Sejarah Kota Tua Padangan 1677-1725

Kota Tua Padangan menempati posisi yang sangat penting dalam sejarah politik regional Jawa Timur bagian barat, terutama dalam konteks transformasi besar struktur pemerintahan Jawa pasca krisis Kesultanan Mataram pada akhir abad ke-17. Berdasarkan data resmi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, wilayah Jipang secara administratif mengalami perubahan monumental pada 20 Oktober 1677, ketika statusnya ditingkatkan dari kadipaten menjadi kabupaten melalui kebijakan Susuhunan Amangkurat II.

Pada momentum tersebut, Pangeran Mas Tumapel (Mas Toemapel) dilantik sebagai Wedana Bupati Mancanegara Wetan sekaligus Bupati Jipang pertama, sementara Padangan ditetapkan sebagai pusat pemerintahan baru. Peristiwa ini bukan sekadar pergantian administratif biasa, melainkan bagian dari restrukturisasi besar pasca runtuhnya stabilitas politik Mataram akibat Pemberontakan Trunojoyo. Dalam sejarah Bojonegoro modern, tanggal ini menjadi fondasi resmi lahirnya sistem pemerintahan regional yang terorganisasi. Dengan demikian, Kota Tua Padangan merupakan salah satu pusat kekuasaan terpenting yang pernah membentuk lanskap politik Jawa Timur pedalaman.

Kadipaten Jipang Panolan

Secara historis, akar kekuasaan Padangan tidak dapat dilepaskan dari warisan besar Kadipaten Jipang Panolan, sebuah wilayah yang sejak abad ke-16 telah memainkan peran strategis dalam konfigurasi politik Jawa pasca Demak. Jipang merupakan basis kekuasaan Arya Penangsang, tokoh penting dalam konflik suksesi Kesultanan Demak setelah wafatnya Sultan Trenggana. Setelah Arya Penangsang dikalahkan oleh kekuatan Jaka Tingkir pada 1549, struktur politik Jipang kemudian diintegrasikan ke dalam orbit Kesultanan Pajang.

Dalam fase berikutnya, ketika Pajang melemah dan Kesultanan Mataram tumbuh sebagai kekuatan dominan baru, wilayah Jipang tetap memiliki nilai strategis tinggi sebagai kawasan frontier politik di Jawa Timur bagian barat. Posisi inilah yang kemudian memungkinkan Padangan berkembang sebagai titik konsolidasi baru ketika pusat-pusat kekuasaan lama mengalami guncangan. Dengan lokasi yang aman secara geopolitik dan memiliki kapasitas ekonomi regional yang kuat, Padangan menjadi pilihan rasional bagi elite Mataram untuk membangun ulang struktur pemerintahan di wilayah timur.

Pemberontakan Trunojoyo

Transformasi terbesar dalam sejarah Padangan terjadi akibat Pemberontakan Trunojoyo (1674–1680), salah satu perang sipil paling destruktif dalam sejarah Jawa Islam. Dipimpin oleh Raden Trunojoyo dari Madura, pemberontakan ini didukung oleh berbagai elemen anti-Mataram, termasuk bangsawan lokal yang menentang sentralisasi kekuasaan serta pasukan Makassar pimpinan Karaeng Galesong. Pada 1677, Trunojoyo berhasil merebut Plered, ibu kota Mataram, yang menyebabkan Amangkurat I melarikan diri sebelum akhirnya wafat. Putra mahkota naik takhta sebagai Amangkurat II, namun posisinya sangat lemah secara politik dan militer.

Dalam kondisi terdesak, Amangkurat II menjalin aliansi dengan VOC melalui Perjanjian Jepara 28 September 1677, sebuah langkah yang secara dramatis mengubah peta kekuasaan Jawa. Perjanjian tersebut memaksa Mataram menyerahkan konsesi besar kepada VOC, termasuk wilayah pesisir utara yang sebelumnya menjadi bagian penting jaringan ekonomi kerajaan. Kehilangan wilayah pesisir membuat Mataram membutuhkan pusat pemerintahan baru di pedalaman yang lebih aman, kuat secara ekonomi, dan mudah dikonsolidasikan. Dalam konteks inilah Padangan memperoleh peran geopolitik terbesarnya.

