Konflik Iran vs Israel Pecah Di Awal 2026 : Begini Asal Mula Dan Sejarah Permusuhan
Redaksi Padangan 
PADANGAN – Ketika dunia hari ini menyaksikan ketegangan antara Iran dan Israel, banyak yang menganggapnya sebagai konflik lama berbasis agama. Pandangan ini terdengar masuk akal, tetapi justru menyederhanakan realitas sejarah yang jauh lebih kompleks. Fakta yang sering terlupakan adalah bahwa kedua negara ini pernah berada dalam satu barisan sebagai sekutu strategis, membangun kerja sama militer, ekonomi, dan intelijen di tengah dinamika Perang Dingin. Perubahan drastis dari hubungan tersebut tidak terjadi secara alami, melainkan dipicu oleh peristiwa besar yang mengubah arah ideologi dan struktur kekuasaan di Timur Tengah. Sejak saat itu, konflik Iran–Israel berkembang bukan hanya sebagai pertentangan politik, tetapi sebagai benturan antara ideologi, kepentingan strategis, dan perebutan pengaruh regional yang terus berlangsung hingga hari ini.
Di bawah kepemimpinan Mohammad Reza Pahlavi, Iran tampil sebagai negara modern yang berorientasi kuat ke Barat. Dalam konteks Perang Dingin, Iran menjadi bagian penting dari blok Barat dan menjalin hubungan erat dengan Israel. Hubungan ini bukan sekadar diplomasi formal, melainkan kemitraan strategis yang konkret. Iran menjadi salah satu pemasok minyak utama bagi Israel—sebuah faktor vital bagi negara yang terisolasi dari dunia Arab. Sebaliknya, Israel memberikan dukungan dalam bidang militer, intelijen, dan teknologi, membantu memperkuat posisi Iran sebagai kekuatan regional.
Kerja sama ini merupakan bagian dari strategi yang dikenal sebagai Periphery Doctrine, yaitu upaya Israel untuk membangun aliansi dengan negara-negara non-Arab guna menyeimbangkan tekanan dari negara-negara Arab seperti Mesir, Irak, dan Suriah. Dalam kerangka balance of power, hubungan ini menunjukkan bahwa kepentingan geopolitik sering kali lebih menentukan dibandingkan identitas agama atau ideologi. Iran dan Israel berdiri di sisi yang sama bukan karena kesamaan nilai, tetapi karena kesamaan musuh dan kepentingan strategis.
Segalanya berubah ketika Revolusi Iran 1979 mengguncang Iran. Di bawah kepemimpinan Ruhollah Khomeini, rezim monarki digulingkan dan digantikan oleh Republik Islam yang membawa ideologi baru. Iran tidak lagi menjadi sekutu Barat, melainkan berubah menjadi negara revolusioner yang menolak dominasi global dan menempatkan Israel sebagai musuh utama.
Hubungan diplomatik dengan Israel diputus total, kedutaan ditutup, dan Israel secara resmi disebut sebagai “rezim Zionis” dalam narasi politik Iran. Lebih jauh lagi, Iran mulai aktif mendukung perjuangan Palestina, menjadikannya sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan global. Dalam perspektif teori konflik ideologis, perubahan ini menggeser hubungan Iran–Israel dari sekadar rivalitas politik menjadi permusuhan yang bersifat prinsipil dan sulit dikompromikan.
Pasca-1979, konflik tidak berkembang menjadi perang terbuka, melainkan masuk ke dalam fase proxy war. Iran dan Israel tidak saling menyerang secara langsung, tetapi menggunakan aktor-aktor lain sebagai perpanjangan tangan untuk mempertahankan pengaruh.
Iran mendukung kelompok seperti Hezbollah di Lebanon dan Hamas di Gaza, baik melalui pendanaan, pelatihan, maupun persenjataan. Di sisi lain, Israel melakukan serangan udara terhadap target yang terkait dengan Iran di Suriah, serta menjalankan operasi intelijen global untuk melemahkan jaringan dan program strategis Iran, termasuk program nuklirnya.
Fenomena ini terlihat nyata dalam berbagai konflik, seperti perang Lebanon tahun 2006 dan keterlibatan Iran dalam konflik Suriah sejak 2011. Dalam kerangka proxy warfare, konflik ini memungkinkan kedua negara untuk berkonfrontasi tanpa harus menghadapi risiko perang langsung, meskipun dampaknya tetap luas dan berkepanjangan.
Salah satu faktor paling krusial dalam konflik modern adalah program nuklir Iran. Bagi Iran, pengembangan teknologi nuklir merupakan bagian dari kedaulatan nasional dan strategi pertahanan. Namun bagi Israel, hal ini dipandang sebagai ancaman eksistensial yang tidak dapat ditoleransi.
Dalam doktrin keamanan Israel, keberadaan Iran dengan potensi nuklir dianggap dapat mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan secara drastis. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk menghambat program tersebut, mulai dari tekanan diplomatik hingga operasi rahasia. Ketegangan ini memperkuat dimensi konflik sebagai pertarungan antara keamanan nasional dan ambisi strategis.
Dalam beberapa tahun terakhir, konflik antara Iran dan Israel mengalami eskalasi signifikan. Pola perang diam-diam yang sebelumnya mendominasi mulai bergeser menjadi konfrontasi yang lebih terbuka. Serangan drone, rudal jarak jauh, dan operasi militer langsung semakin sering terjadi, menunjukkan perubahan karakter konflik.
Target serangan tidak lagi terbatas pada aktor perantara, tetapi mulai menyentuh infrastruktur strategis yang berkaitan langsung dengan kedua negara. Operasi yang sebelumnya bersifat rahasia kini semakin terbuka dan sulit disangkal. Pergeseran ini menandai transformasi dari shadow war menuju open confrontation, dengan risiko eskalasi regional yang jauh lebih besar.
Konflik Iran–Israel tidak dapat dipahami secara sederhana. Dalam kerangka hubungan internasional, konflik ini mencerminkan interaksi kompleks antara ideologi, kepentingan strategis, dan dinamika kekuasaan regional. Dari perspektif Iran, konflik ini adalah bagian dari perlawanan terhadap dominasi Barat dan dukungan terhadap Palestina. Sementara dari perspektif Israel, Iran merupakan ancaman langsung terhadap keamanan dan keberlangsungan negara.
Pendekatan ini menegaskan bahwa konflik bukan sekadar pertentangan agama atau dua negara, melainkan bagian dari pertarungan yang lebih luas dalam menentukan keseimbangan kekuatan di Timur Tengah.
