Kebudayaan

Perang Bubat 1357, Gajah Mada Dan Trauma Kolektif Sunda

Redaksi Padangan 1 minggu ago (Last updated: 2 hari ago) 6 minutes read

PERANG BUBAT 1357 M merupakan salah satu peristiwa paling kompleks dalam sejarah politik Nusantara, karena mempertemukan ambisi imperium Majapahit, kehormatan dinasti Sunda, diplomasi kerajaan, serta konstruksi memori budaya yang bertahan selama berabad-abad. Peristiwa yang terjadi di Pesanggrahan Bubat, wilayah ibu kota Majapahit di Trowulan, bukan sekadar bentrokan bersenjata antara rombongan Kerajaan Sunda dan elite Majapahit, tetapi juga simbol kegagalan hubungan politik antar kerajaan besar yang kemudian diwariskan sebagai trauma historis dalam kesadaran budaya Sunda.

Dalam historiografi modern, insiden ini kerap disederhanakan sebagai konflik Jawa-Sunda, padahal secara akademik ia lebih tepat dipahami sebagai tragedi diplomatik antar dinasti kerajaan yang berkembang menjadi simbol identitas regional dan memori kolektif.

Menurut tradisi historiografi Jawa dan Sunda, pada tahun 1357 M, Raja Hayam Wuruk (memerintah 1350–1389 M) berkeinginan mempersunting Dyah Pitaloka Citraresmi, putri Prabu Maharaja Linggabuana dari Kerajaan Sunda, sebagai bentuk aliansi politik setara antara dua kerajaan besar Nusantara.

Namun Mahapatih Gajah Mada, yang sejak mengucapkan Sumpah Palapa sekitar tahun 1336 M berkomitmen menundukkan seluruh wilayah Nusantara ke dalam supremasi Majapahit, menafsirkan kedatangan rombongan Sunda sebagai bentuk penyerahan politik atau upeti. Perbedaan tafsir diplomatik ini memicu krisis besar yang berujung pada pertempuran di Lapangan Bubat dan menewaskan hampir seluruh delegasi kerajaan Sunda, termasuk Raja Linggabuana. Dalam tradisi sastra, Dyah Pitaloka kemudian dikenang melakukan bela pati demi menjaga martabat dinastinya.

Table of Contents

Pararaton

Untuk memahami bagaimana figur Gajah Mada hidup dalam memori budaya Sunda, tragedi perang bubat tahun 1357 M harus dibaca melalui berbagai sumber sejarah utama yang masing-masing berasal dari periode berbeda. Pararaton, yang disusun sekitar akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16 atau kurang lebih antara 1470–1600 M, merupakan salah satu kronik Jawa paling eksplisit yang menyebut tragedi Bubat. Dalam fragmen Pasunda Bubat, teks ini menempatkan insiden tersebut sebagai bagian dari ekspansi politik Majapahit dan pencapaian proyek Palapa.

Karena ditulis sekitar satu hingga dua abad setelah kejadian, Pararaton tidak dapat dianggap sebagai catatan sezaman, namun tetap sangat penting karena menunjukkan bahwa tradisi politik Jawa secara eksplisit mengenal tragedi tersebut. Struktur teksnya yang kronikal, ringkas, dan berorientasi legitimasi kekuasaan menjadikan Bubat diposisikan sebagai bagian dari narasi imperial Majapahit.

Negarakertagama

Sebaliknya, Nagarakretagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca pada tahun 1365 M, hanya delapan tahun setelah tragedi Perang Bubat, justru tidak menyebut insiden tersebut secara langsung. Sebagai kakawin resmi istana yang bertujuan memuliakan pemerintahan Hayam Wuruk dan kebesaran Majapahit, absennya tragedi ini memunculkan perdebatan besar di kalangan sejarawan.

Sebagian akademisi menilai bahwa keheningan ini merupakan bentuk penghapusan politik terhadap peristiwa yang dianggap memalukan bagi citra kerajaan, sementara sebagian lain berpendapat bahwa narasi tragedi tersebut mungkin memperoleh pembesaran lebih besar dalam karya sastra pasca-Majapahit. Meski demikian, Nagarakretagama tetap sangat penting karena memberikan gambaran luas tentang struktur politik Majapahit pada pertengahan abad ke-14.

Kidung Sunda

Kidung Sunda, yang diperkirakan berkembang dalam tradisi Bali pasca-runtuhnya Majapahit antara abad ke-16 hingga ke-17 atau sekitar 1500–1700 M, menghadirkan versi paling dramatik mengenai tragedi Bubat. Dalam teks ini, Dyah Pitaloka tampil sebagai simbol kehormatan tertinggi kerajaan Sunda, sementara Gajah Mada digambarkan sebagai figur antagonistik utama yang ambisinya melampaui batas etika diplomasi. Karena ditulis jauh setelah peristiwa asli, Kidung Sunda lebih tepat dipahami sebagai karya sastra memori budaya daripada kronik literal. Namun justru melalui teks inilah trauma simbolik terhadap Gajah Mada berkembang kuat dalam budaya Sunda.

