Sejarah Kabupaten Bojonegoro 1828, Kesinambungan Jipang Terakhir

Pendahuluan

Sejarah Kabupaten Bojonegoro modern merupakan bagian dari kesinambungan panjang wilayah Jipang yang berkembang di kawasan barat Bengawan Jawa sejak masa kerajaan-kerajaan Jawa kuno. Berdasarkan berbagai sumber sejarah seperti Babad Diponegoro, arsip Hindia Belanda tahun 1828, laporan militer Letnan Jenderal Hendrik Merkus de Kock, Staatsblad Nederlandsch-Indië, serta kajian historiografi M. C. Ricklefs, H. J. de Graaf, dan Th. G. Th. Pigeaud, wilayah Jipang memiliki kedudukan penting dalam perkembangan politik, ekonomi, dan pertahanan Jawa Timur bagian barat sejak masa akhir Majapahit, Demak, Pajang, hingga Mataram Islam.

Keberadaan Bengawan Jawa menjadi dasar utama perkembangan wilayah Jipang. Sungai ini sejak masa lampau berfungsi sebagai jalur perdagangan, pengangkutan hasil pertanian, distribusi logistik kerajaan, dan penghubung kawasan pedalaman dengan pesisir utara Jawa. Kesuburan tanah di sepanjang aliran sungai memungkinkan berkembangnya pertanian yang menopang kehidupan masyarakat sekaligus memperkuat kedudukan politik penguasa wilayah Jipang.

Dalam perkembangan politik Jawa, Jipang berfungsi sebagai kawasan penyangga penting yang menghubungkan pedalaman Mataram dengan wilayah pesisir utara Jawa. Oleh sebab itu, perubahan pusat pemerintahan Jipang dari Panolan, Padangan, Rajekwesi, hingga Bojonegoro mencerminkan perubahan besar politik Jawa selama lebih dari dua abad.

Menurut kajian H. J. de Graaf dan Pigeaud mengenai perkembangan kerajaan-kerajaan Islam Jawa, kawasan Jipang sejak abad keenam belas telah berkembang sebagai wilayah strategis yang memiliki hubungan erat dengan perubahan kekuasaan antara Demak, Pajang, dan Mataram. Kedudukan tersebut terus bertahan hingga abad kesembilan belas ketika pemerintah kolonial Hindia Belanda melakukan reorganisasi wilayah pasca-Perang Jawa.

Jipang Panolan Sebagai Pusat Awal Pemerintahan

Dalam berbagai tradisi sejarah Jawa dan penelitian historiografi modern, Panolan dikenal sebagai pusat lama Kadipaten Jipang sebelum perpindahan pemerintahan ke Padangan pada akhir abad ketujuh belas. Wilayah ini berkembang sebagai pusat pemerintahan yang menopang kestabilan kawasan barat Bengawan Jawa dalam jangka panjang.

Struktur pemerintahan Panolan mengikuti pola birokrasi Jawa tradisional yang dipimpin penguasa daerah beserta perangkat pemerintahan lokal. Pemerintahan ini mengatur pertanian, keamanan wilayah, penarikan upeti, pengawasan perdagangan, dan hubungan dengan pusat kerajaan.

Menurut penelitian M. C. Ricklefs mengenai perkembangan Mataram dan wilayah Mancanegara Timur, kawasan pertanian di sepanjang Bengawan Jawa memiliki arti penting dalam menopang ekonomi kerajaan. Kesuburan tanah di wilayah Jipang menyebabkan kawasan ini berkembang menjadi salah satu penghasil pangan utama di Jawa Timur bagian barat.

Selain pertanian, Bengawan Jawa juga menjadi jalur perdagangan penting yang menghubungkan kawasan pedalaman dengan pesisir utara Jawa. Jalur sungai ini memungkinkan distribusi hasil bumi dan memperkuat hubungan ekonomi antara Jipang dengan wilayah-wilayah lain di Jawa.

Dari sisi pertahanan, Panolan memiliki kedudukan strategis karena berada di jalur penghubung antara kawasan pedalaman Mataram dan wilayah pesisir utara. Oleh sebab itu, kawasan ini berkembang sebagai salah satu pusat penting dalam susunan pemerintahan Jawa sebelum terjadinya perubahan besar akibat perang Trunojoyo.

Pemberontakan Trunojoyo dan Krisis Mataram

Kajian mengenai perang Trunojoyo banyak dijelaskan dalam karya M. C. Ricklefs dan penelitian H. J. de Graaf mengenai kemunduran Mataram abad ketujuh belas. Pemberontakan Trunojoyo yang dimulai tahun 1674 berkembang menjadi perang besar yang mengguncang kekuasaan Kesultanan Mataram.