Pelantikan Pangeran Mas Toemapel

Pelantikan Pangeran Mas Tumapel pada 20 Oktober 1677 sebagai Bupati Jipang pertama menandai lahirnya fase baru dalam sejarah Padangan. Amangkurat II menempatkan Mas Tumapel bukan hanya sebagai pejabat administratif, tetapi sebagai figur strategis untuk menstabilkan Mancanegara Timur. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mencatat bahwa Kabupaten Jipang memiliki posisi sangat penting dalam struktur politik regional karena berfungsi sebagai penyangga utama kekuasaan Mataram di wilayah barat Jawa Timur. Mas Tumapel bertanggung jawab atas konsolidasi pemerintahan, stabilisasi keamanan, penguatan ekonomi, serta pengawasan jalur perdagangan regional. Masa pemerintahannya yang berlangsung hingga 1705 menandai fase awal kejayaan Kota Tua Padangan sebagai pusat kekuasaan administratif dan ekonomi.

Periode 1677–1725 merupakan masa puncak kejayaan Kota Tua Padangan. Selama hampir lima dekade, Padangan berfungsi sebagai ibu kota resmi Kabupaten Jipang dan pusat pemerintahan strategis regional. Pemerintahan diteruskan oleh tokoh-tokoh seperti Ki Wirosentiko (1705–1718) dan Haryo Matahun, yang melanjutkan struktur administratif yang telah dibangun Mas Tumapel. Dalam fase ini, Padangan berkembang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan kontrol politik regional. Keberadaan elite birokrasi, aktivitas ekonomi, serta jaringan dakwah Islam menjadikan wilayah ini sebagai ruang integratif antara kekuasaan negara, produksi ekonomi, dan legitimasi sosial-keagamaan. Sumber-sumber lokal dan arsip pemerintahan menunjukkan bahwa Padangan memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas Jawa Timur bagian barat, sekaligus menjadi salah satu basis utama kepentingan Mataram di kawasan timur.

Pemindahan Ibukota Ke Rajekwesi

Namun supremasi politik Padangan tidak berlangsung selamanya. Pada masa pemerintahan Pakubuwono II, sekitar tahun 1725, pusat pemerintahan Kabupaten Jipang dipindahkan ke Rajekwesi, wilayah yang kemudian berkembang menjadi Bojonegoro modern. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan strategis baru yang mencakup sentralisasi administratif, efisiensi pemerintahan, dan orientasi kekuasaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan politik Mataram pada abad ke-18. Rajekwesi dinilai lebih efektif sebagai pusat pemerintahan jangka panjang dibanding Padangan. Dengan kebijakan tersebut, Padangan kehilangan statusnya sebagai ibu kota pemerintahan, menandai berakhirnya fase tertinggi peran politiknya. Meski demikian, wilayah ini tetap bertahan sebagai pusat perdagangan regional dan kemudian berkembang sebagai kawedanan penting pada masa kolonial Belanda.

Pada era kolonial Hindia Belanda, Padangan memang mengalami penurunan peran administratif formal, tetapi tidak kehilangan arti ekonominya. Wilayah ini tetap berkembang sebagai pusat distribusi hasil pertanian, perdagangan regional, serta ruang interaksi sosial lintas komunitas. Kehadiran pasar tua, jaringan niaga lokal, situs dakwah Islam, dan struktur permukiman historis menunjukkan bahwa identitas Padangan sebagai kota tua tidak pernah benar-benar hilang. Warisan sejarah seperti Kuncen, Menak Anggrung, makam tokoh ulama, serta tradisi genealogis Jipang memperkuat posisi Padangan sebagai salah satu kawasan memori sejarah paling penting di Bojonegoro.

Padangan Awal Bojonegoro

Validasi sejarah dari berbagai sumber lokal, arsip pemerintah, dan tradisi regional memperlihatkan bahwa Padangan bukan sekadar legenda atau mitos lokal, melainkan benar-benar pernah menjadi pusat pemerintahan strategis hasil restrukturisasi besar pasca krisis Trunojoyo. Secara kronologis, perjalanan sejarahnya dapat dipetakan melalui beberapa fase utama: warisan Kadipaten Jipang Panolan era Demak–Pajang, restrukturisasi akibat Pemberontakan Trunojoyo, Perjanjian Jepara 1677, pelantikan Mas Tumapel sebagai bupati pertama, masa kejayaan Kabupaten Jipang Padangan 1677–1725, serta pemindahan ibu kota ke Rajekwesi oleh Pakubuwono II.

Dengan seluruh rangkaian tersebut, Kota Tua Padangan harus dipahami sebagai salah satu pusat sejarah paling signifikan dalam pembentukan struktur pemerintahan Bojonegoro modern dan dinamika politik Jawa Timur bagian barat. Ia adalah ruang tempat warisan Jipang, kekuasaan Mataram, islamisasi regional, dan transformasi kolonial bertemu dalam satu lanskap sejarah yang kompleks. Dalam perspektif historiografi regional Jawa, Padangan merupakan salah satu simpul peradaban pedalaman yang memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan identitas politik dan administratif Jawa Timur.