Carita Parahyangan

Sumber Sunda seperti Carita Parahyangan, yang disusun sekitar akhir abad ke-16 atau sekitar 1580 M, memberikan legitimasi genealogis terhadap kerajaan Sunda dan memperkuat perspektif regional mengenai garis dinasti Prabu Maharaja Linggabuana. Walaupun tidak sedetail Kidung Sunda, teks ini penting karena mempertahankan sudut pandang internal Sunda terhadap sejarah politik regional. Selain itu, berbagai babad, wawacan, dan tradisi lisan Sunda yang berkembang antara abad ke-17 hingga ke-19 terus memperluas memori tragedi ini ke ranah budaya populer, memperkuat identitas kehormatan Sunda sekaligus menjaga trauma historis tetap hidup.

Catatan Dinasti Ming

Dalam konteks sumber eksternal, catatan Tiongkok dari era Dinasti Ming pada akhir abad ke-14 hingga awal abad ke-15, khususnya setelah berdirinya Dinasti Ming pada tahun 1368 M, mencatat Sunda sebagai kerajaan dagang penting di Asia Tenggara. Walaupun tidak menyebut tragedi Bubat secara langsung, sumber ini menunjukkan bahwa Sunda tetap eksis sebagai entitas politik independen setelah konflik tahun 1357. Demikian pula Tomé Pires melalui Suma Oriental yang ditulis sekitar tahun 1512–1515 M menggambarkan Sunda sebagai kekuatan politik dan perdagangan besar di Jawa bagian barat. Catatan Portugis ini memperlihatkan bahwa tragedi Bubat tidak menghapus posisi strategis Sunda dalam jaringan perdagangan internasional.

Prasasti Kawali

Prasasti-prasasti juga memberikan konteks penting. Prasasti Kawali yang berasal dari masa pemerintahan Prabu Niskala Wastu Kancana sekitar akhir abad ke-14, kemungkinan antara 1371–1475 M, menunjukkan kesinambungan stabilitas politik Sunda pasca-tragedi. Sementara Prasasti Canggu bertanggal 1358 M dan Prasasti Waringin Pitu bertanggal 1447 M memberikan gambaran administratif serta struktur birokrasi Majapahit. Walaupun tidak menyebut Bubat secara eksplisit, sumber-sumber epigrafis ini sangat penting untuk memahami konteks politik kedua kerajaan.

Perang Bubat 1357 M dalam kajian sejarah

Dalam historiografi modern abad ke-20 hingga abad ke-21, peristiwa tahun 1357 terus menjadi medan perdebatan. Sejarawan seperti Slamet Muljana pada pertengahan abad ke-20 menerima keberadaan tragedi tersebut sebagai realitas historis, meskipun dengan kritik sumber ketat. Sementara KH Agus Sunyoto pada awal abad ke-21 mengajukan pendekatan revisionis yang mempertanyakan pembesaran narasi tragedi dalam konstruksi kolonial dan politik identitas modern. Pendekatan ini menegaskan bahwa sejarah Bubat tidak hanya berkaitan dengan masa lalu, tetapi juga dengan produksi identitas sosial dan politik di era kontemporer.

Dalam memori budaya Sunda modern, figur Gajah Mada hidup dalam paradoks besar. Ia dipuja secara nasional sebagai arsitek penyatuan Nusantara sejak abad ke-20, namun dalam kesadaran historis Pasundan ia tetap diasosiasikan dengan tragedi diplomatik tahun 1357. Hal ini tercermin dalam politik simbolik ruang publik, termasuk sensitivitas terhadap penggunaan nama Gajah Mada di wilayah Sunda bahkan setelah rekonsiliasi simbolik tahun 2018, ketika pemerintah Jawa Barat dan Jawa Timur melakukan pertukaran nama jalan sebagai bentuk integrasi budaya.

Dalam perkembangan memori budaya Sunda hingga masa kini, Gajah Mada tetap menempati posisi yang jauh lebih problematik dibanding Hayam Wuruk maupun simbol-simbol Majapahit lainnya. Walaupun rekonsiliasi administratif dan integrasi nasional terus berkembang, terutama melalui kebijakan simbolik negara, Mahapatih Majapahit tersebut masih kerap dipandang dalam kesadaran historis Pasundan sebagai personifikasi ambisi politik yang bertanggung jawab atas kehancuran martabat diplomatik Sunda di Bubat.

Penerimaan terhadap warisan besar Majapahit dapat berkembang secara lebih terbuka, tetapi pemakluman penuh terhadap figur Gajah Mada belum sepenuhnya hadir dalam memori kolektif masyarakat Sunda. Realitas ini menunjukkan bahwa selama lebih dari enam abad, sosok Gajah Mada tetap hidup bukan hanya sebagai arsitek imperium Nusantara, tetapi juga sebagai simbol luka sejarah yang di sebagian besar memori budaya Sunda masih belum sepenuhnya dimaafkan.