Pemberontakan Rakuti 1319 M Dan Rahasia Penyamaran Jayanegara di Badander

Krisis Awal Majapahit Setelah Wafatnya Raden Wijaya

Pemberontakan KUTI atau Rakiti menjadi salah satu peristiwa paling menentukan dalam sejarah awal Kerajaan Majapahit. Krisis besar ini terjadi ketika Majapahit masih berada pada masa pertumbuhan dan belum sepenuhnya berhasil menyatukan wilayah bekas kekuasaan Singhasari. Setelah wafatnya Raden Wijaya pada tahun 1309 M, keadaan politik kerajaan mulai diguncang pertikaian antarelite istana serta persaingan para bangsawan daerah yang masih memiliki pengaruh kuat di Jawa Timur.

Putra Raden Wijaya, Jayanagara, naik takhta dalam keadaan yang tidak sepenuhnya stabil. Menurut sejarawan Slamet Muljana, masa pemerintahan Jayanagara diwarnai ketegangan politik akibat perebutan pengaruh di lingkungan istana dan sisa pertentangan sejak runtuhnya Singhasari. Kedudukan Jayanagara sendiri dipandang kurang kuat oleh sebagian bangsawan karena ia bukan putra dari permaisuri utama, melainkan dari Dara Petak. Keadaan tersebut menimbulkan persaingan di lingkungan keluarga kerajaan dan pejabat tinggi Majapahit.

Dalam sumber Pararaton muncul nama Mahapati Halayudha yang sering dikaitkan dengan intrik politik istana. Akan tetapi, para ahli sejarah menilai Pararaton perlu dibaca secara hati-hati karena naskah tersebut disusun beberapa abad setelah masa Majapahit awal dan mengandung unsur sastra politik Jawa. Oleh sebab itu, sumber prasasti sezaman memiliki kedudukan lebih penting dalam menjelaskan keadaan politik pada masa pemerintahan Jayanagara.

Krisis pertama muncul melalui Pemberontakan Nambi pada tahun 1316 M. Nambi merupakan pejabat tinggi yang sebelumnya berjasa membantu Raden Wijaya mendirikan Majapahit. Dalam Pararaton disebutkan bahwa ia dituduh hendak memberontak terhadap raja. Pasukan kerajaan kemudian menyerang pertahanan Nambi di Lumajang hingga tokoh tersebut tewas bersama keluarganya. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa pemerintahan Majapahit awal masih menghadapi persoalan besar dalam menjaga kesatuan para bangsawan.

Ketegangan politik yang terus membesar akhirnya mencapai puncaknya pada tahun 1319 M ketika Ra Kuti memimpin pemberontakan besar terhadap Majapahit. Ra Kuti berasal dari kelompok Dharmaputra, yakni golongan pejabat tinggi yang dahulu berjasa membantu berdirinya kerajaan. Menurut Pararaton, pasukan Ra Kuti berhasil menyerbu ibu kota dan menguasai kedaton Majapahit. Beberapa pejabat kerajaan bahkan berpihak kepada pemberontak sehingga pusat pemerintahan berada dalam keadaan kacau. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Majapahit pada masa awal berdirinya masih belum memiliki kestabilan politik yang sepenuhnya kokoh.

Jejak Pelarian Jayanagara ke Badander

Ketika kedaton berhasil dikuasai pemberontak pimpinan Ra Kuti, pasukan Bhayangkara menjadi pertahanan terakhir yang masih setia kepada raja. Dalam keadaan genting tersebut muncul seorang pemimpin Bhayangkara bernama Gajah Mada. Pada masa itu Gajah Mada belum menjadi Mahapatih Amangkubhumi, melainkan masih bertugas sebagai pengawal kerajaan. Ia kemudian mengambil keputusan penting dengan membawa Jayanagara keluar dari kedaton secara diam-diam pada malam hari. Langkah tersebut menjadi penentu keselamatan kerajaan karena dalam pandangan politik Jawa Kuna, selama raja masih hidup maka pemerintahan dianggap tetap sah.

Menurut kisah dalam Pararaton, rombongan kecil pengawal kerajaan bergerak meninggalkan pusat Majapahit menuju sebuah wilayah bernama Badander. Walaupun Pararaton bukan sumber sezaman, keberadaan Prasasti Tuhanyaru memperlihatkan bahwa memang terdapat tokoh daerah yang berjasa melindungi raja pada masa kekacauan politik Majapahit awal. Karena itu, banyak ahli sejarah menilai kisah pelarian Jayanagara kemungkinan memiliki dasar sejarah yang kuat meskipun rincian perjalanan tersebut tidak seluruhnya dapat dipastikan.

Dalam berbagai kajian sejarah Jawa Timur, Badander sering ditafsirkan sebagai kawasan Dander sekarang. Hubungan tersebut didasarkan pada kesamaan nama tempat dan jalur wilayah kuno di sepanjang Bengawan Solo. Kawasan itu sejak awal memang terhubung dengan jaringan politik Majapahit. Pandangan mengenai hubungan Badander dengan Dander juga pernah dikemukakan arkeolog Indonesia Agus Aris Munandar. Menurutnya, wilayah di sepanjang Bengawan Solo memiliki kedudukan penting dalam jaringan daerah Majapahit awal serta memungkinkan digunakan sebagai jalur perlindungan ketika pusat kerajaan mengalami kekacauan.

