Awal Instabilitas Dinasti Majapahit Pasca-1309 M
TUHANYARU – Kematian Raden Wijaya (Sri Kertarajasa Jayawarddhana) pada tahun 1309 M menandai masa transisi politik paling rapuh dalam sejarah Majapahit. Raja pendiri itu memang meninggalkan struktur pemerintahan yang terorganisasi, namun suksesi keputraannya, Jayanagara, dirasa kurang sahih oleh sebagian bangsawan. Putri mahkota Jayanagara bukan anak permaisuri utama, melainkan anak selir (Putri Dara Petak), sehingga muncul keraguan atas klaimnya[1].
Situasi ini diperparah oleh intrik elit: misalnya, seorang pejabat tinggi bernama Dyah Halayuda (Mahapati Halayudha), sepupu Raden Wijaya, digambarkan sebagai sosok licik yang terus memprovokasi konflik antar-aristokrat[2]. “Mahapati” ini dituduh menebar fitnah agar rival-rivalnya (termasuk Nambi) disingkirkan, mewujudkan ketegangan dalam istana[2][3].
Secara ekonomi, persaingan elite ini mengancam stabilitas agraria dan penerimaan kerajaan. Misalnya, Prasasti Adan-adan (1223 Saka/1301 M) menggambarkan penggunaan hak sima (tanah bebas pajak) sebagai imbalan politik: Raden Wijaya menganugerahkan wanwa Adan-adan sebagai tanah sima kepada seorang tokoh yang membantunya menumpas pemberontakan Jayakatwang[4]. Penerimaan kas negara sangat bergantung pada sima dan upeti; konflik internal berisiko mengganggu distribusi sumber daya ini. Secara sosial, perseteruan antar-bangsawan menyebabkan fragmentasi loyalitas: ada pergeseran keseimbangan kekuasaan dari lingkaran inti istana Singhasari ke pendatang Majapahit.
Dalam budaya politik Jawa, raja dipandang sebagai pusat kosmologis negara, sehingga setiap pemberontakan terhadap penguasa sah dianggap mengancam keteraturan jagad. Misalnya Prasasti Tuhanyaru (1245 Saka/1323 M) menegaskan bahwa kesetiaan tokoh lokal yang menyelamatkan raja justru “mempertahankan kedudukan raja di singgasana”[5].
Aspek pertahanan-keamanan Majapahit awal masih belum kokoh. Pasukan Bhayangkara (pengawal istana) dan artileri kerajaan belum terorganisasi lengkap, sehingga pemberontakan internal menjadi ancaman utama. Fakta bahwa hanya Gajah Mada dan pasukan pengawal istana yang berhasil menyelamatkan raja dari pemberontakan pada 1319 M menunjukkan kekuatirannya: kalau elite internal berkhianat, keamanan negara terancam serius[6][7].
1316 M: Pemberontakan Nambi dan Disintegrasi Elite
Tahun 1316 M menjadi puncak konflik internal awal Majapahit. Nambi, seorang pejabat tinggi (rakryan patih) era Raden Wijaya, difitnah mengkhianati raja. Tokoh-tokoh utama periode ini antara lain: Sri Jayanagara (raja Majapahit ke-2, 1309–1328), Nambi (patih setia Raden Wijaya yang menjadi korban fitnah), dan Dyah/Mahapati Halayudha (pejabat ambisius yang memprovokasi ketegangan). Menurut kisah Pararaton, Mahapati menyebarkan berita bohong kepada Jayanagara bahwa Nambi hendak memberontak di Lamajang (Lumajang)[3]. Terhasut oleh fitnah itu, Jayanagara pun mengirim pasukan untuk menghancurkan benteng pertahanan Nambi.
Walaupun Nambi sempat mendirikan benteng di Gending dan Pejarakan, pasukan kerajaan meluluhlantakkan pertahanannya dan Nambi beserta keluarganya tewas dalam pertempuran[3]. Kronik Majapahit (Nagarakretagama, Pararaton, dan kidung tradisional) mencatat tahun kejatuhan Nambi sebagai 1238 Saka (1316 M)[8][9].
1319 M: Pemberontakan Ra Kuti dan Krisis Eksistensial
Pada 1319 M, Majapahit diterjang pemberontakan besar-besaran yang dipimpin Ra Kuti, salah satu anggota kelompok Dharmaputra. Menurut Wikipedia Majapahit, Ra Kuti berhasil merebut kedaton Majapahit pada tahun 1241 Saka (1319 M)[10]. Reaksi elite terbelah; beberapa perwira istana (misalnya Ra Tanca, Ra Banyak, Ra Yuyu, Ra Pangsa, Ra Wedeng) ikut membantu Ra Kuti menggulingkan Jayanagara[6]. Kala itu Gajah Mada baru berstatus prajurit Bhayangkara (pengawal istana) dan belum menjadi mahapatih. Hanya kekuatan pengawal setia yang tersisa untuk mempertahankan raja.
