yang tetap dipertahankan. Perubahan terbesar yang terjadi bukan hilangnya negara, melainkan perpindahan pusat kekuasaan dari Trowulan menuju Daha.

Selain memperlihatkan keberlangsungan birokrasi, kumpulan prasasti Trailokyapuri juga menunjukkan bahwa pemerintahan Girindrawardhana masih mempertahankan simbol-simbol resmi negara Majapahit lama. Dalam Prasasti Trailokyapuri III disebut adanya lambang kerajaan yang dinamakan:

“Girindrawardhana-lāncana.”

Lambang tersebut terdiri atas simbol matahari, bulan, payung kerajaan, tongkat kekuasaan, kendi suci, serta telapak kaki lambang kehormatan. Dalam tradisi politik Jawa Kuno, simbol-simbol seperti ini memiliki makna sangat penting karena berkaitan langsung dengan konsep kosmologi kerajaan. Matahari dan bulan melambangkan kekuasaan universal raja, payung kerajaan menandakan perlindungan terhadap dunia, sedangkan tongkat kekuasaan dan kendi suci melambangkan legitimasi pemerintahan serta kesucian raja sebagai pusat dunia politik dan religius.

Keberadaan Girindrawardhana-lāncana memperlihatkan bahwa pemerintahan Daha tetap mempertahankan tradisi simbolik dan kosmologis Majapahit lama. Pemerintahan baru ini tidak membangun identitas politik yang benar-benar berbeda, melainkan melanjutkan simbol-simbol resmi kerajaan sebelumnya untuk memperkuat legitimasi dinasti mereka. Dari sini tampak jelas bahwa Wangsa Girindrawardhana berusaha menampilkan diri sebagai penerus sah Majapahit, bukan sebagai penguasa baru yang menghancurkan tradisi lama.

Prasasti-prasasti Jiyu dan Trailokyapuri juga memperlihatkan hubungan yang sangat erat antara kekuasaan politik dan legitimasi keagamaan. Tokoh Sri Brahmaraja Ganggadhara memperoleh kedudukan penting karena membantu legitimasi spiritual pemerintahan Girindrawardhana. Dalam tradisi politik Jawa Kuno, kemenangan militer saja tidak cukup untuk melegitimasi seorang raja. Seorang penguasa juga harus memperoleh pengesahan simbolik dan religius dari kaum brahmana melalui ritual, penetapan tanah sima, penghormatan leluhur dinasti, serta dukungan pusat-pusat keagamaan kerajaan.

Peranan kaum brahmana dalam fase akhir Majapahit sangat penting karena mereka menjadi penjaga kesinambungan simbolik negara. Ketika perang saudara menghancurkan pusat lama kerajaan di Trowulan, kaum brahmana membantu pemerintahan baru di Daha membangun legitimasi bahwa kekuasaan Majapahit masih tetap hidup melalui Wangsa Girindrawardhana. Oleh sebab itu, pemberian tanah sima kepada Sri Brahmaraja Ganggadhara bukan hanya tindakan administratif biasa, melainkan bagian dari strategi politik untuk meneguhkan kembali kewibawaan kerajaan pascaperang.

Keberadaan Daha bahkan masih dicatat oleh Tome Pires dalam Suma Oriental sekitar tahun 1512–1515 Masehi. Dalam catatannya, Tome Pires menyebut adanya kerajaan Hindu besar di pedalaman Jawa yang dipimpin Batara Vojaya atau Batara Wijaya. Keterangan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa dunia politik Majapahit masih bertahan di Daha hingga awal abad ke-16, jauh sesudah jatuhnya Trowulan pada tahun 1478 M.

Catatan Tome Pires juga memperlihatkan bahwa pada awal abad ke-16 Jawa sedang mengalami perubahan besar. Di satu sisi, kerajaan pedalaman seperti Daha masih bertahan dengan tradisi agraris Hindu-Buddha lama. Di sisi lain, bandar-bandar Islam pesisir seperti Demak, Gresik, Tuban, dan Jepara berkembang cepat sebagai pusat perdagangan internasional baru. Pergeseran jalur ekonomi dari pedalaman menuju pesisir inilah yang perlahan mengubah keseimbangan politik Jawa.

Keseluruhan data prasasti menunjukkan bahwa fase Daha merupakan tahap akhir keberlangsungan negara Majapahit sebelum pergeseran kekuasaan Jawa berpindah menuju kerajaan-kerajaan pesisir Islam. Oleh sebab itu, akhir Majapahit tidak dapat dipahami hanya sebagai kisah runtuhnya sebuah kerajaan, melainkan sebagai fase transformasi besar peradaban Jawa dari dunia agraris-pedalaman menuju dunia maritim-pesisir pada awal zaman modern Nusantara.