Benarkah Pangeran Diponegoro Pernah Tampar Danurejo IV Pakai Selop? Ini Fakta Mengejutkan yang Jarang Diungkap

Perdebatan mengenai apakah Pangeran Diponegoro pernah menampar Danurejo IV dengan selop tidak bisa dilepaskan dari dua dunia sumber sejarah yang berbeda: dunia arsip dan dunia tradisi babad. Yang satu menuntut verifikasi faktual, yang lain menyampaikan kebenaran melalui simbol dan narasi. Ketegangan antara keduanya justru membuka ruang analisis yang lebih dalam mengenai bagaimana sejarah Jawa ditulis dan dipahami.

Dalam konteks historis, konflik antara Diponegoro dan Danurejo IV memang nyata dan berlangsung dalam struktur kekuasaan Kesultanan Yogyakarta awal abad ke-19 yang sedang mengalami tekanan kolonial. Kebijakan penyewaan tanah kepada pihak Eropa, sistem pajak seperti pacumpleng, serta pembentukan aparat desa (gunung) menjadi sumber ketegangan utama. Danurejo IV sebagai Pepatih Dalem berada di posisi sentral dalam implementasi kebijakan tersebut, sementara Diponegoro tampil sebagai figur oposisi yang menolak arah perubahan tersebut baik secara politik maupun moral.

Sumber Sejarah

Dalam tradisi historiografi Jawa, khususnya Babad Kedhung Kebo, konflik ini direkam dalam bentuk narasi yang sangat dramatis. Salah satu bagian yang paling sering dikutip berbunyi:

“Pangeran memanggil Patih Danurejo IV dalam sebuah penghadapan berkaitan dengan berbagai laporan miring atas kesewenang-wenangan yang menindas rakyat. Selaku wali dari Sultan yang masih kanak-kanak, Pangeran Diponegoro menginterogasinya di Paseban di depan banyak pemangku pejabat dan seorang sentono atau anggota keluarga Sultan.”

Kutipan ini menggambarkan posisi Diponegoro sebagai figur otoritatif yang memiliki legitimasi moral untuk menegur pejabat tinggi kerajaan. Narasi kemudian berlanjut pada inti konflik administratif:

“Tanpa berkonsultasi, Patih Danurejo IV menunjuk lebih dari 50 petugas resmi yang digaji dari uang pajak kerajaan dengan tugas khusus mengumpulkan pacumpleng sekaligus sebagai penegak hukum.”

Di titik inilah narasi mencapai klimaksnya, yang kemudian menjadi sumber dari cerita populer tentang “selop”:

“Pangeran jadi murka ketika Danurejo IV terus mengelak dengan berbagai dalih. Pangeran yang amat disegani itu mendadak berdiri, melepaskan selop alas kakinya, dan memukul selop tersebut ke wajah sang patih yang segera duduk untuk menyembah.”

Kutipan ini memiliki bobot simbolik yang sangat kuat dalam budaya Jawa. Selop bukan sekadar alas kaki, tetapi simbol posisi rendah. Penggunaannya sebagai alat untuk memukul pejabat tinggi berarti menjatuhkan martabat secara total di hadapan publik istana.

Narasi tidak berhenti di situ. Dalam bagian lain, Babad Kedhung Kebo juga mencatat insiden kedua yang berkaitan dengan jamuan ala Barat:

“Dalam sebuah pesta bersama Belanda disajikan anggur atau arak dan berbagai minuman keras. Patih Danurejo IV menawarkan segelas wine kepada Diponegoro, mengetahui bahwa sang pangeran tidak akan meminumnya. Namun ketika gelas diterima, sang patih terkejut karena wajahnya disiram wine oleh Diponegoro.”

Kutipan ini memperlihatkan dimensi lain dari konflik, yaitu benturan budaya dan nilai. Wine dalam konteks ini bukan hanya minuman, tetapi simbol penetrasi Barat yang ditolak oleh Diponegoro.

Pemadanan Data

Namun, ketika kutipan-kutipan tersebut diuji dengan pendekatan historiografi modern, muncul pertanyaan serius mengenai status faktualnya. Sumber primer paling otoritatif mengenai kehidupan Diponegoro adalah Babad Diponegoro. Dalam teks ini, Diponegoro mencatat berbagai peristiwa penting dalam hidupnya, termasuk konflik politik yang ia alami. Akan tetapi, tidak ditemukan penyebutan eksplisit mengenai pemukulan dengan selop maupun penyiraman wine.

Ketiadaan ini diperkuat oleh fakta bahwa arsip kolonial Belanda—yang dikenal cukup detail dalam mencatat dinamika politik Jawa—juga tidak memuat peristiwa tersebut. Dalam metodologi sejarah, absennya sebuah peristiwa dalam sumber primer dan arsip resmi menjadi indikator kuat bahwa peristiwa tersebut tidak dapat diverifikasi secara faktual.

Sejarawan seperti Peter Carey menempatkan babad seperti Babad Kedhung Kebo dalam posisi yang unik. Ia mengakui pentingnya babad sebagai sumber yang merekam persepsi lokal dan memori kolektif, tetapi juga menekankan perlunya kritik sumber. Babad tidak ditulis semata-mata untuk mencatat fakta, melainkan juga untuk membangun narasi, menyampaikan pesan moral, dan dalam beberapa kasus, memperkuat posisi politik tertentu.

Dalam perspektif ini, kutipan-kutipan mengenai selop dan wine dapat dipahami sebagai bentuk “bahasa simbolik” dalam historiografi Jawa. Selop melambangkan penghinaan dan delegitimasi, sementara wine melambangkan penetrasi budaya asing yang dianggap merusak. Melalui simbol-simbol ini, konflik antara Diponegoro dan Danurejo IV direpresentasikan secara lebih dramatis dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Yang tetap tidak dapat disangkal adalah bahwa konflik antara kedua tokoh ini memiliki dasar historis yang kuat. Danurejo IV memainkan peran penting dalam kebijakan kerajaan yang selaras dengan kepentingan kolonial, termasuk keterlibatannya dalam Perjanjian Klaten 1830. Sementara itu, Diponegoro memimpin perlawanan besar dalam Perang Jawa, yang menjadi salah satu konflik terbesar dalam sejarah kolonial Indonesia.

Dengan membaca kutipan-kutipan babad secara kritis, terlihat bahwa kisah pemukulan dengan selop dan penyiraman wine tidak dapat diperlakukan sebagai fakta historis yang pasti, tetapi juga tidak dapat diabaikan sebagai sekadar cerita fiksi. Ia berada di antara keduanya: sebagai narasi yang mencerminkan realitas konflik, tetapi disampaikan melalui bentuk simbolik yang khas dalam tradisi Jawa.

Dalam standar penulisan sejarah yang ketat, posisi paling aman adalah menyatakan bahwa kisah tersebut berasal dari tradisi babad seperti Babad Kedhung Kebo, sebagaimana tercermin dalam kutipan-kutipan di atas, tetapi tidak ditemukan dalam sumber primer seperti Babad Diponegoro maupun arsip kolonial. Oleh karena itu, ia dipahami sebagai representasi simbolik dari konflik ideologis antara elit Jawa dan kekuasaan kolonial, bukan sebagai fakta historis yang sepenuhnya terverifikasi.