Redaksi Padangan 
Sejarah awal Bojonegoro tidak dapat dilepaskan dari keberadaan sumber epigrafi yang menjadi dasar rekonstruksi historis wilayah tersebut, salah satunya adalah Prasasti Sekar. Prasasti ini pertama kali dilaporkan oleh J. L. A. Brandes pada tahun 1903 dalam konteks aktivitas inventarisasi benda-benda purbakala di Hindia Belanda. Informasi mengenai prasasti tersebut diperoleh Brandes dari wilayah Malang, kemungkinan melalui perantara kolektor, pejabat lokal, atau jaringan administratif kolonial yang pada masa itu aktif mengumpulkan artefak kuno untuk kepentingan penelitian.
Meskipun demikian, berdasarkan keterangan asal-usulnya, prasasti ini diketahui berasal dari daerah Sekar di bagian selatan Bojonegoro, yang menunjukkan adanya proses perpindahan artefak dari lokasi temuan awal ke pusat administrasi kolonial sebelum akhirnya didokumentasikan secara ilmiah. Pola semacam ini merupakan praktik umum pada awal abad ke-20, ketika banyak temuan arkeologis dari daerah-daerah pedalaman dipindahkan ke kota-kota besar seperti Malang, Surabaya, atau Batavia untuk kepentingan kajian epigrafi.
Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Prasasti Sekar kemungkinan ditemukan oleh masyarakat lokal, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, misalnya dalam kegiatan pertanian atau pembukaan lahan, sebelum kemudian dilaporkan atau diperjualbelikan kepada pihak yang memiliki akses ke jaringan ilmiah kolonial. Setelah sampai ke tangan Brandes, prasasti tersebut kemudian dideskripsikan, ditransliterasi, dan dianalisis sebagai bagian dari upaya sistematis pemerintah kolonial dalam mendokumentasikan peninggalan sejarah Jawa. Keberadaan prasasti ini memiliki arti penting karena memuat struktur pejabat pemerintahan dari masa Majapahit, sehingga memberikan gambaran konkret mengenai posisi wilayah Bojonegoro dalam sistem kekuasaan kerajaan pada masa klasik.
Isi Prasasti Sekar memperlihatkan susunan birokrasi Majapahit yang kompleks, dengan menyebut sejumlah pejabat tinggi kerajaan yang juga tercatat dalam sumber primer lain. Salah satu tokoh yang disebut adalah Mpu Dami sebagai Rakryan Rangga, yang juga dikenal dalam Negarakertagama sebagai pejabat penting pasca wafatnya Mahapatih Gajah Mada. Penyebutan tokoh ini menjadi indikator kronologis yang kuat, sehingga prasasti dapat ditempatkan pada masa pemerintahan Sri Maharaja Hayam Wuruk, khususnya setelah tahun 1286 Saka. Selain itu, disebut pula Mpu Nala sebagai Rakryan Tumenggung, seorang panglima perang utama Majapahit yang dikenal dalam berbagai prasasti dan karya sastra sebagai tokoh militer yang berjasa besar dalam ekspansi kerajaan, termasuk dalam penaklukan wilayah Dompo.
Kehadiran Mpu Nala dalam Prasasti Sekar memiliki signifikansi historis yang lebih luas, karena menunjukkan keterkaitan langsung antara elite militer kerajaan dengan wilayah Bojonegoro. Dalam tradisi epigrafi Jawa, penyebutan pejabat tinggi dalam suatu prasasti umumnya berkaitan dengan wilayah administratif atau ruang aktivitasnya, sehingga keberadaan nama Mpu Nala di dalam prasasti tersebut dapat ditafsirkan sebagai indikasi bahwa wilayah Sekar berada dalam lingkup otoritas atau aktivitasnya.
Atas dasar ini, muncul kemungkinan bahwa Mpu Nala memiliki keterkaitan yang lebih dekat dengan wilayah Bojonegoro, bahkan tidak tertutup kemungkinan berasal dari kawasan tersebut. Meskipun belum terdapat bukti epigrafis yang secara eksplisit menyebutkan asal-usul geografisnya, pendekatan kontekstual terhadap distribusi prasasti dan pola birokrasi Majapahit membuka ruang bagi interpretasi bahwa tokoh-tokoh tertentu tidak hanya bertugas, tetapi juga memiliki basis sosial di wilayah yang disebutkan dalam prasasti.
Lebih lanjut, Prasasti Sekar mencantumkan sejumlah pejabat dengan jabatan Pamgat yang mengelola wilayah administratif tertentu, seperti Tirwan, Kandamuhi, Manghuri, Jambi, Pamwatan, dan Kandangan Atuha. Para pejabat ini umumnya bergelar Dang Acarya sekaligus menyandang gelar kebangsawanan seperti Arya Wangsadiraja, Arya Nayadhikara, dan Arya Nyayapati, yang menunjukkan adanya integrasi antara otoritas administratif dan legitimasi religius dalam struktur pemerintahan Majapahit.
Di samping itu, disebut pula pejabat Dharmadyaksa, yakni otoritas tertinggi dalam urusan keagamaan, baik dalam tradisi Siwa maupun Buddha. Salah satu tokoh yang disebut, Dang Acarya Nadendra, diidentifikasi sebagai Mpu Prapanca, penulis Nagarakertagama, yang menunjukkan keterkaitan langsung antara struktur birokrasi dan dunia intelektual Majapahit.
Kesamaan susunan pejabat dalam Prasasti Sekar dengan yang terdapat dalam Prasasti Bendosari dan Prasasti Canggu memperkuat kesimpulan bahwa prasasti ini berasal dari periode yang sama, yakni masa pemerintahan Hayam Wuruk pasca wafatnya Gajah Mada. Hal tersebut menegaskan bahwa wilayah yang kini menjadi Bojonegoro telah terintegrasi dalam sistem administratif dan politik Majapahit, bukan sebagai wilayah pinggiran, melainkan sebagai bagian dari jaringan kekuasaan yang terstruktur. Dalam konteks ini, wilayah Sekar dan sekitarnya—yang berkaitan dengan kawasan Jipang—dapat dipahami sebagai unit administratif yang memiliki fungsi tertentu dalam sistem kerajaan, baik dalam pengelolaan wilayah maupun dalam pengawasan jalur ekonomi.
Oleh karena itu, Prasasti Sekar memberikan kontribusi penting dalam memahami sejarah awal Bojonegoro, khususnya dalam menunjukkan bahwa wilayah ini telah memiliki peran dalam struktur pemerintahan Majapahit sejak abad ke-14, sekaligus memperlihatkan bagaimana artefak lokal yang ditemukan di wilayah pedalaman dapat menjadi kunci dalam merekonstruksi hubungan antara daerah dan pusat kekuasaan dalam sejarah Jawa.
2 thoughts on “Sejarah Bojonegoro Dalam Prasasti Sekar 1364 M”