Akibat pemberontakan ini, ibu kota Majapahit hancur porak-poranda[6]. Jayanagara dalam bahaya besar di bawah kudeta Ra Kuti. Untuk menyelamatkan tahta Majapahit, Gajah Mada memainkan peran kunci: ia mengawal raja melarikan diri ke sebuah desa bernama Badander. Sumber-sumber menyebut Badander sebagai lokasi pengungsian rahasia; dalam prasasti dan teks kemudian terungkap bahwa tempat ini terkait dengan wilayah Dander di Bojonegoro[11][12]. Selama pengungsian, pasukan Bhayangkara di bawah kendali Gajah Mada menjaga keselamatan raja; hanya dengan bantuan mereka lini legitimasi Majapahit tetap bertahan[7].
1319–1320 M: Pengungsian Jayanagara ke Badander
Setelah Ra Kuti menguasai ibukota, Gajah Mada melancarkan taktik evakuasi tersembunyi. Pada malam hari Raja Jayanagara dibawa diam-diam ke desa Badander[12][7]. Tokoh-tokoh penting dalam fase ini ialah Jayanagara sendiri, Gajah Mada, serta tokoh lokal yang disebut buyut Badander, yaitu Dyah Makaradwaja[12][13]. Pelarian ini dipandang sebagai strategi politik mempertahankan garis legitimasi kerajaan: selama raja masih hidup dan tersembunyi, peluang pemulihan Majapahit tetap ada. Wilayah Badander pun berfungsi sebagai benteng alternatif ketika pusat runtuh.
Prasasti Tuhanyaru (1245 Saka/1323 M) kemudian menyebutkan bahwa Badander berhubungan dengan kawasan Tuhanyaru dan Kusambyan (Baruandita) sebagai sima yang dianugerahkan kepada Dyah Makaradwaja atas jasanya melindungi raja[5][13]. Fakta ini mengindikasikan bahwa masyarakat lokal di Badander menunjukkan loyalitas tinggi kepada raja. Dalam tradisi Jawa Kuna, raja yang “menyaru” (berpura-pura) tetap mempertahankan kaidah kesetiaan negara; keselamatan raja selama pengungsian menjadi pusat perjuangan para pendukungnya. Keputusan menempatkan raja di desa Badander (yang diidentifikasi dengan Dander, Bojonegoro) menunjukkan Badander sebagai zona perlindungan yang dipilih karena kekuatan lokalnya.
Dander (Bojonegoro) dalam Struktur Regional Majapahit Awal
Identifikasi Badander dengan kawasan modern Dander, Kabupaten Bojonegoro, diperkuat oleh kajian historis dan toponimi. Prasasti Adan-adan (1301 M) yang ditemukan di Kalitidu, Bojonegoro menunjukkan bahwa wilayah ini sudah terkait erat dengan keluarga kerajaan. Uraian prasasti Adan-adan menegaskan Jayanagara sebagai Tarunawaja (raja muda) yang kelak “harus mengungsi dari istananya”[14], dan bahwa prasasti tersebut diperuntukkan bagi seorang Rajarsi pendukung perjuangan Majapahit di daerah Kalitidu (Bojonegoro)[15]. Nama Dander sendiri terdiri dari unsur dana (derma/kemurahan hati) dan dhara (tenang); hal ini mirip dengan nama prasasti Adan-adan yang juga mengandung akar dana[15][16]. Dalam konteks ini, Dander dipahami sebagai wilayah yang ‘dermawan’, menandakan peran kawasan itu dalam pengabdian kepada penguasa.
Secara politik, Dander berperan sebagai basis loyalis strategis. Keberadaan Kepala Desa Badander (buyut Dander), Dyah Makaradwaja, yang memberikan perlindungan kepada raja, menunjukkan kedekatan politik kawasan ini dengan pusat. Secara ekonomi, status sima Tuhanyaru yang dianugerahkan kepada Makaradwaja pada tahun 1323 menunjukkan pentingnya wilayah Dander dalam struktur agraria Majapahit[5]. Komunitas lokal Dander memiliki kapasitas organisasi memadai (melalui jabatan buyut dan lembaga adat desa) yang mampu menopang perlindungan elit pusat dalam krisis. Secara budaya, peran Dander mengintegrasikan identitas lokal Jawa Timur dengan legitimasi dinasti Majapahit yang baru didirikan.