Trunojoyo memperoleh dukungan besar dari bangsawan Madura dan para pelarian Makassar eks-Kesultanan Gowa yang menolak tunduk kepada VOC setelah Perjanjian Bongaya tahun 1667. Tokoh paling penting dari unsur Makassar adalah Karaeng Galesong, putra Sultan Hasanuddin, yang membawa ribuan prajurit berpengalaman ke dalam kekuatan Trunojoyo.

Pasukan Trunojoyo berhasil menguasai berbagai wilayah pesisir utara Jawa dan menghancurkan pertahanan Mataram di Jawa Timur. Dalam berbagai laporan sejarah kolonial dan kajian Ricklefs, disebutkan bahwa jatuhnya Plered pada tahun 1677 menjadi titik terburuk krisis Mataram abad ketujuh belas.

Runtuhnya ibu kota Mataram menyebabkan kerajaan kehilangan pengawasan politik atas banyak wilayah pesisir dan pedalaman Jawa. Dalam keadaan tersebut, Amangkurat II meminta bantuan VOC untuk merebut kembali kekuasaan.

Perjanjian Jepara dan Pemindahan Jipang ke Padangan

Perjanjian Jepara tahun 1677 menjadi salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah politik Jawa. Berdasarkan arsip VOC dan penelitian de Graaf, perjanjian ini menempatkan Mataram dalam ketergantungan besar terhadap VOC.

Sebagai bagian dari penataan ulang wilayah pasca perang Trunojoyo, pusat pemerintahan Jipang dipindahkan dari Panolan ke Padangan pada tanggal 20 Oktober 1677. Perubahan ini berkaitan dengan kebutuhan pengawasan wilayah Mancanegara Timur yang mengalami kekacauan akibat perang.

Padangan dipilih karena memiliki kedudukan lebih baik dalam pengawasan Bengawan Jawa, distribusi logistik, pertanian, dan perdagangan sungai. Dalam tahap ini, Pangeran Mas Tumapel diangkat sebagai bupati pertama Jipang Padangan.

Menurut penelitian sejarah lokal Bojonegoro dan Jipang, masa pemerintahan Pangeran Mas Tumapel menjadi tahap pemulihan awal kawasan barat Bengawan Jawa setelah krisis besar perang Trunojoyo. Pemerintahan kemudian dilanjutkan oleh Raden Tumenggung Surojoyo atau Ki Wirosentiko yang memperkuat birokrasi daerah dan pengelolaan pertanian.

Pemindahan ke Jipang Rajekwesi

Berdasarkan penelitian Ricklefs mengenai perkembangan Mataram abad kedelapan belas, penguatan wilayah Mancanegara Timur mendorong perpindahan pusat pemerintahan Jipang dari Padangan ke Rajekwesi pada tahun 1725.

Pelaksanaan perpindahan dilakukan oleh Raden Tumenggung Harya Matahun I pada masa pemerintahan Susuhunan Pakubuwana II. Rajekwesi dipilih karena memiliki kedudukan lebih baik dalam pengawasan wilayah pertanian, perdagangan Bengawan Jawa, dan hubungan politik dengan pusat kerajaan.

Pada masa Harya Matahun I, Rajekwesi berkembang menjadi pusat pemerintahan yang lebih besar dan lebih kuat dibandingkan pusat pemerintahan sebelumnya. Selain menjadi pusat agraris dan perdagangan, Rajekwesi juga berkembang sebagai benteng pertahanan penting Mataram di kawasan timur.

Peranan militer Rajekwesi terlihat dalam Palagan Badholeng tahun 1735 ketika Harya Matahun I memimpin pasukan Mataram melawan Cakraningrat IV dari Madura di kawasan Sidayu, Gresik. Kajian de Graaf mengenai konflik internal Mataram menyebut pertempuran ini sebagai salah satu perang penting dalam perebutan pengaruh di Jawa Timur abad kedelapan belas.

Setelah masa Harya Matahun I, pemerintahan Rajekwesi dilanjutkan oleh penerus trah Matahun yang mempertahankan kestabilan wilayah selama lebih dari satu abad hingga awal Perang Jawa.

Pemberontakan Sosrodilogo dan Kehancuran Rajekwesi

Peristiwa penting yang mengakhiri sejarah Rajekwesi berkaitan langsung dengan Perang Jawa tahun 1825–1830. Berdasarkan Babad Diponegoro, laporan militer De Kock, serta arsip kolonial Hindia Belanda, kawasan Rajekwesi menjadi salah satu pusat penting perlawanan di wilayah timur laut Jawa.

