Musim kemarau 2026 diprediksi menjadi tantangan besar bagi Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan pemetaan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, BPBD, serta Dinas PU Cipta Karya, wilayah ini memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kekeringan musiman yang terus meningkat akibat perubahan pola iklim. Data mitigasi terbaru menunjukkan sedikitnya 73 desa di 20 kecamatan telah masuk dalam peta zona merah rawan kekeringan untuk menghadapi kemarau 2026. Sementara proyeksi BPBD sebelumnya bahkan memperkirakan potensi kekeringan dapat meluas hingga 106 desa, dengan 93 desa di antaranya berisiko mengalami kekeringan ekstrem apabila curah hujan berada jauh di bawah normal.
Perubahan kondisi iklim ini berkaitan erat dengan berakhirnya La Niña lemah pada awal 2026 yang sebelumnya memberikan suplai curah hujan lebih tinggi. Setelah fase tersebut berakhir, pola atmosfer Indonesia bergerak menuju kondisi lebih kering, sehingga wilayah agraris seperti Bojonegoro berpotensi mengalami kemarau yang datang lebih cepat, lebih panjang, dan lebih keras dibandingkan pola rata-rata klimatologis. Prediksi BMKG menunjukkan bahwa sebagian besar Jawa Timur akan mengalami curah hujan di bawah normal, sehingga meningkatkan tekanan terhadap wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan sumber daya air.
Kerentanan di Bojonegoro Selatan
Secara historis, Bojonegoro memang memiliki karakter geografis yang rentan terhadap krisis air, terutama pada desa-desa di kawasan perbukitan kapur, tadah hujan, dan daerah dengan keterbatasan sumber air permanen. Kecamatan yang paling sering terdampak meliputi Kedewan, Sugihwaras, Temayang, Sekar, Bubulan, Margomulyo, Gondang, Malo, Tambakrejo, Ngasem, Sumberrejo, Kepohbaru, hingga sebagian Dander dan Sukosewu. Pada musim kemarau 2025 saja, BPBD mencatat 86 desa di 12 kecamatan mengalami dampak serius kekeringan, dengan lebih dari 36 ribu kepala keluarga terdampak kesulitan air bersih.
Desa-desa yang secara konsisten masuk kategori zona merah kekeringan tersebar luas di berbagai wilayah. Di Kecamatan Kedewan, desa Hargomulyo, Wonocolo, Beji, Panjunan, dan Kepohkidul menjadi wilayah paling rentan akibat dominasi tanah kapur yang minim daya simpan air. Kecamatan Temayang juga menghadapi risiko tinggi melalui desa Jono, Papringan, Kedungsumber, Soko, dan Pandantoyo. Sementara di Kecamatan Sugihwaras, desa Bareng, Alasgung, Panemon, Siwalan, dan Glagahan hampir rutin mengalami krisis air saat musim kemarau panjang.
Wilayah selatan Bojonegoro seperti Kecamatan Sekar menjadi salah satu pusat kekeringan terparah dengan desa Bobol, Deling, Klino, Sekar, Miyono, dan Cancung. Kecamatan Bubulan juga menghadapi situasi serupa melalui desa Clebung, Bubulan, Sumberbendo, dan Ngorogunung. Di Kecamatan Gondang dan Margomulyo, desa Sambongrejo, Pajeng, Kalangan, Geneng, Meduri, serta Ngrancang masuk kategori rawan akibat kondisi topografi berbukit dan terbatasnya akses air.
Kecamatan Malo, Tambakrejo, dan Ngasem turut menjadi wilayah rentan, terutama pada desa Trembes, Tinawun, Gamongan, Malingmati, Napis, Pengkol, Dukohkidul, dan Butoh. Sebagian besar masyarakat di desa-desa tersebut masih bergantung pada sumur tradisional, tadah hujan, atau embung desa yang debitnya cepat menyusut selama kemarau panjang.
Dampak Utama Kekeringan
Dampak utama kekeringan di Bojonegoro tidak hanya berupa kekurangan air bersih rumah tangga, tetapi juga ancaman serius terhadap sektor pertanian. Ribuan hektare sawah tadah hujan berpotensi mengalami penurunan produktivitas hingga gagal panen, khususnya untuk komoditas padi, jagung, dan tembakau. Sektor peternakan, sanitasi masyarakat, serta kestabilan ekonomi pedesaan juga menghadapi tekanan tinggi ketika distribusi air harus bergantung pada dropping tangki dari BPBD.
Risiko lain yang meningkat adalah kebakaran hutan dan lahan, terutama pada kawasan hutan jati dan lahan kering yang mendominasi sebagian wilayah Bojonegoro. Vegetasi yang mengering akibat kemarau panjang menjadi sangat mudah terbakar, sehingga ancaman kebakaran hutan dan lahan berpotensi meningkat bersamaan dengan krisis air.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai memperkuat berbagai strategi mitigasi. Langkah utama meliputi pemetaan detail desa rawan kekeringan, peningkatan distribusi air bersih melalui dropping tangki, pembangunan embung desa, sumur bor, pipanisasi, serta penguatan HIPPAM sebagai pengelola air berbasis masyarakat. Pemerintah juga menyesuaikan kalender tanam, mendorong diversifikasi tanaman tahan kekeringan, serta memperluas konservasi air melalui penghijauan dan perlindungan kawasan resapan.
Selain itu, sistem peringatan dini berbasis prediksi BMKG diperkuat agar pemerintah desa dan masyarakat dapat melakukan antisipasi lebih cepat. Strategi jangka panjang juga diarahkan pada pembangunan ketahanan iklim desa melalui pengelolaan sumber daya air yang lebih berkelanjutan.
Secara keseluruhan, Bojonegoro menghadapi musim kemarau 2026 dengan potensi ancaman besar, di mana antara 73 hingga lebih dari 100 desa dapat terdampak kekeringan tergantung tingkat keparahan cuaca. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekeringan bukan lagi sekadar bencana musiman biasa, melainkan tantangan struktural yang memerlukan penanganan serius berbasis ketahanan iklim, pembangunan infrastruktur air, konservasi lingkungan, dan transformasi sistem pertanian desa agar masyarakat Bojonegoro mampu bertahan di tengah ancaman perubahan iklim yang semakin nyata.
About The Author
1 thought on “Bojonegoro Waspada Musim Kemarau 2026 : Puluhan Desa Masuk Zona Merah”