Secara geografis, kawasan Dander memiliki keadaan yang mendukung sebagai tempat perlindungan. Wilayah ini berada di jalur Bengawan Solo bagian tengah yang pada masa Jawa Kuna berfungsi penting sebagai jalur perhubungan dan pengangkutan logistik. Daerah tersebut juga memiliki lahan pertanian subur, sumber air melimpah, dan berada cukup jauh dari pusat kekuasaan di Trowulan. Keadaan itu memungkinkan kawasan pedalaman Bojonegoro menjadi tempat persembunyian yang lebih aman dibanding daerah sekitar ibu kota yang sedang dikuasai pemberontak.

Selama berada di Badander, Jayanagara diyakini mendapat perlindungan dari tokoh lokal bernama Dyah Makaradwaja. Tokoh ini dipandang memiliki kesetiaan besar kepada Majapahit di tengah runtuhnya kekuasaan pusat. Keberhasilan menyembunyikan raja berarti menjaga keberlangsungan pemerintahan kerajaan. Dari tempat perlindungan inilah Gajah Mada mulai menyusun kembali kekuatan kerajaan sebelum akhirnya berhasil memadamkan pemberontakan Ra Kuti dan mengembalikan Jayanagara ke takhta.

Peristiwa penyelamatan raja tersebut juga menjadi awal kebangkitan politik Gajah Mada. Keberhasilannya menjaga keselamatan Jayanagara membuat namanya mulai dipercaya di lingkungan istana. Dalam perkembangan berikutnya, ia diangkat menjadi pejabat tinggi kerajaan dan kemudian menjadi Mahapatih Amangkubhumi pada masa pemerintahan Tribhuwanatunggadewi.

Prasasti Tuhanyaru dan Peranan Bojonegoro dalam Menyelamatkan Majapahit

Peristiwa penyelamatan Jayanagara kemudian diabadikan dalam Prasasti Tuhanyaru yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 1323 M atau tahun 1245 Saka. Prasasti ini menjadi salah satu bukti epigrafis terpenting mengenai krisis politik Majapahit awal karena berasal langsung dari masa pemerintahan Jayanagara. Berbeda dengan Pararaton yang disusun jauh sesudah masa tersebut, Prasasti Tuhanyaru merupakan dokumen resmi kerajaan sehingga memiliki nilai sejarah yang lebih kuat dalam menjelaskan keadaan politik ketika itu.

Prasasti tersebut dikeluarkan atas nama Raja Jayanagara yang memakai gelar Paduka Sri Maharaja Rajadhiraja Parameswara Sri Jayanagara Wikramattunggadewa. Isi utamanya ialah penetapan kembali wilayah Tuhanyaru dan Kusambyan sebagai tanah sima atau daerah perdikan. Dalam tradisi Jawa Kuna, tanah sima merupakan wilayah yang memperoleh pembebasan kewajiban tertentu sebagai penghargaan atas jasa besar kepada kerajaan.

Dalam Prasasti Tuhanyaru disebutkan bahwa anugerah sima diberikan kepada Dyah Makaradwaja karena kesetiaannya melindungi raja pada masa kekacauan kerajaan. Isi prasasti menjelaskan bahwa jasa tersebut membantu meneguhkan kembali kedudukan raja di atas singgasana. Bagian inilah yang menjadikan Prasasti Tuhanyaru sangat penting dalam sejarah Majapahit karena memperlihatkan adanya pengakuan resmi kerajaan terhadap tokoh yang berjasa menyelamatkan penguasa.

Nama “Tuhanyaru” juga memiliki makna penting dalam kajian filologi Jawa Kuna. Sejumlah ahli menafsirkan kata “tuha” atau “tuhan” sebagai orang mulia atau penguasa, sedangkan “nyaru” berarti menyamar. Gabungan kedua kata tersebut sering dimaknai sebagai “penguasa yang menyamar”. Penafsiran ini dianggap berkaitan dengan keadaan Jayanagara yang melarikan diri dan menyembunyikan identitasnya pada masa pemberontakan Ra Kuti.

Hubungan Bojonegoro dengan Majapahit awal turut diperkuat oleh keberadaan Prasasti Adan-adan yang ditemukan di wilayah Bojonegoro. Prasasti tersebut menunjukkan bahwa kawasan sepanjang Bengawan Solo telah terhubung dengan jaringan politik Majapahit sejak awal berdirinya kerajaan. Wilayah seperti Kalitidu dan Dander kemungkinan berfungsi sebagai daerah penyangga, jalur logistik, sekaligus tempat perlindungan ketika pusat kerajaan mengalami keadaan darurat.

Pemberontakan Ra Kuti tahun 1319 M memperlihatkan bahwa Majapahit pada masa awal berdirinya belum menjadi kerajaan yang sepenuhnya stabil. Perebutan kekuasaan di lingkungan istana hampir memutus keberlangsungan pemerintahan Jayanagara. Dalam keadaan genting itulah kawasan Badander, yang sering dihubungkan dengan Dander di Bojonegoro, tampil sebagai wilayah perlindungan penting bagi keselamatan raja. Melalui Prasasti Tuhanyaru tahun 1323 M, peristiwa tersebut tidak hanya dikenang sebagai kisah pelarian penguasa, melainkan juga sebagai bukti bahwa daerah-daerah pedalaman Jawa Timur memiliki peranan besar dalam menjaga keberlangsungan Majapahit pada masa awal pertumbuhannya.