Tumenggung Sosrodilogo merupakan bangsawan Rajekwesi yang memiliki hubungan dekat dengan perjuangan Pangeran Diponegoro. Ia memperoleh tugas membuka medan perlawanan di kawasan Rajekwesi dan Karesidenan Rembang untuk memecah konsentrasi militer kolonial.

Menurut laporan militer De Kock, pasukan Sosrodilogo berhasil menghimpun laskar Jawa lokal, pendukung Diponegoro, dan rakyat pedesaan dalam jumlah besar. Pada 28 November 1827, pasukan tersebut menyerbu pusat pemerintahan Rajekwesi dan menghancurkan simbol-simbol kekuasaan kolonial.

Laporan kolonial Hindia Belanda mencatat bahwa serangan Sosrodilogo menyebabkan terganggunya jalur komunikasi antara Semarang dan Surabaya. Pemerintah kolonial kemudian mengirim pasukan besar dari Semarang, Surakarta, dan Batavia di bawah pimpinan Hendrik Merkus de Kock.

Dalam laporan-laporan militer kolonial juga dijelaskan penerapan strategi Bentengstelsel berupa pembangunan jaringan benteng pertahanan dan pengepungan bertahap terhadap basis-basis perlawanan Jawa. Dengan kekuatan militer yang lebih besar, Rajekwesi berhasil direbut kembali pada Januari 1828.

Pertempuran besar tersebut menyebabkan pusat pemerintahan Rajekwesi mengalami kehancuran berat. Sosrodilogo kemudian melanjutkan perang gerilya sebelum akhirnya menyerah kepada pasukan kolonial pada 3 Oktober 1828.

Lahirnya Kabupaten Bojonegoro Tahun 1828

Berdasarkan arsip Hindia Belanda tahun 1828 dan Staatsblad Nederlandsch-Indië, kehancuran Rajekwesi menyebabkan pemerintah kolonial memandang pusat pemerintahan lama tidak lagi layak dipertahankan.

Dalam keadaan tersebut, Raden Adipati Djojonegoro mengusulkan pemindahan pusat pemerintahan ke Desa Kebo Gadung yang dianggap lebih aman dan lebih mudah diawasi. Usulan ini kemudian diterima Komisaris Jenderal Leonard du Bus de Gisignies.

Melalui besluit resmi tanggal 25 September 1828, nama Rajekwesi dihapus dan diganti menjadi Bodjanegara atau Bodjo Negoro. Arsip kolonial tersebut menjadi dasar administratif paling penting dalam sejarah lahirnya Kabupaten Bojonegoro modern.

Pemerintah kolonial kemudian membangun pusat pemerintahan baru di tepi Bengawan Jawa bagian utara. Pembangunan mencakup kantor kabupaten, jalur administrasi, pengawasan perdagangan, dan pengendalian ekonomi pertanian kawasan sekitar.

Raden Adipati Djojonegoro tetap memegang peranan penting sebagai bupati transisi yang menjembatani perubahan dari pemerintahan Jipang Rajekwesi menuju Bojonegoro kolonial.

Menurut berbagai penelitian sejarah lokal Bojonegoro dan Jipang, perubahan dari Rajekwesi menjadi Bojonegoro bukanlah pemutusan sejarah dari masa sebelumnya. Bojonegoro modern merupakan kelanjutan panjang dari perkembangan Jipang Panolan, Jipang Padangan, dan Jipang Rajekwesi yang selama berabad-abad membentuk dasar pemerintahan dan kehidupan masyarakat di kawasan barat Jawa Timur.

Kesimpulan sejarah

Berdasarkan Babad Diponegoro, arsip Hindia Belanda tahun 1828, laporan militer De Kock, Staatsblad Nederlandsch-Indië, karya M. C. Ricklefs, penelitian H. J. de Graaf dan Pigeaud, serta penelitian sejarah lokal Bojonegoro dan Jipang, lahirnya Kabupaten Bojonegoro tahun 1828 merupakan bagian dari kesinambungan panjang sejarah Jipang di kawasan barat Bengawan Jawa.

Perubahan dari Jipang Panolan, Jipang Padangan, Jipang Rajekwesi, hingga Bojonegoro menunjukkan perkembangan bertahap pemerintahan, pertanian, perdagangan, dan pertahanan wilayah selama berabad-abad. Oleh sebab itu, Bojonegoro modern tidak lahir sebagai wilayah baru yang terpisah dari masa sebelumnya, melainkan sebagai kelanjutan sejarah panjang Jipang yang berkembang sejak masa Majapahit, Demak, Pajang, hingga Mataram Islam.

Mat Kohar, S.Kom.
Pemerhati Sejarah