1323 M: Prasasti Tuhanyaru sebagai Legitimasi Epigrafis
Prasasti Tuhanyaru (Sidoteko, Mojokerto) bertanggal 1245 Saka (13 Desember 1323 M) dikeluarkan oleh Raja Jayanagara[17]. Tulisan prasasti ini menyebutkan bahwa ia adalah Paduka Sri Maharaja Rajadhiraja Parameswara… Wikramattunggadewa – gelar kebesaran yang khusus bagi Jayanagara sebagai raja Majapahit kedua (memerintah 1309–1328)[17]. Isi utama prasasti ini adalah penetapan kembali desa Tuhanyaru dan Kusambyan menjadi sima perdikan atas permintaan Dyah Makaradwaja. Permintaan itu dikabulkan karena Makaradwaja telah memperlihatkan kesetiaan, “mempertaruhkan jiwa” demi raja sehingga “kedudukan raja di singgasana semakin teguh”[5]. Dengan kata lain, penghargaan tanah sima ini sekaligus mengabadikan jasa Makaradwaja yang melindungi raja selama krisis.
Dari perspektif legitimasi, prasasti Tuhanyaru menjadi bukti epigrafis kembalinya otoritas pusat usai kekacauan. Dengan dokumen resmi kerajaan tersebut, pemerintah Majapahit mengumumkan nama baru daerah pengungsian raja: Tuhanyaru, yang etimologinya dari tuha/tuhan (yang dihormati atau penguasa) dan nyaru (berkamuflase)[18][19]. Para ahli menafsirkan “Tuhanyaru” sebagai “orang terhormat yang menyamar”, merujuk langsung kepada Raja Jayanagara yang menyamar di Badander[19]. Prasasti ini secara simbolis mengakui peristiwa penyamaran raja dan menunjukkan hubungan patron-klien antara pusat dan daerah: desa yang memberikan perlindungan diabadikan dalam dokumen resmi kerajaan.
Bojonegoro Kuno dan Penyelamatan Dinasti
Peristiwa penyelamatan Majapahit awal ini membuktikan bahwa komunitas Jawa Timur, khususnya Bojonegoro Kuno, memainkan peran strategis aktif. Masyarakat Dander tidak sekadar “penonton”; mereka berkontribusi langsung lewat solidaritas politik dan dukungan logistik. Politically, kepemimpinan lokal (buyut Dander) membantu menjaga legitimasi penguasa sah saat pusat terguncang[12]. Ekonominya, masyarakat menyokong logistik pengungsian—misalnya menyediakan makanan atau lahan sima untuk pendukung istana. Sosialnya, loyalitas massal penduduk kepada kerajaan tercermin dari terselenggaranya evakuasi rahasia tanpa kebocoran informasi.
Dalam budaya Jawa setempat, tindakan melindungi raja dipandang sebagai kewajiban luhur yang meneguhkan ikatan antar-daerah dengan Majapahit. Dari sisi pertahanan, keberadaan Dander sebagai benteng regional yang aman membuktikan bahwa kerajaan bisa diselamatkan meski ibukota direbut. Prasasti Tuhanyaru (1323 M) menegaskan integrasi ini: ia mengangkat Makaradwaja (pimpinan lokal Badander) menjadi pemilik sima Tuhanyaru atas nama raja[5][13].
Kesimpulan
Peristiwa tahun 1309–1323 M menggambarkan fase paling genting dalam sejarah awal Majapahit, ketika kerajaan muda ini berhadapan dengan ancaman multidimensi akibat konflik internal elite. Sejak wafatnya Raden Wijaya (1309 M) hingga pemberontakan Nambi (1316 M) dan puncaknya di Ra Kuti (1319 M), Majapahit berada di bawah tekanan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan yang serius. Rangkaian intrik Mahapati Halayudha dan perlawanan Dharmaputra mengilustrasikan betapa rapuhnya legitimasi raja muda jika tokoh-tokoh kunci saling bermusuhan[2][3]. Strategi cepat Gajah Mada mengevakuasi Jayanagara ke Badander menjadi titik balik fundamental; langkah ini memungkinkan garis dinasti Majapahit tetap bertahan walau kedaton direbut pemberontak[7][12].
Kawasan Dander (Bojonegoro) terbukti memiliki fungsi strategis sebagai daerah perlindungan regional yang menopang keselamatan dinasti. Uraian prasasti Adan-adan (1301 M) dan Tuhanyaru (1323 M) memperkuat hubungan istimewa Bojonegoro dengan Majapahit awal[15][5]. Analisis epigrafis menunjukkan masyarakat Dander (melalui figur Dyah Makaradwaja) bukan sekadar periferal, melainkan bagian integral dari mekanisme penyelamatan kerajaan. Dengan demikian, Prasasti Tuhanyaru 1245 Saka berfungsi sebagai legitimasi sejarah penting, mengabadikan peran aktor lokal dalam menjaga kelangsungan Majapahit pasca-krisis[5][19].
About the Author
Iya, peristiwa ini tercatat dalam negarakertagama