Susuhunan Amangkurat I atau Sri Susuhunan Amangkurat Senapati Ing Alaga Abdurrahman Sayidin Panatagama (memerintah 1646–1677) naik takhta pada masa ketika kongsi dagang Belanda mulai mengubah strategi kolonialnya setelah gagal menghadapi kekuatan Sultan Agung melalui perang terbuka. Gelar panjang tersebut menunjukkan besarnya legitimasi politik dan spiritual yang melekat pada dirinya sebagai penguasa Mataram.
Gelar Senapati Ing Alaga menegaskan posisi sebagai panglima perang, sementara Amangkurat I menggambarkan dirinya sebagai pemimpin sekaligus penata kehidupan agama di kerajaan. Namun ironi sejarah muncul karena pada masa pemerintahannya justru terjadi konflik besar antara keraton dan kalangan ulama Islam. Serangan besar Mataram ke Batavia pada tahun 1628–1629 pada masa Sultan Agung sebelumnya telah membuktikan bahwa kerajaan Jawa di bawah Mataram merupakan kekuatan besar yang sulit ditaklukkan secara militer.
Kegagalan itu membuat pihak Belanda meninggalkan pola konfrontasi langsung dan beralih pada strategi yang lebih halus melalui diplomasi, pengumpulan informasi politik, pendekatan terhadap elite kerajaan, serta penetrasi ekonomi dan perdagangan. Dalam konteks ini, Rijklof van Goens memainkan peran penting melalui kunjungannya ke Keraton Mataram antara tahun 1648–1654. Kunjungan tersebut bukan sekadar urusan dagang, melainkan juga upaya memetakan kekuatan militer, struktur birokrasi, hubungan keluarga kerajaan, posisi bangsawan, pengaruh ulama, hingga kondisi wilayah pesisir.
Dari berbagai informasi itu, pihak Belanda memahami bahwa di dalam Mataram terdapat ketegangan serius antara pusat kerajaan, bangsawan senior, ulama, dan daerah pesisir. Situasi tersebut kemudian dimanfaatkan untuk memperluas pengaruh secara bertahap, sementara penguasa baru Mataram mulai membangun pemerintahan yang sangat keras dan terpusat. Kebijakan-kebijakan itulah yang kemudian melahirkan krisis internal besar dan menjadi awal kemunduran Mataram Islam.
Kisah Pangeran Alit Dan Dosa-dosa Amangkurat I
Salah satu tokoh paling penting dalam krisis awal pemerintahan kerajaan saat itu adalah Pangeran Alit, adik kandung Amangkurat I sekaligus putra Sultan Agung. Dalam berbagai sumber Jawa seperti Babad Tanah Jawi, Pangeran Alit digambarkan sebagai bangsawan yang memiliki kharisma kuat, dekat dengan prajurit, dan memiliki hubungan baik dengan kelompok ulama.
Ia tumbuh pada masa kejayaan Sultan Agung ketika Mataram masih menjaga keseimbangan antara kekuasaan keraton, aristokrasi Jawa, dan legitimasi Islam. Karena itu banyak kalangan istana masih memandang Pangeran Alit sebagai simbol kelanjutan politik warisan Sultan Agung. Berbeda dengan kakaknya yang membangun pemerintahan absolut dan penuh kecurigaan, Pangeran Alit dipandang lebih dekat dengan kelompok bangsawan lama, elite militer, dan jaringan ulama. Hal inilah yang membuat penguasa Mataram tersebut melihatnya sebagai ancaman politik serius. Konflik antara keduanya kemungkinan bukan sekadar perebutan takhta, melainkan benturan antara dua arah politik Mataram: kelompok yang mendukung sentralisasi keras ala penguasa baru melawan kelompok yang ingin mempertahankan keseimbangan politik lama warisan Sultan Agung.
Ketegangan tersebut akhirnya berkembang menjadi pemberontakan sekitar tahun 1648. Walaupun detail sejarahnya berbeda dalam berbagai sumber, hampir semua catatan sepakat bahwa gerakan Pangeran Alit melibatkan unsur bangsawan, prajurit, dan kalangan ulama yang kecewa terhadap pemerintahan baru di Mataram. Pemberontakan itu akhirnya gagal dan Pangeran Alit tewas, baik dalam pertempuran maupun setelah tertangkap. Namun kematiannya justru menjadi awal tragedi jauh lebih besar. Sang susuhunan kemudian memerintahkan pembantaian besar terhadap ribuan ulama, santri, dan tokoh agama yang dituduh mendukung pemberontakan tersebut.
Peristiwa ini menjadi salah satu tindakan represif terbesar dalam sejarah Mataram Islam dan sekaligus menjadi dosa politik pertama pemerintahan Amangkurat I. Hubungan antara keraton dan kalangan Islam hancur, legitimasi spiritual kerajaan runtuh, dan jaringan sosial-keagamaan yang sebelumnya menjadi kekuatan moral Mataram lumpuh dari dalam. Bagi kongsi dagang Belanda, keadaan ini sangat menguntungkan karena kerajaan besar warisan Sultan Agung mulai melemah akibat konflik internalnya sendiri.
Dosa politik kedua penguasa Mataram itu adalah menghancurkan keseimbangan politik warisan Sultan Agung. Ia mulai menyingkirkan banyak bangsawan senior dan pejabat penting yang dianggap berbahaya bagi kekuasaannya. Salah satu tokoh paling terkenal adalah Tumenggung Wiraguna atau Pangeran Wiraguna, panglima besar Mataram pada masa Sultan Agung yang memiliki pengaruh kuat di lingkungan militer dan istana. Setelah naik takhta, pengaruh Wiraguna dianggap terlalu besar sehingga ia akhirnya disingkirkan. Tokoh lain yang menjadi korban adalah Pangeran Pekik dari Surabaya, bangsawan besar Jawa Timur sekaligus mertua sang susuhunan.
Pangeran Pekik sebelumnya berjasa membantu integrasi Surabaya ke dalam Mataram pada masa Sultan Agung, tetapi pengaruh besar keluarga Surabaya di lingkungan istana membuat penguasa kerajaan curiga. Sekitar tahun 1659, Pangeran Pekik bersama banyak anggota keluarganya dihukum mati. Penyingkiran elite senior ini menghancurkan jaringan politik warisan Sultan Agung dan memperbesar ketakutan serta perpecahan di dalam kerajaan.
Dosa ketiga adalah tekanan terhadap wilayah pesisir seperti Surabaya, Gresik, Jepara, dan kota-kota pelabuhan lainnya yang sebelumnya menjadi pusat perdagangan penting Mataram. Raja saat itu menganggap wilayah pesisir terlalu mandiri dan sulit dikendalikan. Karena itu ia melakukan represi terhadap para adipati pesisir dan membatasi kekuatan ekonomi mereka. Banyak pejabat daerah dipindahkan, diawasi, atau dicurigai memiliki ambisi sendiri. Kebijakan tersebut justru melemahkan perdagangan kerajaan dan merusak jaringan ekonomi Mataram. Dalam keadaan seperti ini, pihak Belanda semakin mudah menguasai jalur perdagangan laut dan memperbesar monopoli ekonominya di Jawa.
Dosa keempat adalah sikap paranoia politik terhadap keluarga dan elite kerajaan sendiri.Banyak kerabat kerajaan dipenjara, dihukum, bahkan dibunuh karena dianggap dapat mengancam kekuasaan. Keadaan ini melahirkan konflik dinasti, dendam politik, dan budaya ketakutan di lingkungan istana. Dosa kelima adalah terbukanya jalan campur tangan kongsi dagang Belanda ke dalam politik Mataram. Walaupun penguasa tersebut tidak sepenuhnya tunduk kepada pihak Belanda, hubungan politik yang dibangunnya justru memberi peluang besar bagi mereka untuk masuk lebih dalam ke pusat kekuasaan Jawa. Pihak Belanda memanfaatkan konflik elite, kerusakan ekonomi, dan lemahnya persatuan kerajaan untuk memperbesar pengaruhnya.
Dosa keenam adalah kegagalannya mengendalikan Pemberontakan Trunojoyo pada tahun 1675–1677. Pemberontakan besar ini didukung bangsawan daerah, kelompok pesisir, dan sebagian kalangan Islam yang kecewa terhadap pemerintahan kerajaan. Pemberontakan tersebut berhasil menghancurkan ibu kota Plered dan memaksa sang susuhunan melarikan diri hingga akhirnya wafat dalam pengasingan. Dosa ketujuh sekaligus yang terbesar adalah bahwa seluruh kebijakan pemerintahannya menjadi awal kemunduran besar Mataram Islam. Pada masanya legitimasi agama melemah, elite kerajaan terpecah, ekonomi pesisir runtuh, konflik dinasti membesar, dan pengaruh Belanda semakin kuat. Kerajaan besar warisan Sultan Agung perlahan berubah menjadi kerajaan yang bergantung pada bantuan pihak asing.
Keberhasilan dan Keuntungan VOC
Krisis politik dan kekerasan internal pada masa pemerintahan Amangkurat I memberikan keuntungan luar biasa bagi kongsi dagang Belanda. Setelah gagal menundukkan Mataram melalui perang frontal, mereka justru memperoleh hasil jauh lebih efektif melalui kehancuran internal kerajaan. Pembantaian ulama melemahkan legitimasi spiritual Mataram, penyingkiran bangsawan merusak stabilitas birokrasi, dan tekanan terhadap wilayah pesisir menghancurkan kemandirian ekonomi kerajaan. Keadaan ini memungkinkan pihak Belanda memperluas dominasi perdagangan, menguasai jalur pelabuhan, dan memperbesar pengaruh politiknya di Jawa.
Arsip-arsip Belanda bahkan menunjukkan bahwa mereka melihat instabilitas Mataram sebagai peluang strategis untuk memperlemah kerajaan dari dalam. Puncak keuntungan itu terjadi setelah Pemberontakan Trunojoyo menghancurkan pusat kerajaan Mataram. Pihak Belanda kemudian membantu Amangkurat II merebut kembali kekuasaan, dan sebagai balasannya mereka memperoleh hak dagang yang lebih luas, pengaruh militer yang semakin besar, kekuasaan atas beberapa wilayah, serta hubungan politik yang membuat Mataram bergantung melalui utang dan perjanjian resmi. Sejak saat itu, kongsi dagang Belanda tidak lagi sekadar perusahaan perdagangan asing, tetapi mulai berubah menjadi kekuatan politik yang menentukan arah sejarah Jawa.
Pemerintahan Susuhunan Amangkurat I menjadi titik balik besar dalam sejarah Mataram Islam. Ia tetap bertanggung jawab atas kekerasan dan absolutisme pemerintahannya, tetapi pada saat yang sama pihak Belanda berhasil memanfaatkan setiap kelemahan internal kerajaan untuk mempercepat proses kolonialisasi di Jawa. Kehancuran Mataram Islam pada akhirnya bukan hanya akibat tirani seorang penguasa, melainkan hasil gabungan antara represi domestik, konflik elite, kerusakan ekonomi, dan strategi kolonial Belanda yang secara perlahan meruntuhkan kekuatan kerajaan dari dalam.
About The Author
